Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan bahwa honor tersebut diberikan karena selama ini mereka bekerja secara mandiri alias tidak menerima honor dari pemerintah. “Sebanyak 41 petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo, akan menerima honor. Insyaallah, mulai tahun 2024. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada mereka,” kata Bung Karna.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengungkapkan, para petugas IB tersebut telah mengabdikan diri dalam meningkatkan populasi sapi dan kambing di Kota Santri Pancasila. Sehingga, berdampak terhadap kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan daging sapi dan kambing untuk masyarakat Situbondo.

“Atas kerja kerasnya, atas upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan pendapatan para peternak, meningkatkan kesejahteraan para peternak, pemerintah daerah dalam hal ini tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, kita akan berikan honor mereka,” imbuhnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bukan cuman itu, Bung Karna juga menambahkan bahwa Pemkab Situbondo juga bakal memberikan honor kepada dokter hewan yang bekerja secara mandiri. “Untuk dokter hewan yang belum menerima honor, nanti juga akan kami berikan honor. Tadi ada 11 dokter hewan dan 41 petugas IB sukarelawan. Sehingga, total ada 52 orang,” bebernya.

Terkait nominal honor yang akan mereka terima, kata Bung Karna, masih akan dikomunikasikan oleh tim anggaran. “Mengenai besarannya masih kita bicarakan dengan tim anggaran ya,” jelasnya.

Sementara itu, Pegawai Perencana pada Disnakkan Situbondo, Edi Supiyono, mengapresiasi rencana pemberian honor kepada puluhan petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo. “Jadi tadi teman-teman responnya bagus dan menyambut baik, dengan apa yang disampaikan bapak bupati,” ujarnya.

Pihaknya berharap, rencana tersebut bisa direalisasikan di tahun 2024. Sehingga, kesejahteraan petugas IB sukarelawan bisa meningkat. “Semoga rencana ini bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena, total dari 59 petugas IB di lapangan yang PNS atau PPPK hanya sekitar 18. Sisanya petugas IB sukarelawan, sehingga sama sekali tidak ada honor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya. (her/gie)

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, Ketua TP PKK, Hj Juma’ati Karna Suswandi, Sekda Wawan Setiawan, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, Staf Ahli dan Asisten Bupati Situbondo, Kepala Bagian (Kabag) serta para camat se-Kabupaten Situbondo.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bung Karna ini menegaskan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dialami oleh PNS. Tujuannya, sebagai bentuk penyegaran birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Saya berharap semuanya bisa menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru,” ujarnya di Pendapa Arya Situbondo.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Untuk itu, Bung Karna meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas yang baru. “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Situbondo,” bebernya.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengapresiasi kinerja pejabat yang lama yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga, capaian kinerja di OPD masing-masing bisa tercapai. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang lama, yang telah berkontribusi kepada Pemkab Situbondo,” tambahnya.

Selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirinya juga menekankan kepada para pejabat pentingnya loyalitas pada pimpinan. “Dan juga harus bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan atasan langsung,” ujarnya.

Bung Karna mengungkapkan, kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) di tempat yang baru. “Sehingga bapak-ibu bisa meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Saya ucapkan selamat bekerja di tempat yang baru,” tambahnya.

Sekedar informasi, salah satu pejabat yang dilantik yakni Edi Wiyono, jabatan lama Kepala Bapenda Situbondo dan jabatan baru Kepala Diskoperindag Situbondo. (her/gie)

“Jadilah PNS yang mampu meningkatkan disiplin, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu bekerja dengan baik. Dan ini penting, yaitu memiliki loyalis yang tinggi terhadap pimpinan,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPP Lumajang ini meminta kepada para PNS, supaya mampu membangun kerja sama yang baik dengan lintas sektor. “Ini perlu dilakukan, sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Yakni, terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” tegasnya.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sementara itu, Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, menjelaskan bahwa dari 197 PNS yang diambil sumpahnya terdiri dari 77 orang Golongan II dan 120 orang Golongan III. “Tujuan dari pengambilan sumpah jabatan ini yakni untuk melaksanakan pembinaan terhadap pada PNS. Sehingga, mereka menjadi aparatur yang berakhlak, bersih, jujur dan sadar akan tanggungjawabnya guna membantu pelaksanaan pembangunan dan menjadi pelayanan masyarakat yang baik,” ucapnya. (her/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa dari total penerima sebanyak 4.851 orang, terbagi atas dua bagian. Yakni, 4.715 penerima diantaranya guru ngaji dan 136 orang untuk guru minggu.

