Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa RT Berkelas menjadi instrumen pemerataan pembangunan manusia hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, intervensi kesehatan menjadi bagian penting karena tujuan utama program tersebut adalah mewujudkan capaian Dasa Bakti melalui pembangunan berbasis wilayah.

“RT Berkelas bukan hanya pembangunan fisik. Arah pembangunan sekarang adalah pembangunan manusia, terutama kesehatan masyarakat,” ujar Wawali Ali, Selasa (05/05/2026) tadi.

Baca juga :

Saat ini, pembiayaan penanganan kesehatan ibu dan anak masih berada pada anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, jika target penurunan stunting dan kematian ibu serta bayi membutuhkan penguatan tambahan, maka intervensi melalui RT Berkelas akan didorong.

Melalui skema tersebut, kepedulian kesehatan diharapkan turun langsung dari lurah hingga RT dan RW, termasuk dalam pendataan ibu hamil, pencegahan stunting, serta pendampingan keluarga berisiko. “Dengan 57 kelurahan, seharusnya mampu mencapai nol kasus kematian ibu, bayi, maupun stunting jika seluruh elemen wilayah bergerak bersama,” katanya.

Melalui integrasi RT Berkelas, Wawali Ali berharap deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga, pendampingan kesehatan maupun bantuan sosial dapat segera diberikan kepada keluarga berisiko. Saat ini, prevalensi stunting di Kota Malang masih berada di kisaran 8 persen atau sekitar 38.000 anak.

“Targetnya penurunan bertahap sekitar 3–5 persen setiap tahun. Kalau dilihat persentasenya kecil, tapi dalam hitungan kemanusiaan jumlahnya masih besar. Karena itu semua elemen harus bergerak,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa empat Ranperda yang diajukan mencakup bidang penanganan narkoba, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman modal, serta lalu lintas dan angkutan jalan. Sejumlah Ranperda tersebut, sebenarnya telah diinisiasi sejak beberapa tahun lalu, namun baru dapat dibahas secara intensif saat ini.

“Sebagian Ranperda ini sudah kami ajukan sejak 2023, ada yang 2024 dan 2025. Namun kesempatan pembahasannya baru ada sekarang sehingga bisa ditindaklanjuti,” ujar Wali Kota Wahyu.

Untuk Ranperda pencegahan dan penanganan narkoba, lanjutnya, dinilai sangat mendesak, mengingat tingginya kerawanan peredaran narkotika di wilayah kota. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan maupun penanganan.

Baca juga :

Kemudian, Ranperda Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi tindak lanjut dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemkot Malang ingin memastikan keberadaan RTH tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan kota.

“Fokus utama Ranperda ini bukan pada penambahan RTH secara besar-besaran, melainkan pengamanan dan optimalisasi ruang hijau yang sudah ada agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena Kota Malang inikan semakin terasa panas, sehingga pengelolaan RTH membutuhkan dasar hukum kuat agar tidak terjadi perubahan fungsi,” katanya.

Ranperda ketiga berkaitan dengan penanaman modal. Regulasi ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemkot Malang menargetkan proses perizinan investasi menjadi lebih cepat, terintegrasi dan selaras dengan aturan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diarahkan untuk menjawab persoalan kemacetan yang semakin meningkat di Kota Malang. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah tengah menyusun sistem transportasi dan jaringan jalan yang lebih tertata serta berkelanjutan.

“Kami sedang menyusun sistem transportasi dan jaringan jalan di Kota Malang yang nantinya akan terkoneksi dengan Ranperda ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengacu pada masterplan drainase Kota Malang. Untuk langkah utama yang dilakukan tahun ini meliputi normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, serta pemeliharaan rutin infrastruktur pengendali banjir.

“Penanganan pertama kita lakukan normalisasi, yaitu pengerukan sedimen. Kedua peningkatan saluran yang ada, kemudian pemeliharaan secara rutin,” jelas Dandung, Selasa (07/04/2026) tadi.

