Dalam kegiatan itu, terungkap sebuah pergeseran terminologi yang signifikan terkait status kerawanan wilayah. Kabupaten Jember, diketahui kini didefinisikan sebagai ‘supermarket bencana’, sebuah istilah teknis yang merujuk pada tingginya diversitas dan intensitas kejadian bencana yang terjadi secara simultan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan dalam laporannya bahwa integritas data penanganan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sejak periode 2 Januari hingga penutupan Maret 2026, tercatat sebanyak 276 insiden kedaruratan yang berhasil dimitigasi.

“Secara proporsional, 243 diantaranya merupakan murni fenomena alam yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem. Secara formal, kami BPBD mengategorikan dominasi kejadian ini pada sektor hidrometeorologi, yang meliputi banjir luapan, tanah longsor di kawasan lereng, serta terjangan angin kencang yang bersifat destruktif,” katanya.

Baca juga :

Secara teknis-administratif, tambahnya, lonjakan kejadian ini merupakan implikasi langsung dari puncak musim penghujan yang disertai petir dan tekanan angin tinggi. Analisis dampak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur publik dan sektor ekonomi warga, seperti gudang tembakau di Kecamatan Wuluhan, menjadi bukti nyata besarnya risiko yang dihadapi.

Pemerintah daerah menekankan, bahwa penanganan masif 51 pohon tumbang dalam waktu singkat di Desa Kesilir dan Tanjungrejo, yang merupakan hasil dari standardisasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah teruji.

Menanggapi dinamika ini, pemerintah daerah menekankan urgensi penguatan kebijakan mitigasi mandiri. Transformasi dari pola responsif menuju preventif menjadi pilar utama dalam mengurangi beban anggaran daerah akibat bencana.

Edy Budi Susilo menggarisbawahi, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat dicapai, apabila masyarakat mampu mengenali potensi risiko di level mikrokosmos. Termasuk, menjaga kelestarian vegetasi sebagai sabuk pengaman alami, serta menjaga jalur komunikasi pelaporan yang valid dengan otoritas terkait.

“Sinergi formal antara birokrasi, relawan terlatih dan elemen sipil, menjadi kunci utama untuk mereduksi status supermarket bencana menuju daerah yang memiliki resiliensi tinggi di masa depan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Pertemuan ini, bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan sebuah forum konsolidasi kebijakan publik yang bertujuan mengurai persoalan krusial di daerah melalui pendekatan berbasis komunitas religi. Langkah ini, sebagai upaya memperkuat struktur sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam pemaparannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan mitra yang memiliki pengaruh akar rumput (grassroots) yang kuat. Menurutnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan episentrum perubahan sosial.

Oleh karena itu, Pemkab Jember berencana membentuk Forum Komunikasi Khusus yang bersifat terstruktur. Rantai komando forum ini, direncanakan akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di tingkat kabupaten, yang kemudian akan terintegrasi secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan melalui koordinasi dengan para camat di 31 kecamatan di Jember.

Fokus utama dari sinergi ini, lanjutnya, adalah penanganan kemiskinan yang menurut data statistik masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan mampu menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Sementara santri dan lembaga pesantren, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program-program pemberdayaan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga :

Selain aspek ekonomi, isu kesehatan masyarakat menjadi agenda prioritas dalam forum ini. “Jember masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting,” tegasnya.

Gus Fawait menginstruksikan, agar pesantren menjadi garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan dan gizi. “Edukasi mengenai kesiapan rumah tangga bagi para santri sebelum lulus, menjadi langkah preventif untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi,” imbuhnya.

Bupati Fawait juga menyoroti, mengenai aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penyelarasan dengan program nasional terkait SMK Global, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri global. Hal ini penting, agar santri Jember memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

Secara makroekonomi, Gus Fawait melihat potensi Jember sebagai destinasi pendidikan pesantren nasional. “Jika Jember mampu menarik lebih banyak santri dari luar daerah, maka hal ini secara otomatis akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat serta menarik lebih banyak alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah,” urainya.