“Jumlah tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo,” ujar Bupati Karna di Kecamatan Banyuputih, Senin (10/40/2023) tadi.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan, dari keseluruhan penerima insentif, masing-masing akan menerima insentif sebesar Rp 1,5 juta per tahun. “Dan yang lebih membanggakan lagi, penyerahannya dihadiri langsung oleh saya dan Wabup, Nyai Khoirani serta Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo,” paparnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengaku optimis, bahwa insentif tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok para guru ngaji dan guru minggu. Sehingga, para guru ngaji, bisa memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

“Bapak-ibu saya minta tolong, jangan dilihat nominalnya. Akan tetapi, lihatlah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada guru ngaji dan guru minggu. Pergunakan uang ini untuk membeli bahan kebutuhan pokok atau kue lebaran,” bebernya.

Selain uang tunai Rp 1,5 juta, lanjut Bupati Karna, untuk guru ngaji laki-laki juga mendapat sarung. Kemudian untuk yang perempuan, mendapatkan mukena dan guru minggu mendapat selimut.

Sekedar informasi, 4.851 guru ngaji dan guru minggu tersebut tersebar di 17 kecamatan. Yaitu, seperti di Kecamatan Sumbermalang sebanyak 260 orang, Jatibanteng 246 orang, Banyuglugur 155 orang, Besuki 545 orang, Suboh 225 orang, Mlandingan 248 orang, Bungatan 257 orang, Kendit 194 orang, Panarukan 409 orang dan Kecamatan Situbondo 271 orang. Lalu, di Kecamatan Mangaran 195 orang, Panji 430 orang, Kapongan 245 orang, Arjasa 278 orang, Jangkar 202 orang, Asembagus 287 orang dan Kecamatan Banyuputih 404 orang. (her/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Walaupun tidak banyak, tetapi saya optimistis dana ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Apalagi, sekarang masuk Bulan Ramadan,” ucapnya di gedung GOR Situbondo, Rabu (05/04/2023) tadi.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna itu mengatakan, insentif Ketua RT tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap RT. Sebab, mereka sudah yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat tingkat bawah sebagai mitra pemerintahan desa.

“Karena tugas Ketua RT ini cukup berat, khususnya dalam melayani masyarakat. Seperti mengurus masalah administrasi kependudukan ataupun surat pengantar RT lainnya,” tambahnya.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ditambahkannya, sebagai Ketua RT, selain menjadi pelayan masyarakat, nyatanya mereka juga menjadi titik tumpu terlaksananya program pemerintah daerah di desa. Sehingga, perlu mendapat perhatian yang seimbang dari Pemda Situbondo.