Dandung menilai penerapan masterplan drainase mulai menunjukkan hasil positif. Meski genangan masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras, dampaknya kini jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau saya katakan penerapan masterplan drainase ini efektif. Memang masih ada titik banjir, tapi ketinggian air sudah berkurang dan durasi surutnya jauh lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk saat ini apabila terjadi genangan, air surut dalam waktu 20 hingga 30 menit setelah hujan reda. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika genangan bisa bertahan hingga dua sampai tiga jam.

“Sekarang setelah hujan reda sekitar 20 sampai 30 menit sudah surut. Dulu bisa sampai dua jam bahkan tiga jam,” tambahnya.

Selain itu, DPUPRPKP Kota Malang juga melakukan normalisasi sedimen secara rutin. Karena hampir setiap harinya dilakukan di berbagai titik yang terpantau mengalami sedimentasi dan penumpukan sampah. Salah satu lokasi yang rutin ditangani adalah kawasan Langsep yang memerlukan pembersihan berkala setiap dua minggu sekali.

“Tidak bisa dihitung per titik karena satu lokasi bisa kita normalisasi berkali-kali dalam setahun, bisa enam sampai delapan kali tergantung kondisinya,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat gerakan tersebut, DPUPRPKP juga menggagas program Jumat Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS). Program itu melibatkan satuan tugas DPUPRPKP bersama perangkat daerah lain, kecamatan, hingga kelurahan.

“Satgas DPU setiap hari melakukan normalisasi, dan setiap Jumat kita kolaborasi melalui Gerakan Jumat GASS,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan strategi untuk mencari alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Ini menjadi salah satu strategi kami di tengah keterbatasan anggaran daerah. Karena itu bersama Ketua DPRD dan Komisi B DPRD Kota Malang kami melakukan audiensi sekaligus paparan terkait Pasar Besar Malang kepada Kementerian Keuangan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Malang juga menerima sejumlah masukan terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga :

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR, Heri Setiawan menjelaskan bahwa skema KPBU dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Pasar Besar Malang. “Melalui skema KPBU, proyek akan melalui tahapan hingga diperoleh Badan Usaha Pelaksana yang nantinya bermitra dengan pemerintah daerah,” jelas Heri.

Kemudian, dikatakannya bahwa pemerintah daerah didorong segera mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan agar proses penilaian proyek dapat dilakukan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan kondisi fiskal daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan pembiayaan melalui berbagai skema, termasuk Viability Gap Fund (VGF) untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Daerah juga dapat memulai dengan pengajuan Pra Project Development Facility untuk mendapatkan pendampingan awal dalam menyiapkan dokumen dasar dan studi kelayakan proyek,” tambahnya.

Melalui konsultasi tersebut, Pemkot Malang berharap penanganan Pasar Besar Malang segera menemukan formulasi pembiayaan yang tepat, sehingga pasar rakyat tersebut dapat ditata kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih aman dan modern. (rsy/sit/adv)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyampaikan perbaikan ini difokuskan untuk penanganan kerusakan pada titik-titik lubang, utamanya ruas jalan poros yang menjadi jalur mudik. “Sesuai instruksi Mas Bupati (Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana) jalan-jalan yang berlubang kita dahulukan untuk ditangani. Penanganan jalan berlubang ini harus kita selesaikan sebelum H-7 Lebaran,” katanya, Senin (02/03/2026) tadi.

Irwan menjelaskan, perbaikan jalan sebenarnya terus dilakukan sejak Januari hingga Februari lalu dengan cara lapis penetrasi (Lapen). Hanya saja, karena intensitas hujan yang masih tinggi, penanganan yang dilakukan terlihat tidak linier atau sebanding dengan kerusakan jalan yang muncul.

“Padahal setiap hari ada penanganan, tapi tingkat kerusakan lebih cepat,” ungkapnya.

Dirinya juga menerangkan, berdasarkan pengecekan kerusakan, tidak terjadi sepanjang ruas jalan. Melainkan, hanya berada di titik-titik tertentu yang umumnya tergenang air karena kondisi drainase sekitar yang buruk. Genangan air tersebut menyebabkan aspal terkelupas dan berlubang.

Baca juga :

“Jalan aspal maupun cor tidak boleh tergenang air lebih dari 6 jam. Jalan kalau sudah tergenang air pasti rusak,” terangnya.

