Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. “Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting dalam kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat berkorban demi kemaslahatan bersama harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pengabdian dan pembangunan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, akan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kota Malang. Menurutnya, perbedaan suku, agama, budaya dan latar belakang justru menjadi kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan.

“Alhamdulillah, Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Semangat saling menghormati, saling menjaga, dan saling membantu telah menjadi modal sosial yang sangat berharga,” ucapnya.

Baca juga :

Pada momentum Idul Adha tahun ini, menurutnya Kota Malang kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Sapi Jenis Angus dengan berat lebih dari satu ton tersebut diserahkan untuk Masjid Sabilillah dan rencananya dipotong di RPH Kota Malang.

“Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo ini diserahkan ke Masjid Sabilillah. Beratnya lebih dari satu ton. Tahun kemarin kami serahkan ke Masjid Agung Jami’, tahun ini ke Masjid Sabilillah karena setiap tahun harus berganti masjid,” tuturnya.

Wali Kota Wahyu berharap, bantuan sapi kurban dari Presiden tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima. “Nanti dari RPH akan diserahkan ke takmir, untuk dibagikan kepada masyarakat. Harapannya sesuai arahan Pak Presiden, ini bisa benar-benar bermanfaat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, selain bantuan sapi kurban dari Presiden, Pemkot Malang juga menyalurkan lima ekor sapi kurban. Nantinya akan disalurkan ke lima masjid, yakni Masjid Agung Jami Kota Malang, Masjid Besar Quba, Masjid Noor Kidul Pasar, Masjid Mujahidin dan Masjid Imam Bukhori. (rsy/sit)

Plt Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyampaikan bahwa DLH telah menyiapkan ratusan bibit pohon pengganti untuk pohon yang sudah ditebang. “Kami sudah merancang penanaman kembali. Dari Polinema menyiapkan ribuan bibit pohon, sementara DLH menyiapkan 300 bibit dengan ketinggian sekitar 10 meter. Setelah pengerjaan drainase selesai, langsung akan kami tanam,” kata Raymond, Sabtu (23/08/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa sisa pohon hasil tebang juga akan dimanfaatkan. Ranting dan daun dikirim ke TPA Supit Urang untuk dijadikan kompos, sedangkan batangnya akan disimpan di Kantor DLH.

Baca juga :

“Untuk proses pemotongan pohon dilakukan pada malam hari, mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Kemarin tetap sempat macet karena hujan, tapi kalau siang hari tentu lebih parah. Jadi dipilih malam,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Teknis Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, Bagus Akbar, mengatakan bahwa pemotongan pohon menjadi tahapan penting sebelum pengerjaan drainase. Pembangunan jaringan baru lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga membutuhkan pelebaran lahan.

“Setelah pohon selesai, baru pengerjaan drainase bisa dimulai. Dari kajian kami, sekitar 60 persen pohon di depan Polinema hingga Jalan Candi Panggung memang tidak sesuai untuk ditanam di jalan raya, seperti palem dan karet. Tapi kami pastikan setelah ditebang akan ada penghijauan kembali,” kata Bagus.

Sebagai informasi, proses pemotongan pohon sudah dimulai sejak Senin (18/08/2025) lalu dan diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu. Setelah itu, pengerjaan drainase ditargetkan langsung bisa berjalan. (rsy/sit)

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan tidak akan membebankan masyarakat atas penurunan dana transfer tersebut. Rencananya untuk penyesuaian anggaran, nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama dengan DPRD Kota Malang.

“Yang jelas dengan adanya dana transfer yang berkurang ini, tidak membebankan pada masyarakat. Nanti akan kita bahas bersama dengan DPRD,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (20/08/2025) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pengurangan dana transfer daerah akan berdampak pada sejumlah program maupun kegiatan. Program yang bukan prioritas akan dikurangi, sedangkan program prioritas nasional tetap harus dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Selain itu, ada juga program prioritas kepala daerah yang diinginkan masyarakat. Itu tetap akan menjadi evaluasi kami,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) periode 2025–2027, Wali Kota Wahyu menegaskan akan memanfaatkan forum Apeksi untuk menyampaikan aspirasi daerah terkait penurunan transfer ke daerah. “Kalau dari koordinasi kami, memang arahnya ke sana. Karena ada program nasional yang wajib jalan, tetapi program prioritas daerah juga harus tetap berjalan,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu juga menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar Program Strategis Nasional (PSN) bisa tetap terlaksana tanpa mengorbankan program prioritas kepala daerah. Melalui forum Apeksi, Wali Kota Wahyu berkomitmen untuk terus menyampaikan aspirasi tersebut agar dipertimbangkan pemerintah pusat.

