Nur Chamdani mengatakan, Balai Ternak Unggas Baznas merupakan respon atas kebutuhan percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan dan potensi pengembangan usaha ayam pedaging yang sangat potensial.

”Adapun target penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang bersemangat untuk beternak, masuk kategori fakir atau miskin, bertekad kuat memperbaiki taraf hidup, dan secara fisik mampu bekerja keras serta record kemitraan sebelumnya. Dasar prioritas keluarga yang diintervensi modal adalah yang masuk kategori miskin dan fisabilillah,” ujarnya.

Nur Chamdani menjelaskan, sebelumnya Baznas telah menjalankan Program Balai Ternak Kelompok Unggas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini berkembang ke wilayah Jawa Timur bagian barat, tepatnya di Kabupaten Madiun.

“Kami berharap, melalui Program Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik sehingga peternak bisa mandiri dan berdaya. Selain dampak ekonomi, program pemberdayaan ini kita harapkan juga dapat meningkatkan nilai sosial dan spiritual peternak mustahik,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, Baznas juga akan terus memberikan pendampingan secara teknis dalam keberlangsungan pengembangan Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas di Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas yang telah berupaya dalam memberdayakan masyarakat Madiun melalui Program Balai Ternak Kelompok Unggas Baznas. “Semoga program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Madiun sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara ini, jumlah peternak yang sudah terseleksi tercatat sebanyak 17 orang yang berasal dari Desa Suluk. Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas yang akan dikembangkan ini telah melewati beberapa tahapan, mulai dari Studi Kelayakan Wilayah (SKW), Seleksi Kelayakan Peternak Mustahik (SKPM) serta memastikan ketersediaan kandang.

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pengadaan ternak ayam umur satu hari (day old chick atau DOC) dan mulai pelaksanaan program pemeliharaan dan pendampingan. (kom/gie)

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi, saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR, dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2022, yang bertempat di Hall Narawita Agung Lumajang, Kamis (17/11/2022) tadi. “Jangan sampai memalsukan administrasi. Tetap semangat, jangan tegang. BPK selalu hadir untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Karyadi juga menyampaikan, bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Karenanya, dirinya mengharapkan agar adanya dana desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sewajarnya untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dijelaskannya, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006, disebutkan bahwa tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, lembaga negeri lainnya, Bank Indonesia, BUMN dan BUMD, Badan Layanan Umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. “Kalau kewenangan BPK adalah pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya unsur pidana, perhitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sosialisasi tersebut terselenggara, sebagai bentuk sinergi antara BPK RI dan DPR RI, dengan menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah dan diikuti oleh seluruh kepala desa (Kades) dan sekretaris desa, lurah dan sekretaris lurah dan camat se-Kabupaten Lumajang, beserta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lumajang.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah, dalam paparannya menjelaskan bahwa DPR RI memberikan dukungan terkait dengan rekomendasi untuk berupaya memberikan kenaikan alokasi dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurutnya, terkait pengelolaan dana desa, pemerintah perlu memperkuat struktur pemerintah desa dengan mengalokasikan insentif yang memadai. Tentunya dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing struktur pemerintah desa. “Sebagian besar rakyat kita hidup di desa. Karena itu, mensejahterakan rakyat Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa memakmurkan desa. Dana desa adalah instrumen yang penting untuk memakmurkan desa,” jelasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mengawal terkait alokasi dana desa bagi 198 desa di Tahun Anggaran (TA) 2022. Menurutnya, besarnya nominal dana desa yang digelontorkan kepada desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, pemerintah juga berpesan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran. (adi/gie)

Dari total sejumlah 371 penerima manfaat tersebut, diketahui tersebar di empat desa di Kecamatan Sukorame. Masing-masing, yakni Desa Sembung sebanyak 1 penerima, Desa Sukorame sebanyak 109 penerima dan Desa Kedungkumpul sebanyak 254 penerima, serta Desa Kedungrejo sebanyak 7 penerima. Masing-masing penerima, mendapat sebesar Rp 20 juta, yang terdiri dari Rp 17,500 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur, mengatakan bahwa penyaluran Buku Tabungan Program BSPS dalam rangka mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahap IV Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Besaran dana yang diberikan, merupakan dana stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah yang lebih layak dan sehat.

“Stimulan ini sifatnya memancing. Dengan pancingan ini, diharapkan kita lebih semangat membangun rumah menjadi lebih layak yang ada kamar mandinya, ada wc, jendela untuk sirkulasi. Sehingga, bisa menjadikan rumah semakin sehat,” ucapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dengan memiliki rumah yang semakin layak dan sehat, lanjut Bupati Yuhronur, akan menstimulasi tumbuh kembang anak-anak, generasi Lamongan menuju generasi emas Indonesia 2045.

