Dalam momen yang sama, penandatanganan itu juga dilakukan oleh 23 Layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 43 Layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) serta 50 Layanan canggih. Kesemuanya, terdiri dari 35 Layanan Cathlab, 5 layanan Kemoterapi dan 10 layanan Radioterapi.

Sementara tujuan dari dilaksanakannya Penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan bahwa semua Fasyankes baik FKTP/FKTL mempunyai komitmen untuk melaksanakan pakta integritas dan pencegahan terjadinya penyimpangan atau fraud. Terutama, terhadap komitmen yang telah disepakati bersama.

Sedangkan dalam Penandatanganan Pakta Integritas ini, seluruh Fasyankes berkomitmen untuk mematuhi, melaksanakan dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan, serta klausul yang tercantum dalam perjanjian kerja sama secara penuh dan bertanggung jawab. Termasuk, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme dan pelayanan pelayanan prima untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara bagi seluruh peserta JKN. Serta, menerapkan tata kelola fasilitas kesehatan yang baik, transparan, akuntabel dan terintegritas tinggi dalam setiap pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Tidak melakukan, tidak memfasilitasi, serta tidak membiarkan terjadinya tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

Baca juga :

Lalu, memastikan seluruh tenaga kesehatan, staf administrasi dan pemangku kepentingan di lingkungan fasilitas kesehatan memahami dan mematuhi ketentuan pemberian pelayanan kesehatan dan implementasi anti kecurangan dalam Program JKN. Membangun dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi, mencegah dan menanggulangi potensi kecurangan sejak dini. Melaporkan setiap dugaan atau indikasi kecurangan yang diketahui kepala BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau instansi berwenang lainnya tanpa penundaan. Bersikap koperatif dan mendukung penuh setiap proses pemeriksaan, audit, verifikasi serta investigasi terkait pelaksanaan Program JKN.

Sekda Budiar dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada BPJS, yang telah menginisiasi adanya Penandatanganan Pakta Integritas tentang Komitmen Kerja Sama dan Pencegahan Kecurangan Fasilitas Kesehatan. “Pakta integritas pada kesempatan ini sudah di tanda tangani, harapannya komitmen bersama kita laksanakan. Integritas kita jaga bersama dan Sumber Daya Manusia kita siapkan juga,” kata Sekda Budiar.

Dirinya juga menyampaikan, jika pada kesempatan itu juga dilaksanakan Deklarasi Komitmen Anti Kecurangan atau fraud. “Dengan adanya deklarasi ini, kita patut bersyukur supaya masyarakat Kabupaten Malang dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan Deklarasi Komitmen Anti Kecurangan yang dibacakan oleh seluruh Fasyankes, juga untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam setiap penyelenggaraan Program JKN. Tidak melakukan, memfasilitasi, membiarkan kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan peserta, negara dan Program JKN.

Kemudian, juga menegakkan tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel demi pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerima konsekuensi apabila terbukti melanggar komitmen ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bangsa.

Direktur RSUD Kanjuruhan, dr Nur Rochmah, menjelaskan setelah dilaksanakannya Penandatanganan Pakta Integritas ini maka akan ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara BPJS dengan FKTP/FKTL. “Dengan adannya PKS antara BPJS dengan FKTP/FKTL diharapkan akan menambah jenis pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan secara umum maupun pelayanan canggih yang akan berdampak bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” jelasnya. (pro/gie)

Dalam paripurna itu, ada sebanyak 22 peraturan daerah (Perda) Kabupaten Situbondo, yang dicabut. Selain itu, dalam paripurna juga dilakukan pembubaran PT Radio Suara Situbondo.

Selain beberapa poin itu, dalam paripurna tersebut, DPRD Situbondo juga membahas persetujuan dan penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Raperda ini, dinilai penting sebagai landasan penguatan peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.

Yang tidak kalah penting, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masuk dalam daftar pembahasan tingkat II. Regulasi ini, diharapkan mampu memperkuat komitmen daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam paripurna itu, juga ada sejumlah fraksi dalam pandangan akhir menyatakan setuju, tapi dengan beberapa catatan. Beberapa fraksi, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi yang akan disahkan.