Selain menyesuaikan program akibat pengurangan transfer ke daerah, Pemkot Malang juga akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas anggaran. “Ya, nanti bisa dari hal-hal lain untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD, diproyeksikan sebesar Rp 2,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD Rp 1,03 triliun, transfer pemerintah pusat Rp 1,2 triliun, serta transfer antar daerah Rp 55 miliar. (pro/rsy/sit)

“Tadi kami Salat Idul Adha di Masjid Agung Jami. Setelah salat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada saya, jadi saya menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, kepada Masjid Agung Jami Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Setelah diserahkan, sapi tersebut kemudian dibawa ke RPH Kota Malang untuk disembelih. Dalam prosesnya, penyembelihan dilakukan langsung oleh para Juru Sembelih Halal (Juleha) sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dagingnya nanti selesai dipotong kecil-kecil, dikemas, kemudian akan dikembalikan lagi ke Takmir Masjid Jami untuk didistribusikan,” ucapnya.

Selain menyerahkan sapi kurban dari Presiden, Wali Kota Wahyu juga berkurban secara pribadi bersama Wakil Wali Kota. Tiga ekor sapi kurban miliknya, dipotong di RPH Tunas dan distribusinya ditujukan ke sejumlah tempat, termasuk pesantren, Masjid Kubah di Bareng dan masjid di kawasan Setaman.

Baca juga :

“Saya berkurban beberapa ekor, termasuk Mas Wawali juga. Kami berikan ke masjid-masjid NU, Muhammadiyah dan beberapa pesantren. Tersebar di beberapa titik,” tambahnya.

Saat disinggung terkait dengan pengawasan penyembelihan, Wali Kota Wahyu memastikan pihaknya telah meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang untuk menerapkan SOP ketat. Terutama bagi pelaksanaan pemotongan hewan yang ada di masjid-masjid.

“Mulai dari proses pembelian hewan, kelengkapan dokumen, hingga cara penyembelihannya harus sesuai mekanisme. Kalau di RPH sudah jelas aturannya, tapi kalau di luar RPH, kami minta diawasi,” ungkapnya.

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa hingga saat ini tidak ditemukan masalah kesehatan pada hewan kurban. Namun, karena pelaksanaan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, banyak warga yang memilih menyembelih hewan kurban pada hari berikutnya.

“Saya juga akan keliling besok ke masjid di sebelah rumah saya, kemudian ke Setaman dan masjid di Kidul Pasar untuk memastikan tahapan penyembelihan berjalan baik. Saya sudah minta Dispangtan, dengan dibantu oleh 750 mahasiswa untuk memantau langsung dan memastikan hewan dalam kondisi sehat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Meskipun saat ini proses efisiensi masih dalam tahap pemangkasan anggaran di berbagai sektor di setiap kegiatan, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa hingga saat ini sudah terkumpul sekitar Rp 36 miliar dari total yang dibutuhkan. “Efisiensi masih gambaran, karena belum ada keputusan resmi dan sekarang ini terus berlanjut. Karenanya sekarang, kita lagi mengumpulkan sekitar Rp 36 miliar, sedangkan yang diefisiensi Rp 54 miliar,” katanya, Sabtu (22/03/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, meski pemotongan anggaran dari pusat mencapai Rp 54 miliar, pihaknya berusaha mengefisiensi berbagai kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menutup kekurangan tersebut. “Kendalanya adalah setiap OPD sudah menetapkan target-target tertentu. Sehingga, untuk menentukan apa yang bisa diefisiensi, sangat sulit. Teman-teman OPD khawatir, targetnya tidak terpenuhi,” tambah Doding.

Baca juga :

Sehingga, ungkapnya, saat ini pihaknya mengaku masih perlu melakukan pendalaman-pendalaman lagi sampai TAPD menyelesaikan progres nilai efisiensi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan efisiensi anggaran, diantaranya untuk anggaran rapat, perjalanan dinas, konsumsi (Mamin) dan biaya konsultan, yang selama ini menjadi pos pengeluaran yang dapat disesuaikan.

“Efisiensi ini harus selesai setelah Hari Raya Idul Fitri, agar APBD dapat berjalan sesuai target,” imbuhnya.

Disinggung terkait dengan infrastruktur, Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa program prioritas untuk pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan meskipun anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) mengalami pemotongan. “Infrastruktur prioritas tetap berjalan, karena yang dipotong hanya DAK. Sedangkan angaran yang selain dari DAU, tetap tersedia untuk mendukung pembangunan,” papar Doding. (mil/sit)

Salah satu Kades yang enggan disebutkan namanya, membenarkan jika dirinya mendapat surat panggilan itu. Bahkan, surat panggilan tersebut diterimanya pada Selasa (02/07/2024) lalu.

“Suratnya sampai hari Selasa kemarin. Kalau tidak salah dari bagian Tipidkor Polres Pamekasan,” ujarnya, Rabu (10/07/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa dirinya masih belum memenuhi panggilan penyidik. Itu karena, berkaitan dengan jadwal rencana pemeriksaan. “Minggu ini saya baru berencana ke Polres (Pamekasan, red),” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan melalui Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, menjelaskan bahwa proses penanganan kasus dugaan pemotongan dana KPPS masih tahapan penyelidikan. “Masih tahap penyelidikan, keterangan dari Kanit Tipidkor,” katanya.

