Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Ferri Saragih, mengungkapkan akan terus memaksimalkan capaian sertifikasi di 2023 mendatang. Selain door to door, petugas tetap akan menerima pelayanan langsung di kantor yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 109, Tamanan, Kecamatan Tulungagung.

“Dalam tahun ini, nanti ada PTSL di 27 desa. Kalau tidak terdaftar PTSL, akan diinput rutin didaftarkan dari kantor,” ungkap Ferri, Selasa (27/12/2022) tadi.

Sementara iti, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengungkapkan bahwa pelayanan pengabdian di BPN Tulungagung, mengalami proges yang sangat baik sekali. Sebab, aset Pemda Tulungagung sudah tercatat 1881. Sementara dalam penyelesaian dari BPN ke Pemkab, sudah sebanyak 213 sertifikat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sehingga, total saat ini sebanyak 1294 dari total 1881 yang sudah bersertifikat. Jadi, lebih kurang tercapai sekitar 68 persen,” terang Maryoto Birowo di halaman BPN Tulungagung.

Perihal kendala yang dialami, Bupati menyampaikan, banyak data-data persyaratan pendataan kurang tepat. Sehingga, petugas dan yang bersangkutan, masih akan mencari keakuratan data yang lengkap.

“Lalu, ada batas-batas yang masih bermasalah dan lain sebagainya. Kalau targetnya, ya harus selesai (2023). Itu sudah menjadi target,” ujarnya.

Politisi Partai PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, Pemkab Tulungagung akan menindak lanjuti kendala tersebut. Termasuk, mengenai kelengkapan data tata letak lokasi yang terpencar-pencar se-Kabupaten Tulungagung. Mulai dari pemanfaatan aset yang sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Itu akses fasilitas umum dan fasilitas sosial, merupakan aset negara. Termasuk, jalan selingkar itu, bahkan nanti ada tambahan antara tol Kediri-Tulungagung,” imbuhnya. (jaz/sit)

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menjelaskan bahwa dari hasil pantauan bersama Forkopimda, kenaikan harga dan stok di pasar tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dari Sembako, kebutuhan bahan pokok yang naik adalah sayur mayur berupa tomat.

“Semua bahan pokok rata-rata naik. Namun, masih dalam ambang batas toleransi atau kelayakan,” ungkap Maryoto Birowo, Selasa (20/12/2022) tadi.

Sementara untuk harga beras, menurut Maryoto, masih dalam angka stabil dari harga Rp 11 ribu menjadi 12 ribu untuk beras kualitas midle. Sedangkan untuk beras kualitas rendah Rp 10 ribu menjadi Rp 11 ribu.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan Pemkab Tulungagung untuk stok beras tetap bekerjasama dengan pihak Bulog. Informasi dari Bulog masih aman sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat.

Maryoto juga mengungkapkan, menjelang Nataru, yang jelas pengendalian salah satu terhadap regulasi ekonomi adalah apabila terkendali inflasi diukur dari kebutuhan masih terkendali. Selanjutnya dengan tingkat inflasi masih 0,29 persen.

“Prediksi kenaikan paling mahal ya rate 10 sampai 12 persen,” ujarnya.

Terpisah, salah satu pedagang, Fajar, mengaku kenaikan harga menjelang pergantian tahun 2023 masih wajar. Salah satu komoditas yang melejit tinggi adalah tomat. “Kalau kenaikan harga tomat drastis. Dari awalnya Rp 6 hingga Rp 8 ribu ini menjadi Rp 16 sampai 18 ribu. Kalau cabai masih umum naiknya,” ujar Fajar.

Pedagang muda ini mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa komoditas masih relatif stabil. Rata-rata kenaikan sekitar Rp 2 ribu per komoditas di Pasar Ngemplak Tulungagung. (jaz/sit)

“Kami juga sudah memberikan kontribusi program, untuk tambahan paving di sebelah Selatan. Kami yakin, dengan adanya seperti ini bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” ungkap Wakil Bupati Tulungagung, Gatot Sunu, selepas peresmian Plumpung Garden, Minggu (25/09/2022) tadi.