Sementara itu, Perwakilan Kepala Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa IV, Riva Siregar, selaku Tenaga Ahli Balai Penyediaan Perumahan Jatim, mengatakan bahwa penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

“Selain untuk mengurai kemiskinan ekstrim, program ini bertujuan untuk menurunkan stunting. Karena anak-anak adalah cikal bakal generasi Indonesia maka mereka harus tinggal di lingkungan yang sehat,” paparnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan, Pimpinan Cabang Bank Jatim Lamongan Sigit Tri Atmoko serta kepala OPD terkait.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Yuhronur juga melakukan peninjauan progres pembangunan jalan Program Jamula (Jalan Alus dan Mantap Lamongan) di ruas jalan Kalen – Kedungpring sepanjang 380 meter yang telah rampung 100 persen dan ruas jalan Bluluk-Sukorame sepanjang 620 meter yang ada di ujung Selatan Lamongan dengan progres fisik mencapai 55 persen. (zen/sit)

“Menangani pandemi Covid-19 tidak bisa diselesaikan oleh satu Kementerian dan Lembaga (K/L), melainkan semua elemen harus bahu membahu. Kita tahu pandemi Covid-19 ini berat dan tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Mari kita bergandengan tangan dengan spirit HUT ke 76 Kemerdekaan RI menjadi kekuatan dahsyat menangani pandemi ini, ” ujar  Mensos didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, Jumat (13/08) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Mensos mengingatkan, dalam kondisi saat ini bisa menjadi pesan dari Tuhan kepada kita semua harus menghadirkan spirit Kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berbagi dengan sesama, termasuk bagi fakir miskin, anak-anak yatim dan yatim piatu di manapun mereka berada.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi VIII DPR RI yang telah membantu tugas pemerintah dengan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yatim, miskin dan dhuafa serta telah memperlihatkan kepada kita semua sebuah pondok pesantren yang bersih dan sehat,” ucap Mensos.

Terkait dengan penanganan terhadap anak-anak yatim, saat ini tengah dibuatkan konsep yang melibatkan berbagai pihak terkait, karena tidak mudah dalam implementasinya harus ada landasan hukum dan anggaran dalam praktik di lapangan.

“Soal anak yatim itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Kemensos penanganan anak itu berada di bawah Ditjen Rehabilitasi Sosial,” ungkap Mensos.

Hingga saat ini, data sementara yang telah tercatat ada kurang lebih 4 juta anak yatim dan belum termasuk tambahan dari korban pandemi Covid-19. Tentu saja, data itu akan terus diperbarui dengan data dari pemerintah daerah (pemda).

“Jumlah ril dari anak yatim itu sudah kita mintakan kepada pemda, termasuk juga dari balai-balai, yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya,” kata Mensos.

Sedangkan, untuk jenis program, model, serta anggaran belum bisa disampaikan saat ini karena harus dipelajari dan ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Intinya semua masih dalam proses, karena tidak bisa disamakan penanganannya, misalnya bagi anak yatim tapi masih bayi, anak berusia SD, SMP maupun SMA. Tentu mekanisme dan besaran bantuan akan disampaikan nanti setelah ada keputusan dari pemerintah, ” tutur Mensos.

Ketua Komsi VIII DPR RI, Yandri Susanto menyampaikan terima kasihnya kepada Mensos yang telah menyapa dan warga Kota Serang dan Banten pada umumnya di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun sebagai bagian Negara Hadir.

“Kami dari Komisi VIII DPR RI mendukung penuh program—program Kementerian Sosial yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti saat ini, tidak hanya kunjungan tetapi juga menyerahkan berbagai paket bantuan bagi masyarakat, lanjut usia (lansia), penyangdang disabilitas, karang taruna, serta anak-anak yatim, ” ucap Yandri dalam sambutannya.

Mensos juga didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Wali kota dan Bupati Serang melakukan penanaman pohon mangga di areal lokasi Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos menyerahkan bantuan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) dan tuna sosial dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk 44 penerima manfaat alat aksesibilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat pintar, tongkat kaki tiga, walker, serta Al-Quran Braille senilai Rp 120.237.700. Bantuan Kewirausahaan bagi 449 penerima manfaat, untuk program ternak ayam, keripik pisang, menjahit, budidaya domba, servis HP dan makanan siap saji, senilai Rp 1.204.397.800. Juga, kebutuhan dasar bagi 167 penerima manfaat, berupa makanan, pakaian dan vitamin senilai 258.065.750, sehingga total bantuan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial senilai Rp 1.582.701.250.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos), diserahkan paket bantuan vitamin dan masker untuk 3 karang taruna di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon masing-masing @1.270 paket. Bantuan dana hibah untuk Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun Rp 187.047.000 dan Yayasan Semai Benih Ilmu Rp 123.972.000.

