Judi Ernanto berpesan, agar petani dapat mengikuti pelaksanaan dengan sebaik-baiknya. Selain mendapat ilmu, juga nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Nganjuk.

“Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati, yang sedianya ingin bersama panjenengan. Namun karena ada kegiatan lain, beliau tidak bisa hadir. Semoga hal tersebut tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Pak Bupati juga menitip salam kepada semuanya, semoga dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memperoleh ilmu baru yang bermanfaat bagi petani kita,” katanya mengawali sambutan.

Baca juga :

Lebih lanjut Asisten Judi Ernanto mengapresiasi atas kegiatan workshop dan plant tour. Dirinya berharap, kegiatan ini dapat berlanjut ke petani-petani yang lain agar dapat menimba ilmu.

“Kami menyambut positif, karena ini acara Workshop dan Plant Tour ke PT Pupuk Petrokimia Gresik merupakan metode efektif untuk pembelajaran kita bersama terkait bagaimana pemanfaatan maupun pemenuhan pupuk bersubsidi. Jangan lupa, ilmu yang diperoleh dari sana untuk bisa ditularkan ke teman-teman petani yang lain,” tambahnya.

Dirinya juga berharap, agar petani di Kabupaten Nganjuk dari 20 kecamatan , nantinya juga bisa menimba ilmu yang sama. “Semoga sisanya nanti, bisa ikut merasakan kegiatan yang sama pada gelombang berikutnya,” tambahnya. (kom/gie)

”Untuk bisa mengikuti diskusi ini, calon peserta dipersilakan mendaftar melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarJalanSehatNganjuk2602. Di samping e-sertifikat, tersedia juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta bagi 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo, dalam rilisnya, Sabtu (25/02/2023) tadi.

Kemenkominfo menyatakan, tema rekam jejak digital sengaja dipilih, karena persoalan keamanan digital masih kurang mendapat perhatian dari para pengguna digital. “Padahal, keamanan digital seharusnya menjadi aspek penting yang mesti diperhatikan, ketika berselancar di dunia maya,” jelas Kemenkominfo.

Menurut Kemenkominfo, saat beraktivitas di ruang digital, sadar atau tidak, sesungguhnya warganet telah meninggalkan jejak digital (digital footprint). Jejak digital ini, bersifat abadi dan susah menghapusnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Termasuk dalam jejak digital, diantaranya unggahan foto, aktivitas berbagi pesan, mengunjungi laman situs, unggahan konten atau meninggalkan komentar, mengisi data pribadi, internet banking dan masih banyak lainnya. “Data tersebut merupakan jejak digital yang tanpa sadar akan tersimpan secara abadi di internet,” tambah Kemenkominfo.

Dunia digital, imbuhnya, memiliki jangkauan luas. Di samping itu, juga tidak terbatas ruang dan waktu, serta mudah diterima dan dibagikan. Sayangnya, fakta tersebut masih belum banyak disadari oleh para pengguna media digital atau warganet.

“Banyak yang belum menyadari hal itu. Jejak digital bisa berupa komentar kasar, informasi hoaks atau data pribadi (KTP), yang bisa berujung pada masalah hukum,” urai Kemenkominfo.

Kemenkominfo sendiri, menyelenggarakan program literasi digital secara serentak di wilayah kegiatan dari Sumatera hingga Papua. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menuju Indonesia #MakinCakapDigital.

Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal itu diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46.

Program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023 mulai dilaksanakan Kemenkominfo sejak 27 Januari 2023. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital sebagai peserta. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program IMCD selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Skor tertinggi indeks literasi digital Indonesia diraih pilar budaya digital (digital culture) dengan skor 3.90.

”Diikuti etika digital (digital ethics) skor sebesar 3.53, dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang,” urai Kemenkominfo. (hms/sit)

Menyadari internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sebagian besar masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, kembali menggelar acara webinar literasi digital, yang dijadwalkan akan berlangsung, Kamis (23/02/223) pagi, mulai pukul 09.00 WIB. Mengusung tema ‘Memudahkan Regulasi dengan Literasi Digital’, webinar kali ini akan menghadirkan pembicara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, Data Analyst Medco E&P Indonesia, Arief Rama Syarief, influencer Dyah Hakim sebagai key opinion leader serta modertor Annisa Rilia.