Strategi ini, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Jember secara keseluruhan. Penutupan acara ini, ditandai dengan komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan paduan antara kebijakan formal pemerintah dan pengaruh kultural pesantren. (rio/gie/adv)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan deteksi dini TBC digencarkan agar penanganan bisa lebih cepat dan penularan dapat ditekan. “Dengan deteksi dini TBC, maka semakin cepat ditangani dan penularan semakin ditekan,” kata Bupati Ipuk, saat meninjau pelaksanaan skrining di Puskesmas Mojopanggung, Kecamatan Giri, Rabu (12/11/2025) tadi.

Selain skrining, Bupati Ipuk juga berharap agar masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tidak hanya pengobatan, Pemkab Banyuwangi juga melakukan penanganan terkait sanitasi para keluarga pasien.

“Menjaga gizi, pola hidup sehat, mengurangi kebiasaan merokok, serta masalah sanitasi ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Penanganan penyakit TBC telah menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Banyuwangi di bidang kesehatan. Bahkan, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, 12 November, Pemkab secara khusus juga memberikan bantuan Sembako kepada para pasien TBC dari keluarga pra sejahtera.

Belanja bantuan ini merupakan bagian dari Program Belanja Cantik 11 November (11/11), yang rutin digelar Pemkab, dimana setiap tanggal cantik mengajak seluruh ASN dan lintas instansi dan organisasi masyarakat untuk berbelanja di Warung Rakyat terdekat. Selanjutnya, belanjaan tersebut diberikan kepada keluarga pra sejahtera.

Baca juga :

“Khusus November, belanja cantik kami salurkan selain kepada anak stunting dan keluarga pra sejahtera, juga kami berikan kepada pasien TBC dan pasien yang membutuhkan,” kata Buapti Ipuk.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, menambahkan penanganan masalah sanitasi dilakukan dengan memberikan penyuluhan pentingnya pencegahan TBC di anggota keluarga juga masalah sirkulasi udara di dalam rumah. “Ada beberapa rumah yang sirkulasinya tidak baik, kami bantu genteng kaca agar ada sinar matahari yang masuk. Kami edukasi juga di lingkungan mereka, agar anggota keluarga tidak tertular,” kata Amir.

Amir juga mengatakan, bahwa pihaknya melibatkan 11.684 kader Posyandu untuk secara aktif mencari dan mendeteksi kasus TBC melalui Program Active Case Finding di seluruh wilayah. Kader Posyandu juga aktif berperan sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) bagi penderita TBC, memastikan pasien benar-benar meminum obatnya secara rutin dan tuntas.

Bagi yang terkonfirmasi positif, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas memberikan pengobatan rutin. Sementara bagi kontak erat yang belum menunjukkan gejala, akan diberikan obat terapi pencegahan tuberkulosis.

“Sampai saat ini belum ada kasus kematian akibat TBC. Kami fokus pada pencegahan, memastikan rumah sehat dengan cahaya matahari, sirkulasi udara baik dan pengobatan teratur,” ujarnya. Untuk penanganan lebih lanjut, RSUD Blambangan telah menyiapkan ruangan dan dokter khusus untuk menangani pasien tuberkulosis resisten obat (TB MDR).

Salah satu pasien TBC, Suhaimi (57), warga Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, mengaku sudah tiga bulan menjalani pengobatan rutin. Dirinya mendapatkan obat secara teratur yang diantarkan langsung oleh petugas Puskesmas ke rumahnya.

“Semua pengobatan gratis, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit tidak ada biaya sepeserpun. Saya juga sempat dirawat inap 4 hari awal-awal dinyatakan TBC dan petugas rutin datang memantau ke rumah,” ungkap Suhaimi. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pembentukan Dinas Damkar merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pembangunan gedung bertingkat di wilayah kota. “Ini saya memang menginisiasi bahwa Dinas Kebakaran harus ada. Melihat kondisi Kota Malang yang semakin padat penduduk dan banyak bangunan bertingkat, perlu ada penanganan khusus terhadap kejadian kebakaran,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa fungsi pemadam kebakaran tidak hanya menangani kebakaran semata. Namun, juga berbagai situasi darurat lain yang meresahkan masyarakat.

