Kapolsek Palengaan, AKP Muh Syaiful Bahri, saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui asal muasal balon tersebut. Karenanya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

“Kami masih menyelidikinya. Warga setempat pun tidak mengetahui datangnya balon udara dari mana,” katanya.

Baca juga :

Dirinya memastikan, bahwa balon udara tersebut tidak menimpa rumah warga. “Dari keterangan saksi balon udara hampir jatuh di atas rumah, namun segera ditarik dan terjatuh di tanah kosong,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga, Andri, mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada pagi hari. Asal balon sendiri, datang dari arah Barat.

“Kejadiannya tadi pagi dan hampir terjatuh ke rumah warga. Di balon juga ada petasan dan untungnya tidak meledak,” ujarnya. (azm/gie)

Sertifikat tersebut, berasal dari pengembang perumahan maupun perorangan yang telah difasilitasi proses pensertifikatannya oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pensertifikatan aset ini memiliki dampak strategis terhadap tata kelola aset daerah, khususnya bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Selain itu, juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Aminuddin juga menyoroti mengenai manfaat langsung pensertifikatan Fasum dan Fasos, dalam mendukung pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum, terutama di tengah kondisi musim hujan. “Dengan terbitnya 141 sertifikat ini, mudah-mudahan akan mempermudah perbaikan dan pemeliharaan Fasum, khususnya di kawasan perumahan yang memang sudah membutuhkan penanganan. Apalagi saat ini musim hujan, sehingga fasilitas yang bermasalah bisa segera kita perbaiki,” katanya.

Wali Kota Aminuddin juga menekankan, akan pentingnya sinergi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, terutama dalam penataan batas wilayah, sempadan laut, serta pemutakhiran data pertanahan dan aset daerah berbasis teknologi pemetaan yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menegaskan bahwa penyediaan dan penyerahan Fasum serta Fasos merupakan kewajiban pengembang perumahan sejak awal proses pembangunan. “Pada prinsipnya, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan persentase tertentu untuk Fasum dan Fasos, dan selanjutnya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Sejak awal perizinan selesai, kami mendorong agar segera dilakukan pemecahan sertifikat untuk lahan yang akan menjadi aset pemerintah kota,” jelasnya.

Baca juga :

Dirinya mengakui, bahwa hingga kini masih terdapat beberapa perumahan yang menghadapi kendala, terutama perumahan yang sudah lama berdiri. Namun, pihaknya terus melakukan penelusuran terhadap pengembang terkait.

“Memang masih ada perumahan yang bermasalah, khususnya perumahan lama. Namun kami tetap telusuri pengembangnya dan alhamdulillah sebagian sudah ditemukan dan saat ini dalam proses penyerahan kepada pemerintah kota,” ujarnya.

Rini juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Probolinggo tidak segan memberikan surat teguran kepada pengembang yang belum memenuhi kewajibannya, terutama sejumlah perumahan lama dan lahan kavling yang harus ditelusuri status kepemilikannya terlebih dahulu. Dengan diserahkannya 141 bidang bersertifikat, maka nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo akan meningkat dan secara teknis Dinas PUPR PKP dapat melakukan pemeliharaan secara optimal. Selain itu, sebagian aset berupa ruang terbuka hijau (RTH) akan menambah luasan RTH Kota Probolinggo agar sesuai dengan standar nasional.

Di tahun 2026, Pemerintah Kota Probolinggo tetap menganggarkan dana sebesar Rp 150 juta untuk memfasilitasi pensertifikatan Fasum dan Fasos, termasuk membantu kelurahan yang masih terkendala status kepemilikan lahan.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, Siswoyo, menjelaskan bahwa 141 sertifikat yang diserahkan mencakup luas sekitar 5,8 hektar dan tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Wonoasih, Mayangan, Kedopok, Kanigaran dan Kademangan. “Penyerahan Fasum dan Fasos ini merupakan hibah dari pengembang maupun perorangan, sehingga Pemerintah Kota tidak perlu melakukan ganti rugi. Aset ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai rencana pembangunan pemerintah kota ke depan,” terangnya.

Siswoyo juga mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah sangat signifikan. Pada tahun 2025, penerimaan BPHTB dari kegiatan pertanahan di Kota Probolinggo tercatat mencapai sekitar Rp 20,8 miliar atau hampir 10 persen dari total PAD.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Probolinggo terus mendorong terwujudnya basis data terintegrasi antara NOP dan NIB guna mendukung sinkronisasi data aset dan pertanahan yang lebih akurat dan mutakhir. (kom/pro/gie)

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan, Pemkab Lumajang menggandeng Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur serta UPT YKD, untuk melakukan perbaikan tanggul secara darurat. Panjang tanggul yang mengalami kerusakan, tercatat mencapai sekitar 300 meter.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa penanganan darurat telah dimulai hari ini dengan pengerahan bronjong dan pembangunan krip sepanjang 100 meter di sisi tanggul yang paling kritis. Langkah ini, bertujuan untuk menahan arus sungai agar tidak semakin mengikis badan tanggul yang berpotensi jebol.

