Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Malang, mewakili Wali Kota Malang, melakukan takziah ke rumah duka di Jalan Cakalang, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Senin (12/06/2023) tadi. “Tadi kami bersama-sama OPD, mewakili bapak wali kota melakukan takziah ke rumah duka. Tentu, ucapan bela sungkawa yang terdalam dari pak wali, karena beliau tidak bisa datang. Kami tadi bersama dengan Kadinkes, Kadinsos, Kadishub, Kabag Kesra, Baznas dan lurah Polowijen,” kata Asisten I Pemkot Malang, saat dihubungi melalui sambungan seluler.

Ditambahkannya, bahwa korban yaitu Slamet Riyadi (50) dan Khoirul Ummah (39), meninggalkan empat anaknya yang masih berusia belia. Karena itu, pihaknya juga mengusulkan agar diberikan beasiswa, sehingga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih layak.

Baca juga:

“Karena semua anaknya sudah yatim piatu, maka kita usulkan pada pak wali, agar ditelaah. Bagaimana nanti di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu untuk memberikan semacam beasiswa. Sehingga, anaknya bisa sekolah lebih lanjut dan mendapat pendidikan yang layak,” tambahnya.

Selain itu, imbuhnya, karena Khoirul Ummah juga berprofesi sebagai guru ngaji, maka juga mendapatkan insentif yang masuk dalam BPJS tenaga kerja (Naker), penerima upah. Sehingga, saat ini terkait dengan BPJS juga masih diproses oleh Bagian Kesra Pemkot Malang.

“Blanko BPJS sudah kami bawa. Jadi, nanti biar diteruskan dengan bagian Kesra untuk BPJS Naker. Kalau untuk Jasaraharja, sudah dengan pihak kepolisian. Dari kakaknya korban juga sudah memberikan berkas-berkasnya, tinggal diambil oleh kepolisian,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pihak Pemkot Malang dalam hal itu juga memberikan bantuan berupa dua paket sembako serta uang duka. (rsy/sit)

Ketua Kwarcab Kota Malang, Heri Sunarka, menyampaikan jika pihaknya akan berkolaborasi bersama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar) dan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang. “Peran pramuka nanti akan ada di sana. Jadi, nanti akan kita komunikasikan bersama. Bentuknya seperti apa, nanti dari teman-teman akan turun lapangan. Nanti akan kita masifkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan stunting,” jelas Heri, saat di Balai Kota Malang, Senin (12/06/2023) tadi.

Baca Juga :

Heri juga menjelaskan, jika di bawah naungan Dinkes ada sebuah organisasi Satuan Karya Saka Bhakti Husada. Sedangkan di bawah naungan BKKBN yaitu Saka Kencana. Dimana keduanya, dinilai memiliki peran penting dalam penurunan stunting.

“Selain dua itu, kemudian juga akan dibantu dari unsur ambalan, tingkat SMA/SMK dan rancana dari tingkat Perguruan Tinggi. Bisa dibayangkan, jika gerakan ini kita masifkan bersama-sama, maka harapan pak wali zero stunting itu bisa dicapai Kota Malang, maka peran pramuka harus hadir disana,” ucapnya.

Kemudian, imbuhnya, saat disinggung mengenai jumlah personel yang akan dikerahkan, pihaknya mengatakan jika berapa pun yang dibutuhkan oleh Pemkot akan disupport. Dalam hal ini, juga akan dilakukan kampanye stunting, di Posyandu-posyandu yang ada di Kota Malang.

“Jadi pramuka tidak akan berhenti dalam berbakti. Biarlah kami berbakti dalam senyap dan sepi, tidak perlu publikasi besar-besaran, yang penting ada hasilnya,” imbuh Heri. (rsy/sit)

Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Kota Malang, Sri Winarni, mengapresiasi gelaran itu. Pasalnya, gelaran dinilai mampu memberikan kesempatan untuk memfasilitasi para pelaku UMKM yang juga berkolaborasi dengan pertunjukan seni.