“Pemadam kebakaran ini tidak hanya menangani kebakaran, tapi juga hal-hal lain seperti penanganan ular, sarang tawon, atau keresahan masyarakat lainnya yang tidak bisa diselesaikan sendiri,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga berharap, proses menuju pembentukan Dinas Damkar dapat dipercepat. “Forum konsultasi publik ini sangat baik, karena dari sini kita bisa melihat apakah masyarakat memang membutuhkan keberadaan Dinas Damkar. Target kami tahun 2026 sudah terbentuk,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi Kota Malang sebagai kota metropolitan. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri PUPR.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Wali. Konsultasi publik ini juga dilakukan untuk mendukung Kota Malang menjadi kota metropolitan. Salah satu kriterianya adalah pemenuhan standar gedung dan sarana prasarana, agar kita bisa menjaga Kota Malang tetap aman dari ancaman kebakaran,” ungkap Heru.

Menurutnya, perubahan status Kota Malang sebagai kota metropolitan akan membawa dampak besar terhadap perkembangan infrastruktur perkotaan. “Otomatis gedung-gedungnya tidak bisa kami batasi lagi ketinggiannya. Maka Damkar harus berbenah, baik dari sisi kelembagaan maupun aturan mainnya,” lanjutnya.

Heru juga memastikan, saat ini SDM di lingkungan Damkar sudah mumpuni. Karena ada dua inspektur dan seluruh personel pemadam satu dan dua. “Jadi, dari sisi kemampuan sudah siap. Tinggal menunggu penguatan kelembagaan agar pelayanan bisa lebih optimal,” tuturnya.

Selain kebakaran, Damkar juga menangani sejumlah kejadian non-kebakaran di masyarakat. Seperti, melepas cincin yang macet di jari, mengevakuasi kendaraan terjebak selokan, hingga menangani ular. “Itu semua kami tangani tanpa mengesampingkan OPD lain,” tambah Heru.

Heru berharap dengan terbentuknya Dinas Damkar, dukungan Sarana dan Prasarana dapat semakin ditingkatkan. “Kalau nanti Damkar sudah jadi dinas, otomatis SDM dan Sarpras juga akan bertambah. Termasuk unit mobil tangga yang selama ini ditanyakan masyarakat. Semua akan dibahas dalam Ranperda ini,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat melalui berbagai langkah konkret di lapangan. Salah satunya, dengan mengoperasikan alat berat mini (excavator kecil) untuk membersihkan afur banter, titik aliran utama yang sempat tersumbat akibat endapan lumpur dan eceng gondok.

Langkah ini dilakukan, sejak hari pertama pasca banjir agar arus air segera normal kembali dan tidak menimbulkan genangan lanjutan. “Mulai hari ini, alat berat mini sudah bekerja. Kita tidak menunggu, karena ini tentang keselamatan warga dan kelancaran air. Kami ingin memastikan penanganan dilakukan dengan cepat dan tuntas,” tegas Bunda Indah saat meninjau area pembersihan.

Selain pembersihan darurat, Bunda Indah juga menginstruksikan penyusunan tindak lanjut program normalisasi saluran air sepanjang 3 kilometer yang hingga kini masih belum tertangani. Dirinya menyebut, wilayah tersebut termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, perlu koordinasi intensif dengan Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi.

“Yang sudah kita normalisasi sepanjang 3,4 kilometer terbukti efektif mencegah banjir selama 5 tahun terakhir. Namun masih ada 3 kilometer lagi yang menjadi PR bersama. Karena ini kewenangan provinsi, maka kita dorong agar segera ditangani lewat PU SDA Jawa Timur,” jelasnya.

Menurut Bunda Indah, langkah teknis di lapangan merupakan bentuk penanganan bencana berbasis perencanaan, bukan reaksi sesaat. Dirinya menekankan, bahwa penanganan banjir harus disertai data, peta wilayah dan prioritas kerja yang terukur agar setiap tindakan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Baca juga :

“Ini bukan hanya bersih-bersih air yang tergenang, tapi bagian dari upaya rekayasa hidrologi yang terencana. Kita ingin sistem pengendalian air di Sidorejo benar-benar kuat, bukan tambal sulam,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Lumajang juga memantau aliran sungai yang mulai surut serta memastikan alat berat bekerja efektif di titik-titik rawan. Sejumlah petugas dari BPBD, Dinas PU, TNI dan perangkat desa terlihat bergotong royong di lapangan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti bencana dengan langkah terukur.