“Mulai hari ini, tim gabungan mengerahkan bronjong dan membangun krip sepanjang 100 meter sebagai penghalang arus agar tidak semakin mendekati bagian tanggul yang kritis,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (12/05/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk mengurangi tekanan pada sisi tanggul yang rusak, arus Sungai Bondeli juga akan dialihkan ke arah selatan. Upaya ini, menjadi bagian dari skema darurat yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan ke depan.

Pemkab Lumajang juga menyusun rencana jangka panjang, untuk penanganan permanen yang akan dilakukan setelah proses evaluasi teknis dan penghitungan kebutuhan anggaran selesai. Nilai investasi untuk proyek perbaikan menyeluruh ini, diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Di sisi lain, tambah Bunda Indah, sinergi lintas sektor turut memperkuat upaya perbaikan. Sebanyak 14 kelompok penambang pasir legal di kawasan tersebut menyatakan kesiapan mendukung percepatan penanganan melalui bantuan alat berat yang mereka miliki.

Pemkab berharap, langkah cepat dan terkoordinasi ini mampu mencegah risiko banjir susulan yang dapat mengancam permukiman serta produktivitas lahan pertanian warga. Pemerintah terus berkomitmen menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan tanggap, kolaboratif dan berkelanjutan. (kom/adi/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, melalui Kasat Samapta, Iptu Rachman Fadli Kurniawan, mengatakan bahwa patroli ini melibatkan personel gabungan antar fungsi. Diantaranya seperti Satsamapta, Lantas, Intel, Reskrim dan Bhabinkamtibmas, yang secara rutin menyisir area pemukiman warga.

“Kami mengintensifkan patroli di titik-titik rawan, termasuk perumahan yang ditinggal pemiliknya untuk mudik. Kami juga berkoordinasi dengan warga sekitar, perangkat RT, RW dan desa untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” kata Iptu Rachman, Kamis (03/04/2025) tadi.

Baca juga :

Selain patroli, ujarnya, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar memastikan rumah mereka dalam keadaan aman sebelum bepergian. Seperti mengunci pintu dan jendela, mematikan listrik yang tidak diperlukan, serta menitipkan rumah kepada tetangga atau petugas keamanan setempat.

Iptu Rachman juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat segera menghubungi Hotline 110 atau kantor polisi terdekat, ketika mengetahui atau melihat hal-hal yang mencurigakan. “Jangan ragu untuk segera melaporkan perkembangan situasi di perumahan atau lingkungannya. Bahkan, bisa melalui Hotline 110 atau kepada Bhabinkamtibmas yang bertugas di daerahnya,” tambahnya.

Ketua RT 01 Perumahan Green Hill, Khairul Asmar Hadi, dalam kesempatan berbeda mengapresiasi langkah Polres Situbondo, yang aktif melakukan patroli di lingkungan perumahan. “Warga tentunya merasa lebih tenang saat meninggalkan rumah untuk mudik, karena ada patroli polisi yang rutin memantau keamanan,” katanya. (her/gie)

Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan bahwa taman-taman di Kota Malang ini sudah layak sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, perlu untuk ditingkatkan, terutama yang berada di tingkat Rukun Warga (RW) atau pemukiman masyarakat.

“Itu harus diutamakan agar anak-anak yang berada di sekitar lingkungannya mendapatkan layanan psikologis. Pastinya anak-anak menginginkan adanya tempat bermain yang nyaman,” kata Made, Selasa (14/05/2024) tadi.

Dalam hal ini, Ketua DPRD juga mengusulkan jika di tahun 2025 mendatang, Pemerintah Kota Malang dapat melakukan pembebasan lahan di sekitar pemukiman lingkungan masyarakat. Di samping untuk menambah taman layak anak, juga untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang.

Baca juga :

“Kita menginginkan ada pembebasan lahan masyarakat, misalkan ada rumah dijual kenapa Pemkot Malang tidak beli. Nah itu dibeli, kemudian dibongkar dijadikan RTH. Karena RTH kita kurang. Tahun 2025 nanti akan kita usulkan,” ujarnya.

Apalagi, menurut Made, di tiap tahunnya ada anggaran Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan. Sehingga, itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan RTH di tengah-tengah pemukiman warga.

