Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan bahwa pendaftaran yang semula dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024, telah mengalami tiga kali perpanjangan. Untuk saat ini, proses verifikasi kelengkapan dokumen pendaftar tengah berlangsung.

“Proses verifikasi kelengkapan dokumen imi untuk menentukan apakah pendaftar memenuhi syarat atau tidak. Tentunya tim BKPSDM Kota Malang berupaya menyelesaikan proses verifikasi sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan ASN,” jelas Totok, Senin (27/01/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam proses seleksi PPPK, ujarnya, dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu syarat utama adalah tenaga honorer yang mendaftar harus berasal dari instansi yang sama dan memiliki masa pengabdian minimal dua tahun sejak pendaftaran.

“Proses seleksi mengacu pada passing grade yang telah ditetapkan. Namun, ada prioritas dan perangkingan, seperti Tenaga Honorer Kategori II (THK II), honorer yang masuk dalam basis data BKN, serta mereka yang telah bekerja di instansi minimal dua tahun,” tambahnya.

Selain itu, guru yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga masuk dalam prioritas terakhir setelah tiga kategori utama tersebut. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB, formasi yang dibutuhkan oleh Pemkot Malang untuk PPPK adalah sebanyak 3.749 posisi. Namun, jumlah pendaftar yang memenuhi syarat masih menunggu hasil verifikasi dokumen.

“Pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada Februari 2025. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi yang dilaksanakan oleh Panselnas,” imbuh Totok. (rsy/sit)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut lima pelamar telah memenuhi syarat dan satu tidak memenuhi syarat serta 54 belum terverifikasi. Namun, pendaftaran tersebut masih dibuka hingga 6 September 2024.

“Pendaftaran sudah kami buka mulai 20 Agustus kemarin sampai 6 September 2024. Formulir dan persyaratan itu sudah ada di website kami, silahkan masih kami buka,” kata Totok, Senin (26/08/2024) tadi.

Baca juga :

Mengenai jumlah formasi tersebut, disampaikan Totok, sudah sesuai dengan analisis kebutuhan di Pemerintah Kota Malang. Namun, yang menentukan kuota tersebut tetap dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Menteri Keuangan (Menkeu).

“Formasi itu ditentukan oleh MenPAN RB dan juga melihat kemampuan keuangan oleh Menkeu. Tapi kita yang mengusulkan mengenai jumlahnya dan itu hanya CPNS. Hal ini beda sama PPPK kita sudah mengusulkan dan disetujui ada 3.749 formasi, 592 diantaranya tenaga guru, 64 tenaga kesehatan dan 3.093 tenaga teknis,” tambahnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa tes seleksi CPNS tersebut akan dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota Malang. Mulai dari Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Jadi yang tes di sana untuk Malang Raya. Mulai Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kami Pemkot Malang yang memfasilitasi tempatnya, tapi mengenai komputer yang digunakan tes dan sebagainya nanti dari Panitia Seleksi (Pansel) pusat,” imbuh Totok. (rsy/sit)

“Untuk ajaran baru ini pendaftarnya kosong. Sementara untuk murid kelas sebelumnya, tersisa satu. Namun, ini bukanlah masalah besar karena target kami sebagai tenaga pendidik memberi wadah manfaat pada masyarakat,” katanya.

Disampaikan Siti Romlah, bahwa tidak adanya murid pendaftar, bisa dimungkinkan lantaran kalah mewah dengan sekolah lain. Seperti dari fasilitas ruang kelas, area bermain dan sebagainya.

Baca juga :

“Yang pasti, kami tetap komitmen untuk memberikan keilmuan terhadap masyarakat, utamanya dalam pendidikan agama,” tambahnya.

