Dalam orasinya, PC PMII Sampang menilai bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, dengan uang sebesar Rp 600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari dan Maret 2022, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang, bahwa selama proses penyaluran BPNT melalui PT POS Indonesia di setiap kecamatan, bahwa praktek yang terjadi adalah adanya indikasi pemaksaan. Bahkan, penggiringan KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu serta intimidasi kepada KPM.

Hal tersebut, menurut pengunjuk rasa, dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022 tentang KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dan tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan di tempat tertentu.

Ketua PC PMII Sampang, M Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa aksi turun jalan yang dilakukan adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari beberapa keluhan KPM terkait carut marutnya persoalan penyaluran BPNT tahun 2022. “Kami bersama sahabat PC PMII Sampang, mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sampang, untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik penyaluran BPNT Sembako tahun 2022 ini” tegasnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah pertama yakni menuntut Pemkab Sampang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran BPNT. Kedua, menindak tegas oknum pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan. Tiga, melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait. Empat, mendesak DPRD Sampang untuk membentuk Pansus. Dan terakhir atau lima, melaporkan hasil temuan kepada publik dan menindak lanjuti hasil temuan.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7 x 24 jam, maka PC PMII Sampang, akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak” ujarnya.

Dalam orasi atau penyampaian tuntutan tersebut, sayangnya massa tidak bisa bertemu langsung bupati dan wakil bupati Sampang. Selanjutnya, massa pun bergerak menuju DPRD Sampang dan ditemui Wakil Ketua 3 DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Fauzan siap mengawal adanya indikasi penyelewengan BPNT tersebut. “Kalau ada data konkrit, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Berkenaan dengan Pansus, kami dari Fraksi Gerindra siap, walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus, harus disetujui oleh fraksi yang lain” paparnya. (mds/sit)

Turut hadir di acara tersebut Bupati Sampang, Wakil Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kajari Sampang, PN Sampang, Sekretaris Sampang, Ketua Tim Pengerak TP- PKK Sampang, Wakil TP-PKK Pimpinan OPD, Perwakilan Camat Se Kabupaten Sampang,Akademisi, dan perwakilan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sampang.

Suasana Musrenbang Kabupaten Sampang

H Slamet Junaidi menjelaskan, kita harus banyak syukur, karena di tengah kondisi kewaspadaan menghadapi wabah covid 19 yang mengkwatirkan ini kita masih bisa melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2021. Semoga melalui manfaatkan sarana tehnologi informasi musrenbang RKPD tahun 2021 tetap berjalan secara interaktif dan efektif sehingga tujuan dari forum ini mencapai tercapai secara optimal. Menurutnya Musrenbang di tingkat Kabupaten tersebut sebagai kelanjutan proses perencanaan partisifatif.

“Tahun keperintahan yang ke 2 ini kami selalu turun secara langsung untuk mengikuti proses perencanaan di tingkat Kecamatan. Untuk memastikan bahwa program yang kita laksanakan tahun depan sesuai kebutuhan dan inspirasi masyarakat,” terang H Slamet Junaidi.

H Slamet Junaidi menambahkan, permasalahan mendasar saat ini masih seputar rendahnya kualitas SDM. Belum tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang insklusif, belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Daerah, belum optimalnya reformasi birokrasi serta harmunisasi kehidupan masyarakat yang perlu dibangun.

“Kami tentukan tema Musrenbang Tahun 2021 yaitu penguatan kontribusi sektor unggulan dalam peningkatan pertembuhan ekonomi unggulan menuju Sampang Hebat Bermarbat. Pengukuhan sektor unggulan yang kita miliki yaitu prawisata dan agribisnis. Pariwisata dipandang mampu menjadi lokomotif untuk penggerak sektor-sektor lainya. Sektor agribisnis kita melihat ada peluang peningkatan nilai tambah cukup signifikan, atau berhasil dan harus di dukung infrastruktur yang memadai,” lanjutnya.

Bahwa sampai saat ini ada lima aspek permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Pemkab Sampang Antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masih belum tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, masih belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, reformasi birokrasi yang masih perlu terus didorong, dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang masih perlu terus dibangun.