Di dalam wisata Plumpung Garden, tambahnya, banyak diisi oleh produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari masyarakat sekitar. Secara tidak langsung, ini akan menambah ekosistem jual beli di lingkungan setempat. “Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Gesikan. Juga, kepada Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur yang selalu menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Wabup Tulungagung.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Gatot Sunu menambahkan, ke depan agar ada kemandirian di Desa Gesikan. Sehingga kelak, bisa memberikan contoh bagi seluruh desa di Tulungagung, guna membangkitkan UMKM melalui objek wisata. Sehingga, bisa menarik kontrobusi kepada daerah masing-masing.

“Sehingga, ada pemberdayaan ekonomi yang tumbuh. Dengan begitu, ekonomi berjalan sesuai apa yang kita harapkan,” jelas pria asal Kecamatan Bandung ini.

Anggota Komisi D yang membidangi Pembangunan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mengapresiasi pembukaan wisata ini. Menurutnya, masyarakat sudah mempunyai inisiasi terhadap pengembangan ekonomi. “Kami akan melihat produksi mereka masing-masing, kalau perlu disupport dari anggaran APBD provinsi. Kami akan melihat dan nanti akan kita bantu,” ungkap Guntur Wahono.

Guntur mengatakan, nantinya akan ada penambahan UMKM. Pihaknya yakin, produksi masyarakat, produk UMKM tidak hanya ini, pada kesempatan berikutnya akan bertambah. “Dari situ saya minta waktu pada pemerintah desa, nanti kapan reses bersama dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, khusus untuk Desa Gesikan, Kecamatan Pakel,” ujarnya. (jaz/and/gie)

“Jadi kita harus menganjurkan kepada warga masyarakat, untuk siap melakukan pengadakan tanaman pangan yang bersifat cepat dan bisa di panen (tidak lama, red). Seperti tanaman padi, jadi dari lahan teknis yang ada, agar di intensifkan pengolahannya,” ungkap Maryoto Birowo di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, Senin (12/09/2022) tadi.

Bupati kelahiran Agustus 1953 ini mengaku, langkah kedua yang bisa dilakukan, yakni dengan cara harus ada sinergitas. Baik dari Forkopimda, Organisasi Oerangkat Daerah (OPD), lintas sektoral dan juga masyarakat. Tujuannya, untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Perihal kenaikan harga pasca BBM naik, Maryoto mengaku memang sembilan harga pokok tersebut mengalami fluktuasi. Namun, hal tersebut masih dalam kategori wajar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkan Bupati Tulungagung, dalam rangka untuk bisa menjaga inflasi daerah, Pemkab Tulungagung harus mencadangkan dana transfer sebesar 2 persen atau sekitar Rp 5,7 miliar. Hal itu nantinya, diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan itu, untuk menunjang warga yang terdampak pasca kenaikan BBM.

“Jadi, nanti bentuknya bantuan sosial diperuntukkan kepada mereka yang sudah terdata. Nanti diseleksi dan dipadukan dengan yang sudah menerima dari kompensasi BBM,” ungkapnya.

Perihal jumlah penerima manfaat, Maryoto mengaku, masih belum bisa memastikan untuk jumlah penerima. Termasuk, mekanisme seperti yang sudah-sudah seperti penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Nanti secara teknis akan dihitung dan disamakan,” paparnya. (jaz/and/sit)

Direktur Utama PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda), Suhermin, mengungkapkan bahwa nilai transaksi program ini belum bisa dipastikan karena baru melaunching. Namun, pihaknya memastikan semua transaksi pembayaran ini di Tulungagung, bisa dengan satu aplikasi yaitu Tulungagung Pay.

“Karena pembayaran tanpa harus datang. Baik itu untuk tagihan listrik, telepon, tiket pesawat atau tiket kereta api. Jadi, bisa langsung dari rumah atau kantor tanpa harus pergi ke mana-mana,” ungkap Suhermin di GOR Lembupeteng, Senin (08/08/2022) tadi.

Pihaknya berharap, setiap hari minimal ada 20 juta transaksi, yang tercover dengan menggunakan aplikasi tersebut. PT BPR Bank Tulungagung sendiri, menggandeng kerja sama dengan Vendor Bima Sakti dalam membangun sebuah aplikasi digital.

