<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Pencegahan Korupsi &#8211; Memontum</title>
	<atom:link href="https://memontum.com/tag/pencegahan-korupsi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memontum.com</link>
	<description>Buka Mata Dengan Berita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2019 03:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pencegahan Korupsi &#8211; Memontum</title>
	<link>https://memontum.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146458747</site>	<item>
		<title>Pimpinan KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Gedung Dewan DPRD Banyuwangi</title>
		<link>https://memontum.com/pimpinan-kpk-sosialisasi-pencegahan-korupsi-di-gedung-dewan-dprd-banyuwangi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banyuwangi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Banyuwangi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Pencegahan Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/88780-pimpinan-kpk-sosialisasi-pencegahan-korupsi-di-gedung-dewan-dprd-banyuwangi</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Banyuwangi &#8211; Road show bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, melakukan sosialisasi pembekalan/sosialisasi anti korupsi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bertempat di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/7/2019) siang. Acara sosialisasi pencegahan tindak pidana [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Banyuwangi</strong> &#8211; Road show bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, melakukan sosialisasi pembekalan/sosialisasi anti korupsi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bertempat di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/7/2019) siang.</p>
<p>Acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, dengan mengundang Caleg terpilih untuk periode 2019-2024, dan anggota DPRD Banyuwangi serta mengundang hadir pengurus partai politik.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-20760" src="https://i0.wp.com/pemerintahan.memontum.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/IMG-20190723-WA0048-copy.jpg?resize=650%2C366&#038;ssl=1" alt="" width="650" height="366" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Wakil ketua KPK Saut Situmorang memaparkan, masyarakat hanya tahu kalau tugas KPK itu hanya menangkap para koruptor. Padahal ada tugas lain, yakni memberi pencegahan adanya tindak pidana korupsi.</p>
<p>&#8220;Sebenarnya, tugas KPK itu tidak hanya menangkap para koruptor, tapi juga memberikan tindak pencegahan, seperti tugas koordinasi, supervisi, dan monitoring,&#8221; ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.</p>
<p>Fungsi tindakan pencegahan tindak pidana korupsi inilah, melakukan roadshow bus KPK jelajah negeri bangun anti korupsi.</p>
<p>&#8220;Dengan diadakannya sosialisasi tindak pencegahan korupsi ini, untuk memberi bekal kepada Caleg terpilih ini agar tidak melakukan tindak korupsi, dan menjalankan tugas dengan amanah, sehingga tidak merugikan keuangan negara,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Saut Situmorang menghimbau kepada anggota DPRD maupun Caleg terpilih harus taat aturan, seperti mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN9).</p>
<p>&#8220;Sebagai pejabat negara yang baik, harus menyerahkan LHKPN, dan hal ini harus dilakukan oleh anggota DPRD maupun Caleg terpilih,&#8221; himbaunya.</p>
<p>Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengatakan, sosialisasi tindak pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu sangat baik sekali, dan pihaknya menghimbau kepada anggota DPRD maupun Caleg terpilih untuk mematuhi anjuran dari KPK tersebut. Sehingga bisa menjalan tugas dengan baik.</p>
<p>&#8220;Saya sangat berterima kasih sekali kehadiran wakil Ketua KPK Saut Situmorang datang ke Banyuwangi untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi, dan apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK ini sangat bermanfaat sekali dan nantinya akan diterapkan di Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, dan berintegritas,&#8221; kata Made.</p>
<p>Terkait Himbauan KPK agar Anggota DPRD Banyuwangi menyerahkan LHKPN, dengan tegas Made mengatakan, seluruh anggota DPRD Banyuwangi sudah melaporkan LHKPN.<br />
&#8220;Baik pimpinan DPRD maupun anggota DPRD sudah menyerahkan LHKPN tahun 2018,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Harapan Ketua DPRD Banyuwangi, apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK Saut Situmorang ini, hendaknya dijalankan oleh seluruh anggota DPRD maupun Caleg terpilih.</p>
<p>&#8220;Apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK itu harus dijalankan oleh seluruh anggota DPRD maupun pimpinan DPRD,&#8221; pungkasnya.<strong> (ras/tut/oso)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pencegahan Korupsi Pemkab Lamongan Raih Predikat Nomor Satu se Indonesia</title>
		<link>https://memontum.com/pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-raih-predikat-nomor-satu-se-indonesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lamongan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Lamongan]]></category>
		<category><![CDATA[Pencegahan Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/73524-pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-raih-predikat-nomor-satu-se-indonesia</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Lamongan &#8211; Pemkab Lamongan saat ini menjadi pemerintah dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) nomor satu di Indonesia. Dalam program milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, progres per 15 Januari 2019, Renaksi Korsupgah Pemkab Lamongan mencapai 93 persen. Dibawah Lamongan ada Pemkab Purworejo, Kota Surabaya, Pemkab Boyolali, Pemprov Lampung, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Lamongan</strong> &#8211; Pemkab Lamongan saat ini menjadi pemerintah dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) nomor satu di Indonesia. Dalam program milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, progres per 15 Januari 2019, Renaksi Korsupgah Pemkab Lamongan mencapai 93 persen. Dibawah Lamongan ada Pemkab Purworejo, Kota Surabaya, Pemkab Boyolali, Pemprov Lampung, Pemkab Indragiri Hilir, Pemkot Padang Panjang, dan Pemprov Jawa Tengah</p>
<p>Data tersebut menjadi bagian dari Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kabupaten Lamongan yang disampaikan Inspektur Lamongan Agus Suyanto di Pendopo Lokatantra, Rabu (16/1/2019) kepada 462 Kades dan 12 Lurah.</p>
<p>Agus menjelaskan, predikat ZI diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>
<p>Pencanangan ZI di Lamongan seperti dijelaskan Agus dimulai pada 2016 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).</p>
<p>Pada tahun 2017 disusul kemudian pada RSUD dr. Soegiri, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukpencapil).</p>
<p>Sedangkan pada tahun 2018 pencanangan ZI WBK/WBBM di empat)perangkat daerah. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Dukpencapil, RSUD Ngimbang dan Kecamatan Lamongan.</p>
<p>“Tahun ini akan diperluas pada 26 unit pelayanan publik di kecamatan, 33 Puskesmas dan Dinas Dukpencapil,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Salah satu inovasi Pemkab Lamongan dalam mendukung terwujudnya ZI WBK/WBBM  hingga ke level desa adalah melalui Program Desaku Pintar.</p>
<p>Karena program ini menuntut peningkatan kualitas pelayanan di level pemerintahan desa. Diantaranya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan penguasaan teknologi informasi. <strong>(Fiq/zen/yan)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73524</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
