Tentunya dengan tema itu, diharapkan Satpam bisa ikut berpartisipasi menjaga kondusifitas di Kabupaten Situbondo. Hadir dalam giat apel ini, Wakapolres Kompol Pujiarto, Kabag, Kasat, BUJP, instansi pengguna Satpam dan anggota Satpam Situbondo sebanyak 154 orang.

Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, menyampaikan bahwa Polri menyadari dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa sendiri. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Polri, jika dibandingkan dengan tantangan tugas yang ada tentu memerlukan peran serta masyarakat.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Dari permasalahan tersebut, kemudian dibentuk suatu pengamanan swakarsa menggalang partisipasi masyarakat disebut Satpam, di mana latihan dasarnya diberikan oleh Kepolisian,” ujar AKBP Andi Sinjaya.

Lebih lanjut AKBP Andi Sinjaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-41 kepada seluruh anggota Satpam dimana pun bertugas. Dia berharap Satpam senantiasa profesional dalam mengemban fungsi Kepolisian terbatas dan tentunya tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

“Terimakasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Satpam, badan usaha jasa pengamanan, serta stakeholder terkait, atas kerja keras dan pengabdiannya dalam memelihara stabilitas Kamtibmas. Sehingga selalu terjaga dan tetap kondusif. Laksanakan tugas dengan ikhlas dan niatkan ibadah,” tutur Kapolres Situbondo.

Usai upacara, AKBP Andi Sinjaya, menyerahkan bantuan Sembako kepada 10 orang anggota Satpam yang kurang mampu. (her/gie)

“Tidak hanya eksekutif yang melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. Tapi kami di legislatif juga melakukan pergeseran anggaran mencapai Rp 7,3 miliar dari beberapa program yang bukan prioritas ,” ujar Asmadi kepada memontum.com.

Ia menjelaskan, seluruh pergeseran anggaran tersebut telah di sampaikan Jumat (10/4/2020) lalu melalui Sekwan ke eksekutif. Ia beharap, anggaran tersebut bisa segera dikucurkan kepada warga yang terdampak, pasien, atau tenaga medis dan mereka yang bergerak dalam pencegahan Covid-19.

“Nantinya pergeseran anggaran itu bisa berupa barang. Kemudian eksekutif atau Gugus Satgas Covid-19 yang akan mengatur bantuan tersebut untuk disalurkan ke warga yang terdampak,” tegasnya.

Selain itu, lanjut politikus asal Desa Sidomulyo ini, para anggota dewan melalui fraksi atau partai juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah Covid-19 dengan turun lapangan. Mulai dari penyemprotan, pembagian sembako, hand sanitiser, hingga membagikan APD bagi tenaga medis.

Sementara untuk eksekutif, pergeseran anggaran atau realokasi dan recofusing dalam penanganan Covid-19 mencapai Rp 102 miliar. Dari awal pergeseran anggaran yang telah ditetapkan Rp 59,5 miliar.

Peningkatan anggaran itu, lanjut dia, mempertimbangkan kebijakan nasional yang akan memberikan bantuan sebesar Rp. 600 ribu per KK. Sebelumnya direncanakan Rp 500 ribu per KK bagi yang terdampak dan saat ini menjadi Rp 1 juta per KK.

Untuk rinciannya total anggaran itu meliputi, Penanganan Kesehatan Rp. 40,14 miliar, Jaring Pengaman Sosial (Japes) Rp 60 miliar, Keamanan dan Operasional BPBD dan Satgas Covid’19 Rp.1,92 miliar.

Pergeseran anggaran itu, melihat dari nilai pergeseran di tiap OPD. Setiap OPD berbeda tergantung jenis kegiatan dan besaran anggaran dari masing-masing.

Adapun kegiatan yang di realokasi adalah perjalanan dinas, honorarium kegiatan, makan minum, cetak penggandaan, ATK, bimtek, pelatihan, sosialisasi, pameran, studi banding.

