Pria yang akrab disapa Arif, itu mengatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pembangunan di Kota Malang wajib membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai regulasi. Termasuk proyek dengan nilai kontrak besar, seperti pembangunan hotel berbintang.

“Contohnya Novotel yang mulai pembangunan bulan ini. Selama 32 bulan ke depan, mereka wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 430 juta. Itu untuk meng-cover pekerja ber-KTP Kota Malang,” jelas Arif, Kamis (11/12/2025) tadi.

Tidak hanya itu, menurutnya juga akan ada dua hotel baru yang mulai dibangun pada Januari 2026. Arif menegaskan, hal ini otomatis menambah kontribusi pembayaran Jamsostek di Kota Malang.

Baca juga :

“Artinya, setiap investasi yang masuk harus membayar di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Jangan sampai dibayarkan di daerah lain. Karena ketika ada kecelakaan kerja, layanan medisnya tetap di sini,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya Wali Kota Malang juga telah menginstruksikan agar investor dapat memprioritaskan pekerja dari Kota Malang. Dengan begitu, dampak ekonominya langsung menyentuh warga.

Untuk saat ini, dari total angkatan kerja sebanyak 400.326 orang, yang sudah ter-cover BPJS Ketenagakerjaan baru 172 ribu. Sementara itu, pekerja rentan yang dibiayai melalui DBHCHT berjumlah 25.808 orang. Dengan kontribusi investasi yang terus berjalan, Arif optimis target perlindungan pekerja bisa selesai jauh lebih cepat.

“Target nasional lewat RPJP itu 2045. Tapi dengan tren investasi sekarang, kami optimis Kota Malang bisa selesai 100 persen pada 2035,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo Jember, Adi Kusnandar Zulkifli, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Smart City dan Statistik, Imaniar Eka Wulandari, memaparkan berbagai program Pemkab Jember dalam mengimplementasikan program Kota Cerdas. Adapun enam indikator Smart City tersebut, meliputi smart governance, branding, environment, living, society dan economy.

Baca juga :

“Pemaparan ini sangat penting, karena menjadi bagian tahapan evaluasi yang harus disampaikan,” ujarnya.

Sementara kepada para asesor, Kabid Imaniar menjelaskan mengenai sejumlah capaian dari Pemkab Jember, yang mencakup berbagai aspek. Seperti program, kebijakan, dukungan teknologi informasi, maupun tata kelola layanan Program Smart City.

Sementara atas capaian itu, Tim Asesor Kemkomdigi memberikan apresiasi dari implementasi Program Smart City di Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)

Dalam kesempatan tatap muka itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, juga menyampaikan mengenai hasil kinerjanya bersama Wakil Bupati, Nyai Hj Khoirani, selama tiga tahun memimpin Kabupaten Situbondo. Seperti, berbagai program pemerintah daerah telah banyak dikerjakan. Diantaranya, Program Birulah, Program Sehati, pengadaan ratusan Lampu PJU dan perbaikan jalan di berbagai tempat. Serta, berbagai program insentif telah diberikan pada Ketua RT, guru ngaji, Kader Posyandu dan lainnya.

“Berbagai program kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian saya bersama Nyai Hj khoirani dan juga para pimpinan OPD kepada masyarakat. Itu juga merupakan bentuk kerja nyata dan kerja tuntas kami,” kata Bupati yang akrab disapa Bung Karna.

Ditambahkannya, meskipun dalam kepemimpinannya di Kabupaten Situbondo ini banyak kendala, namun dirinya tetap bersyukur karena masih bisa memberikan sesuatu yang manfaat kepada masyarakat. Sehingga, pihaknya juga banyak menerima berbagai penghargaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Baca juga :

Masih menurut Bupati Karna, atas semua pencapaian yang sudah dilakukan, dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru Madrasah Diniyah, guru SD dan juga guru SMP swasta yang telah hadir ke acara ini. Pemerintah Daerah Situbondo juga telah menggelontorkan bantuan penyelenggaraan guru pendidikan diniyah untuk para guru.

“Semoga dengan bantuan tersebut seluruh guru Madin bisa memanfaatkan dan bisa menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerjanya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, Siti Aisyah, menyebutkan bahwa ada ribuan guru yang mengikuti kegiatan itu. Secara rinci, ada total sebanyak 1.674 guru dan mereka terdiri dari Madrasah Diniyah sebanyak 511 lembaga, guru Sekolah Dasar (SD) swasta sebanyak 25 lembaga, guru SMP swasta 36 lembaga dan dari Madrasah Diniyah Ula Wustha 178 lembaga.

“Totalnya ada 750 lembaga. Saya berharap, apa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bupati Karna Suswandi, para guru bisa menerima dengan penuh syukur dan bisa menjadikan penyemangat untuk meningkatkan kwalitas pendidikan yang ada di desa-desa,” ujarnya. (her/gie)

Selain terkait program, hal lain yang tidak kalah menarik dalam talkshow adalah membahas berbagai pencapaian dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program tersebut. Karenanya, Politisi PPP Kabupaten Lumajang yang akan maju di Caleg Provinso Jatim itu, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.

