“Hari ini, saya meninjau langsung penanganan bencana alam di lokasi Desa Sumberbrantas dan Punten. Alhamdulillah, untuk tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan akibat bencana, sudah mencapai 47,8 persen,” terang Pj Wali Kota Batu, saat berada di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Rabu (05/04/2023) tadi.

Dalam capaian penanganan bencana itu, Pj Wali Kota memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam proses rehabilitasi dan semangat gotong royong dalam membantu sesama. “Saya mengapresiasi atas keterlibatan masyarakat dengan semangat gotongroyongnya dalam membantu sesama. Sehingga, kualitas bangunan bisa lebih bagus, karena mereka ingin kejadian bencana tidak terulang lagi diwilayahnya,” tuturnya.

Lebih dari itu, tegasnya, dalam penanganan itu sangat penting dilakukan intervensi yang tepat. Oleh sebab itu, diharapkannya dalam bulan ini kegiatan pembangunan bagi terdampak bencana bisa selesai sehingga masyarakat bisa beraktifitas lagi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Tentunya menjelang berakhirnya Bulan Ramadan, penanganan bencana ini bisa selesai agar bisa beraktifitas dalam kegiatan yang lain dilanjutkan dengan mitigasi dan sosialisasi terhadap kondisi lingkungan yang rawan bencana,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan tahapan sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diperhitungkan dengan teliti. Selama Januari sampai 2 April 2023, telah terjadi 77 kejadian bencana di Kota Batu dan sebanyak 55,8 persen, didominasi oleh tanah longsor.

“Dari 15 titik lokasi longsor kategori berat, pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan sebanyak 9 lokasi yang tuntas 100 persen. Ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap finishing, kemudian pelaksanaan 50 persen terdapat 1 lokasi dan progres 20 hingg 30 persen sebanyak dua lokasi,” jelasnya. (put/sit)

“Titik genangan air ada di wilayah Mojoagung, tepatnya di Desa Tejo dan Desa Kebondalem. Kemudian, di wilayah Peterongan arah ke Sumobito. Genangan air juga ada ke beberapa sekolah, tetapi tidak sampai masuk ke dalam kelas. Hampir di seluruh wilayah yang terdampak, kini sudah mengalami penyusutan air,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa kondisi paling parah ada di wilayah Gudo. Di lokasi itu, ada sebanyak 110 rumah yang tergenang air. Tetapi, semuanya sudah teratasi dan genangan air saat ini hanya tinggal di jalan-jalan setinggi sekitar 20-30 cm.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Pemkab sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebab, Sungai Ngotok ring kanal sudah dilakukan normalisasi. Pemkab juga sudah membuka dapur umum serta menyediakan air bersih, meskipun warga terdampak menyatakan sudah tidak perlu dibuka dapur umum,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Pemkab Jombang tidak ingin ada warganya kelaparan karena tidak bisa memasak akibat banjir. Sehingga, tetap mendirikan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan warga terdampak.

“Rencananya, setelah Salat Jumat kita akan suplay semua kebutuhan untuk warga yang terdampak, termasuk terkait kesehatan,” ujarnya. (azl/gie)

Melalui penataan konstruksi tersebut, diharapkan dapat memperlancar arus pembuangan air ke Kali Corong menuju Dam Tambakombo dan berakhir ke Laut. Tidak hanya melakukan penataan konstruksi bangunan Dam Margoanyar saja, Pemkab Lamongan juga akan memanfaatkan Bengawan Mati untuk pengendalian banjir sekaligus irigasi bagi masyarakat saat kemarau tiba.

“Senang sekali saya bisa hadir di sini dan duduk bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Sehingga, banjir di bengawan jero teratasi, sekaligus mengatasi kekeringan air saat musim kemarau. Sudetan ini juga beberapa kali sudah didiskusikan agar segera dilakukan,” terangnya.