Suhermin tidak menampik, saat ini dihadapkan dalam menghadapi pemulihan pasca Covid-19 stay home. Ada lima tren perilaku dampak adanya pandemi, diantaranya adalah peningkatan adopsi terhadap market place, mobilitas sebagian besar melalui internet.

“Kemudian perilaku pembelian, kesadaran kesehatan, serta perubahan personal masyarakat yang lebih menginginkan praktis dan instan,” paparnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menambahkan bahwa soft launching Tulungagung Pay dengan sistem pembayaran akan memudahkan lewat digitalisasi. Bisa membantu untuk UMKM, membayar listrik, PBB dan siap melayani dengan sistem digitalisasi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pemkab berharap, aplikasi itu bisa disampaikan baik kepada masyarakat. Sehingga, masalah digitalisasi bisa dipahami. Bisa juga melalui media sosial (medsos) menjembatani antara pemuda dengan orang tua.

“Ini yang perlu digitalisasi. Karena, sekarang sudah banyak yang sadar. Kalau ibu ingin tahu, bisa melalui putera-puterinya,” beber Maryoto.

Pemkab Tulungagung mengaku, perihal digitalisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak lagi sebagai gaya hidup, melainkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan itu, Vice President PT Bimasakti Multi Sinergi, Bagus Cahyono, menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan sudah mempunyai lisensi yaitu pertama ISO 2000. Tentang sistem pengamanan data, pihaknya menggunakan sistem security internasional.

“Ada audit tiga bulan dan standarisasi internasional. Sehingga, kita pastikan tentang sistem security dan keamana kita jamin terbaik se Indonesia,” jelas Bagus Cahyono.

Perusahan ini, tambahnya, di Tulungagung sebagai support sistem, memberikan tools digitalisasi untuk masyarakat Tulungagung. Sehingga, memudahkan dalam sistem pembayarannya. Perihal dari sisi system, pihaknya menggunakan sistem yang jika ada bencana alam, langsung bisa switch. Sehingga keamanan data, transaksi masih bisa di keep oleh PT Bima Sakti.

Bagus menambahkan, selain di Tulungagung, juga telah tersebar di beberapa tempat. Yaitu, Madiun, Bojonegoro, Jateng, temasuk di Bali dan Medan.

“Development awal dan sudah habis gratis. Dari Bimasakti keuntungan dari transaksinya ada 100-200 rupiah yang akan masuk ke Bimasakti tapi 90 sampai 95 persen masuk ke daerah sendiri,” paparnya. (jaz/sit)

“Ya, perkantoran akan ditertibkan kembalilah,” ungkap Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Senin (18/07/2022) tadi.

Bupati Maryoto menambahkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di perkantoran dalam jajaran Pemkab Tulungagung, harus steril. Seperti pelayanan umum, rumah sakit, pencatatan sipil hingga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, harus tercipta kawasan yang bersih atau daerah bebas rokok.

Pihaknya juga mengupayakan seperti di Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman kota, bebas tanpa rokok. Termasuk juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di perkantoran yang menjadi sorotan, Pemkab Tulungagung juga bakal memfasilitasi space khusus.

“Bukan bandel, ya budaya kebiasaan. Kita sediakan (ruang) seperti smoking area atau smoking room,” ungkapnya.

Bupati kelahiran Tulungagung Agustus 1953 ini menambahkan, kerja sama ini sejalan dengan peraturan setiap daerah provinsi, kabupaten/kota untuk diminta menyediakan satu kawasan bebas rokok. Hal tersebut, untuk menciptakan satu wilayah yang betul-betul sehat, bebas dari polusi termasuk rokok.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dulu temanya evergreen selalu hijau, selalu sehat,” paparnya.

Bupati Tulungagung tidak memungkiri, bahwa dalam perjalanan waktu, pelaksanaan juga disertai sosialisasi mewajibkan menciptakan lingkungan bersih. Kemudian, salah satu syaratnya adalah membuat satu percontohan kawasan yang bebas polusi bebas rokok. “Itu upaya-upaya menciptakan wahana situasi hidup bersih dan sehat,” terangnya.

