Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji tersebut dilaksanakan di Lapangan Apel Pemkab Pasuruan, Jumat (05/03) tadi, dan disaksikan oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron, Sekretaris Daerah (Sekda), Anang Saiful Wijaya, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Dari 136 pejabat yang dilantik, 43 orang diantaranya adalah pejabat administrator dan 93 orang pejabat pengawas. Kekosongan jabatan camat yang akhirnya terisi.

Ada beberapa nama lama yang dilukir di wilayah kecamatan lain, tetapi ada pula nama-nama baru yang mendapat amanah memimpin kecamatan.

Camat Gempol, Nur Kholis, sekarang menjabat Kepala Bagian (Kabag) Organisasi. Untuk Camat Gempol sekarang Posisinya digantikan oleh, Thifatul Goni, yang sebelumnya menjabat Camat Beji. Sedangkan Camat Beji kini diemban, M. Agus Mashadi, yang sebelumnya adalah Camat Kejayan.

Nama-nama lama yang juga menjabat camat di wilayah lain adalah Camat Wonorejo, Sugeng Hariyadi, kini menjadi Camat Purwosari. Camat Tutur, Mujiono yang kini dimutasi menjadi Camat Sukorejo serta Camat Tosari, Hari Saputra, kini menjabat sebagai Camat Gondangwetan.

Selain nama-nama lama, ada juga nama-nama baru yang kini dilantik sebagai camat. Diantaranya Iswandi yang sebelumnya Sekretaris Bakesbangpol, kini menjabat Camat Pohjentrek. Ada juga Kabid Bina PPDK DPMD, Munif Triatmoko sekarang sebagai Camat Kraton.

Nama berikutnya adalah Achmad Hadi CA yang sebelumnya Sekcam Tutur, kini menjabat sebagai Camat Purwodadi. Sekcam Nguling, Rochman, kini menjabat sebagai Camat Kejayan. Dan Sekcam Kraton, Nur Sobhi, yang kini sebagai Camat Tutur.

BACA JUGA: Tiga Oknum ASN Diskominfotik Kota Pasuruan Ditahan Kejari

Di hadapan para pejabat yang dilantik, Bupati menegaskan, bahwa jabatan adalah amanah yang selain harus disyukuri, tapi juga wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Hal itu dikarenakan, jabatan adalah amanah yang diberikan kepada seseorang yang bersaksi ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Bersyukur itu nomor satu. Setelah itu, setiap jabatan yang diberikan harus bisa dijaga dengan baik. Ingat, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini bukan hanya disaksikan oleh saya atau Pak Wakil Bupati dan Sekda, tapi Allah SWT,” tegasnya.

Untuk itu, kepala daerah yang lima kali berturut-turut mendapat predikat sebagai Kepala Daerah Inovatif ini meminta kepada para pejabat agar tak main-main dengan jabatan yang diembannya. Apalagi sampai melakukan tindak pidana korupsi.

Dirinya tak segan-segan akan memberhentikan setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terbukti korupsi uang negara, tanpa pengecualian.

“Jangan main-main dengan anggaran. Jangan macam-macam, apalagi kalau ingin menyelewengkan anggaran kegiatan untuk pribadinya. Akan saya berhentikan, karena ini sesuai aturan. Kerja yang benar, patuhi Undang-Undang, Insya Allah bekerja akan aman, nyaman dan tenang,” pesan HM Irsyad Yusuf mengakhiri. (kom/mil/ed2)

Dalam MoU tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama ikut mensukseskan program sertifikasi asset yang selesai sebelum akhir tahun.

“MoU nya sudah selesai diteken hari Senin lalu. Tapi untuk kegiatan sertifikasinya sudah mulai awal tahun,” kata Sukardi, saat ditemui di ruangannya, Kamis (04/03) tadi.

BACA JUGA: Tiga Mantan Kapolres Pasuruan Penjaga Perbatasan NKRI

Saat ini BPN Kabupaten Pasuruan sudah menyelesaikan 15 bidang tanah hingga terbit sertifikat. Kelima belas bidang tersebut terdiri dari asset perkantoran hingga sekolah. Sedangkan ribuan bidang lainnya akan terus diselesaikan hingga desember mendatang.

“Dari 32 berkas yang masuk, sudah selesai 15 berkas yang kita serahkan secara simbolis kepada Bupati Pasuruan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti,” terang Sukardi.

Sukardi menjelaskan, sertifikasi asset Pemda penting dilakukan guna mencegah adanya hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah sengketa. Menurutnya, sengketa atau konflik bisa saja terjadi lantaran adanya saling klaim satu sama lain ataupun penyebab lainnya.