Masih menurut Siti Romlah, bahwa visi misi RA Riyadlus Sholihin didirikan adalah untuk berkomitmen memberi ruang manfaat bagi murid yang tidak mampu dalam hal ekonomi untuk belajar. “Kami berpegang teguh bahwa waktu bermain anak-anak sudah cukup di rumah masing-masing. Untuk di sekolah, kami hanya fokus pada edukasi pendidikan. Semoga ini memberi edukasi dan menginspirasi kepada tenaga pendidik yang lain, untuk terus mengabdikan diri,” jelasnya. (azm/gie)

Pembukaan yang disambut antusias pendaftar, mendapat respon Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. Itu karena, animo pendaftar sangat tinggi.

“Saya juga heran, kok bisa hari ini antusiasmenya banyak sampai full. Kata teman-teman tadi, ada yang mulai mengantre sejak pukul 06.00 WIB. Padahal untuk pendaftaran ini juga kita beri waktu selama tiga hari,” kata Suwarjana, saat ditemui tadi di Kantor Disdikbud Kota Malang, Senin (03/06/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dalam pendaftaran selama tiga hari ini, siswa dan orang tua harus mengumpulkan sertifikat lomba dan memilih sekolah yang akan dituju. Lalu, proses verifikasi dan rekomendasi selanjutnya, akan dilakukan oleh Disdikbud Kota Malang dan tim verifikator.

“Karena sertifikat untuk lombanya itu ada lomba olah raga, keagamaan, budaya, olimpiade IPA dan Matematika. Nah, verifikatornya sendiri ada dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), Cabang Olah Raga (Cabor), Kementerian Agama (Kemenag), Budayawan dan juga menggandeng dari DPKM,” ujarnya.

Untuk pagu PPDB tahun 2024 ini ada sekitar 7 ribu siswa yang bisa diterima di SMPN Kota Malang. Angka tersebut, setengah dari jumlah lulusan di Kota Malang, yakni ada 13 ribu siswa. Sehingga, menurutnya bagi yang tidak diterima di SMPN bisa bersekolah di SMP swasta, pondok pesantren, hingga MTS.

Baca juga :

“Kami punya sekolah swasta, sehingga tidak semua dapat di SMPN. Tetapi nanti untuk jalur prestasi lomba juga kita perhitungkan, mulai dari segi kelas kejuaraannya. Tapi itu urusan dari tim, saya tidak ikut-ikut untuk keputusan itu,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Deta Marini, rela mengantre mengambil formulir mulai pukul 08.00 WIB hingga siang hari ini pukul 10.30 WIB. Diakuinya, dalam proses pengambilan formulir berjalan dengan lancar.

“Tadi datang pukul 08.00 WIB, lalu mengambil formulir pendaftarannya itu cepat dan lancar, yang lama itu mengembalikan formulirnya aja karena harus antre ada nomernya nanti dipanggil,” ujar Deta.

Lebih lanjut, untuk persyaratan mendaftar di jalur tersebut, dirinya hanya menyiapkan sertifikat lomba asli, surat keterangan menyelesaikan proses belajar mengajar dan Kartu Keluarga (KK). “Kalau anak saya sertifikatnya kejuaraan taekwondo di tingkat Provinsi Jawa Timur dan lombanya masih mengikuti itu saja. Untuk akademiknya sendiri tidak diikutkan dalam jalur prestasi lomba ini,” lanjutnya.

Dalam persiapan mengikuti jalur prestasi lomba tersebut, sudah disiapkan sejak sang anak masih duduk dibangku kelas 3 SD. Tentu dirinya berharap, agar sang anak nantinya dapat diterima di SMPN yang dicita-citakan melalui jalur tersebut.

“Saya sudah menyiapkan ini sejak anak saya masih kelas 3 SD, supaya bisa diterima di SMPN Kota Malang melalui jalur prestasi lomba. Berharapnya sesuai dengan pilihan tadi, mau di SMPN 1, SMPN 3 maupun SMPN 8,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurutnya, jumlah tersebut masih tergolong sangat minim. Sebab, di Kota Malang sendiri warga yang wajib ber KTP ada sebanyak 600 ribu.