Ketua DPRD Mahbub Junaidi mengatakan bahwa pencabutan 22 Perda tersebut dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. “Agenda rapat paripurna yang dilakukan dalam rangka persetujuan dan penetapan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, pencabutan 22 Perda Kabupaten Situbondo, pembubaran PT Radio Suara Situbondo, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting,” kata Ketua DPRD Mahbub Junaidi, Kamis (05/03/2026) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa dalam Rapat Paripurna ini juga membahas empat Raperda yang sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Situbondo. Meskipun, juga ada penyertaan dengan catatan.

“Dari empat Raperda tersebut, diantaranya ada tiga Raperda atas inisiatif DPRD dan satu Raperda dari usulan bupati. Ketika penyampaian pendapat akhir fraksi saat Rapat Paripurna berlangsung, hampir semua rekan-rekan fraksi menyampaikan catatan terkait dampak kerusakan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini,” ujarnya.

Mahbub Junaidi juga mengatakan, dalam catatan yang diberikan fraksi, diantaranya yakni tentang terjadinya bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan. “Catatan yang dilontarkan fraksi, yaitu meminta kepada eksekutif melakukan mapping terkait penyebab bencana banjir dan tanah longsor tersebut,” jelas Mahbub.

Terkait hasil Rapat Paripurna, sambung Mahbub Junaidi, seluruh fraksi DPRD menyepakati dan menyetujui empat Raperda yang di bahas untuk ditetapkan menjadi Perda definitif. “Setelah melaksanakan Rapat Paripurna ini, kita akan melakukan permohonan nomor registrasi ke Gubernur Jawa Timur,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio, menyampaikan bahwa dari empat Raperda yang dibahas, semua fraksi DPRD fokus terhadap Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi bencana banjir. Dalam menyikapi sorotan fraksi-fraksi di DPRD tentang terjadinya banjir, Bupati Situbondo menegaskan bahwa eksekutif terus melakukan mitigasi bencana dengan cara melakukan normalisasi sungai dengan anggaran terbatas.

“Saya kira penyebab banjir bukan karena tambang, tapi karena pendangkalan sungai. Salah satu bukti, ketika pemerintah melakukan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Kendit, agar tidak terjadi banjir yang berdampak merugikan masyarakat,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo. (her/gie/adv)

Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo, merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. “Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya, Kepala Negara Indonesia ini juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tegasnya.

Baca juga :

Terkait keanggotaan BoP, Presiden Prabowo mengatakan bahwa forum ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. “Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Trump dalam sambutannya menyebut BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Presiden Trump menekankan bahwa BoP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global.

“Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini dan kalian semua adalah bintang, kalian adalah orang-orang terbesar, orang-orang terpenting di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan ketika kalian menggunakan kejeniusan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi itu, ketika kalian menggunakannya untuk perdamaian,” kata Presiden Trump.

Presiden Trump mengatakan bahwa pihaknya sangat menantikan pertemuan penting ini. “Saya hanya ingin mengatakan bahwa sungguh luar biasa bisa bersama anda. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Saya sangat menantikan untuk berada di sini,” imbuhnya. (kom/set/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso. Sementara dari legislatif, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Surraduhita, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono dan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah.

Mengawali rapat paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD dan Kepala OPD Pemkot Malang, nampak memadati ruang rapat. Termasuk, dari Forkopimda Kota Malang.

Wali Kota Wahyu dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sudah dijabarkan semua di dalam Ranwal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029. Termasuk, dengan program unggulan sekaligus Dasa Bakti yang sudah dicanangkan.

“Karena itu semua harapan dan keinginan masyarakat, jadi sudah sepatutnya untuk dijabarkan di RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029, guna ditepati serta direalisasikan. Dan tentunya, penyusunan ini tetap kita mengacu terhadap RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Malang” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengurai, mengenai beberapa langkah awal yang akan direalisasikan. Diantaranya, seperti seragam gratis untuk siswa-siswi di Kota Malang hingga beasiswa 1.000 pelajar setiap tahunnya.

