“Baru nanti malam kita mau rapat di Grahadi. Jadi kan ada permintaan buruh itu yang Pasuruan. Tapi saat saya menerima perwakilan buruh, saya juga menyampaikan ada kebutuhan strategis di Malang,” ujar Gubernur Khofifah, saat kunjungan ke Kota Malang, Jumat (29/05/2026) tadi.

Gubernur Khofifah menjelaskan, sebelumnya pengembangan Trans Jatim memang direncanakan memiliki tiga koridor. Namun, realisasinya masih menunggu kajian lebih lanjut dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, termasuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.

“Sebetulnya direncanakan tiga koridor. Tunggu nanti malam kita lagi hitung-hitung anggaran,” katanya.

Baca juga :

Saat ditanya target realisasi penambahan koridor Trans Jatim di Malang, Gubernur Khofifah belum dapat memastikan waktunya. Menurutnya, pengembangan layanan transportasi massal tidak bisa dilakukan secara instan tanpa proses kajian dan dialog.

“Saya harus melihat model yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tidak ada uang langsung bikin, tidak. Pasti akan ada proses dialog, selain juga melihat kebutuhan market,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dorongan percepatan pengembangan Trans Jatim juga muncul saat peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei lalu. Salah satu tuntutan buruh yakni mempercepat akses Trans Jatim menuju kawasan PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang).

“Rupanya banyak dari para pekerja yang harus mengakses ke PIER, seperti ketika di Mojokerto itu mereka merasa tersuplai ketika ada Trans Jatim melalui sentra industri Ngoro. Jadi nanti malam kita bahas lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa rencana tersebut muncul melalui forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program Trans Jatim. “Kita diajak diskusi untuk memberikan masukan rute-rute strategis yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang menentukan tetap Pemerintah Provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Kota Malang, yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. Diantaranya, seperti wilayah Soekarno-Hatta hingga Blimbing. Terlebih, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan pendidikan, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat.

“Dengan adanya koridor baru nantinya dirancang bersifat lintas daerah agar konektivitas antarkota semakin optimal. Misalnya dari Kota Malang menuju Singosari melewati pusat kota, kemudian bisa terhubung lagi dengan koridor lain,” jelasnya.

Selain itu, potensi pengembangan rute juga mencakup jalur dari kawasan Bandara Abdurrahman Saleh hingga Kepanjen melalui wilayah Kota Malang. Menurutnya, konsep lintas daerah dinilai lebih efektif karena mobilitas pengguna Trans Jatim mayoritas berasal dari wilayah kabupaten sekitar menuju Kota Malang.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menilai, keberadaan koridor Trans Jatim saat ini mendapat respons positif dari masyarakat. Armada yang beroperasi, disebut hampir selalu terisi penumpang.

“Bagi pekerja, mahasiswa, masyarakat yang ke pusat perbelanjaan, kantor, wisata maupun kuliner, semuanya dilewati. Saya lihat tidak pernah kosong,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang lebih memprioritaskan penambahan koridor dibandingkan penambahan jumlah armada.

Selain itu, untuk mendukung integrasi layanan, Pemkot Malang juga menyiapkan sistem feeder Trans Jatim menggunakan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Pemkot Malang berencana melakukan penataan ulang rute Angkot agar dapat menjadi pengumpan penumpang menuju halte Trans Jatim.

“Kita akan aktifkan feeder dari angkot. Rute-rutenya nanti kita sesuaikan agar mendukung layanan Trans Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini, regulasi teknis masih disiapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penggunaan anggaran operasional feeder. (rsy/sit)

Plt Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah membatasi porsi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total APBD. “Untuk saat ini, strategi Kota Malang mencapai mandatory 30 persen, itu tahun ini kami tidak ada pengadaan ASN dari umum, baik CPNS maupun PPPK,” ujar Hendru, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Selain meniadakan rekrutmen baru, ujarnya, Pemkot Malang juga tidak membuka penerimaan ASN melalui mekanisme mutasi atau perpindahan pegawai dari daerah lain. Kebijakan ini diambil agar jumlah pegawai tidak terus bertambah di tengah upaya penyesuaian belanja daerah.

