Komitmen ini disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (09/07/2025) tadi. Dalam Rakor itu, turut hadir Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adhi Kusuma, Danyonif 527/BY, Dansubdenpom Lumajang, serta pejabat terkait.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang dalam Rakor itu menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata soal angka, tetapi merupakan bagian dari upaya sistemik menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan aparat keamanan diperlukan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.

“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa keterlibatan TNI-Polri bersifat mendukung dan tidak masuk dalam ranah teknis pemungutan pajak, yang tetap menjadi kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). “Kami sangat berterima kasih atas kesediaan TNI-Polri untuk turut menjaga proses ini tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan di lapangan. Dirinya menekankan, bahwa disiplin dan kejujuran dari para petugas pemungut pajak akan menjadi kunci keberhasilan skema baru ini.

“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri. Maka, kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lumajang, dalam menutup kebocoran PAD dari sektor potensial yang selama ini rawan manipulasi. Pajak MBLB, yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan rakyat dan konstruksi, merupakan salah satu sumber pendapatan penting daerah, namun sering kali menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penertiban.

Dengan skema pengawasan terpadu yang melibatkan unsur keamanan dan penguatan integritas petugas, diharapkan PAD Kabupaten Lumajang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Lebih jauh, inisiatif ini mempertegas arah kebijakan daerah yang berani, partisipatif, dan berorientasi pada reformasi fiskal di tingkat lokal. (kom/adi/gie)

Bahkan, TPP (tambahan penghasilan pegawai) juga dilakukan hal sama. Selain itu, temuan sama juga menimpa di petugas pemungut pajak atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang.

Terkait hal itu, Bupati Malang, HM Sanusi, saat dikonfirmasi menegaskan akan menginstruksikan untuk segera diselesaikan. Sehingga, tidak sampai berlangsung lama.

“Nanti secepatnya akan kita minta untuk selesaikan. Termasuk, apa yang menimpa di Bapenda,” kata Bupati Sanusi, seusai melakukan pelantikan empat pejabat eselon II di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (13/06/2025) tadi.

Sekedar diketahui, untuk temuan di Bapenda, petugas pemungut pajak mengambil prosentase sebesar 50 persen dari insentif pajak. Sementara di TPP, juga mengambil sebesar 50 persen.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo, ketika diminta keterangan mengenai temuan itu menjelaskan bahwa hal itu sudah terselesaikan. Hanya saja, untuk kapan persisnya penyelesaian itu, dirinya tidak hafal. Karenanya, tinggal penyelesaian di Bapenda, yang akan dirampungkan.

“Sebelum LHP (laporan hasil pemeriksaan), itu (insentif Nurman, red) sudah selesai. Untuk kapannya, saya tidak hafal. Karena itu tehnis dan sudah selesai. Tinggal Dispenda saja yang belum,” ujarnya.

Nurman sendiri saat di konfirmasi di tempat yang sama, juga mengaku bahwa hal itu sudah selesai. Bahkan, apa yang terjadi bukan sebagai temuan dari BPK. Karenanya, mengenai insentif pajak tersebut tidak sampai harus ada pengembalian.

“Itu belum masuk temuan dan saya sebenarnya tidak berhak untuk menjawab ini. Coba tanya ke Bapenda,” kata Nurman.

Dirinya juga menegaskan, bahwa terkait mengenai insentif sudah tidak ada kendala. Karenanya, Kabupaten Malang berhasil menerima wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Jadi itu bukan temuan dan sudah tidak ada masalah. Bahkan, tidak sampai ada pengembalian. Karenanya, Kabupaten Malang dapat WTP,” tambahnya. (sit)

“Kepada para pemegang IUP-OP, saya ingin berterima kasih atas kepatuhan dan ketaatanya dalam membayar pajak,” kata Bunda Yuyun.

Dirinya menegaskan, peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat berarti bagi pembangunan daerah. “Pajak yang bapak atau ibu bayarkan, akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta program prioritas lainya di Lumajang,” ujarnya.

Baca juga :

Bunda Yuyun mengatakan, bahwa pihaknya juga menyambut baik kegiatan Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digelar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

Menurutnya sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya terkait Opsen Pajak MBLB.

“Besar harapan saya dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kesadaran dan kepatuhan terhadap perpajakan di kalangan pemegang IUP-OP semakin meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono. Kesepakatan tersebut, merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pemungutan pajak daerah.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, termasuk opsen pajak, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kerja sama ini merupakan wujud sinergi antara Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur. Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, transparan, dan efisien guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan, di sela-sela kegiatan Apresiasi Kinerja Pemda 2024 di Jakarta.

