Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa proses pencarian dan pertolongan kini difokuskan pada titik-titik di luar permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. “Dalam sepekan terakhir, operasi SAR diarahkan ke lokasi-lokasi terbuka karena kecil kemungkinan korban masih berada di kawasan permukiman, tanpa mengurangi intensitas pencarian,” ujar Abdul Muhari, dalam konferensi pers update penanganan bencana, Selasa (30/12/2025) tadi.

BNPB mencatat, 163 korban masih dinyatakan hilang, sementara 395.795 jiwa masih mengungsi, meski trennya terus menurun. Dari total wilayah terdampak, enam kabupaten dan kota di Aceh, tujuh di Sumatra Utara dan delapan di Sumatra Barat, telah resmi memasuki fase transisi darurat. Sebanyak tiga kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses penerbitan surat keputusan.

Fase transisi ini, menandai pergeseran dari penanganan darurat menuju penyiapan hunian sementara (Huntara), hunian tetap (Huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal di luar Huntara. Untuk pemulihan infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Baca juga :

Jalur lintas timur dan lintas barat Sumatra telah berfungsi penuh, termasuk akses Banda Aceh–Medan dan Banda Aceh–Nagan Raya. Jalur lintas tengah sebagian besar telah terbuka, kecuali ruas Takengon–Gayo Lues yang masih dalam pengerjaan akibat longsoran berat, dengan target penyelesaian 20 Januari 2026.

Secara nasional, Kementerian PU melaporkan: 34 dari 38 ruas jalan terdampak telah terselesaikan (89,4 persen), 335 dari 360 titik longsoran tertangani (93 persen), longsoran tebing mencapai 96 persen dan badan jalan kritis tertangani 85 persen.

BNPB bersama Kementerian PU, TNI dan Polri mempercepat normalisasi sungai dan saluran drainase primer untuk mencegah banjir susulan. Upaya ini diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan 9 pesawat. Diantaranya 4 di Aceh, 2 di Sumatra Utara dan 3 di Sumatra Barat, menjadi operasi OMC terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.

“Curah hujan sedang saja kini bisa memicu banjir karena daya tampung sungai menurun drastis akibat sedimentasi dan perubahan alur,” jelas Abdul Muhari. Untuk warga dengan rumah rusak berat atau hanyut, pemerintah menyiapkan 2 skema, yakni Huntara atau DTH sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan. Sementara itu, rumah rusak sedang dan ringan mendapatkan insentif perbaikan Rp 30 juta dan Rp 15 juta.

Pendataan dilakukan by name by address dan divalidasi melalui data kependudukan Dukcapil. Hingga kini, bank-bank Himbara telah membuka 3.736 rekening penerima DTH, dan penyaluran tahap awal telah dimulai, khususnya di Sumatra Barat. (kom/pan/gie)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)

Raditya Jati meminta pemerintah daerah, agar memasang banner larangan wisata di wilayah terdampak. Sehingga, masyarakat tetap aman dan fokus pada pemulihan dan bantuan yang sedang berlangsung. Langkah ini, membantu memastikan zona terdampak tetap terkendali dan layanan pengungsi berjalan lancar.

Selain itu, dirinya menyoroti pentingnya penguatan media centre, untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara jelas, cepat dan akurat. Dengan informasi yang tepat, warga dan tim tanggap darurat dapat mengambil keputusan yang terukur, serta memanfaatkan bantuan secara efektif.

Baca juga :

“Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal,” kata Raditya Jati.

Langkah ini, menunjukkan bahwa penanganan bencana di Lumajang, tidak hanya menekankan penyediaan bantuan, tetapi juga komunikasi yang teratur, keselamatan warga dan layanan yang tepat sasaran. Dengan pengelolaan informasi yang baik, warga terdampak dapat merasa aman dan kegiatan pemulihan berjalan lebih lancar.