“Hal itu merupakan tindak lanjut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah menata ulang komposisi belanja, termasuk pengendalian belanja pegawai paling lambat tahun 2027,” jelasnya.

baca juga :

Hendru menjelaskan, pengurangan ASN dilakukan secara alami melalui mekanisme pensiun. Tanpa adanya penambahan pegawai baru, jumlah ASN diproyeksikan berkurang setiap tahun seiring pegawai memasuki masa purna tugas.

“Istilahnya biar berkurang dari yang pensiun-pensiun tahun ini. Berkurang sendiri,” katanya.

Dirinyaa menegaskan, pemerintah tidak memiliki opsi mengurangi ASN secara langsung tanpa dasar pelanggaran disiplin. “Tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran kemudian kami menghentikan ASN,” tegasnya.

Setiap tahun, sekitar 300 hingga 400 ASN di Kota Malang memasuki masa pensiun. Mayoritas berasal dari kalangan tenaga pendidik atau guru. “Lumayan, cukup besar. Sehingga berpotensi memengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan ke depan,” imbuh Hendru. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu menyampaikan bahwa saat ini DLH Kota Malang hanya memiliki dua unit mobil toilet hasil pengadaan lama sejak 2017. Jumlah tersebut, dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kebutuhan sanitasi, terutama saat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam skala besar.

“Selama ini kami selalu kekurangan. Apalagi, dengan kondisi Alun-Alun Merdeka yang sudah selesai direvitalisasi. Sehingga, salah satu kegiatan akan kembali terpusat di sana. Ini tentunya membutuhkan tambahan toilet portable secara insidentil,” ujar Raymond, Senin (02/02/2026) tadi.

Ditambahkannya, penambahan mobil toilet akan diajukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Bank Jatim. Dalam hal ini, akan diusulkan penambahan sebanyak dua hingga tiga unit, meski jumlah pasti masih menunggu persetujuan dari pihak pemberi CSR.

“Kami mengajukan dua sampai tiga unit. Nanti disetujui berapa, itu masih menunggu,” paparnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa mobil toilet tersebut akan digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan kegiatan. Setelah kegiatan selesai, unit toilet portable akan kembali ditarik dan tidak ditempatkan secara permanen.

“Kebutuhan mobil toilet akan terus meningkat, seiring dibukanya kembali Alun-Alun Merdeka untuk publik pasca revitalisasi. Karena itu kami perlu mengantisipasi dari sisi sanitasi,” tuturnya.

Tingginya kebutuhan mobil toilet, ungkapnya, juga tercermin dari capaian pendapatan retribusi daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Wali Kota Malang pada Mei 2025, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus tercatat melampaui target hingga 610 persen. Dalam laporan tersebut disebutkan, lonjakan terjadi akibat tingginya permintaan sewa mobil toilet untuk berbagai kegiatan sepanjang 2024, dengan total pendapatan retribusi mencapai Rp 36,6 juta.

Sementara itu, dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, target retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus ditetapkan sebesar Rp 50 juta. (rsy/sit)

Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Menurutnya, dalam pembahasan anggaran tahun 2026 telah diusulkan penambahan untuk mitigasi bencana. Bahkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, Komisi D sudah mengalokasikan tambahan anggaran untuk perbaikan dan aktivasi EWS.

“Di PAK Komisi D sudah menganggarkan tambahan untuk EWS. Karena kita melihat EWS di sepanjang Sungai Brantas itu banyak mengalami kerusakan. Kemarin BPBD juga mendapat tambahan hampir Rp 100 juta lebih untuk aktivasi EWS tersebut,” tutur Ginanjar, Sabtu (15/11/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Kota Malang termasuk wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Menurutnya, kebutuhan penambahan dan perawatan EWS saat ini dinilai masih belum mencukupi.