“Kalau itu untuk kepentingan warga tidak masalah di eksekusi, kita robohkan, kita jadikan RTH, ada taman ramah lingkungan disitu. Di tahun 2025 kita anggarkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Made juga menuturkan apabila rencana tersebut tiap tahunnya dapat dijalankan, maka minimal RTH Kota Malang bisa terpenuhi dua persen pertahunnya. Terlebih, di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang, menyebut bahwa luas RTH minimal 30 persen dari luas keseluruhan Kota Malang.

“Kalau kita tidak memulai, maka tidak berhasil mewujudkan RTH 30 persen di Kota Malang. Pemkot Malang masih mempunyai kewajiban itu, tapi di aturan maksimal tahun 2042 harus terpenuhi 30 persen RTH,” imbuh Made. (rsy/sit)

Informasi Memontum.com, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 13.00. Saat itu, api muncul dari bagian Barat gudang. Nyala api, berikutnya dengan cepat membesar dan merembet ke bagian lainnya, karena angin berhembus cukup kencang.

Api mulai terlihat merambat ke tengah tumpukan barang rongsokan hingga kobaran api terlihat besar. Mengetahui kejadian itu, warga langsung panik dan mencoba memadamkan api dengan air dan peralatan seadanya.

“Pas saya datang, api dari Barat sudah muncul. Setelah itu, saya langsung memadamkan api dengan air timba tapi tidak bisa dipadamkan,” kata salah seorang perangkat desa, Sunardi.

Baca juga:

Karena api belum juga padam, pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini ke Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Probolinggo. Tidak berselang lama, mobil Damkar tiba dilokasi dan langsung melakukan pemadaman api.

Meskipun sudah melakukan penyemprotan air di titik-titik api, ujarnya, namun kobaran api sulit dipadamkan. Hal itu, dikarenakan api bertiup kencang dan gudang juga berisi barang rosokan yang mudah terbakar seperti ban bekas dan bahan yang terbuat dari plastik.

“Ini kalau Damkar tidak cepat datang, mungkin sampai merambat ke rumah warga. Karena lokasinya berada di wilayah padat penduduk,” kata Sunardi.

Sementara itu, Humas Damkar Kabupaten Probolinggo, Solehuddin, mengatakan bahwa pihaknya menurunkan dua unit mobil Damkar untuk melakukan pemadaman di lokasi. Sampai saat ini, proses pemadaman masih dilakukan petugas Damkar.

“Untuk penyebabnya, masih belum diketahui. Karena, masih proses pemadaman dan ini masih proses pendinginan,” terangnya. (nun/pix/gie)

Meski lokasi kejadian berlangsung di sekitar wilayah berair, nyatanya bara api tidak mudah untuk bisa langsung dipadamkan. Itu karena, kawasan padat tersebut didominasi bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan kayu. Karenanya, meski warga sekitar dibantu tim relawan dan petugas terus mencoba memadamkan api, bara terus membesar dan merembet ke pemukiman sekitar.

“Karena api tiba-tiba membesar, saya bersama keluarga langsung keluar rumah dan mengamankan barang yang ada. Apa pertama terlihat di salah satu rumah. Ada kemungkinan, rumah itu menyala kompor dan tinggal menjemput anaknya,” ujar seorang saksi di lokasi kejadian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda, Hendra, mengatakan ada sedikitnya 23 rumah yang terbakar akibat musibah itu. Kebakaran sendiri, membuat rumah yang rata-rata bermaterial kayu, ludes karena bara api.

“Karena rumah rata-rata terbuat dari material kayu, sehingga ketika terbakar menjadi habis. Bahkan, merembet ke wilayah di sekelilingnya,” ujarnya.

Baca juga :

Meski dalam kejadian ini mengakibatkan kerugian materi, Hendra menjelaskan, bahwa dalam musibah itu tidak mengakibatkan korban jiwa. Hanya saja, untuk kerugian materi, pun juga lumayan besar.

“Tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materi sangat besar,” tambahnya.

Untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran, urainya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Sementara itu, dari total 23 pemukiman yang menjadi korban, itu dihuni ratusan jiwa.

“Untuk penyebab pasti, itu ditangani kepolisian. Namun akibat musibah ini, puluhan kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal,” urai Hendra.

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, ada sedikitnya 25 KK menjadi korban kebakaran. Dari total angka tersebut, sedikitnya ada 105 jiwa yang akhirnya tidak memiliki tempat tinggal. Pihak RT sendiri, harus melakukan pendataan untuk warganya.

“Rata-rata satu rumah memang tidak ditempati seorang diri. Makanya, akibat musibah ini banyak yang tidak memiliki tempat tinggal,” kata Ketua RT21, Sudarsono. (sit)