Rapat evaluasi sendiri, ditutup dengan penegasan bahwa seluruh operasi darurat diarahkan pada keselamatan, kenyamanan warga dan koordinasi yang efektif. Termasuk, sambil memastikan informasi sampai ke masyarakat secara akurat. (kom/adi/sit)

Dalam kunjungan itu, Zita menegaskan bahwa pasca bencana APG Gunung Semeru, seluruh langkah penanganan pengungsi dan pemulihan kawasan harus dilakukan dengan cepat, tepat dan terukur. Dalam penanganan darurat, pemerintah menekankan pentingnya merespons kebutuhan mendesak warga, termasuk logistik, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan dan kenyamanan di lokasi pengungsian.

Bantuan dan layanan diarahkan, agar benar-benar menjangkau warga terdampak tanpa terjadi tumpang tindih distribusi. Sementara seluruh program penanganan disertai indikator, target waktu dan mekanisme monitoring yang jelas untuk menilai efektivitas setiap langkah.

Baca juga :

Zita menekankan, bahwa penanganan darurat hingga transisi pemulihan harus berjalan tanpa jeda, agar dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak tidak semakin berat. “Setiap langkah yang diambil pemerintah pusat berbasis data dan standar keselamatan, sehingga warga terlindungi secara optimal,” kata Zita.

Substansi kebijakan ini, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan keselamatan warga serta menegaskan bahwa pengelolaan bencana Gunung Semeru harus sistematis, bukan sekadar reaktif. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga posko pengungsian pun berjalan selaras dan terstruktur.

Di lokasi pengungsian, Zita memantau langsung distribusi bantuan dan interaksi petugas dengan warga, memastikan setiap kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus. Penekanan pada prosedur terukur diharapkan mempercepat pemulihan kawasan terdampak sekaligus meminimalkan risiko sosial.

Dengan arah kebijakan ini, pemerintah pusat berharap penanganan pasca bencana Gunung Semeru menjadi contoh praktik respons bencana yang cepat, tepat dan terukur, sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat di tengah situasi darurat. (kom/adi/gie)

Keduanya sendiri, tadi keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 17.49 sore dengan mengenakan baju tahanan warna oranye dan tangan diborgol.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan bahwa Bupati Karna Suswandi dan Kepala DPUPP Situbondo Eko Prionggo Jati saat ini dilakukan penahanan KPK. “Kepada saudara KS maupun saudara EPJ, mulai tanggal 21 Januari 2025 sampai 9 Februari 2025, penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari,” kata Jubir Tessa Mahardika.

Baca juga :

Lebih lanjut Tessa Mahardika menjelaskan, bahwa KS dan EPJ akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) negara kelas I Jakarta Timur. “Jadi tersangka KS dan EPJ saat ini ada di Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, setelah dilakukan penahanan, penyidik akan tracking asset milik Karna dan Eko. “Fokus penyidikan saat ini adalah mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan termasuk melakukan asset tracing terhadap tersangka Karna Suswandi (KS) dan tersangka EPJ (Eko Prionggo Jati),” terangnya.

Bupati Karna dan Eko diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (ser/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, merespon hal itu mengatakan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, terus dimaksimalkan dan lebih komprehensif lagi. Baik dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

“Memang dalam laporannya ada kenaikan, tetapi untuk penangananya kami juga telah melakukan dengan langkah bersama-sama. Tujuannya, agar mereka tidak trauma dan pulih kembali. Jadi, memang ini juga menjadi konsen kami untuk bisa terus memberikan pemahaman terkait dengan kekerasan pada anak,” kata Pj Wali Kota Malang.

Penyebab dari kekerasan itu sendiri, menurut Wahyu, ada banyak faktor. Mulai dari persoalan internal keluarga, perekonomian hingga pekerjaan. Sehingga, hal-hal tersebut harus diwaspadai agar tidak terjadi kekerasan pada anak.

“Memang ada banyak penyebab kekerasan pada anak. Tetapi itu terus kami tekan, agar tidak terjadi kekerasan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dengan meningkatnya laporan kekerasan pada anak, berarti ada kesadaran dari masyarakat dan anak-anak untuk melaporkan. Sehingga, ini dapat ditangani dengan baik dan maksimal.

