Memontum, Malang – Kantor Bersama Satuan Admisnitrasi Satu Atap (Samsat) Malang Kota mengimbau masyarakat bahwa perpanjangan pembebasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur hingga akhir Agustus 2020, Kamis (06/08/2020).

“Program tersebut diberlakukan dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Tmur di tengah wabah virus Corona, termasuk masyarakat yang ada di wilayah Malang Kota,” ujar Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB Samsat Malang Kota Sulaiman

Pria asal Blitar ini menambahkan, kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran PKB ini berlaku untuk semua kendaraan bermotor baik yang membayar langsung maupun secara online.

“Kebijakan ini sengaja diambil guna memberikan keringanan pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Perlu diketahui di tengah pandemi Covid-19 Provinsi Jatim kembali memberikan program social safety net kepada masyarakat yakni Triple Track meliputi pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Serta Diskon Corona nilai pokok pajak kendaraan bermotor , termasuk menghadiahkan umroh kepada wajib pajak yang meruntung mendapatkan hadiah tabungan umroh senilai Rp 25 juta. (fik/man)

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja.

“Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” sambung Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(*yan)

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan kesempatan selagi program Sunset Policy berjalan satu bulan lagi,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Caranya pun cukup dengan melakukan pembayaran di loket Bank Jatim manapun dengan membawa SPPT PBB tahun ini atau boleh juga tahun sebelumnya. Data kemudian langsung diinput oleh petugas di lokasi pembayaran. Karena tingginya animo masyarakat, serta besarnya potensi dan manfaat yang didapat, BP2D berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB semata, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya.

“Kami telah mengkaji dan sedang mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya selain PBB. Komunikasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi dan menunggu keputusan Gubernur Jatim,” beber Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

Banner Sunset Policy IV

BACA : Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan…!

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D. (*yan)

Peluncuran hari jadi ini dimeriahkan oleh ratusan pegawai pemprov Jatim serta di hadiri puluhan kepala daerah dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini khofifa didampingi ketua Umum Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin. Emil Dardak selaku wakil gubernur tak nampak adanya karena sedang mengantar panglima TNI dalam rangakaian acara HUT TNI berziarah ke makam Bung Karno ke Makam Gus Dur.

Dalam sambutannya Khofifah sangat berterima kasih kepada semua pihak. “Meluncurkan HUT ke 74 Jatim Saat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, dan lebih khusus PR indonesia dan Jawa Timur antara lain menurunkan stanting, maka saya mohon terhadap ketua PKK agar menjadi strong leader, agar kita menjadi limit kedepan dan menjadikan standing memprioritaskan penanganannya,” Ujar Khofifah

Ia juga menjabarkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur maju dengan pesat dengan angka 5,51%. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai angak 5,1%.

Tak hanya itu khofifah juga ingin memberi hadiah kepada masyarakat Jawa Timur yakni dengan adanya program pemutihan pajak daerah yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September hingga 14 Desember mendatang.

Pembebasan pajak daerah ini meliputi, pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor.

“Banyak yang tanya ke saya, Bu Khofifah apa pemutihan ini hoaks? Saya bilang tidak. Ini pemutihan dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kedua. Saya sampaikan ini kado bersama dari pemprov,” jelas Khofifah.

Sementara itu, Budi Priyo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur menjelaskan bahwasannya tunggakan wajib pajak masih cukup banyak. Contohnya saja ada kurang lebih 1,9 juta kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan bermotot dengan total akumulasi yang belum dibayakan mencapai Rp. 374 Miliar.

“Ini merupakan target Bapenda, ada sekitar hampir 2 juta kendaraan yang belum daftar ulang. Tunggakan tercatat Rp 374,208 Miliar. Itu roda 2 dan 4, jumlahnya 1.915.000 kendaraan,” katanya.

Meskipun begitu, ia jugamenjelaskan bahwa ketaatan masyarakat jawa timur dalam membayar pajak cukup baik. Karena jika dipersentae angka 1,9 juta sekitar 3-4% saja.

“Jadi angka kepatuhan masih diatas 95%. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa meningkat lagi,” tambah Budi.

Pemanfaatan layanan pemutihan ini. Bisa dibayarkan melalui indomaret seluruh Jawa Timur ini. Serta juga pihak kami menyediakan 88 samsat keliling yang siap melayani masyarakat.