Lebih jauh ia menerangkan, adapun indikator makro yang merepresentasikan kondisi gawat yang saat ini antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 60,94 pada tahun 2019, Angka Kemiskinan pada tahun 2019 yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 20,70 % , dan indikator terakhir yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami perlambatan yaitu pada angka 4,23 %. Namun perlambatan tersebut juga dialami secara nasional dan regional

“Maka kita berharap unsur Pemkab Lebih ekstra aktif dalam menuntaskan segala permasalahan. Maka kami menentukan pembangunan di tahun 2021, yaitu Penguatan Kontribusi Sektor Unggulan Menuju Sampang Hebat Bermartabat dengan Prioritas Pembangunan difokuskan pada, pertama penguatan sektor unggulan melalui nilai tambah mendukung proses reformasi ekonomi. Peningkatan kualitas dan pembangunan Infrastruktur dalam mendukung sektor ekonomi. Peningkatan kualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana, percepatan reformasi biroKrasi serta peningkatan pelayanan publik. Peningkatan Harmonisasi sosial masyarakat. Fokus kami di tahun 2021 pada penguatan sektor unggulan yang kita miliki, terutama sektor unggulan di bidang pariwisata dan agribisnis,” terang Bupati.

Kabupaten Sampang memiliki sektor pariwisata yang dipandang mampu menjadi pendongkrak sektor agribisnis dan lainnya. Sektor perekonomian juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir.

PDRB Sampang Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh 5,9 persen yaitu dari Rp16,5 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp17,5 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini Mendorong Peningkatan PDRB Perkapita dari 17,08 ditahun 2018 menjadi 17,69 di tahun 2019 artinya aktifitas ekonomi masyarakat mengalami peningkatan kondisi ini didukung dengan Lajur Flasi 5 %”.

Dalam kesempatan itu, Fadol Ketua DPRD Sampang berharap, Musrenbang RKPD tahun 2021 dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas dan isu strategis yang akan dijalankan. Sehingga visi misi Sampang Hebat Bermartabat bisa terwujud. (Fat/nhs/yan)

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menganggarkan untuk pembebasan lahan stadion yang terletak di Desa Batu Karang dan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebanyak Rp 11 miliar.

Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga, Disporabudpar Sampang, Ainur Rofik mengatakan, pembebasan lahan stadion yang dilakukan saat ini merupakan pembebasan tahap kedua, setelah tahun 2019 berhasil membebaskan 4 hektar lahan stadion dengan anggaran Rp 15 miliar.

“Untuk tahun 2020 dengan anggaran Rp 11 miliar, ditargetkan dapat membebaskan lahan 3 sampai 4 hektar,” ujar Rofik kepada Memontum.com, Kamis (9/1/2019).

Lanjut Rofik, Ia mengatakan, dengan berhasil membebaskan lahan stadion 3 sampai 4 hektar pada tahun 2020. Nantinya secara keseluruhan Pemkab Sampang telah berhasil membebaskan lahan stadion sejumlah 7 sampai 8 hektar.

“Jika digabungkan dengan tahun kemarin, maka jumlah lahan stadion yang telah dibebaskan berkisar 7 sampai 8 hektar,” katanya.

Rofik menjelaskan, pembebasan lahan stadion pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada tri wulan pertama yakni bulan Januari sampai Maret. Untuk appraisal harga tanah akan dilaksanakan akhir Januari hingga awal Februari.

“Tahapannya sama dengan tahun kemarin, dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk menentukan peta bidang, kemudian sosialisasi kepada pemilik tanah, apabila disetujui oleh pemilik tanah, baru nantinya bisa ke pembayaran,” jelasnya. (zyn/oso)

Bertempat di Pendopo Trunojoyo Sampang, sebanyak 135 pejabat yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lantik dan diambil sumpahnya.

Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengatakan prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan tidak hanya dijadikan sekedar seremoni saja. Akan tetapi membekas dalam pikiran dan nurani bahwa sebuah amanat besar telah dititipkan.

“Jadi laksanakanlah amanat tersebut dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya,” ujar H Idi saat menyampaikan sambutan.

Lebih lanjut, H Idi menjelaskan promosi dan mutasi adalah keniscayaan dalam dunia birokrasi, 2 hal itu memastikan struktur organisasi pemerintah senantiasa fresh dan terhindar dari kejenuhan serta rutinitas monoton yang menghambat inovasi dan kinerja.

“Maka pelantikan ini harus dimaknai dengan demikian,” ucapnya.

H Idi menjelaskan bahwa mutasi kali ini juga menjadi dampak dari perubahan kedudukan susunan Organsi Perangkat Daerah (OPD) mengenai fungsi dan tugas serta tata kerja perangkat daerah. Sehingga perlu dilakukan pelantikan kembali dalam jabatan yang baru maupun mutasi ke dalam jabatan yang baru.