“Sehingga semakin banyak laporan, maka kami bisa secara intensif mengetahui apa penyebabnya. Sehingga, ini bisa kita tangani dengan baik. Kalau duhulukan banyak yang diam-diam, takut kalau melaporkan, jadi harapan kami mereka sekarang tidak takut lagi. Dengan begitu, langkah penanganan juga bisa dilakukan,” ucap Donny.

Sementara itu, Kepala UPT Perempuan Perlindungan dan Anak (PPA), Fulan Diana Kusumawati, menyebutkan bahwa di tahun 2023 lalu hingga Desember, jumlah kekerasan pada anak ada sekitar 92 kasus. Namun, di tahun 2024 ini sampai dengan Juli ada 56 kasus. Akan tetapi, Fulan berharap agar angka tersebut tidak bertambah lagi.

“Mudah-mudahan tidak bertambah. Tapi namanya kasus, maka kami tidak bisa memprediksi. Kasus yang saat ini sedang tren dialami anak-anak ada pelecehan dan pencabulan. Kalau bullying tidak terlalu banyak, di tahun ini masih dua. Kita tidak berharap ada tambahan lagi,” tambah Fulan.

Untuk pendampingan yang diberikan, menurutnya akan disesuaikan dengan masing-masing korban. Apabila membutuhkan pendampingan psikolog, pendampingan ke Polres, pendampingan pada layanan kesehatan dan fasilitas visum akan disiapkan.

“Kami sudah siapkan untuk penanganannya. Korban ini banyak yang melaporkan ke kami atau melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) kelurahannya, atau juga melalui tetangga dan keluarga korban,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di Posyandu itu, pasien selain mendapat pelayanan pemulihan kesehatan mental, juga dilatih dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan. Caranya, yaitu dengan melibatkan relawan dari masyarakat sekitar serta pendampingan dan pengawasan tim kesehatan jiwa dari Puskesmas. Sementara pasien, ada yang diarahkan sebagai pelaku seni, penjahit hingga usaha kuliner.

“Ini program yang sangat baik. Selain kesehatan mentalnya dipulihkan, para pasien ODGJ juga diberdayakan. Sehingga, lebih mudah bagi mereka untuk diterima masyarakat. Lewat program ini, para pasien ODGJ mendapat dukungan warga sekitar dan harapannya bisa segera pulih,” kata Bupati Ipuk.

Program Posyandu kesehatan jiwa ini, digagas oleh Puskesmas Benculuk, Kecamatan Cluring. Program ini, melibatkan masyarakat sekitar yang tergabung dalam relawan ‘Kader Jiwa’ yang bertugas membantu tim kesehatan jiwa Puskesmas.

Sekedar diketahui, saat ini total ada 10 kader jiwa yang terlibat. Para kader ini akan menyampaikan informasi terkait keberadaan dan perkembangan kondisi pasien, lalu menginformasikan kepada tim Puskesmas ketika ada suspek ODGJ baru di masyarakat.

Baca juga :

“Setelah mendapatkan informasi, tim kami akan meninjau langsung di lapangan. Kami akan melakukan skrining untuk memastikan apakah memang mengalami gangguan mental atau tidak. Skrining juga diperlukan untuk menentukan jenis penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien,” kata Kepala Puskesmas Benculuk, Tatiek Setyaningsih.

Warga yang memang dinyatakan mengalami gangguan mental, ujarnya, akan dilakukan penanganan lanjutan. Seperti pemberian obat dan terapi mental oleh tenaga perawat jiwa.

“Dalam terapi kami, selain ada obat yang harus diminum secara rutin, mereka juga kita beri kesibukan sesuai dengan bakat dan minatnya,” tambahnya.

Saat ini, ada 14 pasien ODGJ yang aktif memeriksakan diri ke Posyandu Jiwa di Puskesmas Bencukuk. Tim juga siaga 24 jam jika sewaktu-waktu ada laporan dari warga.