“Karena bagaimana pun, RT ini tidak hanya melaksnakan tugas yang diberikan kades atau lurah. Tetapi, melaksanakan program pemerintah daerah juga. Sehingga, wajar apabila Pemkab memberikan insentif sebagai bentuk kepedulian, dan semanagat motivitas untuk bisa bekerja lebih baik,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebanyak 3.345 Ketua RT yang menerima dana insentif tersebut tersebar di 17 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Banyuputih 176 orang, Jangkar 167 orang, Asembagus 198 orang, Arjasa 224 orang, Kapongan 253 orang, Mangaran 171 orang, Mlandingan 125 orang, Bungatan 140 orang, Kendit 192 orang, Panarukan 248 orang. Kemudian, di Kecamatan Situbondo 242 orang, Panji 278 orang, Banyuglugur 105 orang, Jatibanteng 193 orang, Besuki 302 orang, Sumbermalang 162 orang dan Suboh 169 orang. (her/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi melalui Kabid Sarpras Dishub, Iwan Subhakti, mengatakan bahwa untuk pemenuhan sejumlah PJU itu, akan disiapkan anggaran hingga miliaran. Sementara anggaran yang dipakai, salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Anggaran sebanyak itu nantinya bersumber dari DAU dan DBHCHT serta APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2023,” ujarnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Dirinya menyebut, dari total 948 unit PJU tersebut bakal dipasang di ruas Jalan PG Asembagus ke Selatan. “Mulai ruas Jalan Mimbo ke Selatan, ruas Jalan Desa Curah Tatal, ruas Jalan Desa Jatisari, ruas Jalan Dusun Moncel, ruas Jalan Desa Juglangan, ruas Jalan Desa Plalangan, ruas Jalan Desa Widoro Payung, ruas Jalan Desa Demung, ruas Jalan Desa Langkap, ruas Jalan Dusun Pengabetan Barat, ruas Jalan Pasar Trebungan hingga Mlandingan Kulon. Rincinya itu yang nantinya menggunakan anggaran DAU, dengan total PJU 272 unit,” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Untuk yang menggunakan anggaran DBHCHT, kata Iwan, tersebar di ruas Jalan Banongan, ruas Jalan PG Asembagus, lampu merah Asembagus ke selatan, ruas Jalan Desa Pesanggrahan hingga ruas Jalan Desa Curah Jeru. “Lalu ruas Jalan Curah Tatal, ruas Jalan Desa Seletreng, ruas Jalan Kapongan, ruas Jalan Kecamatan Kendit, ruas Jalan PG Wringinanom ke Utara, ruas Jalan Juglangan ke Timur, ruas Jalan Polsek Mlandingan, Gapura Desa Widoro Payung, ruas Jalan Desa Tribungan hingga Desa Sumberanyar, ruas Jalan Kapongan ke utara, ruas Jalan Polsek Panji ke utara dan ruas Jalan Desa Panji Los ke selatan dan ruas Jalan Kecamatan Kapongan. Secara keseluruhan ada 363 unit,” tegasnya.

Kemudian, PJU juga akan dilakukan di ruas Jalan Kelurahan Mimbaan, ruas Jalan Kecamatan Asembagus, ruas Jalan Anggrek-RSUD dr Abdoer Rahem-Desa Kandang hingga Wisata KK 26. Kemudian, ruas Jalan Kecamatan Bungatan, ruas Jalan Satpas hingga Desa Jatisari, ruas Jalan Pelabuhan Jangkar, ruas Jalan Pantura Tugu 1.000 kilometer, ruas Jalan Cenderawasih; ruas Jalan Hasan-Assegaf, ruas Jalan Seroja dan ruas Jalan Wringin Anom hingga PG Wringin Anom. “Ini menggunakan anggaran tahun 2022 yang kami kerjakan di tahun 2023. Totalnya 313 unit PJU,” tegasnya.

Iwan menambahkan, khusus pemasangan PJU yang menggunakan anggaran tahun 2022, pihaknya menargetkan selesai sebelum hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. “Untuk yang anggaran DAU dan DBHCHT 2023 sudah selesai lelang. Kemudian untuk yang penunjukan langsung (PL) juga sudah kita lakukan,” paparnya. (her/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Karna meminta kepada para ASN yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). “Bapak-ibu jangan malu-malu dan langsung tanya kepada seniornya bila kurang paham dengan Tupoksinya. Sehingga, melalui pergantian ini semua bisa cepat beradaptasi,” tegas Bupati Karna.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna ini menekankan peningkatan inovasi di tiap instansi. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat Situbondo, semakin meningkat.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Saya juga menyampaikan selamat atas dilantiknya bapak-ibu sekalian dalam jabatan yang baru. Saya berharap, dengan jabatan yang baru ini bapak-ibu sekalian bisa menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Bung Karna juga berharap, agar 107 ASN yang baru dilantik untuk menjaga amanah yang diberikan. “Kepada pejabat yang lama saya sampaikan terima kasih atas peran dan partisipasinya selama ini dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, menyampaikan bahwa total PNS yang dimutasi yakni 107 orang. “Itu terdiri dari 22 orang pengawas, 8 orang tenaga administrator dan 77 kepala sekolah,” bebernya. (her/sit)

Perlu diketahui, bahwa Jembatan Limpas, adalah jembatan yang menghubungkan Desa Wringinanom dan Patemon, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Jembatan itu, tertimbun material banjir batu dan kayu, bahkan sebagian jembatan jebol. Sehingga, akses utama antar desa tersebut tidak berfungsi normal.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan pengerukan atau normalisasi di Jembatan Limpas. Alat berat bahkan sudah ada di sekitar Desa Patemon,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo, Selasa (07/03/2023) tadi.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Gatot menjelaskan, bahwa Jembatan Limpas penghubung antar desa itu tidak berfungsi normal, karena gorong-gorong tersumbat material batu maupun kayu akibat banjir. Sehingga, perlu dilakukan pengerukan. “Kami dua kali ke lokasi usai banjir. Aktivitas masyarakat masih berlangsung menggunakan sepeda motor melintas di Jembatan Limpas,” ujar Kadis PUPP.

