Diuraikan Bunda Indah, penambang manual merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas penambangan pasir. Sehingga, perlu mendapatkan pendampingan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Para penambang manual adalah bagian dari masyarakat kita yang mencari nafkah. Karena itu, perlu ada pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik agar aktivitasnya tetap berjalan secara tertib,” katanya.

Baca juga :

Bunda Indah berharap, pengusaha stockpile dapat turut berperan dalam membina dan menaungi para penambang manual agar aktivitas ekonomi tersebut dapat berjalan lebih terorganisir. “Kami berharap pengusaha stockpile dapat membantu membangun pola kerja yang lebih tertata sehingga aktivitas penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sektor pertambangan pasir di Lumajang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah apabila dikelola secara kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Kami ingin sektor ini berkembang dengan baik, memberi ruang penghidupan bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang dapat berjalan lebih tertib serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (kom/adi/gie)

Salah seorang penambang pasir legal dalam HPBI, di kesempatan itu sempat melontarkan kata bakal tak bayar pajak. Hal itu akan dilakukan, jika penambang pasir ilegal tak ditertibkan.

Bahkan tidak hanya itu, penambang legal juga tidak keberatan, andai pajak dinaikkan. Dengan catatan, penambang ilegal betul-betul ditertibkan. Itu karena, dampak maraknya penambangan secara ilegal, membuat rugi dikarenakan harga jual pasir kerap kali di bawah rata-rata, atau  jauh lebih murah dari yang mereka jual.

Ketua HPBI Kabupaten Lumajang, Jamal Abdullah Alkatiri, turut mengungkapkan dugaan pungli yang dilakukan secara terang-terangan di jalur lintasan. Mulai kawasan dekat titik tambang, hingga melintas di Desa Jugosari hingga Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.

Dikatakan Jamal, penarikan pungli bervariatif dengan total akumulasi mencapai Rp 110 ribu. “Dari Jugosari sampai ke Sumberwuluh, itu sampai Rp 110 ribu punglinya. Jugosari itu ada Rp 20 ribu, terus ada lagi macam-macam, pokoknya dekat-dekat itu pungli banyak di situ,” kata Jamal.

Baca juga :

Jamal mengapresiasi langkah Bupati Lumajang, yang menurutnya all out melakukan upaya penertiban hingga ke wilayah pesisir. Di lain sisi, dirinya menyayangkan dugaan kebocoran informasi ketika APH (aparat penegak hukum) hendak melakukan operasi penertiban, sehingga dalam penertiban tidak membutuhkan hasil.

“Saya salut pada Kapolres sama Dandim, yang komitmen akan mensikat (penambang ilegal, red) penambang ilegal. Tapi kasihan Kapolres. Saat Kapolres datang, semua sudah hilang, karena ada oknum-oknum yang memberitahu, bocor,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, H Zainal, merespon baik kedatangan para penambang tergolong dalam HPBI Lumajang. Bahkan, semua aspirasi dihimpun dan dirinya berjanji akan merekomendasikan pada pemangku kewenangan terkait.

Tentang tambang pasir ilegal, pria berdarah madura itu juga tidak menutup mata. Dirinya mengakui adanya aktivitas tersebut (tambang pasir ilegal, red), berikut transaksi penjualan SKAB.

“Itu sudah kita koordinasikan. Nah, kalau kita disuruh bertindak, fungsi kita adalah pengawasan dan bukan penindakan,” ujarnya.

Mengenai kata penertiban, Zainal menegaskan barang siapa yang tidak memiliki izin, ya harus ditutup. “Segera kami rekomendasikan pada APH untuk melakukan hal tersebut (penertiban, red),” paparnya. (adi/sit)

Kepala Desa Supiturang, Nurul Yakin, menjelaskan bahwa di desanya ada tiga penambang yang memiliki izin melakukan penambangan pasir. Dari aktivitas tersebut, selain menyerap tenaga kerja warga sekitar juga berkontribusi untuk pembangunan.

“Ada tiga penambang di Supiturang. Dimana, setiap bulannya mereka memberikan dana hibah sebesar Rp 2,5 juta ke desa. Dengan uang itu, kita kumpulkan untuk pembangunan jalan,” kata Nurul, Kamis (04/01/2024) tadi.

Selain memberikan dana hibah ke desa, Nurul juga menyampaikan, jika para penambang juga memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak dari aktivitas penambangan yang dilakukan. “Mereka juga memberikan kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp 3,5 juta, yang diberikan setiap bulannya dan uang tersebut langsung diterima oleh koordinator. Lalu, dari uang tersebut oleh koordinator dibagikan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

Baca juga :

Meski keberadaan tambang pasir di Kabupaten Lumajang kerap menimbulkan polemik, ungkapnya, di sisi lain jika dikoordinasi dengan benar maka akan banyak memberikan manfaat. Tentunya, seperti di Desa Supiturang.

“Seperti yang kita lakukan ini, dengan mewujudkan jalan rabat beton di wilayah RT03 Dusun Supiturang, Desa Supiturang. Ini dikerjakan secara swadaya dan semoga dengan terbangunnya jalan rabat beton ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” imbuhnya.

Nurul menjelaskan, bahwa pihaknya ke depan akan terus membangun desa dan memperbaiki jalan yang rusak. Salah satunya, dengan menggunakan dana hibah dari penambang yang ada di Supiturang.

“Ke depan saya ingin, dana hibah dari penambang yang Rp 2,5 juta itu akan kami gunakan untuk perbaikan jalan-jalan setapak yang masih tidak layak untuk dilewati. Sehingga, akses jalan masyarakat bisa kembali bagus dan perekonomiannya bisa meningkat,” ungkapnya. (adi/sit)