Baca juga :

Kemudian, lanjutnya, ada 1.000 event setiap tahun hingga realisasi Rp 50 juta pertahun untuk setiap RT di Kota Malang. Tidak ketinggalan pula, terkait penyelesaian. permasalahan di Kota Malang, seperti banjir, kemacetan hingga perkara parkir.

“Hal itu akan kami realisasikan dengan ‘Gaspol’ sesuai yang dahulu saya kampanyekan bersama Mas Ali. Karena saya tidak menerapkan 100 hari kerja, misal 50 hari kerja sudah ada yang terealisasi ya itulah arti dari ‘gaspol’,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa beberapa program yang sudah berjalan yakni permasalahan dasar Kota Malang. Seperti banjir, jalan yang berlubang, pengelolaan sampah dan kemacetan.

“Contoh yang akan segera kami laksanakan, yaitu permasalahan banjir di Suhat. Terus permasalahan sampah, kemacetan dan jalan berlubang di Pasar Gadang. Beberapa poin itu akan kami atasi sekitar Mei atau Juni. Termasuk, nanti menyusul menyelesaikan Pasar Blimbing dan Pasar Besar,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Surraduhita, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami lagi melalui Panitia Khusus (Pansus). Rentan waktu itu, tentunya sebelum nanti disetorkan ke Provinsi Jawa Timur. “Sebelum batas waktu enam bulan, kami akan mendalami dan menyelesaikan,” jelas Ketua DPRD Kota Malang.

Ditambahkannya, bahwa RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029, itu sudah sesuai dengan APBD Kota Malang tahun ini. Sehingga, pihaknya juga akan gerak cepat.

“Sehingga diharapkan, masyarakat Kota Malang dapat segera menikmati program yang sudah direncanakan tersebut,” paparnya. (cw1/sit)

Asisten Administrasi Umum, Dwi Herman Susilo, dalam laporannya mengatakan bahwa penandatangan yang dilakukan adalah untuk mendorong moral dan wujud nyata komitmen dalam perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Termasuk, untuk mendorong terwujudnya zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja dalam mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Adapun sasaran dari diselenggarakannya penandatanganan perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini, yaitu sebagai upaya komitmen bersama untuk tercapainya visi menjadi aksi menuju Situbondo Naik Kelas.Tindakan ini bukan hanya formalitas, melainkan upaya maksimal untuk memastikan bahwa seluruh ASN berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, benturan kepentingan dan pelanggaran perilaku perundang-undangan,” kata Dwi Herman Susilo.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, dalam sambutannya mengatakan bahwa secara teknis para ASN harus menandatangani perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini. Hal ini dilakukan, sebagai penguat bagi seluruh ASN untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga :

“Penandatanganan pakta integritas ini, itu bukan main-main untuk negara. Oleh karena itu, saya berharap ASN dapat menjadi teladan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya juga berharap, para pemangku kepentingan di Pemkab Situbondo menjadi eksekutor yang baik di lapangan,” kata Mas Rio-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Mas Rio berharap, setelah para ASN menandatangani perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini, tidak ada lagi pelayanan yang bertele-tele atau rumit kepada masyarakat. “Ada beberapa style yang harus saya sematkan agar jalannya roda pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan visi Situbondo Naik Kelas,” jelas Mas Rio.

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, jika berbicara tentang pakta integritas, maka kejujuran dan kepercayaan dalam melayani kepentingan publik harus dikedepankan. “Tadi saya ngeri membaca beberapa point tentang pakta integritas tersebut. Tapi, mau nggak mau dan suka nggak suka, pakta integritas ini harus dilaksanakan dengan baik,” tegas Mas Rio.