“Acara ini tidak dipungut biaya, alias gratis. Selain mendapat e-sertifikat, tersedia hadiah e-money sebesar Rp 1 juta, bagi 10 peserta yang beruntung. Untuk mengikuti, peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarNganjuk2302,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Selasa (21/02/2023) tadi.

Menurut Kemenkominfo, perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah untuk ikut tanggap dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang makin melek digital, muncul tuntutan lebih besar lagi terhadap kecepatan pelayanan publik.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital, untuk menyesuaikan perkembangan zaman,” sambung Kemenkominfo.

Penelitian McKinsey&Company tentang Digital Public Service yang dilansir Juli 2020, lanjut Kemenkominfo, telah mengungkap kondisi tersebut. Dikatakannya, digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat. Melainkan, juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik.

”Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari. Selain itu, digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen,” jelas Kemenkominfo.

Webinar #MakinCakapDigital merupakan bagian dari program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, yang kick off-nya dilaksanakan pada 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital, sebagai peserta. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Melalui program ini, 50 juta masyarakat ditargetkan akan mendapat literasi digital pada 2024.

Program literasi digital yang kali ini diselenggarakan di 10 wilayah kegiatan dari Sumatera hingga Papua, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal ini, diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1 hingga 5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46.

Dari survei tersebut, ditemukan bahwa budaya digital (digital culture) mendapatkan skor tertinggi, 3.90. Diikuti etika digital (digital ethics) (3.53), dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang.

”Pengukuran indeks literasi digital ini selain untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia, juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran,” terang Kemenkominfo. (hms/sit)

Indonesia sendiri, merupakan negara yang menempati posisi ke-26 dari 30 negara, dengan skor total 17,5 dan termasuk di bawah skor rata-rata 30 negara. Sepanjang periode 2016-2020, terdapat 3.178 kasus pornografi dan kejahatan siber terhadap anak di Indonesia.

Untuk menghadapi kenyataan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, akan kolaborasi menggelar kegiatan webinar literasi digital, Rabu (22/02/2023) lusa, mulai pukul 09.00 WIB.

“Untuk bisa mengikuti webinar ini, calon peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarNganjuk2202. Ada hadiah e-money sebesar Rp 1 juta, untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Senin (20/02/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Perlindungan Anak di Dunia Online’, kegiatan yang akan berlangsung secara daring (online) ini, akan menghadirkan beberapa pembicara. Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, Dekan Fikom UNPI & NXG Indonesia, Astri Dwi Andriani dan penyanyi sekaligus influencer, Inta Oceania sebagai key opinion leader serta Fitta Mamita sebagai moderator.

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo menyadari akan pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat. Dengan tema itu, Kemenkominfo berharap mampu memberikan pemahaman khususnya pada orang tua dalam rangka melindungi keselamatan putra-putrinya di ranah daring.

”Hal ini penting dilakukan, mengingat ada banyak anak bangsa yang telah memanfaatkan teknologi pada aktivitas sehari-hari mereka. Orang tua perlu memahami tantangan dalam menghadapi penggunaan internet anak. Pendidikan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat, diakses oleh anak dalam dunia internet harus diberikan sejak dini,” papar Kemenkominfo.

Webinar #MakinCakapDigital merupakan bagian dari program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, yang kick offnya dilaksanakan pada 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital, sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Setiap kegiatan literasi digital, yang kali ini diselenggarakan di 10 wilayah kegiatan dari Sumatera hingga Papua, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Menurut Kemenkominfo, beberapa hal perlu diperhatikan orang tua dalam memberikan pendidikan internet terhadap anak. Diantaranya, terkait dengan kemudahan akses internet bagi anak. Terutama, akses wifi gratis dan kuota internet berharga murah hingga membuat akses lebih mudah.

Tantangan lain yang dihadapi orang tua dalam era digital, yakni tidak adanya aturan terkait penggunaan internet membuat anak terlalu bebas menggunakannya. Lalu, anak lebih pintar dari orangtuanya (digital native), dunia user-generated content, artinya informasi di internet bisa datang dari siapa saja. Sehingga, perlu daya pikir kritis ketika memposting atau memilah informasi di internet.

