Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang sementara waktu tidak beroperasi. “Betul. Karena anggaran masih ada yang belum cair,” ujar Athoillah, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (08/06/2026) tadi.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah sekolah yang sebelumnya menjadi penerima manfaat MBG, untuk sementara tidak mendapatkan distribusi makanan bergizi. Penghentian operasional sendiri, dilakukan karena dana yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menjalankan layanan.

Baca juga :

“Karena dananya sudah tidak mencukupi. Kemungkinan minggu ini ada pencairan lagi,” katanya.

Meski begitu, Athoillah mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan anggaran tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tingkat pusat. “Sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Informasi yang kami terima hanya ada keterlambatan pencairan saja,” tuturnya.

Terkait jumlah SPPG yang menghentikan sementara operasionalnya, Athoillah mengaku, masih melakukan pendataan dan belum dapat menyampaikan angka pasti. “Masih kami monitor dan hitung jumlahnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa program tersebut menggabungkan pendekatan bottom-up dari aspirasi masyarakat dengan kebijakan top-down dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“RT Berkelas itu kita menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dari atas. Jadi ada pendekatan bottom-up dan top-down. Usulan harus sesuai dengan regulasi yang ada di atas,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, Pemkot Malang saat ini masih melakukan pengecekan terhadap sejumlah usulan yang diajukan masyarakat melalui program tersebut. Langkah itu dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program kegiatan di lapangan.

“Ada beberapa usulan dari masyarakat terkait kesiapan seperti kursi dan meja yang diusulkan, tetapi tidak ada tempatnya. Ini dikhawatirkan nanti akan menjadi masalah,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang akan melakukan cross-check terhadap seluruh usulan yang masuk, termasuk program kegiatan lain yang diajukan melalui RT Berkelas. “Kita akan cross-check terlebih dahulu terkait usulan-usulan tersebut, termasuk juga program kegiatan yang lain,” tambahnya.

Terkait pencairan anggaran, Wali Kota Wahyu menyebut bahwa kegiatan yang bersifat nonfisik direncanakan mulai direalisasikan pada bulan depan, setelah Hari Raya Idul Fitri. “Insyaallah, yang cair ini bulan depan ada beberapa kegiatan yang sifatnya nonfisik. Kalau yang nonfisik bisa lebih cepat, karena kalau yang fisik harus melalui proses pengadaan barang dan jasa,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa kenaikan anggaran itu dipengaruhi karena bertambahnya jumlah penerima. Khususnya, dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada tahun 2025.

“Secara total, terdapat 9.912 ASN yang akan menerima THR pada 2026, terdiri dari 4.905 PNS dan 5.007 PPPK. Jumlah ASN penerima bertambah sekitar 3.100 orang dibanding tahun sebelumnya,” jelas Subkhan, Selasa (24/02/2026) tadi.

Baca juga :

Meski anggaran telah disiapkan, pencairan THR masih menunggu kebijakan resmi dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, komponen THR yang dianggarkan saat ini meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat.

“Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menunggu instruksi lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Pusat menargetkan bahwa pencairan THR akan berlangsung pada 6-15 Maret 2026, dengan total anggaran yang disediakan mencapai Rp 55 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, implementasi di daerah tetap bergantung pada penyaluran dana dari pusat. (rsy/sit)

Diuraikan, Pemkot Malang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur. Kini, hanya tinggal menunggu proses administratif.

“Perkembangan hingga saat ini, barusan saya juga berkoordinasi dengan Kabag Hukum. Provinsi Jatim sudah mempersilahkan untuk memproses, dan sekarang sedang dalam proses penerbitan keputusan kepala daerah terkait bonus,” jelas Baihaqi, Jumat (19/09/2025) tadi.

Terkait pencairan bonus, Baihaqi menegaskan masih harus menunggu turunnya SK. Sehingga, dirinya masih belum bisa memastikan kepastiannya.

Baca juga :

“Kalau perintah mencairkan, itu setelah SK turun, baru kami bisa berproses,” tambahnya.