Pihaknya mengaku, percontohan yang telah terealisasi dulu di perkantoran, di tempat umum seperti GOR dan di Stadion Rejoagung. Sedangkan evaluasi, dikatakan Maryoto dari tahun ke tahun semakin berkurang. “Memang untuk merubah mindset, itu tujuannya adalah untuk merubah perilaku menuju hidup sehat dan bersih,” jelasnya.

Rektor Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri, Dr dr H Sentot Imam Suprapto, menambahkan bahwa audiensi dengan Pemkab Tulungagung adalah meminta satu support dari tokoh yang ada di Jawa Timur. Di mana, merupakan salah satu penggagas pembentuk salah satu aturan daerah, terbukti 2010 sudah ada Perda-nya.

“Pada waktu kami mengadakan workshop, merokok sebaiknya ditunda atau tidak kita adakan. Bersama C-Strada Indonesia, bersama Union dalam rangka eco green lingkungan hijau yang sehat,” papar H Sentot.

Dirinya mengatakan, di wilayah lain juga sama, telah membagi beberapa daerah seperti kabupaten/kota tetangga Tulungagung. Termasuk sudah tanggap dengan menetapkan Perda, namun belum berjalan maksimal. “Saya kira supportnya kami serahkan ke Pemda masing masing. Karena budaya lokal, harus dihormati dan ada daerah-daerah yang sulit dan ada yang gampang itu beda,” terangnya. (jaz/gie)

Dalam video tersebut, Pemkab Tulungagung mengaku masih memikirkan opsi imbas jalan tol crossing menggunakan underpass atau flyover. “Hanya crossing jalan. Apakah kita pakai flyover atau dibuatkan underpass,” papar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, seusai video conference di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Senin (18/07/2022) tadi.

Hal tersebut, menurut Maryoto, juga berkaitan dengan Pemkab Tulungagung. Karena, hal ini berhadapan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk kesesuaian pemanfaatan lahan, saat ini masih dibicarakan lebih lanjut.

“Sehingga, saat ini menjelang penetapan lokasi atau Penlok berdasarkan terhadap KKPR,” paparnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Politisi PDI-Perjuangan ini mengaku, soal denah peta di Kabupaten Tulungagung, sudah selesai dan tidak ada perubahan. Berbeda dengan Kota Kediri, yang masih ada usulan beberapa meskipun tidak signifikan banyak.

“Ya (sudah fix) ini tidak ada perubahan. Secara perencanaan utama, sudah tidak ada persoalan. Yang perlu tambahan crossing-crossing karena apapun crossing banyak, pakai underpass atau flyover,” imbuhnya.

Total crossing jalan yang terdampak jalan tol sebanyak 34 titik. Sementara desa yang terlewati jalan tol ada sejumlah 14 desa se-Kabupaten Tulungagung. Menyoal target, dirinya mengaku sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah pusat melalui video conference pengerjaan di akhir tahun depan. Sehingga, segala persoalan berkaitan jalan hingga lahan akan segera diselesaikan.

“Hasil rapat pengerjaan, seharusnya akhir 2023 ini, kata bapak dari Bina Marga Pusat tadi,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menambahkan bahwa pihak pusat dan dari Pemkab Tulungagung telah mensurvei crossing. Crossing tersebut di area jalan penghubung, jalan kabupaten, jalan desa, hingga crossing untuk pengairan. “Kita sudah survei pendataan untuk awal,” papar Dwi Hari Subagyo.

Menurutnya, total 34 crossing jalan itu tersebar di beberapa titik. Sementara crossing pengairan irigasi lebih banyak dan perlu dibuatkan alternatif ada sebanyak 54 titik serta masih akan bisa berkembang.