Mantan Kapolsek Palengaan itu menyampaikan, saat ini Polres Pamekasan masih memeriksa semua pihak terkait. “Yang jelas, semua pihak terkait akan diperiksa,” paparnya. (azm/gie)

Pria yang kerap disapa Dodot, menyampaikan bahwa RPH Perumda Tunas tentunya memiliki treatment dalam menyembelih hewan kurban. Termasuk dalam pemilihan jenis hewan kurban yang bagus. Mulai dari bentuk daging, asal usul sapi dan jenis sapi.

“Yang lebih benar lagi ya dicek oleh orang yang berkompeten. Entah itu dokter hewan, sarjana peternakan, atau orang yang berpengalaman dalam memelihara sapi ataupun berkecimpung di dunia peternakan sapi. Itu harus dicek bahwa sapinya benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi dagingnya. Itu penting sekali dilakukan,” kata Dodot, Kamis (06/06/2024) tadi.

Apalagi, ujarnya, RPH Perumda Tunas sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sehingga, dijamin limbah dapat terkelola dengan baik.

Baca juga :

Selain itu, RPH Perumda Tunas Kota Malang juga memiliki 13 Juru Sembelih Halal (Juleha) yang sudah bersertifikat. Sehingga, Dodot meyakini bahwa dalam proses penyembelihan di RPH Perumda Tunas berjalan dengan halal.

“Kalau orang awam, merobohkan sapi (untuk disembelih) itu bisa sampai setengah jam, di sini tidak sampai 5 menit sudah roboh. Ini penting, supaya hewan itu tidak merasa kesakitan. Karena pisau di kami juga khusus untuk penyembelihan dan pemotongan,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk biaya pemotongan hewan kurban disebutkan Dodot yakni Rp 800 ribu sampai dengan Rp 900 ribu. Namun, itu harga tersebut bisa saja berbeda jika hewan kurban yang sudah dipotong dikemas dengan menggunakan plastik.

“Tahun ini tidak ada kenaikan tarif penyembelihan. Kalau reguler biasanya Rp 90 ribu per ekor sapi, itu sudah termasuk biaya persewaan. Kemudian servis yang kita berikan pada saat jagal menyembelih di sini. Kalau pemotongan hewan kurban, itu Rp 800-900 ribu. Kalau sampai dikemas diplastik itu juga beda lagi,” tuturnya. (rsy/sit)

Pemanggilan sendiri, terkait dugaan pemotongan honor dan anggaran operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara lima Ketua PPK yang dipanggil, yaitu Ketua PPK Kecamatan Proppo, Ketua PPK Kecamatan Pakong, Ketua PPK Kecamatan Pasean, Ketua PPK Kecamatan Larangan dan Ketua PPK Kecamatan Palengaan.

Baca juga:

Ketua PPK Kecamatan Palengaan, Imam Khairullah, mengatakan bahwa dugaan pemotongan honor dan operasional KPPS, tidak ada sangkut pautnya dengan PPK Kecamatan. “Semua urusan keuangan yang berkaitan dengan KPPS (honor dan operasional), itu ditransfer oleh KPU ke rekening giro PPS masing-masing,” singkatnya, Jumat (15/03/2024) tadi.

Selaras dengan Imam, Ketua PPK Kecamatan Larangan, Bararul Fawaid, pun menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai wewenang soal dana KPPS. Sebab, dana tersebut langsung masuk ke rekening PPS masing-masing. “Masuknya dana langsung ke rekening giro PPS. Jadi, yang mendistribusikan dana KPPS tersebut adalah PPS langsung,” paparnya.

Bararul Fawain menambahkan, bahwasanya dirinya bersama anggota PPK yang lain di Kecamatan Larangan, tidak pernah cawe-cawe atau ikut campur terkait dana KPPS tersebut. “Namun, sejauh ini dugaan pemotongan dana tersebut yang terpojokkan adalah PPK. Sekali lagi, kami tegaskan PPK tidak punya wewenang perihal dana itu sepenuhnya. Itu adalah wewenang PPS yang menyalurkan,” tegasnya. (azm/gie)

Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, membenarkan mengenai adanya surat pemanggilan tersebut. Surat panggilan diberikan, terkait dugaannya pemotongan anggaran dana Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Benar, mas. Bahwa ada pemanggilan terhadap lima Ketua PPK, terkait dugaan pemotongan dana TPS,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Kamis (14/03/2024) tadi.

Baca juga :

Mantan Kapolsek Palengaan itu mengatakan, pemanggilan tersebut sesuai dengan laporan pengaduan dari masyarakat. “Kami dari Polres akan menindaklanjuti segala bentuk laporan dari masyarakat,” tambahnya.

AKP Sri menerangkan, surat pemanggilan itu sudah dilayangkan pada Ketua PPK. Rencananya, pada minggu depan sudah dilakukan pemeriksaan. “Rencana klarifikasi akan dilakukan minggu depan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Palengaan, Imam Khairullah, membenarkan mengenai adanya surat pemanggilan tersebut. Namun, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci.

“Nanti ya dek, saya ambil suratnya dulu ke KPU,” ujarnya singkat. (azm/gie)