“Selain tim Puskesmas, juga melibatkan unsur Forpimka dalam penanganan ini,” jelasnya. (kom/sit)

Kepala UPT Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Dinsos Jember, Rony Effendy, mengatakan bahwa Nobar tersebut diadakan untuk menghibur klien ODGJ yang sedang menjalani terapi pemulihan. “Tadi ada sekitar 13 orang yang ikut Nobar. Untuk di sini,.total ada 50 klien ODGJ yang sedang menjalani terapi pemulihan,” katanya.

Rony juga mengatakan, Nobar tersebut termasuk salah satu bagian dari terapi sosialisasi untuk klien agar bisa berinteraksi dengan masyarakat. “Harapannya untuk ke depan, agar klien kita ini bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dan pastinya, kita juga mendukung Timnas Indonesia U-23 untuk bisa melaju ke final Piala Asia 2024 ini,” ungkapnya.

Baca juga :

Untuk memeriahkan Nobar, pihaknya juga memberikan makanan atau cemilan untuk para peserta Nobar. “Kami juga menyediakan cemilan untuk menemani teman-teman di sini, ada jagung bakar, ayam bakar dan tentunya tak lupa juga kami sediakan kopi,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang klien ODGj yang juga peserta Nobar, mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia dengan adanya Nobar yang di gelar di Kantor Dinsos tersebut. “Senang, karena bisa kumpul bareng. Saya dahulu suka main sepak bola. Semoga Indonesia bisa menang dan prediksi 2-1,” ujar pria berusia 44 tahun itu. (kom/rio/gie)

Penanganan pemulihan pasca banjir sendiri, mulai dilakukan. Semua stakeholder, digerakkan untuk membantu masyarakat. Mulai dari BPBD, Dinas PUPR dan BBWS dalam rangka penanganan infrastuktur yang rusak. Kemudian Dinas Sosial PPPA dan relawannya Tagana dalam menyalurkan Sembako maupun dapur umum.

“Ini proses pemulihan sedang berjalan. Saya memohon maaf kepada warga, semoga warga bisa sabar. Kita pemulihan cepat,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Senin (29/04/2024) siang.

Dirinya juga turut berterima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang sudah tanggap dan bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini. “Untuk Baznas, saya juga sampaikan terima kasih. Pemulihan sementara dan semua logistik Sembako. Dinas PUPR dan juga BPBD, teman teman dari Dinsos, Tagana semuanya juga mengaktifkan dapur umum dan segala macam, terima kasih,” imbuhnya.

Baca juga :

Kemudian, sambung Mas Ipin-sapaan akrabnya, Dinas Sosial PPPA dan relawannya Tagana dalam menyalurkan sembako serta penanganan-penanganan lainnya seperti dapur umum dan segala macam juga sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat membantu dan meringankan mereka (red : masyarakat terdampak,” tutur Bupati Arifin.

Proses pemulihan secepat mungkin itu, diharapkan dapat segera membangkitkan perekonomian masyarakat yang melumpuh akibat banjir bandang yang melanda Kecamatan Munjungan khususnya.

Sementara itu, Kades Munjungan, Agus Setiawan, menceritakan kejadian bencana banjir bandang di tempatnya terjadi pada hari raya kedua. “Ini banjir yang pertama, kemudian malam Jumat (18/04/2024) malam terjadi banjir susulan. Banjir kali ini menghanyutkan tiga rumah. Dua rumah dapurnya hilang, ditambah masjid posisinya rusak parah di sisi sebelah barat imam,” jelasnya.

Dirinya bersyukur, respon cepat dari Pemerintah Kabupaten khususnya Bupati Trenggalek dan juga BBWS. Mewakili masyarakat Desa Munjungan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh stakeholder. Utamanya kepada Bupati Trenggalek yang sigap melalui TAPD yang kemari juga sudah turun ke lokasi.

“Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil. Karena ketika air sudah kelihatan besar, masyarakat mengungsi. Kamis sekitar jam 21.00 malam hujan deras, kemudian sekitar jam 1, Jumat dini hari bankir bandang datang. Ketika itu masyarakat sudah siaga merujuk kejadian banjir sebelumnya,” papar Agus. (mil/sit)