Memontum Lumajang – Penetapan tersangka SA (41) warga Desa Bunder, Kecamatan Pademawuh, Kabupaten Pamekasan, dalam dugaan kasus penambangan pasir ilegal di kawasan Padang Savana, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh-Lumajang, membuka fakta baru siapa-siapa pihak yang terlibat dalam pusaran dugaan kasus yang menimpanya. Dalam pemeriksaan tersangka yang tertuang di berita acara pemeriksaan (BAP) Polres Lumajang, ternyata ada beberapa nama atau oknum yang disebutkan oleh tersangka SA.

Penasehat hukum tersangka SA (41), Basuki Rahmad SH M.Hum C.LA, kepada memontum.com membeberkan jika kliennya yang saat ini berada di tahanan Polres Lumajang, dalam BAP telah mengakui akan adanya keterlibatan beberapa orang yang diantaranya oknum anggota DPRD dan oknum di Asosiasi Pertambangan.

Okik panggilan akrab Basuki Rahmad, menyampaikan jika pengakuan kliennya dalam BAP bahwa kliennya ada kerja sama dengan inisial TR yang merupakan anggota DPRD Lumajang. Sementara untuk dokumen surat keterangan asal barang (SKAB) yang digunakan, merupakan milik asosiasi pertambangan berinisial SF.

“Bahwa kerja sama dengan oknum anggota DPRD itu, adalah 50-50. Kenapa dia (kliennya, red) berani menambang di situ (TKP, red), karena sudah ditanggung. Untuk dokumen SKAB, jelas milik SF. Itu pengakuan di BAP,” tegas Okik.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, TR ketika ditemui di Kantor DPRD Lumajang, menyanggah jika dirinya ada kerja sama dengan tersangka SA. Bahkan, dirinya dengan tegas mengatakan, akan mengklarifikasi namanya dalam keterangan yang disampaikan oleh SA, kepada penyidik Polres Lumajang.

“Kalau si tersangka SA ini mengatakan, saya ada kerjasama, ini saya sanggah, mas. Karena dalam proses perizinannya, pun saya tidak pernah tahu. Yang namanya kerja sama, itu mulai dia berizin sampai akhirnya pelaksanaan, otomatis saya harus bermodal. Itu namanya kerja sama. Dalam konteks hari ini, kalau beliau mengatakan saya kerja sama, saya sanggah tidak. Perkara tersangka SA menuangkan di BAP, ini saya juga harus mengklarifikasi juga di penyidik. Nantinya, apa yang disampaikan beliaunya,” ujarnya.

Sebelumnya, SF yang juga dikonfirmasi via telepon terkait dugaan penyalahgunaan surat keterangan asal barang (SKAB) untuk penambangan di Padang Savana Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, enggan memberikan keterangan. Selasa (09/11/2021) ini SF yang akan memberikan keterangan, saat dihubungi tidak memberikan keterangan. (adi/sit)

“Iya, kita nunggu pendalaman kepolisian,” ujarnya dalam pesan WhatsApp, Senin (13/09) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• Pemkab Lumajang Hadirkan Program Mudik Gratis 2026
• Redam Gejolak Harga, Pemkab Lumajang Gencarkan Gerakan Pasar Murah

Termasuk, saat anggota Fraksi PKB itu, disinggung mengenai langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lumajang. “Nunggu terang benderang. Tetap pada azas praduga tidak bersalah. Toh, kita belum tahu siapa oknum itu,” ujarnya ringan.

Meski perkembangan lanjutan penyelidikan Polres Lumajang hingga kini belum disampaikan, namun Ketua DPRD Kabupaten Lumajang itu, dengan tegas menyampaikan, bahwa siapa oknum itu bukan dirinya. “Dan saya pastikan bukan saya,” kata Gus Anang.

Sebagaimana diberitakan, dalam patroli yang dilakukan Polsek Tempeh di Padang Savana, berhasil mengamankan empat unit truk, yang tengah kosong dan diduga hendak mengambil matrial. Saat diamankan itulah, muncul selentingan ucapan yang mengarah ke oknum anggota DPRD. Siapa oknum itu, kini masih didalami penyidik Polres Lumajang. (adi/sit)

“Per hari, kalau dihitung dari 400 truk yang lewat itu, kita hanya 150, selebihnya ilegal,” kata Sugiono salah satu perwakilan pengusaha tambang pada memontum.com, Sabtu (12/5/2018).

Pihaknya juga menyampaikan bahwa hal ini sudah dilaporkan beberapa kali baik ke Polres maupun ke pemerintah daerah namun sampai hari ini tidak ada tanggapan.

Karyo Edi, perwakilan warga

“Kami sangat menyayangkan, karena kami mengurus izin itu tidak murah, harapan kami para penambang ilegal ini ditertibkan biar PAD bagus, CSR bagus, pajak bagus,” ungkapnya.

Disisi lain warga Jarit berharap agar jalanan yang rusak parah akibat hilir-mudik truk pengangkut pasir bisa segera diperbaiki. Pasalnya dari pertemuan di mako polres beberapa hari lalu, terungkap bahwa para pengusaha sudah memberikan apa yang menjadi kewajibannya.

“Warga minta jalan diperbaiki dan jalur untuk kendaraan tambang dialihkan. Karena itu bukan jalan tambang,” kata Karyo Edi selaku ketua BPD mewakili warga Jarit.

Sugiono, perwakilan pengusaha

Menurut Karyo Edi pertemuan antara pihak penambang dan warga serta instansi terkait di mako Polres Lumajang saat itu tidak menghasilkan apa-apa.
“Pertemuan itu hanya menghabiskan waktu saja, dari masing-masing pihak saling menyalahkan, cuma ada rencana sebelum hari raya ada perbaikan walaupun cuma tambal sulam,” tegasnya.

Sementara Wakapolres Lumajang Kompol Budi Sulistyanto SH saat dikonfirmasi awak media setelah melakukan pertemuan di mako polres Lumajang dengan perwakilan warga dan penambang juga instansi terkait waktu itu mengatakan, Polres Lumajang sengaja mengundang Pengusaha dan warga serta instansi terkait tentang permasalahan yang selama ini terjadi sehingga dilaksanakan rapat koordinasi dan sudah disampaikan dari masing-masing instansi sesuai yang diharapkan warga jarit yaitu tentang jalan yang dilewati truk pertambangan, dari dinas PU menyampaikan bahwa semua perbaikan bahkan sudah direncanakan.

“Jadi ada prosesnya tidak langsung hari itu dilaksanakan perbaikan namun ada tahapan proses yang harus dilalui,” terang Waka Polres.
Saat ditanya terkait aktifitas maraknya penambangan ilegal, Wakapolres mengatakan, pihak kepolisian mendata dulu, pihaknya belum tau apakah ada penambangan ilegal.

“Seperti Saya sampaikan di tempat- tempat lain, Polres Lumajang ini sudah melaksanakan himbauan-himbauan, pasang banner sudah, himbauan agar tidak menambang secara ilegal, harapannya itu nanti tidak ada penambangan ilegal,” pungkasnya.(adi/yan)