Bunda Indah berharap, masyarakat turut menjaga hasil normalisasi dan pembersihan yang dilakukan pemerintah. Dirinyaa juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama agar tidak membuang sampah di saluran air serta aktif melaporkan jika terjadi sumbatan.

“Penanganan teknis akan percuma kalau perilaku masyarakat tidak berubah. Pemerintah bekerja, tapi warga juga harus ikut menjaga,” pesan Bunda Indah.

Dengan strategi penanganan berlapis, dari langkah cepat di lapangan hingga koordinasi lintas kewenangan, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pengendalian banjir yang berkelanjutan. “Ini bukan pekerjaan satu hari. Kita ingin memastikan bahwa setelah air surut, kita tinggalkan warisan sistem yang lebih tangguh dan aman untuk masyarakat,” imbuhnya.

Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari warga Sidorejo. Mereka menilai respon pemerintah kali ini jauh lebih cepat dan tepat sasaran. “Baru 2 hari, air sudah mulai surut dan alat berat langsung datang. Kami merasa diperhatikan,” ujar Lyster, salah seorang warga. (kom/adi/gie)

Simulasi tersebut diperagakan oleh para penyandang disabilitas dari tiga ragam, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Istimewanya, simulasi ini dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, drg Merita Ariesta Yudi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery, Kepala Pelaksana BPBD, Sugeng Hariyadi dan undangan lain.

Selama pelaksanaan, nampak beberapa kali Ketua TP PKK menyeka air matanya. Dirinya mengaku, tidak kuat menahan sedih dan tangis, saat melihat para ibu penyandang difabel yang menggendong anaknya seakan tak terjadi apa-apa. Termasuk, ketika Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Pasuruan, Deni Kurniawan, membacakan puisi berjudul ‘Sama Tanpa Berbeda’. “Dari sini, saya memahami bahwa bersyukur adalah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan. Itu karena, masih ada yang di bawah kita tapi mereka serasa jauh di atas kita,” ungkapnya.

Baca juga :

Di hadapan para difabel, Mela Rusdi mendoakan agar selalu sehat, kuat dan ceria dalam menjalani aktivitas sehari-hari. “Saya doakan selalu sehat dan semangat beraktifitas. Salam cinta saya untuk anda semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan bahwa Unit Layanan Disabilitas Penanganan Bencana bukanlah sebuah UPT. Namun, lebih pada sebuah struktur di dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai penyambung lidah para penyandang disabilitas.

Praktiknya, ada satu ruangan di BPBD Kabupaten Pasuruan yang bisa digunakan para difabel untuk melakukan aktivitas dalam rangka koordinasi perihal kebencanaan. “Sampai sekarang ada 85 difabel yang aktif dan siap membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh teman teman komunitas mereka sendiri,” jelasnya.

Dengan dibentuknya Unit Layanan Kebencanaan, Sugeng optimis semua kegiatan dalam rangka penanganan kebencanaan di Kabupaten Pasuruan bersifat inklusi. “Sehingga mereka akan merasakan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Saat terjadi bencana, semuanya selamat,” harapnya. (kom/pas/gie)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terencana dan berbasis data. Walau secara statistik kebencanaan di Kota Malang tidak sebesar wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Malang, namun Kota Malang tetap memiliki risiko bencana.

Baca juga :

Oleh karena itu, ujarnya, pengetahuan dan pelatihan Jitupasna penting dimiliki untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Melalui pelatihan Jitupasna ini, diharapkan dapat membekali para peserta dengan kemampuan teknis dalam melakukan kajian kebutuhan pascabencana secara cepat dan akurat.

“Dengan pelatihan Jitupasna ini nantinya diharapkan kecamatan dan kelurahan bisa mengidentifikasi kebutuhan pascabencana. Supaya, jika terjadi bencana kita tidak tahu ilmunya, kerugian dan kerusakannya apa dan bagaimana cara pemulihannya. Sehingga, output ketika ada kajian kebutuhan pascabencana ini menjadi lebih mudah,” kata Kalaksa.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, penguatan kolaborasi dan koordinasi antar pihak terkait juga harus dilakukan. “Karena hanya melalui sinergi yang kuat, upaya penanggulangan bencana di Kota Malang, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (kom/mlg/sit)

Dalam kesempatan itu, Asisten 1 Purwanto menyampaikan bahwa bencana alam non alam maupun sosial, merupakan ancaman nyata yang dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya, dapat dirasakan oleh infrastruktur lingkungan hingga sektor ekonomi serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Seperti yang kita ketahui beberapa waktu ini, Kabupaten Jombang tengah terdampak bencana hidrometeorologi yang telah menimbulkan kerugian di berbagai wilayah. Ancaman ini nyata dan memerlukan kesiapsiagaan serta respon yang cepat dan terkoordinasi,” katanya.

Baca juga :

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Jombang, seluruh relawan serta pihak terkait yang telah bekerja dengan tanggap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat. “Saya menyadari bahwa tugas yang diemban ini tidaklah mudah, karena relawan berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” urainya.

Meskipun demikian, ujarnya, tidak boleh hanya berfokus pada respon ketika bencana terjadi. Namun langkah preventif dan perencanaan yang matang, juga jauh lebih penting untuk mengurangi resiko serta kerugian akibat bencana. “Karena itu, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Jombang, harus bisa menjadi landasan strategis,” ujarnya.

Selain itu, dukungan ini disusun untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam mitigasi kesiapsiagaan respon dan pemulihan bencana. Sehingga, upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif.

Di tempat sama, Plt Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Filipe Dias Quintas, menyampaikan bahwa tujuan mengadakan seminar ini untuk memperkuat sinergitas multi pihak dalam penanggulangan bencana. Sehingga, dokumen yang dihasilkan mampu diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana. (azl/gie)

Road Map Penanggulangan GAKI tersebut, bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan sebagai pedoman implementasi Program Universal Salt Iodization (USI) bagi Tim Penanggulangan GAKI Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, berharap Road Map atau Peta Jalan Penanggulangan GAKI ini bukan sekedar menjadi dokumen semata. Namun, diimplementasikan dalam pelaksanaan program yang disusun oleh Pemkab Lumajang.

“Saya harap Kepala Bappeda selaku Ketua Tim GAKI, juga teman-teman perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada GAKI ini pada proses perencanaan penganggaran menjadi perhatian. Agar apa yang kita rumuskan bisa diterapkan dengan baik selama 5 tahun ke depan,” kata Sekda Agus.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa defisiensi atau kondisi kekurangan yodium pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi saat usia muda, namun konsumsi yodium oleh ibu saat mengandung juga berpengaruh terhadap risiko anak mengalami defisiensi. Defisiensi yodium pada ibu hamil dihubungkan dengan kejadian abortus, keguguran, kelainan kongenital dan kematian janin.

“Secara umum steorotype masyarakat kalau kekurangan yodium kekhawatirannya takut gondok tetapi di berbagai literatur juga bisa berdampak pada keguguran, kematian janin, hingga gangguan tumbuh kembang anak, kretinisme atau kerdil. Itulah mengapa ibu-ibu hamil disarankan mengkonsumsi garam yodium,” jelasnya.

Sementara itu National Program Officer, Food Fortification Indonesia, Ardhiani Dyah Priamsari, menjelaskan bahwa penyusunan Road Map Penanggulangan GAKI ini salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting di Lumajang. Oleh karenanya, melalui Tim GAKI Lumajang, dirinya berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi akan GAKI serta arti pentingnya yodium bagi pertumbuhan fisik dan intelektual.

“Pentingnya intervensi memaksimalkan Road Map Penanggulangan GAKI sebagai upaya penurunan stunting,” ujarnya. (kom/adi/gie)