Pria yang kerap disapa Wahyu, menyampaikan, bahwa dari 98 tempat penjualan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan), tidak ditemukan adanya hewan yang terindikasi penyakit. Baik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ataupun Lumpy Skin Disease (LSD).

“Alhamdulillah, dari beberapa tempat penjualan yang sudah diperiksa oleh teman-teman dari Dispangtan, sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya hewan kurban yang mempunyai penyakit tertentu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Pemeriksaan itu dilakukan, lanjutnya, mulai dari bagian kepala, hidung, mata, telinga, mulut, lendir, kulit, ekor dan bahkan juga tempat pembuangan kotoran hewan. Apabila hewan dengan keadaan sehat, maka ditandai dengan penempelan stiker yang dilakukan oleh Dispangtan Kota Malang.

“Alhamdulillah, tadi sudah kita berikan penanda stiker di beberapa hewan secara simbolis, yang menandakan bahwa hewan kurban tersebut sehat tidak ada indikasi penyakit tertentu,” ujarnya.

Baca juga :

Termasuk nantinya dalam pemotongan hewan kurban, menurutnya juga akan dilakukan pendampingan dari perguruan tinggi. Sehingga, daging yang diberikan pada masyarakat dalam kondisi baik dan aman tidak ada penyakit apapun.

“Nanti kita akan menggandeng perguruan tinggi ada 500 mahasiswa dan 60 orang dari Dispangtan, nanti mereka akan mengecek semuanya. Karena dalam pemotongan hewan ini kan ada tahapan-tahapannya, termasuk juga dalam pembagian dagingnya. Sehingga daging, paru-paru dan hati juga akan dicek,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Sehingga diharapkan nantinya hewan kurban dalam kondisi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

“Mulai dari kondisi kepala, badan, mulut, ekor termasuk pembuangan hewan pun juga dicek untuk melihat kesehatan. Kemudian dari mulut diperiksa termasuk kategori hewan ternak poel apa belum (layak jadi hewan kurban),” ujar Slamet.

Untuk di Kota Malang sendiri, menurutnya ada 96 tempat penjualan (lapak) hewan kurban. Jumlah tersebut menurutnya hampir sama dengan tahun 2023 lalu dan untuk jumlah hewan kurban yang telah terdata yakni ada 267 ekor sapi, 3.638 ekor kambing dan 272 ekor domba.

“Alhamdulillah selama 4 hari pemeriksaan tidak ditemukan penyakit yang PMK ataupun LSD. Hanya diare, itu pun cuma dua ekor hewan ternak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa itu akan diberlakukan dengan sistem buka tutup mulai pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB dan akan dimulai pada hari Senin, (05/02/2024) mendatang.

“Tentu ini suatu langkah yang harus kita ambil untuk mitigasi dan identifikasi sampah-sampah yang masuk ke TPA. Karena disinyalir dimasuki oleh kelompok tertentu yang sampahnya itu tidak hanya dari Kota Malang saja, namun juga wilayah sekitarnya sehingga memunculkan dugaan,” jelas Rahman, Jumat (02/02/2024) tadi.

Langkah ini diambil, karena menurut Rahman TPA menjadi daerah rawan yang mudah terbakar. Apalagi Kota Malang juga menjadi Kota Adipura, sehingga persoalan sampah harus terus ditekan.

“TPA ini harus kita jaga agar betul-betul kondusif. Karena begitu keliru, hilang Adipura kita. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan DLH untuk menyelesaikan masalah pengentasan sampah ini bisa berjalan dengan baik, karena kalau tidak sekarang kapan lagi kita mulai,” tuturnya.

Kemudian, ditambahkannya jika untuk mendapatkan stiker penanda tersebut tentu harus melalui mekanisme yang telah disiapkan oleh DLH Kota Malang. Mulai dari penandatanganan form yang sudah disiapkan, dengan berisikan lima poin di dalamnya.

“Untuk mekanismenya ini di bidang dua DLH Kota Malang, terkait bidang kerjasama. Jadi ada lima poin di dalamnya, seperti usahanya apa, alamatnya dimana, kemudian identifikasi sampah, jumlah besaran sampah dan mau diangkut oleh siapa,” katanya.

Baca juga :

Apabila belum ada kemitraan, maka menurut Rahman bisa langsung mendatangi kantor DLH Kota Malang dan melakukan registrasi. Untuk sampah yang berasal dari Rumah Sakit, menurutnya dikelola oleh pihak ketiga dan tidak diterima oleh DLH Kota Malang.

“Kalau melalui Perda sampah yang diangkut dengan menggunakan mobil DLH besarannya Rp 100 ribu per kg, kalau transporter itu Rp 50 ribu per kg. Tentu saya juga minta Kepala TPA untuk cek identifikasi dan klasifikasi yang ada di form,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, untuk warna stiker yang disiapkan ada empat warna. Yakni warna kuning untuk kendaraan DLH Kota Malang, warna oranye untuk mobil kendaraan pengangkut sampah Diskopindag, warna ungu untuk transporter dan warna merah untuk non transporter.

“Kita sudah menyiapkan untuk jumlah stikernya itu, karena kita sesuaikan dengan jumlah kendaraannya. Warna kuning itu ada 49, warna oranye ada 11, warna ungu baru kita siapkan 10, tetapi yang terdeteksi ini masih dua dan angkanya akan terus bergerak, kemudian untuk warna merah juga kita siapkan 10 stiker,” lanjutnya.

Diakhir, Rahman menegaskan bahwa dalam hal ini juga harus ada sinergitas bersama antar dinas terkait. “Mudah-mudahan Satpol PP siap untuk menegakkan Perda ini,” harapnya.

Sebagai informasi, hal ini dilakukan juga untuk meningkatkan retribusi sampah dari DLH Kota Malang. Terlebih, di tahun 2024 ini target retribusi sampah yakni Rp 18 miliar. Target tersebut, mengalami peningkatan dari tahun 2023 lalu yang hanya Rp 17 miliar. “Mudah-mudahan dengan langkah ini, pendapatan retribusi DLH dapat terus meningkat. Sehingga di tahaun 2025 bisa bergerak diangka Rp 20 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit)