Kunjungan tersebut, tentunya disambut baik dan sangat mendukung proses penyusunan regulasi ini yang muaranya dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif, dari tingkat pusat hingga daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat datang kepada pimpinan rombongan dan seluruh peserta kegiatan baseline survey pada Panti Penyandang Disabilitas Mental yang ada di Kabupaten Malang,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Sejalan dengan hal tersebut, tambahnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya melakukan langkah strategis. Salah satunya, melalui program Posyandu Disabilitas yang diimplementasikan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Malang.

Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Farida Wahid, mengatakan bahwa pembentukan Pokja P5HAM bagi PDM, diharapkan dapat menjadi upaya yang bersifat multisektoral. Baik itu dari Kementerian dan Lembaga, begitu juga pemerintah daerah, melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan PDM. Selain itu, dibentuknya Pokja P5 HAM bagi PDM antara lain menghentikan atau mengurangi dampak akibat kekerasan terhadap PDM, melalui panti rehabilitasi dan merumuskan berbagai dukungan agar PDM dapat hidup secara mandiri.

Baca juga :

“Saya juga menyampaikan hasil tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi hasil kunjungan lapangan ke Yayasan Rehabilitasi Mental yaitu Ar-Ridlo. Bahwa, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah antara lain Dinkes, Dinsos serta DP3A,” kataKoordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Ditambahkan, bahwa HAM sudah menjadi tanggung jawab bersama dan negara wajib hadir dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakatnya. Negara hadir melalui berbagai macam bentuk, baik itu melalui regulasi, kebijakan, wadah, juga melalui kelompok kerja yang dibuat pada 2021 lalu.

Untuk itulah, ujarnya, dengan adanya inisiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dirinya berharap nantinya dapat semakin memperkuat berbagai upaya pelindungan, pemenuhan HAM, dan pemberdayaan disabilitas yang sudah dilakukan di daerah termasuk di Kabupaten Malang. “Semoga program-program inklusif seperti ini, kedepannya juga dapat diinternalisasikan pada berbagai sektor strategis lainnya. Sehingga, arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergis, demi terbukanya akses serta peluang untuk berkarya bagi penyandang disabilitas agar terwujud suatu kemandirian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua elemen masyarakat. (pro/sit)

Atas raihan itu, penghargaan diberikan pada ajang E-Purchasing Awards Tahun 2023, yang digelar di Grand City Convention dan Exhibition, Senin (29/05/2023) siang. Bupati Malang, HM Sanusi secara langsung menerima penghargaan tersebut dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Malang menyampaikan bahwa Aplikasi Jatim Bejo ini sangat efektif dalam menekan terjadinya penyelewengan dalam pembelajaan anggaran. “Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya kita dalam mendukung Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa. Yang mana pembelajaan online melalui Jatim Bejo diharapkan mengurangi terjadinya korupsi. Selain itu sistem perbelanjaan seperti ini prosesnya cepat,” kata Bupati Sanusi.

Aplikasi Jatim Bejo sendiri, tambahnya, merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara optimalisasi pemanfaatan E-Marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Jatim.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pihaknya telah menerbitkan surat Edaran Bupati yang disampaikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang agar belanja melalui Aplikasi Jatim Bejo. Hal inilah, yang kemudian mengantarkan Kabupaten Malang menjadi peringkat ketiga dalam perolehan penghargaan ini.

“Selain itu, saya menilai bahwa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan membantu UMKM di Kabupaten Malang melalui pembelanjaan secara online,” jelasnya.

Untuk tahun 2023, imbuhnya, selain menggunakan Aplikasi Jatim Bejo, Pemerintah Kabupaten Malang juga menggunakan katalog lokal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Program ini dilakukan juga sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa agar terus berkembang dan bisa bersaing di level Jawa Timur.

Gubernur Jatim dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih telah berupaya untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui produk-produk UMKM. UMKM yang masuk dalam kategori Bangga Buatan Indonesia. “Harapannya agar ada perluasan serapan melalui produk-produk UMKM kita, tetaplah menjaga kualitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa di perluas marketnya,” ujar Gubernur Khofifah. (pro/gie)

Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagia bisa menghadiri kegiatan ini. “Alhamdulillah, saya selaku Bupati Malang pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Pandanmulyo. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya,” kata Bupati Sanusi.