“Pertama di 187 titik, termasuk Indomaret sebanyak 16.900 gerai se-Indonesia. Ada layanan mobile didukung 88 samsat keliling,” tutupnya. (Ard/Ace/yan)

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, optimis target tersebut bisa terpenuhi saat tutup tahun nanti.

“Kami terus berupaya maksimal, Insyallah sebelum akhir tahun (target) sudah tercapai. Syukur jika bisa melampaui,” tuturnya optimis.

Keyakinan mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama lima tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan, bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif.

“Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini tak lupa mengingatkan, kepada Wajib Pajak (WP), khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment supaya tertib dalam melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 WP harus melaporkan omset bulan sebelumnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya.

Karena kalau melewati ketentuan tersebut, WP akan dikenai denda sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menindaklanjuti arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI tanggal 6 September 2019 tentang optimalisasi PAD, pihak BP2D pun secara intensif melakukan upaya persuasif kepada para WP dalam melakukan penagihan pajak.

“Tentunya berbagai upaya optimalisasi telah kami lakukan sesuai dengan arahan atau supervisi Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, hasilnya pun kami laporkan langsung,” tegas Sam Ade.

Sedangkan WP yang melakukan pelaporan pajak secara online tetap bisa melakukannya hingga tanggal 10, seperti biasa.
Apalagi saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade sehingga terintegrasi dengan sistem online banking yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam.

Sementara bagi warga Malang yang belum memanfaatkan program ‘pemutihan’ Sunset Policy IV, diimbau bergegas karena pelaksanaannya hanya sampai 17 November mendatang.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama dua bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Tercatat sejauh ini sudah ada 1.529 WP yang memanfaatkan program Suncet Policy dengan realisasi pembayaran PBB Perkotaan mencapai Rp 1.061.893.391. (hms/yan)

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama tiga bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Masyarakat bisa langsung mengikuti program ini begitu resmi dilaunching oleh Walikota di Stadion Gajayana, usai Upacara HUT Kemerdekaan, Sabtu (17/8) pagi. Caranya cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya untuk kemudian datang ke loket pelayanan Bank Jatim di lokasi.

Sementara itu, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Seperti dalam gerakan-gerakan olahraga tinju yakni gerakan kombinasi waving and footwork, kita bisa mundur selangkah untuk kemudian maju dua atau tiga langkah,” beber Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT yang juga menjadi Pembina Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Jawa Timur periode 2019-2023.

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Dari tiga edisi sebelumnya, program Sunset Policy berhasil menghimpun hampir Rp 10 Miliar dari 17 ribuan WP.

Dengan rincian pada penyelenggaraan Sunset Policy I yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016, jumlah SPPT yang dibayar total 4.928 dengan realisasi pembayaran Rp 1.507.763.584.

Lalu pada Sunset Policy II yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-103 Kota Malang Tahun 2017, jumlah SPPT yang dibayar total 2.383 dengan realisasi pembayaran Rp 587.254.343.

Sedangkan dari Sunset Policy III yang berlangsung 25 November 2018 hingga 26 April 2019, tercatat 10.468 WP memanfaatkan program ini dengan realisasi mencapai Rp 6,8 Milyar lebih.

Tak pelak atas capaian tersebut, program Sunset Policy dari BP2D Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI dan dijadikan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain dalam program penanganan terhadap tunggaan piutang pajak daerah. (hms/yan)

Program pemutihan PKB Pemerintah Jatim ini, menghapus denda pajak kendaraan serta dibarengi dengan biaya balik nama (BBN) gratis, hal tersebut disampaikan KAUPT Bapenda Jatim Malang Kota Endang Budihati SE.MM.

Kepada Memo X dirinya mengatakan, “Pemutihan denda pajak dan bebas BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017.”

“Pergub tersebut berisi pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan bunga BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas kedua dan seterusnya.

Pembebasan sanksi administratif pada bunga atau denda pajak kendaraan bermotor. Serta intensif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum, angkutan barang plat nomor kuning sebesar 30 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor,” terangnya.

Tambahnya, “Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak ini dalam rangkan melaksanakan strategi kebijakan stimulus fiskal, untuk membantu meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat, serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.”

“Itu juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Masyarakat bisa membayar dimana saja, seperti di samsat corner, samsat keliling serta layanan drive Thru,” imbaunya, Senin (23/10/2017). (fik/yan)