“Karena memang ada perubahan nomenklatur di 4 OPD kita. 4 OPD tersebut antara lain Bapelitbangda, Sekretariat, Disporabudpar dan BPKAD. Maka kami melantik kembali pejabat yang sudah dilantik untuk melaksanakan instruksi peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ia menambahkan akan selalu mengevaluasi kinerja daripada pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Sampang sesuai dengan jabatan masing-masing OPD.

“Tentunya kami selalu mengevaluasi kinerja daripada saudara-saudara sekalian sesuai dengan jabatan di masing-masing OPD. Setiap bulan kita evaluasi, setiap dua bulan kita evaluasi, setiap 3 bulan kita evaluasi. Berdasarkan itulah maka kami menentukan sikap,” imbuhnya. (zyn/oso)

Pemberian penghargaan Swasti Saba Wiwerda diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019) siang.

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda diterima langsung Bupati Sampang H Slamet Junaidi yang didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Sampang Umi Hanik, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pembina Kabupaten Sehat serta Nur Rahmad Ketua Forum Sampang Sehat (FSS) Nur Rahmad Akhirullah.

H Slamet Junaidi mengungkapkan rasa bahagianya atas raihan penghargaan Kabupaten Sehat, sebab Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang meraih penghargaan tersebut bersama 28 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

“Kabupaten Sampang satu-satunya kabupaten di Madura yang meraih penghargaan Kabupaten Sehat tahun ini,” ungkapnya.

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda adalah kategori penghargaan tertinggi kedua yang diberikan atas keberhasilan Pengajuan 4 (empat) Tatanan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat di Tahun 2019.

Di tempat lain yakni di JX International Convention Center Surabaya, Pemkab Sampang juga memperoleh penghargaan sebagai Pemenang Award Peduli Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019 kategori Bidang Diversifikasi pangan.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (zyn/oso)

Korwil VI Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Asep Rahmat Suwan menjelaskan bahwa MCP merupakan aplikasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diinisiasi oleh KPK. Dalam MCP sendiri terdapat 8 kriteria yang menjadi poin penilaian.

“Adapun kriterianya antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan alikasi dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut, Asep Rahmat mengatakan, ranking setiap hari terus bergerak sejalan dengan pemenuhan 8 kriteria intervensi yang salah satunnya adalah integrasi e-planning dan e-budgeting.

“Untuk integrasi e-planning dan e-budgeting, Kabupaten Sampang termasuk 14 kabupaten/kota di Jatim yang sudah terintegrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sampang, Yulis Juwaidi mengatakan, saat ini Pemkab Sampang mampu mengungguli kota-kota lainnya di Jawa Timur seperti halnya Pemkot Surabaya, bahkan Pemprop Jawa Timur. Sementara Pemkab Lamongan masih bertengger urutan 1.

“Pemkab Lamongan 88, Pemkab Sampang 75, Pemkab Jombang 73, Pemkab Blitar 71, Pemkab Ngawi 70, Pemkot Kediri 70, Pemkab Sidoarjo 69, Pemkot Surabaya 67, Pemprop Jawa Timur 67, dan Pemkab Ponorogo 66,” ungkapnya kepada Memontum.com, saat dihubungi via telepon.

Yulis menambahkan, posisi Pemkab Sampang yang menduduki peringkat 2 hingga tanggal 6 November 2019, sewaktu-waktu bisa berubah hingga akhir Desember nanti. Namun Pemkab Sampang sendiri terus melakukan upaya untuk memenuhi 8 kriteria intervensi MCP tersebut.

“Tiap triwulan dilakukan perengkingan. Sampai tanggal 6 November ini Sampang berada di nomor urut 2 dan akan dipertahankan atau dinaikkan. Nanti akhir Desember akan ketemu,” imbuhnya. (zyn/oso)

Massa bergerak dari depan kantor DPRD Kabupaten Sampang dengan membawa tulisan yang berisi tuntutan kepada Bupati Sampang. Sesampainya di Depan Kantor Pemkab Sampang, massa disambut oleh Polwan dan Satpol PP cantik dan dilanjutkan dengan membaca asmaul husna secara bersama-sama.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Banjar Talela saat bertemu Ketua P2KD Kabupaten di Aula Besar Pemkab Sampang. (zyn)

Tiga perwakilan aksi dipersilahkan masuk ke Kantor Pemkab Sampang menemui Ketua P2KD Kabupaten yaitu Yuliadi Setiawan untuk berdialog.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Banjar Talela, Kholil mengatakan bahwa Tes tulis dan wawancara yang dilaksanakan Rabu (10/10/2019) silam, dianggap ada pengkondisian dan terkesan ditutup-tutupi. Jadi pihaknya meminta agar tes tulis dan wawancara di Banjar Talela dibatalkan dan diulang.