“Sudah menjadi tugas kita bersama, mensosialisasikan program-program yang ada di Dinas Sosial P3A. Hari ini dengan adanya SO3 yang baru di tahun 2022, dalam hal ini Dinas Sosial dan P3A sudah melebur jadi satu manfaatnya hari ini sangat luar biasa,” ujar Akhmat, Kamis (12/10/2023) tadi.

Baca juga :

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antara legislator, eksekutif dan masyarakat, dalam mencapai hasil yang lebih baik dalam bidang sosial, kesejahteraan dan pelayanan publik. Dirinya a juga memaparkan visi dan program-program yang akan dijalankannya, apabila terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi.

“Dengan adanya kita melaksanakan talkshow bersama dinas sosial, minimal membuka wacana baru bahwasannya masyarakat hari ini lebih tahu. Secara pribadi atau kelembagaan, kita ucapkan matur nuwun kepada Radio Gloria Paramitha Lumajang dan Dinas Sosial. Dan hari ini kita selaku Komisi D di DPRD, adalah bermitra dan kontrol dari Dinas Sosial,” papar Akhmat.

Ditambahnya, bahwa talkshow ini memberikan wawasan yang bernilai tentang perkembangan terbaru dalam bidang sosial dan politik di Kabupaten Lumajang. Kehadirannya sebagai wakil rakyat dan Caleg DPRD Provinsi, memberikan dorongan positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

“Talkshow di Radio Gloria Paramitha Lumajang ini menjadi wadah penting untuk mendengarkan aspirasi dan pemikiran pemimpin dan calon pemimpin daerah. Jadi, kita hari ini urusane wis siap kontrol. Jadi kami mengharap, dengan adanya program yang sudah menempel di Dinas Sosial, ini minimal harus tersampaikan,” paparnya. (adi/sit)

Merespon hal itu, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menyampaikan jika di tahun 2023 ini, akan mengupayakan 5 ribu bidang aset yang tersertifikasi. Tentu, pihaknya optimis hal tersebut bisa dicapai, karena beberapa upaya pun juga akan dilakukan.

“Selama ini, upaya yang kita lakukan itu percepatan. Karena di sini, itu ada dua sisi, yaitu di BKAD dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta bolanya ada di BPN. Kemudian, kita juga ada tim inventarisasi, yang melibatkan unsur kejaksaan, inspektorat, bagian hukum kemudian BPN sendiri. Selain itu kita juga intens untuk rekonsiliasi,” jelas Subkhan saat ditemui di Mini Block Office, Balai Kota Malang, Rabu (14/06/2023) siang.

Dalam proses sertifikasi itu, menurutnya juga lumayan lama. Namun, batas waktu tersebut tidak sampai selama satu tahun. Itu dibuktikan, jika mulai dari tahun 2021 hingga 2023, capaian sudah mencapai tiga ribu. Menurutnya, juga sudah luar biasa.

“Karena satu sertifikat, itu pengukuran dua kali, pengukuran di BKAD pada saat syarat pendaftaran, kemudian nanti di BPN juga punya juru ukur untuk kepastian. Itu lumayan, tapi dengan capaian mulai tahun 2021 sampai 2023, menurut saya luar biasa,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai anggaran biaya untuk sertifikasi di tahun 2023, pihaknya menyampaikan jika sebesar Rp 1,3 miliar. Anggaran biaya tersebut, menurun dari tahun 2021, dan 2022 lalu.

Baca juga :

“Jadi di tahun 2021 dan 2022 itu anggarannya serupa, yaitu Rp 1,750 miliar. Karena disitu banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), maka kita ngukur dari target. Hingga di tahun 2023 itu sekitar Rp 1,3 milyar,” ujarnya.

Lebih lanjut mengenai pola dari sertifikasi aset, paparnya, itu berbeda-beda. Jika sertifikasi tanah yang selama ini dalam Izin Pemakaian (IP) untuk usaha, maka di transformasikan menjadi sewa, agar pendapatan semakin besar. Tentu, hal tersebut juga berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Artinya prinsip keadilan juga kita jalankan. Masa ditempati masyarakat berpenghasilan rendah, tempat tinggal sewanya mirip dengan usaha yang omzetnya milyaran. Itu kan tidak adil. Makanya mekanisme sewa ini pelan-pelan tapi pasti, ini kita ubah dari IP terutama yang dipakai usaha, dari situ harapannya PAD semakin meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B, Trio Agus Purwanto, mendorong BKAD Kota Malang, dalam menerapkan Perda mengenai Barang Milik Daerah (BMD). Sebab, aset di Kota Malang sebagian menggunakan IP dan juga sewa.

“Kami minta agar benar-benar pemanfaatannya sebaik mungkin. Jangan sampai yang sudah dibuat usaha, tapi sifat status hukum atau kerja samanya masih IP, karena kan kalau IP itu lebih murah, contohnya kalau ada yang dibuat toko retail modern seperti itu, nah itu harus jelas,” tegas Trio.

Selain itu, pihaknya berharap sampai dengan akhir tahun 2023 ini, penyelesaian sertifikasi aset tersebut bisa mencapai 50 persen, jadi dari delapan ribu bidang aset yang ada, bisa mencapai lima ribu bidang. (rsy/sit)