“Dengan pergeseran anggaran yang tak main-main besarnya. Saya berharap bantuan tidak disalah gunakan dan tepat sasaran. Karena perlu pengawasan juga dari aparat penegak hukum dan masyarakat,” pungkasnya. (bir/yan)

Walikota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, diakuinya kondisi Musrenbang kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena saat ini masyarakat tengah menghadapi pandemi Covid-19. Imbauan menjaga jarak aman didisiplinkan sehingga Musrenbang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk berkoordinasi.

“Musrenbang kali ini mengakomodir 116 kegiatan dengan lokus 140 program dan menghabiskan anggaran Rp 34,2 miliar. Jumlah kegiatan tersebut diakomodir dari tiga kecamatan,” ujar Dewanti, Senin (6/4/2020).

Terkait menghadapi pandemi Covid-19, Pemkot Batu mengatakan mulai merasakan dampak penurunan ekonomi akibat rendahnya geliat pariwisata. Dewanti mengatakan, Kota Batu memang hidup dari pariwisata, selain bidang pertanian.

Dengan banyaknya tempat wisata yang tutup, kondisinya membuat serba sulit. Di sisi lain, pertanian juga turut berdampak. Meski begitu, Pemkot Batu tetap mengeluarkan kebijakan untuk membantu warganya yang terdampak.

Dewanti mengatakan, saat ini Pemkot Batu tengah mendata per KK yang dinilai pantas mendapat bantuan akibat terdampak pandemi Covid-19. Per KK nantinya direncanakan akan mendapatkan Rp 500 ribu. Pemkot Batu telah menganggarkan Rp 45 M untuk dibagikan kepada warga terdampak dalam tiga bulan ke depan.

“Selain itu kami juga fokus dalam membahas realokasi atau pergeseran anggaran APBD 2020 untuk mencegah persebaran Covid-19 di Kota Batu. Di antaranya Kota Batu ada sekitar 70 ribu warga dengan sekitar 40 persen atau 30 ribu KK yang terdampak Covid-19 akan mendapat insentif setiap bulan mulai April,” bebernya.

Dengan jumlah yang diberikan Rp 500 ribu per KK. Artinya total anggaran yang dikeluarkan untuk jaring pengaman sosial sejumlah dalam satu bulan untuk 30 ribu KK adalah Rp 15 M. Pemkot Batu juga telah menyiapkan strategi tiga bulan berikutnya jika pandemi belum juga berakhir.

“Tapi tentunya kami berharap wabah ini segera berakhir dan geliat ekonomi kembali pulih,” terang Dewanti.

Dalam Musrenbang tersebut, juga dibahas beberapa program prioritas yang bakal dilakukan oleh Pemkot Batu pada 2021. Di antaranya meliputi proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019 terkait revitalisasi Kawasan Bromo Tengger Semeru.

Program-program tersebut seperti revitalisasi pasar induk Batu, pelebaran peningkatan kualitas jalan Sukarno-Hatta, dan pembangunan kereta gantung. Kemudian Pembangunan museum HAM Munir, dan pengembangan desa wisata yang merupakan arahan dari Gubernur Jatim.

Rencana angkutan masal dan jalan tembus juga menjadi hal prioritas. Tak kalah penting adalah peningkatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan masih banyak lagi melalui bidang pendidikan.

Bappelitbangda Kota Batu, M Chori menambahkan, rincian Musrenbang tingkat kota 2021 sebenarnya ada 405 kegiatan dan 635 di tiga kecamatan yang akan membutuhkan anggaran Rp 211,1 miliar.

Namun setelah melalui pembahasan ada 2 kegiatan dan 2 lokus yang belum diverifikasi. Kemudian 171 kegiatan dan 335 lokus yang dipertimbangkan senilai Rp 147,7 miliar, serta 116 kegiatan dan 158 lokus yang ditolak dengan rencana anggaran 28,7 miliar.

“Untuk yang dipertimbangkan kegiatan memerlukan klarifikasi teknis oleh perangkat daerah, survei lapangan, pembahasan dan pengkajian,” pungkasnya. (bir/adv/yan)