“Saya rasa ini sangat bagus untuk Kota Malang. Bagaimana kita bisa memfasilitasi para UMKM dan semua kreatifitas anak-anak Kota Malang, yang dikemas dalam satu kegiatan. Saya rasa, ini bisa menjadi agenda di Kota Malang,” ucap Sri Winarni.

Selain itu, pihaknya juga mendorong para pelaku UMKM untuk masuk ke dalam E-Katalog lokal milik Pemkot Malang. Sehingga, diharapkan nantinya produk-produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat secara luas.

“Ketika dikenal, bahwa produk itu berada di Kota Malang, maka ketika belanja maka sudah tahu akan belanja kemana. Tentu, ini juga memberikan informasi ke Pemkot Malang, bahwa UMKM bisa berpartisipasi dalam pembangunan belanja produk lokal,” katanya.

Baca juga :

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap ke depan bisa berkembang pada komunitas lainnya dan juga dikolaborasikan dengan kesenian lainnya. Sehingga, bukan hanya seni tari dan musik saja, tetapi juga lebih luas lagi.

“Ini tadi ada tari, ada seni musik juga, sehingga dipagelaran berikutnya bisa dikolaborasikan juga dengan seni yang lain dan lebih memperluas IKM dan UKM nya bisa tampil yang lebih banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia dari kegiatan tersebut, Sisil Sri Rejeki, menyampaikan jika kegiatan itu akan dilaksanakan selama dua hari, hingga Minggu (11/06/2023) besok. Dengan menyediakan 50 tenant, yang diperuntukkan bagi para UMKM.

“Jadi kami ingin menguatkan bersama terkait kuliner khas Malang itu apa saja. Misalnya rawon dan cwi mie, yang khas Malang. Kemudian, terkait dengan keseniannya juga kami tampilkan. Sehingga, diharapkan wisatawan itu tertarik untuk tinggal di Kota Malang,” ujar Sisil.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga digelar flashmob tari topeng grebeg sabrang yang diikuti oleh ratusan peserta, kemudian juga pertunjukan angklung, barangosai, dan kesenian ludruk. Dalam pantauan Memontum.com, masyarakat Kota Malang dalam kegiatan tersebut juga begitu antusias. (rsy/sit)

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (PISDA) Sekretariat TPID Kota Malang, Enny Handayani, menyampaikan jika Sidak gas LPG 3 kg dilakukan, guna untuk melakukan pengecekan dan pemantauan, yang sebelumnya diduga ada kelangkaan. “Karena sekarang lagi maraknnya berita adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, maka kami bersama dari TPID, melakukan pemantauan. Tadi kita sudah melihat di dua pangkalan, yaitu di daerah kasin dan mergan. Secara pasokan ketersediannya cukup,” ujar Enny, saat dikonfirmasi di Balai Kota Malang.

Dikatakan Enny, jika dari kedua pangkalan tersebut, perdua sampai tiga hari mendapatkan pasokan tabung gas LPG 3 kg dari pertamina sekitar 100 sampai 110 tabung. Sehingga, dari pantauan yang dilakukan, masyarakat masih cukup mudah mendapatkan tabung gas LPG 3 kg.

“Secara pasokan ketersedian tabung gas LPG 3 kg itu cukup, dan sampai saat ini masyarakat terpantau cukup mudah untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg,” ucapnya.

Selain kedua pangkalan tersebut, TPID Kota Malang juga melakukan pengecekan di salah satu warung makan, yang juga memanfaatkan gas LPG 3 kg. Dimana, seharusnya tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi, tidak menjadi konsumsi dari UMK yang beromzet lebih dari Rp 1 juta.

Baca juga :

“Sehingga, tadi dilakukan penggantian oleh Pertamina, yaitu tabung gas LPG berukuran 5,5 kg sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Senada dengan itu, Sales Branch Manager Pertamina Rayon I Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum, mengimbau bagi pengusaha makanan yang berskala menengah, untuk tidak menggunakan tabung gas LPG yang subsidi, namun menggunakan yang non subsidi brightgas.