“Ketersediaan EWS masih perlu penambahan dan tentu butuh perawatan. Perawatannya tidak murah. Kalau semua alat terhubung tetapi anggarannya terkurangi, dampaknya bisa sangat besar,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, untuk mengatasi minimnya peralatan mitigasi di tingkat kelurahan, Ginanjar mendorong agar kelurahan memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa saat ini Kota Malang memiliki 24 unit EWS yang tersebar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di lima kecamatan. Meski titik-titik pemasangan saat ini berada di lokasi strategis dengan potensi ancaman tinggi, namun diakui bahwa jumlah EWS masih belum ideal untuk mengakomodasi seluruh permintaan warga.

“Idealnya di setiap area padat hunian dan rumah yang berada di bibir sungai ada EWS dengan jangkauan sirine 1–2 kilometer,” tambah Prayitno.

Untuk perencanaan di tahun 2026, BPBD belum mencantumkan rencana penambahan EWS. Keputusan itu menunggu arahan pimpinan, mengingat kondisi anggaran daerah masih masuk fase efisiensi.

“Mungkin kami belum ke arah sana. Tetapi akan kami konsultasikan ke pimpinan apakah perlu dipenuhi atau tidak karena anggarannya sedang efisiensi,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa ketersediaan bibit pohon di DLH Kota Malang saat ini cukup melimpah. Karena itu, akan difokuskan untuk penanaman di berbagai lokasi, termasuk di wilayah Kecamatan Kedungkandang.

“Bibit tanaman kita banyak. Jadi, akan kita manfaatkan untuk menambah beberapa lokasi penanaman pohon. Salah satunya, seperti yang kemarin dilakukan oleh penggiat lingkungan hidup di Makam Tanjung,” kata Raymond, Senin (15/09/2025) tadi.

Baca juga :

Selain penghijauan, rencananya DLH Kota Malang juga memprogramkan pembenahan sejumlah taman kota, yang akan dilakukan di akhir 2025. Perbaikan tersebut, terutama menyasar fasilitas bermain anak yang mulai rusak dan tidak aman digunakan.

“Di Alun-alun Merdeka, melalui CSR Bank Jatim, fasilitas bermain anak akan diperbaiki. Cat yang sudah pudar akan dicat ulang, lantai alasnya juga akan dibenahi agar lebih aman. Di Taman Pandanwangi, ada beberapa kerusakan kecil yang juga segera diperbaiki,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa perbaikan taman berbeda dengan penanganan hutan kota seperti Hutan Malabar. Taman kota, menurutnya lebih menekankan pada kenyamanan ruang publik dan sarana bermain anak.

“Kemarin juga ada permintaan dari warga terkait taman yang rusak. Itu akan kita tindaklanjuti, supaya masyarakat bisa tetap nyaman beraktivitas,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Menurut Donny, dalam sertifikasi taman ramah anak tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). “Sebenarnya, banyak taman di Kota Malang yang sudah ramah anak. Namun, untuk prosesnya kini tengah dalam tahap pengajuan. Itu karena, kami masih terkendala dengan pendokumentasian,” kata Donny, Kamis (21/08/2025) tadi.

Donny menjelaskan, sejumlah syarat harus dipenuhi, agar sebuah taman bisa mendapat sertifikasi ramah anak. Diantaranya, seperti perencanaan yang berpihak pada anak, adanya pemisahan area bermain anak dan dewasa, pembatas atau pagar pengaman, toilet terpisah, serta area bebas rokok.

“Targetnya, insyaallah seluruh taman bisa tersertifikasi, terutama yang berada di pusat keramaian dan sering dikunjungi anak-anak,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, nantinya Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga akan terus melakukan koordinasi lebih intens dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga, dalam proses sertifikasi tersebut nantinya bisa dipercepat.