“Kalau pengairan kita melihat kontur tanah atau alirannya kemana. Jangan sampai dengan pembangunan tol, malah menghambat irigasi. Jadi, kita sesuaikan,” terangnya. (jaz/gie)

Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik tidak hanya memanggil Bupati Tulungagung, yang masih aktif. Namun, ada beberapa nama pejabat Pemkab Tulungagung, yang turut dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

Beberapa nama itu, yakni Nurkhodik, yang berstatus PNS atau Kabid Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Air (SDA). Lalu, Made Prasetyo, berstatus PNS atau Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. Selain beberapa pejabat aktif, juga ada pensiunan yakni Sri Pramuni, berstatus pensiunan PNS atau mantan Kabid Anggaran BPKAD.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Hari ini (Kamis, red) pemeriksaan saksi TPK Bantuan Pemprov Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung, atas nama sebagai berikut. Sri Pramuni, pensiunan atau mantan Kabid Anggaran BPKAD, Nurkhodik, PNS atau Kabid Pembangunan Pengembangan (SDA), Made Prasetyo, PNS atau Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD. Maryoto Birowo, Bupati Tulungagung periode 2019-2023 atau mantan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Dalam pemeriksaan yang digelar tersebut, Bupati Maryoto diminta keterangan penyidik hingga sekitar 4 jam. Yakni, mulai sekitar 09.30 hingga 13.30. Bupati sendiri usai diperiksa, mengatakan akan tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPK.

“Kita ikuti sajalah, permasalahan ini seperti apa,” ungkap Maryoto Birowo.

Saat disinggung siapa saja pihak-pihak yang diperiksa bersamaan dengannya, Bupati Maryoto mengatakan, kalau dirinya tidak paham. Sebaliknya, dirinya tidak mengetahui siapa-siapa yang turut diminta keterangan.

“Wah, saya tidak tahu. Setahu saya, hanya saya sendiri ini,” paparnya.

Ditanya mengenai materi pertanyaan penyidik kepada dirinya, Maryoto mengatakan, bukan soal Bantuan Keuangan (Benkeu) Pemprov Jatim Tahun 2014-2018. Tetapi, bertanya soal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Terkait masalah DPRD,” ujar Maryoto.

Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Pemkab Tulungagung. Meski belum mengurai secara resmi, namun pemeriksaan lanjutan atau pengembangan, terus dilakukan penyidik. Bahkan, tidak kurang sekitar 15 orang, terhitung mulai jadwal pemeriksaan di hari pertama hingga Kamis ini, jumlah orang yang sudah diperiksa KPK. (jaz/sit)

Diperoleh keterangan, ada sedikitnya empat pensiunan Pemkab Tulungagung, yang harus berurusan dengan penyidik KPK. Keempatnya, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung. Sementara salah satu nama yang diperiksa, yakni mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tulungagung.

“Hari ini (29/06) kembali pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) Bantuan Pemprop Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan penyidik di Polres Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Disinggung nama-nama yang dijadwalkan dicecarkan pertanyaan penyidik KPK, Ali Fikri mengurai, diantaranya mantan kepala bidang (Kabid) dan kepala bagian (Kabag) hingga Sekretaris DPRD, kala itu. Sejumlah nama, masih dalam kapasitas sebagai saksi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saksi yang dijadwalkan, atas nama Budi Fatahillah Mansyur PNS atau mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung 2014-2020. Yuwono Pramudianto, pensiunan PNS atau mantan Kabag Renkeu (Rencana Keuangan) Set DPRD Tulungagung. Yamani, pensiunan PNS atau mantan Kasubbag Perencanaan BPKAD dan Sukarji, pensiunan PNS atau mantan Kabid Binamarga PUPR Tulungagung,” urai Ali Fikri.

Dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini, maka sedikitnya sudah 11 orang yang telah minta keterangan secara maraton oleh penyidik KPK. Sebelumnya, ada tujuh nama, yang diantaranya adalah Bupati Tulungagung non aktif dan vonis, turut diperiksa.

Dimulai Senin (27/06/2022) lalu, penyidik meminta keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung, Indra Fauzi, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Hendrik Setiawan, mantan Badan Perencaan Daerah (Bapeda) 2016-2020, Suharto dan Mantan Kepala Bappeda 2013-2016, Sudigdo Presetyo. Disusul Selasa (28/06/2022) kemarin, Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung 2014-2018, Syahri Mulyo, mantan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan 2018-2023 dan Supriyono mantan Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019.

Terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Pemkab Tulungagung, KPK juga sudah menetapkan beberapa nama sebagai tersangka. Hanya saja, nama-nama itu masih belum disampaikan secara resmi. (jaz/sit)