“Aset-aset ini perlu disertifikatkan agar tidak ada konflik di kemudian hari yang saling klaim. Kalau sudah selesai kan enak. Jauh dari persoalan sengketa ini dan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut Sukardi menegaskan bahwa masalah-masalah klasik alias beberapa kendala secara umum, bisa saja terjadi saat melakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemerintah. Ia berharap tidak ada kendala yang berarti saat proses pensertifikatan asset Pemkab Pasuruan, tahun ini.

“Misalnya, ada aset yang dikuasai oleh pihak lain. Ini kan tentu perlu penanganan khusus dan membutuhkan waktu. Tapi kami berharap tidak ada,” ucapnya.

Di sisi lain, selain di tahun ini, BPN Kabupaten Pasuruan juga mentargetkan bisa menerbitkan sebanyak 1.233 sertifikat asset Pemkab, di tahun 2022 mendatang. (kom/mil/ed2)

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kukuh Dwi Kristanto selaku mrg reg. Engag & sust central PT HM Sampoerna Tbk kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Rabu (05/08/2020) siang.

Menurut Kukuh, cara kinerja mesin PCR ini terbukti efektif untuk mempercepat proses swab pasien Covid-19. Di mana dalam waktu setengah jam saja, mesin PCR ini bisa menguji hasil swab hingga 32 sampel atau specimen.

“Kalau satu hari bisa menguji sampai 300 spesimen. Semoga dengan bantuan mesin PCR ini, tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat,” pungkasnya.

Selain mesin PCR, Sampoerna Indonesia juga memberikan bantuan berupa 100 set APD (alat pelindung diri) bagi para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Kata Kukuh, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memberikan bantuan 30 ribu masker sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan penggunaan masker untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami juga akan memberikan 30 ribu masker untuk membantu pemerintah dalam mengajak warga agar memakai masker selama Pandemi Covid-19,” terangnya.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf berterima kasih atas kepedulian Sampoerna untuk Indonesia dalam membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Bantuan1 unit mesin PCR maupun APD bagi para nakes sangat bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan pasien yang telah terpapar virus corona.

“Saya ucapkan terima kasih untuk HM Sampoerna yang sudah luar biasa dalam membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan,” singkatnya.

Ditegaskan Irsyad, setelah diterima, mesin PCR tersebut akan ditempatkan di RSUD Grati. Ditargetkan, dalam beberapa hari ke depan, mesin tersebut sudah dapat dioperasionalkan.

“Harus dipercepat. Saya yakin instrukturnya pasti sudah terbiasa atau terlatih. Trial and error sebisa mungkin cepat selesai, sehingga mesin PCR ini bisa langsung dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya ajak perusahaan melalui CSR nya untuk bisa membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Sama-sama kita bergerak untuk menuntaskan Covid-19 secara bersama-sama,” tegasnya. (mil/hen/mzm)

Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron menegaskan, selama ditempatkan di peti, jenazah Covid-19 yang beragama islam sudah dimandikan, diwudhukan, dihadapkan ke arah kiblat dan disholati.

“Semua jenazah covid-19 yang beragama islam kami pastikan menghadap kiblat ketika dimasukkan ke peti jenazah. Karena di dalam peti juga sudah dipasang semacam ganjel atau bantal yang membantu menahan tubuh jenazah,” kata Gus Mujib, melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (29/7/2020)

Dijelaskan pula, pasien yang meninggal dengan status PDP maupun terkonfirmasi Covid-19 secara procedural wajib dipulasarakan dengan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan dalam rangka menekan penularan penyakit Covid-19. Dengan kata lain, apabila ada yang masih meragukan atau bahkan menganggap bahwa pemulasaran jenazah dengan protab tersebut adalah salah, berarti telah termakan hoax atau berita yang tidak benar.

“Sekarang ini banyak hoax di mana-mana. Kami dari Pemerintah Daerah mengajak agar masyarakat tak gampang termakan isu yang tak benar adanya. Apalagi mengatakan bahwa pemulasaran jenazah tak sesuai syariat agama,” terangnya.

Lebih lanjut orang nomor dua di Kabupaten Pasuruan itu juga menyampaikan bukti bahwa pemulasaran jenazah Covid-19 telah sesuai syariat agama islam. Yakni adanya salah satu santri lulusan Pondok Pesantren Sidogiri yang menjadi petugas pemulasaran jenazah.

“Namanya Ustadz Sholihin yang menjadi petugas pemulasaran jenazah. Kalau ingin menanyakan, silahkan ke orangnya sendiri supaya betul-betul percaya. Atau silahkan datang ke RS Bangil dan melihat sendiri proses pemulasarannya,” jelasnya kepada memontum.com.