“Kami meminta kepada Bupati Sampang untuk melakukan ujian tes tulis dan wawancara diulang dan dilakukan secara terbuka,” ucapnya di hadapan ketua P2KD Kabupaten.

Selain itu, Kholil meminta agar DPRD Kabupaten Sampang ikut andil dalam melakukan fungsi pengawasan legislatif terkait dengan tes tulis dan wawancara Bacakades Banjar Talela.

“Kami meminta kepada semua pihak terkait untuk ikut andil dan berperan serta melakukan fungsi kontrol,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua P2KD Kabupaten, Yuliadi Setiawan menanggapi tuntutan masyarakat Banjar Talela, mengatakan bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, pihaknya tidak mungkin membatalkan hasil pelaksanaan tes tulis dan wawancara. Karena tim independen sudah memberikan hasilnya dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Jadi yang dilakukan selama ini proses tahapan tes tulis dan wawancara bagi kami melihatnya sudah normal dan tidak ada sesuatu yang salah,” pungkasnya.

Ia menambahkan, jika merasa tidak puas terhadap hasil yang dilakukan oleh tim independen. Silahkan bisa menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tim independen ada permainan atau tidak.

“Tapi kalau kami selaku P2KD Kabupaten dipaksa untuk menghentikan ya tidak bisa karena ketentuannya tidak mengatur seperti itu,” imbuhnya. (zyn/oso)

Dalam pertemuannya, H Idi bercerita banyak kepada Zainudin Amali bahwa Kabupaten Sampang telah membebaskan lahan sebanyak 40% dari seluruh lahan Stadion yang dibutuhkan.

“Sempat bicara dengan Menpora salah satunya terkait dengan pengembangan olahraga di Kabupaten Sampang, kita juga bicara masalah Stadion,” ucapnya.

Lebih lanjut, H Idi mengatakan jika hanya Kabupaten Sampang yang belum memiliki Stadion, dirinya berharap mendapatkan kucuran dana dari Menpora untuk pembangunan Stadion.

“Respon Menpora positif, karena memang kita merupakan kawan lama mulai dari ketika sama-sama menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Madura, ini menjadi nilai plus juga,” katanya.

Tak hanya mengharapkan kucuran dana dari Menpora untuk pembangunan stadion, H Idi juga berharap dukungan penuh dari masyarakat maupun Pemuda di Kabupaten Sampang agar program pembangunan Stadion tersebut dapat terealisasi dengan lancar.

“Saya juga berharap dukungan penuh dari masyarakat Sampang untuk pembangunan stadion itu,” harapnya. (zyn/oso)

Upacara diikuti oleh Satuan Polres Sampang, Anggota Kodim 0828/Sampang, perwakilan pegawai dilingkungan Pemkab Sampang, perwakilan organisasi kepemudaan Kabupaten Sampang dan perwakilan siswa SMA di Kabupaten Sampang.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Sampang AKBP Didit BWS menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengatakan bahwa hari sumpah pemuda tahun 2019 mengambil tema bersatu kita maju.

“Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang diikrarkan pada tahun 1928 silam bahwasanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” ucapnya.

Kemudian, Didit mengatakan, seiringnya perkembangan teknologi informasi ibarat 2 mata pisau, disatu sisi dapat memudahkan para pemuda mengakselerasi transfer pengetahuan dan daya saing dan disisi lain dapat membawa dampak negatif yang bisa mempengaruhi karakter dan kepribadian pemuda kita.

“Karena itu mereka harus cerdas dan bijak dalam memanfaatkan kecanggihan digital tersebut jangan sampai mereka kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa Indonesia,” katanya.

Didit menambahkan, kemajuan tidak akan tercapai, jika masa depan hanya dipandang sekedar proses lanjut dari masa kini yang akan dihadapi tiba dengan sendirinya.

“Tugas pemuda saat ini harus memiliki pandangan dan wawasan visioner yang mampu melampui batas-batas global demi masa depan yang lebih baik,” harapnya. (zyn/oso)