Disinggung terkait Cabang Olah Raga (Cabor) anggar, Baihaqi menyebut bahwa berdasarkan surat resmi dari KONI Jatim, atlet anggar tidak termasuk dalam daftar penerima bonus. Meski begitu, Pemkot Malang memastikan tidak akan melupakan apresiasi untuk Cabor tersebut.

“Memang anggar ini tidak ada di bagian surat resmi KONI Jatim. Tetapi, sudah kami pikirkan langkah ke depannya untuk memberikan apresiasi. Nanti kita finalkan dalam bentuk apa, tapi yang jelas Pemkot Malang tidak akan melupakan Cabor anggar,” imbuhnya.

Sebagai informasi, anggaran yang disiapkan untuk bonus tersebut sebesar Rp 12 miliar, dari APBD Kota Malang Tahun 2025. (rsy/sit)

“Rakor ini merupakan tahapan rencana pencairan BLT untuk buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan buruh tani cukai. Termasuk nantinya evaluasi tahun ini, hingga verifikasi dan validasi data,” kata Pantja-sapaan Kadinsos.

Dalam tahapan ini, tambahnya, nantinya ada pemadanan administrasi data kependudukan (Adminduk) calon penerima, hasil penyaringan data hingga validasi data. Tahapan ini, tentunya butuh kolaborasi semua pihak. Seperti, HRD di perusahaan rokok.

Baca juga :

“Koordinasi lintas sektor ini demi akurasi data penerima BLT DBHCHT. Basis data ini, kami himpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan total 45.327 calon penerima. Data inilah yang diolah untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid secara nasional,” paparnya.

Melalui Rakor ini, ujarnya, diharapkan skema pencairan nantinya tidak memunculkan kendala. Karenanya, dalam hal ini juga melibatkan langsung Badan Inspektorat. Termasuk, seperti ketika penyaluran ini berjalan, sementara penerima mengalami resign.

“Hal-hal seperti ini, itu harus dibahas bersama. Sehingga, jangan sampai memunculkan persoalan dikemudian hari,” ungkapnya. (sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa untuk pencairan masih menunggu kepastian data resmi perolehan medali dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. “Bonus Porprov sedang dalam proses administrasi. Karena ini masih berproses, sehingga kita belum tahu pasti jumlah medali emas, perak dan perunggunya. Kalau diajukan lebih dahulu tapi datanya berubah, justru prosesnya bisa lebih panjang. Jadi, kami menunggu surat resmi dari KONI Jatim,” jelas Wali Kota Wahyu, Sabtu (19/07/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa setelah data medali dikonfirmasi, Pemkot Malang akan menghitung besaran bonus dan segera mengajukan pencairannya. Langkah itu, diambil agar penggunaan anggaran benar-benar akurat dan tidak menimbulkan kendala administratif di kemudian hari.

Baca juga :

“Anggarannya aman dan sudah tersedia di APBD. Totalnya sekitar Rp 12 miliar, untuk tiga kategori, mulai medali emas, perak dan perunggu,” katanya.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, mengenai komitmen Pemkot Malang dalam memberikan apresiasi setimpal kepada para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Malang dalam ajang olah raga tingkat provinsi tersebut. “Kita sangat menghargai perjuangan para atlet. Begitu proses administrasi dan datanya tuntas, bonus akan segera disalurkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kota Malang turut ambil bagian dalam Porprov Jatim 2025 dengan mengirimkan 1.375 atlet dari berbagai cabang olah raga. Perolehan medali dari kontingen Kota Malang menjadi salah satu kebanggaan tersendiri dalam kompetisi bergengsi tersebut. (pro/rsy/sit)

Alat tersebut, meliputi teknologi seperti magnetometer, sonar dan sensor bawah laut lainnya. Alat ini, nantinya akan dipasang di salah satu kapal milik unsur laut dan melakukan pelacakan keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam.

“Kami request peralatan tersebut untuk hadir di sini. Distrik navigasi telah menyeting alatnya. Alat itu akan digeser ke sini. Setelah tiba, besok kita akan fitting ke salah satu alut laut dan akan melakukan pencarian serta pendalaman dengan tim gabungan yang ada,” kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, Jumat (04/07/2025) tadi.