”Selain itu, karena pengaruh informasi yang diterima dari internet, membuat anak ingin kebebasan yang lebih besar. Padahal, umumnya mereka belum paham risiko dan dampak negatif internet,” tegas Kemenkominfo. (hms/sit)

Kepada pejabat yang baru dilantik, Plt Bupati Nganjuk menginstruksikan untuk kerja cepat. Salah satunya, menyelesaikan permasalahan di masing-masing internal perangkat daerah. “Saatnya kerja sat-set sat-set. Jangan mbeler. Saatnya gaspol. Membangun komunikasi, inovasi dan kolaborasi. Sehingga, Nganjuk betul-betul menjadi seperti yang kita harapkan bersama,” kata Kang Marhaen-panggilan akrab Plt Bupati Nganjuk.

Kelima nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil open bidding yang dilantik, yakni Hendriyanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Sri Handariningsih sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian, Purwo Bujono sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Sutrisno sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta Asti Widyartini sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Baca jugal:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskan Kang Marhaen, dalam open bidding lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tersebut tidak ada perintah posisi penempatan. Artinya, posisi tersebut sesuai dengan keinginan atau minat masing-masing peserta open bidding.

Kang Marhaen mengungkapkan, mereka yang lolos open bidding dan kemudian dilantik tersebut memiliki nilai passing grade tertinggi. “Lolos assesment dengan nilai bagus. Tidak ada titip-menitip. Semua dilakukan dengan profesionalisme,” tegasnya sembari menyebut semuanya sesuai dengan career path atau jenjang karir masing-masing.

Selanjutnya, dalam arahannya Kang Marhaen juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, untuk segera melakukan langkah-langkah dengan progres kerja yang nyata. “Hasilnya seperti apa, nanti dilaporkan ke saya, agar kita tahu mana yang belum dan mana yang sudah. Tujuannya apa? Untuk masyarakat Nganjuk,” ujarnya.

Ditambahkannya, jabatan merupakan tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kang Marhaen meminta kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Pejabat harus mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saatnya gas pol,” tegas Kang Marhaen. (kom/gie)

Sekda Nur Solekan mengatakan, bahwa peluncuran Digitalisasi Pasar Lengkong merupakan salah satu wujud komitmen Pemkab Nganjuk, untuk meningkatkan sinergi dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di Kabupaten Nganjuk (P2DD). Dengan penggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang dicanangkan Bank Indonesia, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, Sekda berharapinovasi ini dapat memudahkan proses transaksi menjadi lebih mudah.

“Terima kasih kepada jajaran PT Pos, yang telah begitu intensif mengakselerasi kegiatan digitalisasi daerah. Pemerintah Daerah Nganjuk sangat terbuka dan merangkul siapapun, yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama, untuk kepentingan melayani masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Sekda, sebelumnya Pemkab Nganjuk juga telah bekerjasama dengan Bank Jatim dalam peluncuran QRIS di Pasar Sukomoro. Disusul, dengan pasar yang lain di Kabupaten Nganjuk.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dengan mengendarai motor vespa, kita bersama dengan Bapak Plt Bupati Nganjuk, Kang Marhaen dan Forkopimda touring digitalisasi pasar tradisonal. Dari Pasar Berbek, ke Pasar Pace, kemudian ke Pasar Warujayeng,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, penerapan digitalisasi juga dapat dilaksanakan di berbagai sektor lini yang ada di Kabupaten Nganjuk. Misalnya, di bidang pendidilkan dan pesantren. Melalui percepatan digitalisasi ini, Nur Solekan berharap Pemkab Nganjuk akan dapat menerima bantuan keuangan Dana Insentif Fiskal (dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah).

”Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk harus bisa meraih Dana Insentif Fiskal. Meskipun saat ini, untuk meraih Dana Insentif Fiskal juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan pencapaian kinerja tertentu yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Dirinya berharap, kerjasama yang selama ini telah terjalin agar semakin ditingkatkan. “Oleh karena itu, mohon kerja sama yang telah terbangun saat ini, ditingkatkan lagi di pasar-pasar yang lain. Semua harus dipaksa menggunakan QRIS untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk,” imbuhnya. (kom/gie)