Sementara itu, saat ditanya seputar dua kejadian pengambilan paksa jenazah Covid-19 di Lekok dan Nguling, Gus Mujib mengaku sangat prihatin. Sebab seharusnya tak sampai terulang kembali, meskipun di tempat yang berbeda.

“Kami sangat menyayangkan kejadian di Lekok dan Nguling. Masyarakat kurang memahami dan sepertinya tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada. Memang tidak terlihat, tapi ini nyata adanya,” tegasnya.

Untuk itu, Gus Mujib meyakini, lambat laun kesadaran dan pemahaman masyarakat akan Covid-19 semakin meningkat. Terlebih masyarakat Pasuruan adalah masyarakat NU (Nahdhatul Ulama) yang mengikuti fatwa Ulama.

“Mari kiita ikuti Fatwa Ulama. Kita taati peraturan pemerintah, karena itu adalah simbol yang harus kita hormati. Masa pandemic akhir-akhir ini adalah masa yang mengkhawatirkan, jadi harus hati-hati,” akunya.

Selain kepada Masyarakat, Pemkab Pasuruan menurut Gus Mujib juga sudah mengintruksikan kepada seluruh camat untuk pro aktif dan jemput bola dalam mengedukasi warganya.

“Tadi siang kami rakor. Para camat kami minta untuk lebih proaktif dan mengedukasi warganya untuk lebih paham tentang Covid-19. Semoga tidak ada kejadian serupa seperti di Lekok dan Nguling,” tutup Gus Mujib sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan. (tam/hen/yan)

Rakor tersebut digelar di Graha PCNU Bangil dan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf. Selain Irsyad, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Kasdim 0819 Pasuruan serta para alim ulama. Diantaranya Ketua PCNU Bangil, KH Sobri Sutroyono; Rois Syuriah, KH. Abdur Rohim; Pengasuh Ponpes Dalwa, Habib Segadf Bin Hasan Baharun, dan ulama lainnya.

Dalam sambutannya, Irsyad menegaskan bahwa peran para ulama sangat penting dalam membantu pemerintah menyadarkan masyarakat akan disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan selama pandemic Covid-19.

“Peran para kiyai sangat penting untuk memberikan fatwa sekaligus himbauan kepada masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan selama Pandemi Covid-19,” katanya.

Ditambahkan Irsyad, perlunya disiplin dalam penerapan protocol kesehatan disebabkan oleh factor masih belum terkendalinya Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Bahkan, ia juga menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan masih belum selesai. Sehingga rekomendasi satu-satunya adalah disiplin penerapan protocol kesehatan.

“Setiap hari selalu ada tambahan jumlah warga yang dinyatakan Positif Covid-19. Bahkan para pakar juga sudah menyampaikan bahwa Covid-19 di Kabupaten Pasuruan masih belum bisa dikendalikan,” tegasnya.

Oleh karenanya, Irsyad meminta seluruh masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

“Sebenarnya kita juga sudah jenuh, karena 4 bulan lebih harus terus berjuang dalam rangka memerangi Covid-19. Tapi mau gimana lagi, mudah-mudahan Covid-19 ini cepat selesai dengan kita menegakkan protocol kesehatan sebaik mungkin,” tutup Irsyad. (mil/hen/yan)

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mengatakan, pelaksanaan rapid tes adalah persyaratan mutlak bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti UTBK SBMPTN. Untuk itu, agar tidak memberatkan setiap calon mahasiswa dalam hal biaya, maka seluruh biaya pelaksanaan rapid test digratiskan.

“Saya sangat memahami bahwa di tengah Pandemi ini, banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk calon mahasiswa yang mau memasuki bangku perkuliahan wajib menyertakan hasil rapid tes sebagai syarat mutlak untuk bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Maka dari itu, kita gratiskan seluruh pelaksanaan rapid test ini,” kata Bupati Irsyad di sela-sela kesibukannya, Selasa (07/07/2020).

Dijelaskannya, pelaksanaan rapid test dilakukan di RSUD Bangil maupun seluruh puskesmas se-Kabupaten Pasuruan. Untuk RSUD Bangil menyediakan sekitar 3000 rapid, sedangkan masing-masing puskesmas telah disiapkan sekitar 100 hingga 150 rapid test. Oleh karenanya, Irsyad mempersilahkan seluruh calon mahasiswa untuk bisa langsung ke RSUD Bangil dan puskesmas.

