Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengakui masih adanya bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi penerima di lapangan. Salah satunya, terjadi pada bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang datanya bersifat given (jadi, red) dari pemerintah pusat.

“Selama 2025 itu ada saja bantuan yang kurang tepat sasaran. Misalnya bantuan pangan dari Bapanas, karena datanya dari pusat, ada yang memang tidak sesuai kondisi terbaru di lapangan,” ujar Donny, Jumat (09/01/2026) tadi.

Selain bantuan pangan, Donny menyebut ketidaktepatan sasaran juga terjadi pada Bansos lain. Penyebabnya beragam, mulai dari penerima yang sudah pindah domisili, kondisi ekonomi keluarga yang berubah, hingga anak penerima yang sudah bekerja.

“Untuk mengantisipasi itu kami dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang secara rutin akan menggelar Musyawarah Kelurahan (Musykel) sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Pasalnya, data penerima bansos tetap harus melalui mekanisme nasional,” tuturnya.

Baca juga :

Donny memaparkan, alur pemutakhiran data dimulai dari usulan yang dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan kembali disandingkan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian lain, termasuk riwayat bantuan, pinjaman, hingga indikasi keterlibatan judi online.

“Kalau sudah clear, datanya masuk kembali ke SIKS-NG dan diterima oleh kabupaten/kota. Setelah itu kami lakukan ground checking ke lapangan, baru kemudian ditetapkan lewat musykel,” tambahnya.

Hasil Musykel selanjutnya kembali diinput ke SIKS-NG dan disampaikan ke Kementerian Sosial hingga akhirnya ditetapkan sebagai DTSEN oleh BPS. Meski proses verifikasi berlapis, Donny mengakui potensi miss di lapangan masih bisa terjadi.

“Biasanya karena penerima pindahan dari daerah lain, tidak memiliki NIK, atau tempat tinggalnya berpindah-pindah sehingga sulit dilacak,” katanya.

Donny menegaskan bahwa Bansos tidak diberikan kepada warga yang masih mampu dan produktif. Sesuai kebijakan Kementerian Sosial, Bansos diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak produktif, seperti lansia dan penyandang disabilitas. “Untuk masyarakat yang masih memiliki kemampuan bekerja diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi. Bansos adalah jaring pengaman terakhir,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penguatan kualitas data menjadi prioritas sebelum melangkah pada kebijakan lanjutan. Menurutnya, data kemiskinan Kota Malang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dimantapkan.

“Dengan data yang semakin akurat dan terbarui, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif. Tidak hanya oleh Dinsos, tetapi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujar Donny, Sabtu (03/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa dalam penanganan kemiskinan ke depan tidak lagi bersifat sektoral. Namun, Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan berkolaborasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait. “Sehingga seluruh intervensi menggunakan basis data yang sama dan kebijakan yang diambil lebih terintegrasi, serta holistik,” tambahnya.

Baca juga :

Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Jumlah tersebut didominasi masyarakat pada desil 1 dalam DTSEN, yakni kategori miskin ekstrem. Sementara intervensi pemerintah daerah difokuskan pada desil 1 hingga desil 4, yang mencakup miskin ekstrem, miskin dan kelompok rentan.

“Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, dari sekitar 4,95 persen menjadi 3,87 persen. Ini menunjukkan tren yang positif,” ucapnya.

Dalam hal ini, bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bantuan sosial, dukungan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan yang melibatkan perangkat daerah lain. Namun, Donny menekankan bahwa validitas data tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Bantuan dari pusat itu sangat banyak, seperti PKH, PKH Plus, BLTS dan program lainnya. Kalau data daerah tidak valid, justru akan menyulitkan proses penyaluran,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau intervensi pemerintah, sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem. “Kita ingin menjaga agar masyarakat rentan tidak semakin terpuruk, dan mereka yang berada di desil bawah bisa segera naik kelas atau tergraduasi,” imbuh Donny. (rsy/sit)