Salah seorang warga Dusun Krajan, Desa Patemon, Adi, mengatakan bahwa dirinya kesulitan melintas di Jembatan Limpas itu, setelah beberapa hari lalu dihantam banjir. Dikarenakan Jembatan Limpas itu tidak berfungsi normal, karena air sungai tidak bisa mengalir di gorong-gorong yang disebabkan tertutup material batu dan kayu.

“Kalau air sungainya kecil, itu kami masih bisa melintas. Tetapi ketika airnya besar bersamaan dengan hujan, masyarakat tidak ada yang berani melintas. Sementara jalan itu, adalah akses satu-satunya kami dari Dusun Krajan, Desa Patemon untuk menyeberang ke Desa Wringinanom,” ujarnya.

Camat Jatibanteng, Fadnur Rahman, mengatakan bahwa Jembatan Limpas yang terdampak banjir itu merupakan akses utama bagi warga Dusun Krajan, Desa Patemon. “Ada sekitar 900 jiwa di Dusun Krajan, Desa Patemon, yang kesehariannya melakukan aktivitas melewati Jembatan Limpas tersebut. Kalau hujan deras warga di sana tidak berani melintas,” ujar Camat.

Sekedar diketahui, bahwa kondisi jembatan berubah sejak musibah banjir yang terjadi Selasa (28/02/2023) lalu. Selain menggenangi sebanyak 613 rumah di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Desa Kalimas dan Besuki, Kecamatan Besuki serta Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, banjir juga merusak infrastruktur, seperti Jembatan Limpas dan Tangkis serta bronjong sungai di Desa Wringinanom dan Patemon, Kecamatan Jatibanteng.(her/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya bakal mengalokasikan anggaran untuk uang lembur ratusan petugas kebersihan dan pemelihara taman. “Kata Pak Kadis DLH, sekarang tidak ada uang lemburnya? Apa benar? Kok bisa gak ada? Karenanya, saya pastikan tahun 2023, mulai di PAK uang lembur untuk 524 petugas kebersihan dan pemelihara taman sudah masuk di dalam APBD. Pak Sekda, Kepala Bappeda saya minta dirumuskan di PAK,” ujar Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo, juga berencana menaikkan honor petugas kebersihan dan pemelihara taman di tahun 2024. “Karena petugas kebersihan dan pemelihara taman ini tidak masuk dalam rencana PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperhatikan kesejahteraannya. Maka di tahun 2024, sesuai sesuai pengajuan Pak Kadis, nanti honornya akan saya tambah,” tegas Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dirinya juga akan mengirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), agar petugas kebersihan dan pemelihara taman bisa masuk dalam rekrutmen PPPK. “Pak Kepala BKPSDM, petugas kebersihan itu tidak masuk dalam rekrutmen PPPK, apa benar? Jadi, buatkan saya surat kepada Kemenpan-RB, agar petugas kebersihan itu juga dimasukkan dalam usulan PPPK. Karena mereka itu pegawai juga yang memiliki kontribusi menjaga kebersihan dan keindahan kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bung Karna berharap petugas kebersihan dan pemelihara taman bisa meningkatkan kinerjanya. Sehingga, Kabupaten Situbondo kembali meraih Trophy Adipura di tahun 2023.

“Jangan sampai ketika diusulkan tidak dapat Adipura, usulannya nanti bisa tidak diterima oleh Kemenpan-RB,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Situbondo, Akhmad Yulianto, menjelaskan fokus penilaian Trophy Adipura tahun 2022 adalah pengolaan TPA. “Alhamdulillah, kita telah memiliki tiga TPA. Yakni di Sliwung untuk wilayah tengah, di wilayah timur ada di Asembagus, wilayah barat ada di Banyuglugur,” ujar Mantan Kepala DPMPTSP Situbondo. (her/gie)