“Di Kota Malang ini masih banyak yang seperti itu, tetapi kita akan terus berkoordinasi dengan Pisda dan teman-teman Diskopindag untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa warung, kafe, dan hotel yang masih menggunakan tabung gas LPG 3 kg, untuk ditukarkan ke brightgas,” jelas Ubaid.

Sehingga, dalam temuan di salah satu warung makan tersebut, pihaknya juga melakukan penukaran dua tabung gas LPG 3 kg menjadi satu tabung gas LPG brightgas berukuran 5,5 kg. Dimana, warung tersebut hanya tinggal membeli refill isinya saja.

“Untuk tukar tabung itu sebenarnya sebuah promo dari Pertamina. Karena harusnya mereka kan beli untuk tabung gas LPG yang baru, tapi ada promo dari Pertamina itu bisa ditukar. Jadi kalau mereka punya dua tabung gas LPG 3 kg, ditukar dengan brightgass 1 tabung, itu selisih tabungnya sekitar Rp 116 ribu, sedangkan isinya Rp 100 ribu, jadi ada pembayaran sekitar Rp 216 ribu,” imbuh Ubaid. (rsy/sit)

“Ketika ada materi yang dianggap sudah harmonis itu selesai, itu baru bisa disampaikan ke DPRD. Proses ini bukan berarti stagnan atau berhenti, tetapi ada pembahasan yang mendalam. Sehingga, tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya atau bersinggungan dengan ketentuan yang lain,” jelas Bung Edi.

Dikatakannya, jika Ranperda tersebut adalah bentuk keseriusan dari Pemkot Malang, untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat Kota Malang. Itu akan lebih tinggi, dari pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik, yang selama ini dilakukan.

Baca juga :

“Karena di dalam Ranperda ini nanti punya ketentuan yang lebih mengikat, dan juga tentu harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama perangkat daerah yang lebih bagus lagi,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga bersungguh-sungguh mengangkat persoalan, yang sering terjadi. Seperti, kekerasan seksual pada perempuan, dan anak. Sehingga, melalui proses pembahasan tersebut, pihaknya berharap bisa sesegera mungkin ditindaklanjuti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika jawaban yang telah disampaikan tersebut masih bersifat umum. Sehingga, akan diperdalam melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kota Malang.

“Khusus Pansus pengarustamaan gender ini akan ditunjuk ketuanya perempuan. Siapa yang terpilih, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Fraksi perempuan yang memilih Pansusnya. Selain itu, juga akan segera dibahas dengan Dinas Sosial yang berharap ini segera disahkan menjadi Perda,” kata Made.

Diakhir, pihaknya berharap, dalam kurun waktu dua atau tiga bulan, Perda mengenai Pengarusutamaan Gender tersebut, sudah bisa diselesaikan semua. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Bung Edi, itu menyampaikan jika indikator tersebut dimulai dari aspek pelayanan kesehatan hingga sarana prasarana umum yang dapat diakses Lansia. Serta, berbagai bidang lainnya, termasuk pemberdayaan ekonomi.  

“Tentu hal itu, sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Malang kepada para lansia. Sehingga, akan menggandeng dari berbagai stakeholder untuk menciptakan ekosistem yang sadar keberadaan Lansia,” kata Bung Edi, saat memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan HLUN di Gedung Malang Creative Center (MCC), Selasa (06/06/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkan jika sebelumnya kantor layanan publik tidak ada akses untuk para Lansia, namun seiring dengan berjalannya waktu, kini di beberapa kantor tersebut sudah disediakan tangga bagi para Lansia. Begitupun, dengan Angkutan Umum yang kini menyiapkan tangga tambahan untuk membantu para Lansia.