Baca juga :

Opsen pajak, yang merupakan tambahan tarif pajak di atas pajak dasar, menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Pj Wali Kota Iwan, optimalisasi tersebut harus diterjemahkan dalam langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Senada dengan itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyatakan bahwa pendapatan dari opsen pajak akan dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. “Opsen pajak ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Malang. Dengan pendapatan tambahan ini, kami dapat membiayai program-program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Sekda Erik.

Kemudian, ditambahkan bahwa Pemkot Malang akan terus memastikan koordinasi yang baik dengan Pemprov Jatim agar kerja sama tersebut dapat berjalan dengan sesuai harapan.

Sebagai informasi, kerja sama tersebut meliputi pengelolaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta opsen dari kedua pajak tersebut. Dengan sinergi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan pajak menjadi lebih terkoordinasi, efektif, dan transparan sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Malang dan wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. (kom/rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa PSU hanya dilakukan jika terdapat rekomendasi resmi dari Bawaslu. Karenanya, dirinya optimis bahwa rekomendasi tersebut tidak akan muncul karena proses pengawasan telah berjalan dengan baik.

“Insyaallah tidak ada PSU. Semua sudah melalui pengawasan dan saya lihat tidak ada masalah,” kata Toyyib, Senin (02/12/2024) tadi.

Apalagi, menurut Toyyib, pada Selasa (03/12/2024) besok, akan dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kota Malang. Sehingga, dipastikan PSU tidak ada, kecuali ada temuan-temuan yang menuntut untuk dilakukan PSU.

“Selama tidak ada problem yang menuntut adanya PSU, saya kira tidak akan ada PSU. Besok sudah dilakukan perhitungan suara tingkat kota,” ujarnya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Malang, M Hasbi Ash-Shiddiqy, menyampaikan bahwa potensi PSU saat ini belum terindikasi. Hingga rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, Bawaslu tidak menemukan kasus mencoblos di dua tempat berbeda maupun pelanggaran berat lainnya. 

“Sampai sekarang, tidak ada potensi PSU. Proses rekapitulasi tingkat kota baru akan dilakukan besok dan kami sudah mengumpulkan semua alat kerja pengawasan di tingkat kecamatan. Semua akan dibahas untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” ujar Hasbi. 

Lebih lanjut menurutnya, PSU atau pemungutan suara lanjutan adalah hal yang harus dihindari. PSU hanya dapat direkomendasikan oleh Panwascam atau Bawaslu jika ditemukan pelanggaran serius, dengan batas waktu 10 hari untuk pelaksanaannya. 

“Kami terus memastikan bahwa semua prosedur pengawasan di tingkat kecamatan berjalan sesuai aturan. Sampai saat ini, tidak ada temuan signifikan yang dapat memicu PSU. Semoga ini bertahan hingga proses rekapitulasi selesai,” imbuh Hasbi. (rsy/sit)

Pelaksanaan apel tersebut, dihadiri Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Dandim 0821 Lumajang, Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Sekedar diketahui, personel yang dikerahkan Polri itu sejumlah 420 personel dan mendapatkan bantuan BKO Brimob Polda Jatim, Yonif 527, Kodim 0821 Lumajang dan Satpol PP, Dishub serta BPBD Lumajang. Sebanyak 1.650 TPS di seluruh wilayah Lumajang, nantinya akan diawasi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, mengatakan bahwa apel ini merupakan representasi kesiapan Polres Lumajang, dalam menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses krusial pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024. “Pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada,” jelasnya.

AKBP Rofik menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada. “Kami berharap dengan jumlah personel yang cukup, keamanan selama proses pemungutan suara dapat terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang juga menegaskan, mengenai pentingnya netralitas dan kesiapan seluruh personel dalam menjalankan tugas. Dirinya berharap dengan pengamanan yang maksimal, proses pungut dan hitung suara dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Selamat bertugas, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan dedikasi tinggi,” paparnya kepada seluruh personel apel. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan simulasi sendiri, digelar di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Minggu (17/11/2024) tadi. Melalui simulasi ini, diharapkan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa memahami prosedur pelaksanaan. Sehingga, dengan pelaksanaan ini bisa meminimalkan potensi kesalahan pada hari H pemungutan suara.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menjelaskan bahwa simulasi ini mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga proses penghitungan suara. “Simulasi ini adalah langkah kami memberikan bimbingan teknis agar KPPS dan PPS memahami tahapan yang harus dilakukan pada hari pemungutan suara serta tugas mereka masing-masing,” kata Ketua KPU Nanang.