“Total ada 34 puskesmas di Kabupaten Pasuruan yang melayani rapid test bagi calon mahasiswa asal Kabupaten Pasuruan. Silahkan bisa langsung datang ke sana pada jam dan hari pelayanan,” terangnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan tersebut menerangkan, bagi setiap calon mahasiswa yang akan mengikuti rapid test adalah warga yang beralamatkan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan dibuktikan dengan membawa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan bukti pendaftaran UTBK itu sendiri.

“Hanya bawa foto copy KTP saja dan KTP aslinya ditunjukkan. Kalau belum punya, bisa pakai foto copy kartu keluarga. Silahkan dibawa dan ditunjukkan kepada petugas pelayanan disertai bukti pendaftaran UTBK nya,” tegasnya.

Di sisi lain, saat ditanya perihal pembiayaan pelayanan rapid test, Irsyad menegaskan bahwa seluruh biaya pelaksanaan rapid test bagi calon mahasiswa dari Kabupaten Pasuruan berasal dari BTT (biaya tidak terduga) APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

“Semua biaya diambilkan dari pos anggaran BTT pada APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020,” singkatnya.

Sementara itu, Irsyad juga mengingatkan kepada para calon mahasiswa agar mengetahui bahwa penggratisan biaya rapid test tidak berlaku di RS swasta maupun klinik swasta. Apabila itu dilakukan, maka seluruh biaya rapid test ditanggung oleh setiap peserta.

“Sekali lagi saya sampaikan bahwa rapid test gratis dilakukan di RSUD Bangil dan seluruh puskesmas di Kabupaten Pasuruan. Kalau di RS swasta atau klinik, ya pasti ditanggung secara mandiri,” tutupnya kepada Suara Pasuruan.(mil/hen/oso)

Statement tegas tersebut disampaikan Bupati Irsyad Yusuf dalam Konferensi Pers di Mapolsek Gempol, Senin (22/06/2020) siang.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan secara ketat wajib dilakukan, untuk menekan penyebaran perluasan Virus Corona di lingkungan perusahaan. Terlebih pasca banyaknya karyawan salah satu perusahaan di wilayah Kecamatan Gempol yang dinyatakan Posoitif Covid-19.

“Perusahaan di Gempol banyak sekali. Maka dari itu, untuk menekan semakin meluasnya wabah virus corona ini masuk ke perusahaan yang lain, maka manajemen perusahaan harus betul-betul serius menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Irsyad dalam keterangan persnya.

Di hadapan awak media, orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan tersebut menegaskan bahwa tindakan tegas terakhir yang akan diambil adalah penutupan operasional perusahaan. Hal ini diberlakukan bagi perusahaan yang masih saja tak mengindahkan anjuran pemerintah dengan secepatnya.

“Kita terus melakukan deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Utamanya di Gempol dan Beji yang memang menjadi sentra perusahaan di wilayah barat. Memang banyak yang sudah menjalankan anjuran ini dengan baik, tapi kami juga masih menemukan perusahaan yang tak menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal, meskipun jumlahnya sedikit,” tegasnya.

Sejauh ini, Pemkab Pasuruan, TNI dan Polri sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak henti-hentinya melakukan berbagai macam upaya untuk menekan penyebaran Virus Corona.

Mulai dari sosialisasi, penyemprotan disinfektan secara berkelanjutan, pemberian bantuan bagi warga terdampak, hingga penanganan terhadap warga masyarakat yang dinyatakan sebagai OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan) maupun pasien Positif Covid-19.

“Banyak upaya yang sudah kami lakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Dan hingga kini terus akan kami lakukan sampai ada pengumuman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Hanya saja, Irsyad menyampaikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan akan sia-sia apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat demi meminimalisir mewabahnya virus ini. Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh stake holder agar pro aktif dalam melaksanakan seluruh anjuran pemerintah.

“Ini demi kebaikan kita bersama. Yang kita butuhkan adalah kegotong royongan dari semua pihak untuk sama-sama bisa menekan tingginya kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan,” terangnya.

Seperti diketahui, hingga berita ini ditulis, jumlah warga Kabupaten Pasuruan yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 277 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 118 orang berasal dari Gempol, 34 warga Bangil, 20 warga Beji, 13 warga Pandaan, 8 warga Prigen, 10 warga Kraton, 16 warga Purwosari, 5 warga Puspo, 9 warga Rembang, 10 warga Purwodadi, 5 warga Gondangwetan, 6 warga Grati, 1 warga Kejayan, 2 warga Lekok, 1 warga Lumbang, 7 warga Nguling, 1 warga Pasrepan, 8 warga Sukorejo, 4 warga Rejoso, 2 warga Pohjentrek, dan 3 warga Tutur.