Dalam point pakta integritas, sambung Mas Rio, tertulis para ASN harus anti korupsi, kolusi, nepotisme, bersifat jujur, transparan dan akuntabel. “Termasuk, tansparan dan akuntabel semua anggaran yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, harus dipulikasikan. Apa seluruh ASN siap? Kalau saya siap mempublikasikan setiap anggaran agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” imbuh Mas Rio. (her/gie)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa saat ini 85 persen pedagang Pasar Besar Malang telah menyetujui untuk dilakukan pembongkaran total. “Hari ini kami sudah sepakat dengan para paguyuban pedagang dan DPRD untuk poin-poin perjanjian terkait pembongkaran dan pembangunan kembali Pasar Besar. Kesepakatan ini akan menjadi acuan bersama, apabila Pasar Besar ini dibangun, poin-poin itu tidak boleh dihilangkan dan ini menjadi acuan kita bersama,” ujar Eko.

Eko menambahkan bahwa kondisi Pasar Besar Malang saat ini sudah tidak layak, baik bagi pedagang maupun pembeli. Menurutnya, itu sangat memprihatinkan dan akan terus dilakukan sosialisasi dengan para pedagang yang belum menyetujui adanya pembongkaran tersebut.

“Kami juga akan terus melakukan sosialisasi kepada 15 persen pedagang yang belum menyetujui. Untuk relokasi sementara akan dilakukan di tujuh titik sekitar Pasar Besar, sesuai keinginan pedagang agar tetap dekat dan mudah diakses pembeli,” tuturnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal pembangunan Pasar Besar Malang yang lebih layak dan modern tanpa mengorbankan hak pedagang. Eko juga memastikan bahwa dalam proses relokasi dan pembangunan berjalan aman dan lancar.

Baca juga :

“Sudah kami atur semuanya sehingga kami akan memberikan tempat relokasi yang aman, dekat dan mudah dijangkau oleh pembeli,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua P3BM, Rif’an, menyambut baik keputusan pembongkaran total tersebut. Apalagi tidak ada pungutan biaya yang dibebankan pada para pedagang.

“Kami P3BM dalam hal ini setuju sepenuhnya untuk mendukung pembangunan total Pasar Besar. Karena pembangunan kali ini tidak ada pungutan biaya sepeser pun, alias gratis dan lantai dasar serta lantai satu tidak ada penambahan maupun pengurangan luasan kios, itu yang paling penting,” kata Rif’an.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Hippama, Muhammad Sultan Akbar. Menurutnya, kondisi Pasar Besar Malang memang sudah sangat tidak layak, terutama di bagian tengah.

“Kami berharap janji pemerintah untuk mempertahankan posisi dan ukuran bedak pedagang tetap terpenuhi dengan jumlah tetap 4.503. Semua proses, mulai dari relokasi hingga pembangunan, harus gratis sesuai kesepakatan,” imbuh Akbar. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam penguatan netralitas tersebut yakni dengan dilakukan penandatangan pakta integritas. Di mana dalamnya, tercatatat beberapa poin penting yang perlu diingat dan dipatuhi.

“Khusus hari ini kita melakukan penandatanganan pakta integritas untuk penguatan ASN. Jadi ada saya, pak Sekda dan jajaran lainnya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Setelah dilakukan penandatangan tersebut, para ASN juga diberikan pembekalan serta pendalaman dari para stakeholder penyelenggara. Seperti pihak Bawaslu dan KPU. Sehingga, diharapkan ASN Kota Malang dapat memahami secara detail.

“Maka, kami dari Pemerintah Kota Malang memberikan pendalaman terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk para ASN, namun sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Baca juga :

Penandatanganan integritas dan pendalaman tersebut, termasuk salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan. Selain itu, juga dengan dilakukan monitoring serta evaluasi dengan jajaran stakeholder penyelenggara.

“Sebelum Pilkada berjalan kita lakukan seperti ini tahapannya, begitupun juga setelah pendaftaran kita sudah ada timelinenya. Termasuk nanti kita lakukan monitoring bersama dengan jajaran Bawaslu, KPU dan monitoring dengan jajaran OPD,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Iwan menegaskan apabila pihaknya menemukan ASN yang mendukung salah satu pihak, maka itu semua sudah ada aturannya dalam UU Perundangan. Pihaknya akan mempedomani aturan tersebut.