Penyaluran zakat fitrah ini, tambahnya, merupakan sebagian dari yang terkumpul dari para ASN Kabupaten Malang. Termasuk, terdapat sisa sekitar Rp 40 juta. “Kemudian Baznas Kabupaten Malang menyampaikan ke saya, sisa ini mau dibagikan dimana. Saya menyarankan kepada Baznas Kabupaten Malang, untuk dibagikan di Desa Pandanmulyo,” jelas Bupati Malang.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bupati Malang berharap, semoga ke depan zakat fitrah dari ASN Kabupaten Malang, bisa lebih banyak lagi. Hal itu mengingat, di wilayah Kabupaten Malang masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Mudah-mudahan bapak ibu semuanya tidak ada yang sakit. Dan jika sakit, bapak ibu sekalian tinggal ke Puskesmas dan meminta surat rujukan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang. Berobat tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, karena masyarakat Kabupaten Malang sebanyak 97,26 persen telah terdaftar BPJS Kesehatan. Artinya, masyarakat Kabupaten Malang sudah terjamin BPJS dan jika berobat ke rumah sakit tidak dikenakan biaya hanya tinggal membawa KTP,” tambah Bupati Sanusi. (pro/gie)

“Bila jalan tersebut diserahkan ke Pemprov Jatim, maka kedua pemerintah daerah itu tidak banyak keluarkan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan. Apalagi, jalan itu biasa dilintasi kendaraan dan sebagai jalur pemecah macet dari Jalur Pendem,” kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Khofidah, seusai Self Healing kepada fatayat seluruh Kota Batu, Minggu (26/03/2023) tadi.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selain masalah anggaran perawatan, ujarnya, jalan itu kini sudah menjadi akses kendaraan yang padat. Sehingga, sudah selayaknya diserahkan ke Provinsi Jatim.

“Di sini jelas, ketika sudah ditangani Pemprov Jatim, maka Kota Batu maupun Kabupaten Malang, sudah tidak banyak mengeluarkan anggaran pemeliharaan jalan lagi. Makanya, saya ngotot memperjuangan jalan itu,” paparnya.

Sekedar diketahui, bahwa panjang jalan dari Karangploso, Kabupaten Malang sampai Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, ada sekitar 8,7 km. Bahkan, terkait penyerahan ini, Pemkot Batu telah bersurat kepada Gubernur Jatim, pada 15 November 2022 tentang perubahan status jalan kota menjadi jalan Provinsi Jatim. Namun, sampai sekarang surat itu belum direspon. (put/sit)

Dalam apel itu, Bupati Malang juga menyerahkan SK Kenaikan Pangkat secara simbolis kepada lima PNS dari 837 PNS yang menerima kenaikan pangkat periode April 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Bupati Malang dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada 60 PNS penerima SK Pensiun. Diterimanya SK Pensiun, haruslah disyukuri sebagai berkah umur panjang dari Allah SWT. Apalagi, selama berkiprah sebagai PNS tentunya masing-masing dari 60 penerima SK Pensiun ini telah melalui lika-liku karir sebagai bentuk pengabdian yang penuh loyalitas.

“Memang tidak mudah menjadi abdi negara yang baik dan menjalankan tugas secara konsisten. Tetapi saya yakin, PNS yang pensiun ini semuanya telah menjalankan kewajiban secara maksimal,” ujar Bupati Sanusi.

Sementara itu, kepada para PNS yang menerima kenaikan pangkat, HM Sanusi mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak bagi PNS. Kenaikan pangkat haruslah dipandang sebagai kenaikan tanggung jawab dan dibarangi dengan perilaku kerja yang lebih baik.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Menurutnya, PNS bukan hanya pekerjaan. Tetapi mengandung amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Jadi cara berpikir PNS harus diubah, cara-cara lama yang cenderung menghambat pelayanan publik harus ditinggalkan. Sesuai instruksi presiden bahwa semua pelayanan publik harus terukur dan dipercepat dan tidak boleh ditunda-tunda.

Kabupaten Malang sendiri, ujarnya, saat ini semakin menunjukkan kinerja yang terbaik untuk melayani publik. Dibuktikan, tahun ini Pemkab Malang mendapat pengahrgaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara dengan predikat Baik. Juga mendapat penghargaan dari Menpan RB dan Mendagri bahwa kinerja Pemkab Malang disegala sisi telah menunjukkan prestasi yang dapat dibanggakan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

“Kami semua tentunya juga merasa sangat bersyukur pernah menjalin kolaborasi dengan saudara sekalian. Mudah-mudahan kedisiplinan dan keteladanan, serta etos kerja yang bapak dan ibu telah tunjukkan selama ini, dapat dicontoh oleh para ASN Kabupaten Malang, yang saat ini sedang berjuang demi Kabupaten Malang,” tutur Bupati Malang.