Sedangkan, dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) diserahkan paket bantuan keserasian sosial untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Baros @ Rp 150 juta; Kearifan lokal untuk Padepokan Seni Pencak Silat Bendung Keser dan Majelis Taklim Riyadul Barokah @ Rp 50 juta. Sementara itu, dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) menyerahkan bantuan bagi 40 penerima manfaat, dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) @ Rp 15 juta. (hms/sos/aye/ed2)

Delegasi yang dikirim ini ditujukan untuk melakukan study tiru program penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek untuk bisa diterapkan di daerahnya.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kunjungan kerja TKPKD Kabupaten Ngawi sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara beserta jajaran di Gedung Smart Center Trenggalek.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ngawi. Karena seperti yang diketahui, Trenggalek menjadi salah satu kabupaten rujukan penanganan kemiskinan. Makanya berbagai daerah telah melakukan study tiru penanganan kemiskinan kesini,” ungkap Wabup Syah.

Dijelaskan Wabup, Trenggalek yang dulunya dianggap miskin, kini sukses melakukan penanggulangan permasalahan kemiskinan secara terpadu.

Pendapatan Asli Daerah di Trenggalek memang tidaklah besar, namun Trenggalek dianggap sukses dalam mengendalikan kemiskinan di daerahnya.

“Berawal dari tekad besar Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (Ketua TKPK pada waktu itu) yang kini telah menjadi Bupati di Trenggalek saat ini, menggagas sebuah gerakan. Upaya kemiskinan yang murni digagas olehnya ini tidak lagi di sebut program melainkan sebuah gerakan yang dinamakan GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan),” jelasnya.

Karena gerakan makanya penanganan kemiskinan tidak lagi menjadi tanggung jawab perorangan atau masing masing OPD, melainkan sudah menjadi tanggung jawab bersama secara terpadu.

“Ada tiga poin penting penanganan kemiskinan di Trenggalek. 3 poin penting itu diantaranya sedekah informasi, sedekah partisipasi dan yang ketiga sedekah rizqi,” terang Wabup.

Masih terang mantan anggota DPRD Trenggalek ini, dalam penanganan kemiskinan ini Pemkab Trenggalek mengajak peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan ini dengan sedekah informasi. Ada relawan yang dibentuk yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi, memverifikasi dan sedekah partisipasi untuk menyalurkan bantuan.

“Kurang lebih ada 17 ribu laporan yang masuk dan 15 ribu diantaranya sudah ditangani. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan, karena tidak mungkin pemerintah mengetahui secara detil satu persatu kondisi masyatakatnya. Pelibatan masyarakat tentunya diharapkan, bantuan maupun intervensi pemerintah bisa diberikan secara tepat sasaran,” tuturnya.

Poin penting ketiga, lanjut suami Fatihatur Rohmah ini, adalah sedekah rizqi. Karena kemampuan anggaran yang dimiliki cukup terbatas maka pemerintah Kabupaten Trenggalek mengajak peran serta forum CSR dan sedekah rizqi dari berbagai pihak bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Dengan begitu penanganan kemiskinan di Trenggalek tidak hanya berpangku tangan pada APBN maupun APBD. Sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.

Menurut Wabup Syah, melalui kerjasama dengan Forum CSR maupun BAZNAS Trenggalek, penanganan kemiskinan di Trenggalek bisa dilakukan lebih baik.

Ada beberapa program didalamya, diantaranya bedah rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu, jaminan hidup dan beberapa program lainnya. “Yang paling banyak permintaan keringanan biaya perawatan rumah sakit,” tuturnya.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Trenggalek juga tengah fokus memberikan insentif kepada keluarga yang bisa menjaga kesehatan keluarganya. Keluarga yang sehat di Trenggalek akan diberikan insentif daerah.

• Kabar Selebihnya di Trenggalek, KLIK DISINI…

Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan kesuksesan melakukan penanganan kemiskinan inilah yang menjadikan alasan, kenapa Pemerintah Ngawi ingin melakukan study tiru ke Trenggalek.

“Penanganan kemiskinan tidak seperti program-program yang lainnya. Kalau pembangunan selesai dikerjakan akan terlihat hasilnya, namun untuk penanganan kemiskinan ini berbeda. Selain penanganannya yang butuh cepat, namun bila tertangani belum tentu nampak hasilnya,” kata Dwi Rianto.

Menurutnya, di Kabupaten Ngawi membutuhkan program seperti GERTAK Trenggalek untuk bisa menangani permasalahan kemiskinan di Ngawi. (mil/syn)