“Jadi, memang masing-masing OPD punya tupoksi. Mungkin juga kami yang kurang mendorong ke DLH. Tetapi akan kami dorong untuk mensertifikasikan taman-taman di Kota Malang itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menegaskan bahwa pada prinsipnya hampir semua taman di Kota Malang, telah dibangun dengan pendekatan ramah anak. Seperti, Alun-Alun Kota Malang, Taman Trunojoyo hingga Taman Merjosari, yang dilengkapi taman lalu lintas untuk edukasi keselamatan berkendara bagi anak.

“Yang penting sekarang, jangan lupa didokumentasikan. Banyak yang sudah dikerjakan, tapi tidak dipublikasikan. Saya tekankan, jangan sungkan untuk pamer hal-hal positif ini. Tuliskan, foto, lalu publikasikan, supaya masyarakat tahu,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Diuraikan Wali Kota Wahyu, usulan tersebut telah melalui proses sosialisasi terkait dengan kesiapan daerah untuk SPPG. Termasuk, penyesuaian dengan kriteria teknis dari pemerintah pusat.

“Kebetulan di Kota Malang ini semua SPPG itu langsung dari badan Gizi Nasional, dari TNI dan ada juga dari pesantren. Nah, ini kami sosialisasikan itu lebih menegaskan permasalahan apa, kapan terealisasikan,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tiga lokasi aset milik Pemkot Malang yang diusulkan untuk dijadikan SPPG, tambah Wali Kota, diantaranya tanah pertanian di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, lahan garasi bus sekolah di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang dan tanah tegalan di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. “Untuk pembangunan SPPG dananya akan dibiayai dari pusat. Kami Pemerintah Daerah, hanya menyediakan aset untuk diusulkan sesuai dengan kriteria teknis, termasuk jarak terhadap sekolah,” tambahnya.

Untuk saat ini, Pemkot Malang juga sedang menunggu pengecekan dan verifikasi dari Badan Gizi. Setelah itu baru bisa ditindaklanjuti.

Sebagai informasi, sebelumnya Kota Malang telah memiliki dapur MBG atau SPPG yang berlokasi di Jalan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (pro/rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaja, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Proklim. Termasuk, menyelaraskan dengan program lingkungan Pemkot Malang dan Pemkab Malang.

“Terkait Proklim, itu kemarin masih terus kami sosialisasikan. Termasuk, bagaimana konsep yang telah menjadi mandatory Pemkot dengan Pemkab. Sekarang kami sedang mencari dan mendorong wilayah untuk bisa menambah jumlah kampung Proklim,” ujar Rahman, Sabtu (05/07/2025) tadi.

Dikatakan Rahman, penambahan kampung Proklim penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap perilaku ramah lingkungan. Selain itu, DLH Kota Malang juga mendorong penyediaan struktur dan infrastruktur pendukung yang sesuai dengan konsep berkelanjutan.

Baca juga :

“Ini perlu kesadaran masyarakat terkait perilaku berlingkungan yang baik. Termasuk juga bagaimana menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan lingkungan,” katanya.

Adapun target penambahan kampung Proklim di tahun 2025 ini diproyeksikan mencapai lima hingga enam kampung di setiap kecamatan. “Harapan kami, setiap kecamatan bisa mengusulkan lima sampai enam kampung. Itu jumlahnya akan terus bertambah setiap tahunnya,” ucapnya.

Meski demikian, Rahman mengakui bahwa partisipasi masyarakat dan penyebaran informasi terkait Proklim belum merata. Oleh karena itu, DLH Kota Malang terus melakukan pendekatan dan edukasi agar cakupan program semakin luas.

“Bentuk sosialisasi dan keikutsertaan masyarakat memang masih belum merata. Harapannya, ke depan bisa lebih banyak yang terlibat,” imbuh Rahman. (rsy/sit)