Bupati Malang mengajak perkuat kembali komitmen dari segenap jajaran aparatur, termasuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Agar, dapat menjalankan apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik, yang diikuti pula dengan upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas secara berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan bentuk kinerja dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dalam kapasitas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ujarnya. (pro/gie)

Bupati Malang, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, memenuhi undangan spesial acara penyerahan Anugerah Adipura tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta yang berlangsung di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti. “Piala Adipura ini dan semua penghargaan yang diraih Kabupaten Malang, adalah hasil dari kerja dan jerih payah dari seluruh masyarakat dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang, yang terkait bidangnya. Penghargaan Adipura ini membuktikan dan mewujudkan bahwa program-program pemerintah pusat dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Malang,” ujar Bupati Malang.

Tentunya, ujar Bupati Sanusi, juga peran masyarakat yang semakin taat dan semakin semangat untuk menggelorakan program pemerintah. “Salah satunya Zero Waste, Zero Emission Indonesia. Program ini harus terwujud di masyarakat. Hal ini juga menjadi tujuan pokok dalam menyelamatkan bangsa agar ke depan terhindar dari segala musibah yang diakibatkan oleh polusi dan pencemaran lingkungan,” jelas Bupati Malang.

Bupati Malang menyampaikan, bahwa point penting keberhasilan dalam meraih Adipura tahun 2022 kali ini, juga hasil adanya sinergi pengurangan sampah melalui Bank Sampah unit Kabupaten Malang, sebanyak 250 unit. Dimana, ini sukses kinerja pengurangan sampah dari Tempat Pengelolaan Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) sebanyak kurang lebih 40 lokasi. Dicontohkan, salah satu inovasi yang dimiliki TPS3R Edu Sampah Cipta Kerja di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

”Serta point besar dari penilaian TPA Talangagung di Kota Kepanjen yang telah mengoperasikan controlled landfill serta adanya pemanfaatan gas methane untuk pengganti LPG bagi 260 rumah tangga secara gratis. Semoga tahun depan, Program Bersih Indonesia sudah diimplementasikan, maka sekaligus mendukung penilaian untuk Adipura Kencana Kota Kepanjen Kabupaten Malang,” tambah Bupati Malang.

Kementerian LHK merilis, bahwa Program Adipura merupakan program pemerintah pusat, yang salah satunya adalah kewenangan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

Diharapkan, akan terwujudnya kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Penilaian Program Adipura lebih menilai inovasi dan kearifan lokal untuk mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan sejumlah pendekatan.

Mulai dari pendekatan wilayah pendekatan implementasi kebijakan persamaan dan pendekatan implementasi penghijauan. Tak ketinggalan, salah satu penilaiannya adalah tentang pengelolaan sampah dimana target nasional adalah pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada tahun 2025. Termasuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir di setiap kabupaten/kota. (pro/gie)

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta komitmen dari The Alliance to End Plastic Waste dan seluruh stik outdoor, dalam hal mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Malang. Hal tersebut, semata-mata bertujuan untuk mendukung pencapaian target-target pengelolaan sampah baik pada skala nasional maupun daerah.

”The Alliance to End Plastic Waste dapat sesegera mungkin membantu menangani permasalahan sampah plastik di Kabupaten Malang. Saya berharap, kerja sama ini bisa berlanjut dan segera membangun dan mewujudkannya. Semoga, ikhtiar yang kita laksanakan pada kesempatan ini, juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlangsungan dan kelestarian lingkungan secara lebih luas,” kata Bupati Malang, saat mengawali sambutan.

Pemerintah Kabupaten Malang, tambahnya, secara konsisten telah berpartisipasi aktif dalam hal mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang tuntas. Setelah melalui berbagai pendekatan yang komprehensif, holistik dan berkelanjutan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Sejahtera Bersih Sampah Plastik, yang merupakan perwakilan The Alliance to End Plastic Waste untuk Program Bersih Indonesia.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penandatanganan MoU dengan PT Sejahtera Bersih Sampah Plastik, pada kesempatan ini merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan Program Bersih Indonesia di Kabupaten Malang. Utamanya, dalam hal penyaluran hibah infrastruktur persampahan dari The Alliance to End Plastic Waste.

