Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, selain kasus di perusahaan terapis yang sebelumnya telah dilaporkan, pihaknya juga mendapat informasi adanya praktik serupa di perusahaan lain.

“Kalau lokasinya di Kota Malang itu di pusat perbelanjaan yang ada di salah satu mal. Ijazah yang ditahan itu pun memang tidak sebanyak di perusahaan terapis,” jelas Arif, Rabu (16/07/2025) tadi.

Meski demikian, Arif mengaku belum menerima laporan tertulis dari pekerja terkait kasus penahanan ijazah di perusahaan pusat perbelanjaan tersebut. Informasi yang didapatkan, itu masih berupa aduan lisan dari rekan sejawat.

Baca juga :

“Sekitar dua minggu lalu saya mendapatkan aduan dari teman. Tapi belum sempat masuk laporannya ke kami,” katanya.

Arif menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pihaknya tetap membuka ruang bagi masyarakat Kota Malang untuk melaporkan kasus serupa.

“Kami sampaikan ke semua pekerja, jangan takut melapor secara resmi. Bisa lewat WhatsApp, datang ke tenant kami di Mal Pelayanan Publik, atau melalui call center yang tertera di media sosial kami. Semua laporan akan kami jaga kerahasiaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif menambahkan, bahwa Disnaker PMPTSP Kota Malang telah lama menyosialisasikan larangan penahanan dokumen penting milik pekerja, termasuk ijazah, dalam berbagai kesempatan pelatihan. Arif juga mengimbau agar pekerja lebih cermat saat menandatangani kontrak kerja.

“Kalau ditahan entah itu ijazah, sertifikat, BPKB, segera laporkan ke kami. Apalagi sekarang dengan alasan apapun sudah dilarang untuk menahan ijazah,” tegas Arif. (rsy/sit)

Keluhan tersebut, pun diterima langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Arif Tri Sastyawan dan anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Anastasya Ida.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut. Seiring dengan atensi yang diberikan oleh Komisi A DPRD Kota Malang.

“Ini sudah kami tindaklanjuti dan akan kami bicarakan lebih lanjut bersama Komisi A. Nanti semua pihak yang bersangkutan akan dipanggil untuk didengar keterangannya,” kata Arif.

Menurutnya, penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Bahkan, secara resmi kementerian menurutnya juga sudah memberikan larangan.

“Larangan untuk tidak menahan ijazah itu sudah jelas, bahkan secara resmi sudah dilarang oleh Kementerian. Ini yang akan kami dalami bersama,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Anastasya Ida, menegaskan bahwa tindakan penahanan ijazah dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Dirinya juga menyayangkan jika perusahaan menggunakan ijazah sebagai alat untuk menahan karyawan agar tidak keluar dari pekerjaan.

“Ijazah itu milik pribadi. Dalam pekerjaan apapun tidak boleh ditahan. Kalau kekhawatiran perusahaan karena karyawan keluar, harusnya yang ditahan adalah sertifikat keahlian atau pelatihan, bukan ijazah,” tegas Ida.

Ida juga menyoroti, dugaan pelanggaran perizinan oleh perusahaan tersebut. Pihaknya akan menelusuri izin usahanya, termasuk bila menggunakan alat kesehatan.

“Kalau memang pakai alat medis seperti nebulizer, itu harus punya izin dari Dinkes dan saya lihat juga beberapa terapis tidak bersertifikat. Ini harus kami telusuri dari awal, termasuk legalitas perizinan,” katanya.

Salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan beberapa keluhan yang dialami, selain penahanan ijazah. Yakni, pemberlakuan sistem denda yang dinilai tidak manusiawi.

“Saya cuma diberi pengarahan tiga hari, lalu langsung disuruh kerja. Kalau tidak siap melayani pelanggan, kami didenda. Tidak masuk sehari, bisa kena denda Rp 450 ribu,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh eks karyawan berinisial G. Dikatakannya, bahwa sistem denda diterapkan kepada karyawan yang mengundurkan diri atau terkena Surat Peringatan (SP), dengan jumlah denda yang mengacu pada sisa kontrak kerja.

“Kalau kontraknya sisa tiga bulan, maka denda tiga kali lipat dari gaji pokok. Kalau gaji pokok Rp 1 juta, maka harus membayar Rp 3 juta saat keluar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Plt Kacabdindik Evi mengakan bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada ijazah yang tertahan di sekolah. Kecuali, dengan alasan yang benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap, sekolah proaktif. Ijazah harus diselesaikan dan tidak boleh ada lagi pemberitaan tentang ijazah yang masih belum terambil di sekolah,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, sebagai bentuk keseriusan, sekolah diberikan tenggat waktu hingga 30 April 2025, untuk menyelesaikan proses distribusi. Setiap sekolah, diwajibkan membuat laporan kondisi pertanggal tersebut dengan mengirimkan data distribusi ijazah dan mengunggah dokumentasi pada tautan yang telah disiapkan oleh Cabang Dinas.

“Alumni dapat mengambil ijazah langsung ke sekolah, tanpa syarat administrasi apapun, selama dokumen ijazah sudah lengkap secara legal (termasuk cap tiga jari). Pengambilan ijazah dapat diwakilkan oleh orang tua atau wali, terutama jika alumni berada di luar kota atau memiliki kondisi tertentu,” ungkapnya

Dirinya menambahkan, ijazah ini sangat penting untuk masa depan alumni, baik untuk keperluan melamar kerja maupun melanjutkan pendidikan. “Bila ada temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan instruksi ini, kami tidak segan mengambil tindakan dan melaporkannya kepada kepala dinas. Diharapkan, tidak ada lagi kendala administrasi yang menghambat para alumni dalam mengakses dokumen penting mereka,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas juga mengajak seluruh kepala sekolah, untuk bersama-sama menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik, bahkan setelah mereka lulus. (azl/gie)

“Kita lakukan langkah-langkah yang secara prosedur, agar tidak ada kekosongan dalam pemerintahan. Karena ada wakil bupati, yang ditugaskan menjadi Plt Bupati. Sehingga semua proses pembangunan, administrasi pemerintahan dan layanan publik berjalan dengan baik,” kata Pj Gubernur Adhy.

Baca juga :

Sementara itu, Hj Khoirani berharap dirinya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada dan Pj Gubenur Jatim memberi motivasi-motivasi. Sehingga, pemerintahan di Situbondo berjalan lancar.

Sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor:100.1.4.2/65/011.2/2025 tanggal 22 Januari 2025, Hj Khoirani yang menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo mendapatkan tugas sebagai Plt Bupati Situbondo, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wabup Situbondo hasil Pilkada serentak tahun 2024. (kom/sby/sit)