Aksi itu, dilakukan untuk mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menindak tegas galian C ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, aktivitas tambang galian C dianggap dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam khususnya pada lingkungan sekitar.

Menurut Korlap Aksi, Maksudi, mengatakan adanya galian C ilegal itu potensi longsor akan semakin besar. Sebab, bekas dari galian C itu membuat lingkungan sekitar menjadi rusak.

“Kedatangan kami ke sini, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Terutama, terkait kerusakan lingkungan akibat tambang galian C ilegal yang bebas beroperasi tanpa adanya penindakan sama sekali oleh pemerintah,” teriaknya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Maksudi menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, membiarkan adanya galian C ilegal itu terus meluas. Padahal, dirinya beranggapan aktivitas itu sangat merugikan bagi masyarakat sekitar.

“Ini sangat jelas merugikan kepada masyarakat, kenapa pemerintah seperti membiarkan penambangan itu beroperasi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Maksudi meminta Bupati Sumenep untuk menertibkan dan menutup tambang Galian C ilegal di Kota Keris. “Jika Bupati Sumenep benar-benar menjalankan tagline ‘Bismillah Melayani’. Maka tutup semua Galian C Ilegal di Kabupaten Sumenep. Serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan alam bekas Galian C itu,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, memberikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumenep. Dirinya berjanji akan mengawal penertiban galian C itu.

“Saya berterima kasih atas aspirasi teman-teman mahasiswa. Kita pasti akan kawal penertiban Galian C ilegal ini,” kata Bupati Fauzi, di Ruang Rapat Graha Adhirasa Pemkab Sumenep. (dan/edo/sit)

Koordinator aksi Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, Andi Firdaus, akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat khususnya para petani tembakau. Aktivis MPR Madura menilai Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tidak peduli terhadap nasib petani tembakau yang menjerit gara-gara  harga tembakau murah.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Justru harga tembakau mahal laksana mimpi di siang bolong. Pasalnya tarif tembakau petani per kilonya mulai Rp 17 ribu hingga Rp 30 ribu. Jika dikalkulasi dengan biaya operasional/biaya produksi dari masa tanam tembakau hingga panen, biayanya cukup mahal. Artinya harga beli tak mampu menutupi biaya operasional petani tembakau,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya sudah tidak percaya lagi kepada Pemkab Sumenep bahwa akan membantu rakyatnya yang sedang menderita. Sebab, persoalan murahnya harga tembakau yang dibeli oleh pabrikan tidak hanya tahun ini saja tapi sudah nyaris tiap tahun. Ironisnya, pemerintah setempat tak kunjung memberikan solusi.

“Maka atas dasar penderitaan para petani tembakau, kami atas nama MPR Madura Raya datang ke Bupati Sumenep. Untuk menyampaikan amanah penderitaan para petani tembakau,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Andi menilai slogan bupati ‘Bismillah Melayani’ yang menjadi jimat pada pilkada 2020 itu hanya sebatas omong kosong. Sebab, sudah dua kali pihaknya ingin bertemu dengan bupati namun tidak pernah di respon dengan baik atau tidak pernah ditemui.

“Pertama, kami ingin melakukan audiensi tapi  digagalkan secara dadakan. Sekarang aksi lagi, juga tidak ditemui oleh Bupati. Patutnya slogan ‘Bismillah Melayani’ itu diubah saja dengan ‘Bismillah tidak melayani’. Karena semua itu hanya omong kosong,” jelasnya.

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, MPR Madura Raya membawa tuntutan penderitaan rakyat kepada bupati

Tuntutan tersebut adalah. Pertama, stabilkan harga tembakau!. Kedaua, segera bahas BEP Tembakau!. Ketiga, tindak tegas Pabrikan-Pabrikan nakal!. Keempat, revisi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau! “Jika tuntutan kita tidak cepat didengarkan, maka kami berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa ke Bupati tiap pekan,” ancam Firdaus. (dan/edo/ed2)