Diakui Bupati Yuhronur, jika berbagai upaya telah dilakukan, seperti memaksimalkan kapasitas pompa yang ada, konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemkab Gersik dalam memperlacar saluran pembuangan sampai dengan Dam Tambak Ombo. “Berbagai konsolidasi sudah saya lakukan, mulai dari pertemuan dengan Bupati Gresik terkait pendangkalan di Tambak Ombo. Saya juga bertemu dengan Bupati Bojonegoro membicarakan permasalahan banjir di Babat. Saya juga mengawal terus apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, sebagai percepatan penangaan banjir provinsi akan menormalisasi 3 rawa sekaligus pada tahun ini. Yakni, Rawa Semando, Cungkup dan Sekaran, yang diharapkan bisa menjadi resapan air,” ungkapnya.

Sementara untuk irigasi sesuai aspirasi masyarakat aliran sungai Bengawan Jero, Pemkab Lamongan juga telah melakukan skema alternatif pengambilan air baku bagi Kecamatan Glagah dari Sluis Gawerejo. Pekerjaan prioritas dalam memperlancar pengambilan air, meliputi pemeliharaan Sluis Ngajaran untuk suplai air di Bengawan Mati, perbaikan pintu air Sluis Gawerejo dan pembangunan bangunan pembagi. Lalu, normalisasi saluran pembawa sepanjang 1450 meter dari Gawerejo hingga Kuro, perbaikan gorong-gorong dan bangunan sadap 2 buah, perbaikan gorong-gorong dan bangunan sadap 1 buah, serta penguatan saluran dengan pasangan batu/beton L sepanjang 150 meter.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Gerak cepat pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam percepatan penanganan banjir serta penyediaan air bersih dan irigasi tersebut disambut antusias warga.

Kades Glagah, Abdul Qohar, mengaku lega dengan kebijakan yang diberikan Pemkab Lamongan. Dirinya bercerita, bahwa selama ini warganya banyak yang mencari air bersih hingga ke Kecamatam Karangbinangun. Selain itu, dengan pembangunan dam, masyarakat juga akan mendapatkan air saat musim kemarau.

Hal senada juga diutarakan Kades Windu, Hartono. Dirinya menilai, kebijakan yang diberikan Pemkab Lamongan merupakan angin segar yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan air di Kecamatan Glagah dan sekitarnya.

“Ini solusi saat musim kemarau, warga Glagah dan sekitarnya dapat teraliri air. saya yakin jika kerjasama ini bisa guyub rukun antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya persoalan kekurangan air tapi banjir juga dapat teratasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Hippa Gabungan, H Khoizin, menyampaikan bahwa dengan penataan kontruksi Dam Margoanyar diharapkan menjadi solusi percepatan banjir akibat luapan sungai Bengawan Jero.

“Semoga pembongkaran ini dapat menjadi solusi penanganan banjir diarea bengawan Jero,” paparnya. (zen/sit)

“Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan, untuk pencarian korban juga evaluasi juga rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat Gunung Semeru ini,” terangnya, Selasa (07/12/2021) tadi.

Ditambahkannya, tadi di lokasi pengungsi, dirinya juga meninjauan dan ingin memastikan bahwa para pengungsi sudah tertangani dengan baik. Baik yang terkait konsumsi, kesehatan maupun kebutuhan air bersih. “Kondisinya mulai membaik,” tambah Presiden.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Presiden Jokowi berharap, setelah semuanya reda, nanti akan bisa dimulai kembali. Baik itu yang berkaitan dengan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang diperkirakan berbahaya untuk dihuni kembali.

“Tadi saya mendapatkan laporan, bahwa ada kurang lebih 2 ribu rumah yang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan dimana relokasinya dan saat itu juga akan kita bangun,” paparnya.