Sementara hingga hari kedua operasi SAR atau Jumat (04/07/2025), Ribut melaporkan bahwa SAR gabungan belum menemukan korban baru. Mereka mengandalkan pencarian dari darat, laut dan udara.

“Total hingga hari ini, korban yang berhasil ditemukan sebanyak 36 orang. Dengan rincian 30 orang selamat dan 6 meninggal dunia,” terang Ribut dalam konferensi pers.

Dari 30 korban selamat, sebanyak 21 di antaranya merupakan warga Banyuwangi dan 9 orang lainnya warga Bali. Sementara itu, 29 penumpang lainnya masih dalam pencarian.

Baca juga :

Pihak SAR juga telah melakukan klarifikasi ulang terhadap nama korban. Dua nama sebelumnya yang sempat dianggap sama, Wahyudi dan Tri Wahyudi, ternyata adalah dua orang yang berbeda.

Sementara itu terkait kondisi cuaca hari ini, turut mempengaruhi efektivitas pencarian. Jarak pandang menurun dari 10 kilometer menjadi hanya 3 kilometer. Sementara tinggi gelombang yang semula 0,5-1,5 meter meningkat 2 hingga 2,5 meter. Kecepatan arus bawah laut juga mengalami perubahan signifikan.

“Kami telah mempelajari kedalaman laut. Berkisar di antara 40 sampai 50 meter. Maka langkah berikutnya, kami akan menyiapkan operasi subsurface (operasi penyelaman bawah laut),” kata Ribut.

Mengenai rencana SAR gabungan segera mendatangkan alat underwater searching device, ini sesuai arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, agar pencarian terus dimaksimalkan. Tim SAR gabungan tetap fokus mencari, menolong dan mengevakuasi korban dalam kondisi apapun.

“Korban dalam pencarian saat ini berjumlah 29 orang. Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat supaya korban lainnya bisa segera ditemukan,” ujar Ribut.

Dalam evaluasi operasi SAR pada hari kedua ini, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, juga turut hadir di Pelabuhan ASDP Ketapang. (kom/bwi/sit)

Dalam pencarian di hari ke 2 ini, sebanyak 3 korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (22/01/2025) tadi. Dengan ditemukannya 3 jenazah ini, total sudah ada 20 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan beberapa rincian, sebanyak 7 korban diantaranya merupakan warga setempat, sedangkan lainnya adalah masyarakat yang sedang melintas di jalan atau berteduh saat bencana terjadi.

Salah seorang relawan Muhammadiyah Banjarnegara, Jaka Prasetyo, yang ikut dalam pencarian korban, menjelaskan bahwa pencarian di hari kedua ini diwarnai dengan cuaca gerimis. Dijelaskan pula, bahwa 3 korban itu ditemukan di lokasi berbeda. Satu jenazah ditemukan di sekitar sungai, bawah bambu sekira pukul 10.00.

Baca juga :

Sedangkan dua jenazah tersebut, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan sekitar pukul 11.00. “Korban asli dari penduduk lokal itu hanya 7 orang, mereka meninggal dunia semua. Selebihnya orang yang berlalu lintas atau berteduh di rumah pak carik,” jelasnya.

Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, mengatakan bahwa petugas gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban longsor lain di Desa Kesimpar. Bahkan titik pencarian difokuskan pada lokasi yang lebih sulit karena diduga masih ada korban yang tertimbun.

Letkol Inf Rizky menjelaskan bahwa 3 korban meninggal berhasil dievakuasi, dua diantaranya berhasil diidentifikasi yakni Nur Aisyah, warga Singgodadi dan Ta’ari, warga Yosorejo, Pekalongan. Sedangkan satu orang lagi, masih dilakukan pemeriksaan tim medis di Puskesmas Petungkriyono, yang membangun tenda darurat di dekat lokasi bencana longsor.

“Meskipun kondisi cuaca masih buruk dan berkabut, pencarian dengan cara menyisir di sejumlah titik terus dilakukan dengan harapan korban lain dapat segera ditemukan dan dievakuasi,” tegasnya. (gie)