Pelaksanaan acara ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan Bawaslu Kabupaten Kediri, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, tim pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bakesbangpol dan tamu undangan. Selain itu, juga melibatkan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta 542 pemilih riil juga dilibatkan dalam simulasi.

Baca juga :

Ketua KPU Nanang juga menambahkan, simulasi ini memberikan gambaran nyata bagi penyelenggara Pemilu, terkait perjalanan proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. “Jika ada kejadian khusus di luar skenario, hal itu dapat dicatat di form C kejadian khusus. Kami juga memastikan pengisian C plano hasil dan C salinan dilakukan dengan benar, karena dokumen ini menjadi bukti konkret hasil Pilkada,” jelasnya.

Untuk pengamanan, KPU telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kapolres Kediri juga memastikan bahwa seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berada dalam pantauan ketat pihak kepolisian.

Terkait target partisipasi, KPU Kabupaten Kediri berharap tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 70 hingga 75 persen. Atau, meningkat dari target Pemilu sebelumnya yang berada di angka 65 persen.

“Kami optimistis dapat mencapai target tersebut, meski tantangan pasti ada. Terlebih, pada Pilkada 2020, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” ungkap Nanang.

Melalui simulasi ini, KPU Kabupaten Kediri berkomitmen memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (pan/sit/adv)

Melalui simulasi tersebut, menurutnya akan memberikan gambaran nyata tentang proses pemungutan suara yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan minim kesalahan, saat Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Prosesnya sangat sederhana, hanya sekitar satu menit untuk setiap tahapannya. Dari DPRD, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara,” kata Trio-sapaan Wakil Ketua DPRD.

Tak hanya itu, Trio juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan pemilih di TPS. Termasuk juga wajib bagi masyarakat untuk menunjukkan surat undangan sebagai bukti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga :

“Undangan pemilih sudah mencantumkan jam kedatangan. Masyarakat diimbau disiplin waktu agar tidak terjadi antrean panjang yang bisa membingungkan KPPS,” katanya. 

Mengenai fasilitas untuk kelompok prioritas seperti penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil, menurutnya aksesibilitas sudah diperhatikan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam Pilkada Serentak tersebut.

“Bilik khusus sudah disiapkan dengan baik, dan kami minta mereka diprioritaskan agar segera menyelesaikan tahapan pemungutan suara,” tambahnya. 

Trio berharap melalui simulasi tersebut mampu memastikan kelancaran proses Pilkada Serentak 2024 tanpa ada kendala yang berarti. “Kami ingin Pilkada nanti selesai tepat waktu, tanpa masalah dan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketertiban,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan agar para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing kelurahan nantinya dapat memahami tata cara, prosedur dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara secara teknis. “Kegiatan hari ini simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang kemudian mereka bisa memindahkan simulasi ini pada bimtek di KPPS,” jelas Toyyib.

Tidak hanya itu, simulasi tersebut juga untuk menekankan pembagian tugas kepada tujuh anggota KPPS. Termasuk juga mengenai prosedur teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara. Apabila nantinya KPPS dinilai kurang memahami prosedur, simulasi tambahan akan diadakan di tingkat kelurahan. 

“Harapan kami, simulasi ini memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar di seluruh TPS,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, menurutnya juga tidak ada perubahan yang signifikan pada tata cara pemungutan suara tersebut dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Namun, KPU Kota Malang memastikan layanan bagi pemilih difabel sesuai dengan regulasi. 

“Apabila nanti ada yang mempunyai keterbatasan, maka KPPS akan menawarkan pendampingan dan itu bisa dilakukan oleh orang terpercaya, seperti keluarga atau petugas KPPS. Difabel juga akan diprioritaskan tanpa perlu mengantri panjang,” ucapnya.

Di sisi lain, terkait dengan kesiapan logistik Pilkada 2024, Toyyib menyebut bahwa semua kekurangan telah diselesaikan. Untuk proses distribusi nantinya akan dilakukan oleh pihak ketiga dan penyimpanan di tingkat kecamatan sudah siap sesuai dengan standar keamanan.

“Mengenai jumlah, tempat, waktu dan kualitas sudah kita pastikan. Dalam proses distribusi juga kita pastikan aman dan penyimpanan di tingkat PPK juga kita pastikan sesuai dengan standart keamanan,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)