Menurutnya, jalan yang berlubang ditangani dengan dilakukan penambalan baik itu menggunakan Lapen maupun hotmix dan prioritas utama ruas jalan poros yang menjadi jalur mudik seperti ruas Gurah-Pagu hingga nanti perbatasan Jombang, ruas Pare-Papar, ruas Wates hingga perbatasan Kota Kediri. “Kita tangani lubang-lubang yang memang parah. Nanti setelah hari raya, kita lakukan penanganan secara regular,” imbuhnya.

Dengan kondisi kerusakan yang ada dan waktu yang terus berjalan, lanjutnya, penanganan perbaikan jalan dilakukan dengan langsung menerjunkan 6 tim menyebar pada titik-titik yang ditentukan. Adapun pada titik yang diperbaiki, pihaknya meminta penanganan termasuk pada drainase sekitar untuk mencegah kembali muncul genangan air.

“Seperti hari ini, 2 tim bergerak untuk penanganan ruas Pagu-Bogo, Badas-Kunjang, untuk besok 2 tim untuk ruas Bogo-Kunjang dan Badas-Kunjang,” urai Irwan.

Adapun ruas jalan yang sudah dikerjakan berdasarkan data DPUPR Kabupaten Kediri, yakni ruas Mojokerep-Purwoasri, Kras-Kanigoro, Sambirejo-Sumberejo, Wates-Plosoklaten, Tertek-Siman, Kranding-Petungroto, Wonosari-Bulupasar, Gurah-Pagu, Karangdinoyo-Puncu, Kranggan-Plosoklaten. (pan/gie)

Diketahui, bahwa sebelumnya, sempat terjadi hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Jabung dan sekitarnya, hingga mengakibatkan akses jalan menuju Desa Taji, Kecamatan Jabung, hingga mengakibatkan longsor,  Sabtu (28/02/2026) sekitar pukul 21.30. Akibatnya longsor itu, badan jalan sepanjang kurang lebih 15 meter, menjadi tergerus. Sementara akibat musibah itu, lebar jalan menjadi tersisa sekitar 2 meter. Sedangkan untuk penanganan awal, telah dilakukan pelebaran darurat agar dapat dilewati akses kendaraan roda empat.

Dalam peninjauan itu, Bupati Sanusi menyampaikan jika saat ini musibah longsor sudah di tangani Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang. Dengan penanganan yang sudah dilakukan, harapkan bisa segera rampung.

Baca juga :

“Sebenarnya jalan menuju Desa Taji ini sudah masuk dalam penganggaran Dinas PU Bina Marga tahun 2026. Untuk anggaran sudah ada dan tinggal pelaksanaannya. Anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 300 juta untuk plengsengan dan Rp 500 juta untuk jalan,” kata Bupati Sanusi.

Selain jalan yang longsor di Desa Taji, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan membenahi jalan rusak di Desa Sukopuro dan Desa Taji Kecamatan Jabung. “Kedua jalan tersebut juga akan segera dibenahi,” tambahnya.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, menjelaskan bahwa musibah ini akibat dari adanya longsor yang terjadi di atas jalan. Sehingga, menutup jalur drainase yang mengakibatkan air hujan menggerus badan jalan.

“Kita akan menangani dengan segera. Mulai hari ini sudah mulai bekerja dan minimal besok sudah mulai terpasang sesek bambu terlebih dahulu. Diperkiraan, waktu pekerjaan akan selesai dalam waktu sekitar lima bulanan” ujarnya. (pro/gie/adv)

Bupati Ipuk mengatakan bila masalah pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Dirinya tidak ingin, ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Banyuwangi.

“Bapak-ibu harus rajin tengok kanan kiri. Jika ada anak yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah, bantu kenali masalahnya dan segera laporkan kepada dinas terkait agar segera ditangani,” kata Bupati Ipuk, seusai menyerahkan SK pengangkatan Kepala Sekolah SD di Aula Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Bupati juga menyebut, bahwa Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan berbagai program untuk penanganan anak putus sekolah. Mulai pemberian beasiswa Banyuwangi Cerdas, uang saku dan uang transport bagi pelajar kurang mampu, hingga Program Solidaritas Siswa Asuh Sebaya (SAS) dimana siswa dari keluarga berkecukupan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu temannya yang membutuhkan.