Selanjutnya, penandatanganan MoU ini juga akan disusul dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), agar percepatan realisasi Program Bersih Indonesia di Kabupaten Malang dapat segera terealisasi dan menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan sampah. Dengan demikian, Kabupaten Malang dapat menjadi best practice pengelolaan sampah holistik di Indonesia. Diantaranya dengan rencana membangun TPA di Kepanjen dan Poncokusumo.

”Hari ini merupakan hari yang bahagia, karena dalam dua tahun bekerja pada Program Bersih Indonesia. Kami sangat bangga apa yang sudah dicapai. Pada saat ini, program ini semakin intensif berjalan. Program ini tidak hanya penting bagi Kabupaten Malang, tapi juga di Indonesia dan menjadi program percontohan di dunia. Mengenai pengelolaan lingkungan terbesar di dunia. Memiliki banyak sekali yang juga dilanjutkan terkait persampahan. Kami yakin menemukan jalan terbaik secara bersama sama. Selanjutnya, setelah MoU ini, dilanjutkan dengan penandatangan PKS untuk kelanjutan program berikutnya,” ungkap Toby dalam sambutannya. (pro/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Malang, HM Sanusi, berharap hibah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua, juga bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang, tambahnya, juga berupaya untuk menjalin kerja sama, sekaligus terus mendorong partisipasi aktif seluruh komponen pembangunan. Termasuk diantaranya, stakeholders di bidang pendidikan, sebagai mitra kerja pemerintah yang perannya sangat strategis dalam mengakselerasi roda pembangunan.

“Alhamdulillah, pada hari ini komitmen tersebut dapat kita wujudkan bersama melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang, yang diberikan kepada Madrasah Aliyah KH Moh Said Kepanjen. Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang di bidang pendidikan,” kata Bupati Malang

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hibah tanah kepada Madrasah Aliyah KH Moh Said Kepanjen, ini juga bagian dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sekaligus, sebagai perwujudan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan membangun sarana dan prasarana penunjang kehidupan bermasyarakat seperti sarana pendidikan. Dalam hal ini melalui pembangunan Madrasah, yang rencananya akan dibangun di wilayah Kecamatan Kepanjen.

“Pemerintah Kabupaten Malang tentu sangat antusias dengan hal tersebut, dan berharap keberadaan Madrasah di Kecamatan Kepanjen ini nantinya dapat menjadi katalis pengembangan pendidikan Islami. Sekaligus menjadi pemicu terbentuknya konektivitas antar lembaga pendidikan bernuansa Islami yang ada di beberapa wilayah sekitar Kecamatan Kepanjen,” jelas Bupati Malang.

Bupati Malang berharap upaya yang telah dilakukan ini ibarat seperti gayung bersambut, yang akan diikuti pula dengan penguatan sinergi bersama seluruh stakeholders di bidang pendidikan. (pro/gie)

Bupati Malang menjelaskan, bahwa kompleksitas perkembangan zaman di era modern, membuat pemangku kebijakan dituntut untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi. Ini dilakukan, untuk memastikan agar agenda pembangunan benar-benar dapat berjalan optimal serta mampu menjamin kebutuhan masyarakat secara luas.

“Kami menyadari betul, bahwa pembangunan daerah adalah suatu rangkaian sistem yang juga perlu melibatkan kontribusi dari lintas sektoral,” kata Bupati Sanusi.

Dalam hal ini, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Malang menyambut antusias dengan dilaksanakannya Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama ini. Karena perlu diketahui, bahwa bidang keinsinyuran memiliki peran yang begitu strategis, dalam menghidupkan kembali dan mewujudkan optimalisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Selain memiliki peran dalam revitalisasi pembangunan bidang keinsinyuran, juga memiliki peran dalam melakukan rekayasa teknik berbasis IPTEK, guna meningkatkan nilai tambah dan daya guna yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tambah Sanusi.

Untuk itu, tambahnya, melalui kesepakatan bersama ini harapannya bidang keinsinyuran di Kabupaten Malang, dapat meningkatkan daya saing daerah, dalam menggali dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi daerah yang dimiliki. Sekaligus, menjawab kebutuhan dan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan global yang dihadapi.

Terakhir, Bupati Malang berpesan kepada Kepala Perangkat Daerah, agar segera menindaklanjuti penandatanganan kesepakatan bersama dengan melakukan pembahasan kerja sama yang sifatnya lebih teknis. “Semoga, sinergi ini dapat terus kita perkuat bersama dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan juga dapat memberikan hasil yang maksimal. Yakni, tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara,” paparnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Kepala OPD dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kabupaten Malang. (pro/sit)