“Semua sudah diatur dalam aturan. Aturan itu yang akan saya pedomani. Apabila ada masyarakat yang ketemu ASN atau bawaslu yang ketemu partai, semua mata memandang untuk ASN dan itu akan kita terapkan sesuai UU Perundangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan bahwa untuk pengawasan pelanggaran netralitas ASN tersebut, ada Bawaslu dan masyarakat. Termasuk juga ada tim penindakan ASN yang melanggar netralitas.

“Di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, kalau ASN tidak netral, akan diberikan sanksi. Mulai dari sanksi ringan, sedang, sampai sanksi berat, tergantung pelanggarannya. Nanti itu akan diproses oleh Bawaslu, yang akan menilai seberapa ringan atau beratnya pelanggaran. Dari Pemkot Malang nanti juga ada tim penindakan, dari BKPSDM, Asisten, Inspektorat, dan Sekda untuk menentukan sanksi pelanggaran ASN yang dilaporkan oleh masyarakat melalui Bawaslu. Artinya, dari BAP Bawaslu, tim kami juga akan melakukan BAP untuk memberikan sanksi,” imbuh Totok. (pro/rsy/sit)

Bahkan tidak hanya itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga melakukan pengecekan pada 11 handphone (HP) milik kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah hingga para lurah. “Tadi sudah kami cek beberapa handphone milik ASN Pemkot Malang. Terlihat menu-menunya tidak ada yang terkait dengan Judol. Aplikasinya Al-Qur’an dan ada game juga. Jadi, seperti inikan contoh yang baik,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, jika langkah pencegahan Judol tersebut dimulai dari lingkup ASN Pemkot Malang, kemudian juga dilakukan di kalangan masyarakat. Apabila ditemukan ASN yang terjerat atau melakukan praktik Judol, tentu akan ada sanksi yang diterimanya.

Baca juga :

“Kami akan langsung memberikan disiplin ASN, tetapi ada tahapan-tahapannya. Kami akan melihat, kami klasifikasi ringan, sedang atau berat. Karena sudah dari awal, jika terkait Judol ini sudah kita larang,” tegasnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Wahyu juga menambahkan bahwa pencegahan dan pengawasan itu tidak hanya dilakukan sampai dengan hari ini. Tetapi, bisa saja sewaktu-waktu dilakukan.

“Walaupun mereka sudah berikrar, namun kami sewaktu-waktu tetap akan melihat dan memantau. Karena kami tidak ingin, ini hanya diawal saja dan kemudian putus di tengah jalan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekda Kabupaten Jember, Hadi Sasmito, menjelaskan bahwa poin penting dari penandatanganan ketiga Raperda tersebut adalah kesesuaian target yang direalisasikan. Baik PAD maupun penyerapan keuangan, yang tersedia dan tersisa.

“Esensinya, bagaimana program perencanaan anggaran sesuai OPD masing-masing difokuskan pada sektor pelayanan publik dan belanja wajib di sektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan,” kata Sekda.

Baca juga :

Sementara itu, anggota Fraksi PKB yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Jember, Ayub Junaidi, mengaku lega dengan disahkannya Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh pemerintah daerah. Itu karena, Raperda ini memang salah satu usulan dari PKB melalui fraksi di DPRD Jember.

Usulan ini disampaikan, tambahnya, karena jumlah pesantren di Jember, cukup banyak. Adanya usulan dari masyarakat itu, membuat Perda sangat dibutuhkan.

“Karena memang, Jember ini jumlah pondok pesantrennya banyak. Dengan disahkannya Perda ini, jelas ada dampak positif bagi pesantren,” ujar Ayub.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Perda tersebut merupakan kristalisasi dari keinginan, pendapat dan pandangan masyarakat serta kaum santri di Kabupaten Jember. “Poin-poin yang ada dalam Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat Jember, khususnya para pengurus pesantren dan juga santrinya,” jelasnya. (kom/rio/sit)