“Termasuk, di Angkutan Umum itu juga ada fasilitas kursi pendek yang disediakan untuk para Lansia. Di perkantoran pun juga begitu dan akan terus kami lengkapi fasilitas itu bagi para Lansia,” lanjutnya.

Baca juga :

Menurut Bung Edi, jika para Lansia tidak diarahkan untuk produktif, dikhawatirkan akan menjadi beban negara. Maka Lansia di Kota Malang didorong untuk mandiri, agar tidak lagi merepotkan keluarga.

“Angka hidup para Lansia itu tinggi, hingga 73 tahun ke atas. Maka populasi Lansia itu akan semakin bertambah. Maka di sisi ekonomi ini juga harus kami perhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika peringatan HLUN itu sebagai pengingat bangsa. Karena menurutnya, dengan merawat Lansia negara akan kuat dan bisa untuk memajukan Kota Malang. “Kota Malang ini telah terkenal sebagai kota peristirahatan, demikian pula dengan jumlah angka Lansia yang cukup tinggi. Karena itu, kami berupaya meningkatkan angka harapan hidup warga Lansia,” ujar Donny.

Lebih lanjut, mantan Kabag Humas itu, juga mengatakan jika Dinsos Kota Malang, berikhtiar untuk meningkatkan infrastruktur yang ramah terhadap para Lansia. Pihaknya berharap, para Lansia bisa tetap beraktifitas seperti masyarakat biasanya.

“Sehingga harapannya fasilitas umum yang sering mereka kunjungi, diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh mereka,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan jika pihaknya selalu memberikan masukan-masukan kepada BPBD Kota Malang, berdasarkan kajian dan analisa. Sehingga, diharapkan ketika BPBD turun di lapangan bersama dengan masyarakat, itu memiliki bekal dan keahlian.

“Kami dari Komisi D DPRD Kota Malang bersama BPBD, selalu mengkonsepkan bersama untuk memberikan masukan yang jelas. Sehingga, semua harus berdasarkan kajian dan analisa. Kemarin kami sudah melakukan rapat triwulan pertama dan nanti akan kami lanjutkan di triwulan berikutnya. Kami selalu berupaya supaya BPBD ini punya taring,” jelas Amithya, Selasa (06/06/2023) siang.

Ditambahkannya, relawan yang ada di Kota Malang, itu sangat banyak. Hanya saja, sistem koordinasi dan komunikasi, masih kurang maksimal. Sehingga, itu harus dimasifkan kembali. Karena, dalam menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja.

Baca juga :

“Kami tidak bisa bergerak sendiri dan harus bekerjasama melibatkan satu dengan yang lain. Bersama dengan Pemkot Malang, relawan, lurah, camat, dan juga dari lintas komisi, karena dalam hal ini yang bergerak banyak,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai upaya DPRD Kota Malang terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, pihaknya mengatakan jika telah melakukan edukasi, pendekatan dengan berdialog bersama warga serta memberikan pendampingan. “Misalnya mereka mengalami masalah sertifikasi tanah, tentu ini membutuhkan solusi yang tidak instan. Karena rentetannya itu cukup panjang. Jadi pasti Pemkot Malang, dan kami harus punya solusi yang sifatnya jangka panjang. Yang penting adalah edukasi, pendekatan, pendampingan, baru nanti hasil akhirnya seperti apa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan jika pelan-pelan akan memetakan apa saja yang masih kurang di masyarakat terkait dengan penanganan bencana tersebut. Karena dalam penanganan bencana yang terintegrasi, juga dibutukan peran dari stakeholder.

“Karena kami tidak bisa hanya mengandalkan BPBD saja untuk penanganan bencana, maka saya tekankan itu juga perlu dukungan dari masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menanggapi itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan penataan. Terlebih, trotoar tersebut dipergunakan oleh pejalan kaki dan bukan sebagai tempat parkir kendaraan.

“Kita sudah cek ke sana dan memang itu sebetulnya bantuan dari salah satu CSR perusahaan. Trotoar itu memang untuk pejalan kaki, namun tetapi ketika ada beban yang diatasnya, mengakibatkan trotoar jadi cepat rusak. Sementara, kenyataannya yang melintas itu bukan hanya motor. Bahkan, kadang ada mobil,” kata Wali Kota Sutiaji, Senin (05/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jika pihaknya akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya. “Selama itu masuk kewenangan kami, akan dilakukan penanganan untuk kenyamanan masyarakat. Tetapi, informasinya dahulu itu dari CSR perusahaan. Maka dari itu, akan kami telusuri,” ucapnya.

Ditambahkan Dandung, jika pihaknya juga sudah mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi di trotoar. Jika nantinya ditemukan pelanggaran dari pemilik rumah di kawasan tersebut yang menyalahi aturan, maka pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Artinya, trotoar ini juga akses keluar masuk dari pemilik rumah di situ. Jadi, kalau masalah penindakan, itu nanti kami akan koordinasikan dengan OPD terkait. Baik dengan Dishub atau pun Satpol PP, itu akan kami koordinasikan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Salah satu warga, Imam Mucholis, menyampaikan jika akibat dari tidak dilakukan penyerahan PSU tersebut, warga sering mengeluarkan biaya sendiri untuk iuran perawatan dan kebutuhan fasilitas perumahan. Sehingga, tidak mendapat penanganan langsung dari Pemkot Malang.

“Seperti mengaspal jalan, kami mengaspal jalan dengan biaya sendiri. Termasuk membeli lahan makam dan membangun masjid, itu dengan uang iuran sendiri,” ucap Imam, saat dikonfirmasi di DPRD Kota Malang.

Pihaknya juga mengatakan, jika alasan pengembang belum menyerahkan PSU, itu karena ada kekhawatiran lahan yang belum tergarap diambil oleh pihak lain. Karena berdasarkan aturan, seharusnya pengembang memiliki kewajiban menyerahkan PSU ke Pemkot Malang. Sehibgga, setelah PSU diserahkan, Pemkot Malang bisa menggunakan APBD untuk perawatan dan pengembangan fasilitas umum.

Baca juga:

“Saya tinggal di sana sejak 1995. Sampai sekarang, PSU belum diserahkan. Selama ini pula, kami iuran sendiri jika akan memperbaiki fasilitas publik. Seperti, kami butuh Rp 96 juta untuk pengaspalan. Kami lakukan sendiri semuanya. Sementara PT Multi Graha Kencana Asri, hanya menyumbang Rp 1,5 juta,” ujarnya.

Bahkan, tambahnya, ada beberapa warga yang meninggal dunia, terpaksa harus dipulangkan ke kampung asal. Itu karena, keterbatasan lahan yang ada. Seharusnya, pengembang menyediakan lahan pemakaman bagi warga perumahan.

Sementara itu, Direktur Utama Perumahan Puri Cempaka Putih 2, Tri Hajar Anantoro, mengatakan jika PSU tidak kunjung diserahkan pada Pemkot Malang, karena masih ada lahan yang masih belum selesai dibangun. Kemudian, pihaknya juga akan merevisi masterplan dari perumahan tersebut.

“Masjid dan makam, itu memang tidak kita kuasai, karena itu milik orang. Makanya, nanti setplan akan kita revisi dan kita serahkan ke Pemkot Malang,” kata Tri Hajar.

Saat disinggung mengenai batas akhir penyerahan PSU pada pihak Pemkot Malang, pihaknya mengatakan, jika prosesnya mengalir. Itu akan segera dilakukan dan masterplan akan segera dibenahi.

“Prosesnya mengalir dan tidak berlarut. Targetnya, tergantung prosesnya nanti. Intinya kita akan segera mulai proses, masterplan dibenahi yang bukan dikuasi kita blok. Yang direvisi, itu nanti tanah yang milik orang itu kita blok,” imbuhnya. (rsy/sit)