Dengan begitu, tersisa Kecamatan Tosari, Winongan dan Wonorejo yang belum ditemukan kasus positif Covid-19.Sedangkan jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) Covid-19 sampai hari ini sebanyak 218 orang, jumlah ODP (orang dalam pemantauan) sebanyak 289 orang dan jumlah OTG (orang tanpa gejala) mencapai 287 orang. (mil/hen/oso)

Surat Edaran ini bernomor 900/992/424.080/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Pembasan biaya pelayanan peserta berKB selama masa tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Dalam SE tersebut, pelayanan peserta KB aktif dan peserta KB baru selama Pandemi Covid-19 tetap diadakan sesuai standar social and physical distancing. Tak hanya itu saja, Pemkab Pasuruan juga menggratiskan biaya pelayanan berKB bagi ibu rumah tangga maupun pasangan usia subur (PUS). Seperti pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, penanganan komplikasi KB, serta pemasangan dan pelepasan implant.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas KB-PP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Pasuruan, Loembini Pedjati Lajoeng mengatakan, pembebasan biaya pelayanan peserta ber-KB dimulai sejak 29 Mei dan terus berlaku selama Pandemi Covid-19, serta dilaksanakan di Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan dan RSUD Bangil dan Grati Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang ingin menunda kehamilan di tengah Pandemi, dengan cara berKB.

“Di tengah pandemi Covid-19, pasti ada PUS yang menunda kehamilan. Faktornya ya macam-macam, sehingga dari Pemkab Pasuruan membantu untuk membebaskan biaya pelayanan peserta yang ingin ber-KB. Yang ingin pasang IUD, Implant atau suntik, gratis semuanya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan,” kata Loembini, saat ditemui di kantornya.

Untuk itu, Loembini menghimbau kepada pasangan usia subur (PUS) yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk mengendalikan kehamilannya.

Hal yang mendasari himbauan ditengah pandemi Covid-19 ini adalah adanya anjuran Work From Home (WFH) dan social distancing yang membuat PUS banyak menghabiskan waktu di rumah. Sehingga kemungkinan besar terjadi peningkatan angka kehamilan alias baby boom.

Di samping itu, dari sisi kesehatan secara fisik dan psikis, ibu hamil dan bayinya berpotensi lebih rentan. Lantaran kondisi emosional sang ibu yang bisa saja berubah sebagai dampak Pandemi Covid-19.

“Ini hanya himbauan saja. Kalaupun PUS ingin memiliki anak di tengah pandemic, ya ini sah-sah saja. Kami hanya menyarankan supaya kalaupun hamil, dijaga betul kesehatannya, periksa kehamilan secara berkala, asupan gizi bagi ibu dan bayi yang dikandungnya harus diperhatikan betul, dan ibu juga tidak boleh stress,” harapnya. (em/hen/tim)

Disampaikan Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan Agus Hari Wibowo melalui pesan WA, Sabtu (25/4/2020) siang, menjelaskan sebaran lokasi pos.

“Tujuh lokasi pos screning atau chek point tersebar diantaranya Stasiun Bangil,Terminal Pandaan, Exit Tol Purwodadi, Exit Tol Pandaan, Pos Lantas Arteri Gempol, Exit Tol Grati dan jalan arteri Sedarum Nguling,” terangnya.

Lebih lanjut ditambahkan Agus Hari, selain itu pihak Dishub juga bekerja sama dengan instansi samping diantaranya TNI-Polri,Dinas Kesehatan dan Satgas Corona Kabupaten Pasuruan.

“Screening yang kami lakukan yakni memeriksa suhu badan bagi para penumpang yang turun dari moda angkutan (bus, MPU, KA) atau moda transportasi lainnya, dengan menggunakan thermogun serta mencatat identitas yang bersangkutan,” urai Agus Hari.

Jika nantinya ditemukan penumpang yang memiliki suhu badan 38derajat atau lebih, petugas dilapangan akan melakukan protap kesehatan yakni membawanya ke RSUD Bangil untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hal tersebut juga berlaku pada pengendara kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil pribadi beserta penumpangnya)di setiap chek point yang ada.

“Selain itu pihak Pemkab Pasuruan juga telah menyiapkan sejumlah gedung untuk tempat isolasi terhadap masyarakat dari luar kota yang hendak pulang kampung ke Pasuruan,” pungkas Agus Hari sapaan akrab Kadishub Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu dari data yang berhasil disadur Memontum.com melalui Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan. Dari 185 ODP, 58 PDP dan 11 orang positif.Hampir seluruhnya terpapar dari luar daerah atau setelah berinteraksi dengan penderita dari luar Kabupaten Pasuruan. (bw/hen/oso)