Presiden Jokowi sendiri, tiba di Kabupaten Lumajang, dengan menggunakan Helikopter dan mendarat di Stadion Srikandi Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kedatangan Presiden Jokowi, langsung disambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Nico Afinta dan langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi pengungsian di Lapangan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Setelah itu, Presiden Jokowi meninjau Jembatan Gladak Perak yang terputus. (adi/sit)

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Peringgitan Pendopo Malang, juga diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, S.I.K., M.H., Dandim 0818 Kabupaten Malang-Kota Batu, Letkol Inf Yusuf Dody Sandra, Kajari Kabupaten Malang, Kepala BPBD Kabupaten Malang dan jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terkait pembangunan rumah sederhana, agar 955 pengungsi tidak terlalu lama di pengungsian dan segera memiliki tempat tinggal yang layak.

“Maka kami sampaikan, bahwa kemarin saat melakukan Sertijab sekaligus rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Grahadi untuk pembangunan tempat tinggal ukuran 4×6 dengan biaya Rp. 25 juta dalam waktu singkat. Itu akan kita laksanakan dengan melibatkan semua SKPD dan camat sekitar 300 rumah akan kita bangun” terang Bupati Malang.

Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, dalam kesempatan itu memaparkan hal terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Malang. Di mana sampai tanggal 24 April 2021, masih dalam kondisi tanggap darurat.

“Kami sudah mengajukan kepada Pak Nupati per tanggal 24 sampai 14 hari ke depan, ada perpanjangan masa tanggap darurat. Kami lakukan itu, karena berkaitan dengan penanganan penanganan yang akan dilakukan oleh BNBP dalam situasi tanggap darurat. Sebagai dasar pengelolaan keuangan dari BNBP,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, mengatakan bahwa Polres bersama Dandim 0818 juga selalu memonitor para anggota dalam rangka membantu upaya penanganan gempa.

Mulai dari perbaikan rumah, dapur umum dan juga melaksanakan kegiatan trauma healing untuk membantu warga yang terdampak agar tidak merasa down.

“Upaya yang terus kami lakukan diantaranya melakukan kegiatan trauma healing untuk membantu warga yang terdampak” kata AKBP Hendri Umar.

Melalui Rakor ini, juga diharapkan dapat terwujud perencanaan yang matang di bidang penanggulangan bencana serta terjalinnya hubungan dan sinergi yang harmonis antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Malang maupun stakeholder lainnya. (sit)

“Yang masuk sekarang masih Rp 10 miliar. Itu juga tidak spesifik untuk Covid-19. Tetapi, juga untuk alokasi bencana alam atau kebencanaan,” ujar Tomie, Kamis (5/11/2020).

Ditambahkan mantan Kepala Dinas Pertanian itu, alasan Pemkab Malang untuk tidak lagi fokus ke penanganan Covid-19, yakni karena potensi bencana di Kabupaten Malang, memang cukup besar. “Salah satu alasannya, karena potensi bencana di Kabupaten Malang, cukup tinggi. Jadi semisal, nanti ada bencana apa di tahun 2021, ya dana tersebut (Rp 10 miliar) yang kami gunakan. Ya tapi semoga saja tidak ada bencana apa-apa nanti,” ungkapnya.

Selain potensi bencana, lanjut Tomie, anggaran Rp 10 miliar tersebut dianggarkan karena melihat peraturan penganggaran di daerah mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, urai Tomie, jika anggaran BTT di 2020 lebih mudah karena adanya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam, yakni penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. “Kalau di tahun 2020, itu memudahkan kami untuk merefocusing anggaran dan mengalokasikan BTT. Tapi, Kepres ini belum tahu kapan dicabutnya. Kalau Desember dicabut, maka akan susah nanti mengalokasikannya,” tambahnya.

Untuk itu, tambahnya, Pemkab Malang saat ini sedang menunggu kebijakan apa yang akan diambil pemerintah pusat nantinya. “Ya kita tunggu saja, semoga saja Covid-19 di Kabupaten Malang, segera masuk zona hijau,” ujarnya. (riz/sit)