“Namun terkadang masih ada anak yang tidak terdeteksi oleh kita. Di sinilah pentingnya kepedulian bersama. Bukan hanya ASN, seluruh elemen juga kami minta ikut membantu. Jika di sekitarnya ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, segera laporkan kepada pihak berwenang agar bisa segera ditangani,” tegasnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan ini, Bupati Ipuk juga berpesan agar para kepala sekolah mampu menjadi motor penggerak inovasi. “Inovasi adalah kunci. Kepala sekolah harus mampu menemukan potensi, lalu mengorkestrasi semua sumber daya di sekolah sehingga menjadi sebuah keunggulan,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga berharap, para kepala sekolah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya orang tua siswa, tapi juga semua stakeholder dan jejaring yang dimiliki.

“Tidak kalah penting, kepala sekolah harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jangan melulu mengerjakan LKS. Pastikan semua guru bisa memberikan pengalaman belajar yang asyik sehingga anak-anak merasa senang dan betah belajar di sekolah,” pesan Bupati Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Alfian, mengatakan bila sembilan kepala sekolah yang dilantik pada hari ini merupakan kepala sekolah yang mendapatkan promosi. “Kami akan terus melakukan pendampingan agar teman-teman kepala sekolah dapat bertugas sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Bupati,” terang Alfian.

Saat ini, di Banyuwangi masih terdapat 283 ASN yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah di SD Negeri. “Segera, kami akan ajukan penugasan teman-teman sebagai kepala sekolah ke Kemenpan melalui jalur non-reguler,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyebut pihaknya menerima laporan adanya temuan kasus campak, khususnya di Kecamatan Sukun, yang mayoritas menyerang anak-anak usia sekolah dasar. Meski jumlahnya belum masuk kategori Kondisi Luar Biasa (KLB), potensi penularan dinilai cukup tinggi.

“Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk ke kami. Tetapi sampai sekarang masih ada kasus yang ditemukan. Kami meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan langlah penanganan secara serius, agar tidak menjadikan Kondisi Luar Biasa maka harus dilakukan lokalisir terkait kasus temuan ini. Jangan sampai ini kemudian merambat ke berbagai wilayah lain,” jelas Ginanjar, Selasa (03/02/2026) tadi.

Untuk pelokasian kasus, Ginanjar mendorong agar melibatkan Puskesmas dan kader Posyandu secara aktif turun ke lapangan. Selain itu, juga ditekankan pentingnya mitigasi jangka panjang, melalui edukasi hidup bersih dan sehat, perbaikan sanitasi, serta penguatan imunisasi dan vaksinasi.

Baca juga :

“Peran Posyandu dan institusi pendidikan sangat krusial untuk menyadarkan orang tua yang masih menolak imunisasi. Jadi peran guru juga harus andil dalam penyadaran ini, karena ini menjadi gerakan bersama,” tambahnya.

Dalam hal ini, DPRD juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola sosialisasi Dinkes, termasuk pengukuran capaian edukasi masyarakat. Jika upaya penanganan dinilai tidak optimal atau kasus terus bertambah, DPRD siap memanggil Dinkes untuk melakukan rapat koordinasi.

“Kalau memang kami rasa dalam satu minggu ke depan tidak ada upaya serius ataupun penambahan jumlah campak, maka itu sudah menjadi konsentrasi kami untuk melakukan rapat koordinasi,” ucapnya.

Di akhir, Ginanjar menegaskan, bahwa dukungan anggaran kesehatan di Kota Malang sangat besar, hampir setara dengan sektor pendidikan. Karena itu, DPRD berharap anggaran tersebut benar-benar berdampak nyata dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah meluasnya kasus campak.

“Kami mengalokasikan hampir sama dengan Disdikbud, kurang lebih hampir Rp 500 miliar untuk kesehatan. Mulai dari jaminan kesehatan, anggaran puskesmas, operasional dan sebagainya,” imbuh Ginanjar. (rsy/sit)