“Untuk sekarang ini jumlah itu masih kecil sekali karena itu sudah mulai satu tahun berjalan. Data itu per 31 Desember 2023. Dari wajib ber KTP 600 ribu yang terdaftar masih 39 ribu, sangat kecil,” ujar Lusi-sapannya, Rabu (03/01/2023) tadi.

Pihaknya juga mengakui, bahwa selama ini sudah mengirimkan surat ke berbagai instansi terkait dengan dukungan untuk penggunaan aplikasi IKD. Selain itu, pihaknya juga telah menghadap kepada Pj Wali Kota Malang, untuk menerbitkan terkait dengan Surat Edaran (SE) IKD.

“Kami sebetulnya sudah kemana-mana, cuma mungkin sosialisasinya yang kurang. Makanya kita kemarin juga menghadap pada Pak Pj Wali Kota, untuk meminta dukungan. Sehingga, terbit SE khusus ASN dan Non ASN. Kami juga sudah bergerak ke Perbankan hingga ke RS,” katanya.

Baca juga :

Tentu dalam hal ini, Lusi berharap warga Kota Malang dapat pro aktif untuk segera mengurus IKD. Sebab, dalam pengurusannya pun dilakukan dengan relatif mudah dan cepat. Warga hanya perlu datang ke masing-masing kelurahan.

“Untuk keluarga yang belum mempunyai KTP Digital bisa langsung datang ke kelurahan. Bisa juga datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau ke kantor Disdukcapil juga bisa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa IKD tersebut bukan untuk menggantikan e-KTP, namun untuk lebih melengkapi. Sebab, di dalam IKD tersebut juga ada beberapa dokumen catatan sipil lainnya, sehingga bukan hanya KTP Digital saja.

“IKD memiliki beberapa keunggulan dan lebih aman. Kemudian mendigitalkan seluruh dokumen administrasi kependudukan. Misalnya ada perubahan pindahan dari Lowokwaru ke Blimbing, nah itu di KTP digitalnha nanti otomatis. Jadi sudah tidak perlu menggunakan PDF, kemudian juga akta yang sudah ber barcode otomatis masuk juga,” imbuhnya. (rsy/sit)

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Nurani, mengatakan jika hingga batas waktu hari ini atau pukul 23.59 WIB nanti, masih ada kekurangan, maka pihaknya akan memperpanjang waktu pendaftaran anggota KPPS dua hari ke depan. “Saat ini kita tengah menerjunkan tim monitoring. Untuk terakhir pendaftaran nanti hingga pukul 23.59 WIB. Jika masih ada TPS yang kekurangan anggota, maka pendaftar akan diperpanjang dua hari ke depan hingga 22 Desember 2023,” kata saat dikonfirmasi, Rabu (2012/2023) siang.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023, menyebutkan KPU kabupaten dan kota melalui PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat yang memenuhi sarat di wilayah kerja PPS yang memenuhi syarat sebagai KPPS. “Sebenarnya kita hanya kekurangan sekitar 10 persen dari kebutuhan. Semoga hari ini, kebutuhan itu bisa tercukupi,” imbuh Nurani.

Namun, lanjutnya, ketika hingga hari (jam, red) terakhir pendaftaran KPPS masih belum memenuhi kuota, maka secara tidak langsung akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. “Jika hingga hari terakhir pendaftaran belum terpenuhi, maka sesuai keputusan KPU RI, langkah selanjutnya PPS melakukan penunjukkan. Bila tidak terpenuhi juga, langkah ke tiga adalah kerja sama dengan lembaga pendidikan,” tambahnya.

Baca juga :

Dikatakan Nurani, pihaknya juga terus melakukan sejumlah upaya untuk menarik minat masyarakat mendaftar sebagai petugas KPPS. Upaya itu, salah satunya dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi secara intensif hingga ke tingkat RT dan RW.

“Sejauh ini kita masih fokus menerima berkas dan terus sosialisasi. Proses pemberkasan pendaftaran dari kemarin sampai hari ini tetap berjalan,” kata Nurani.

Saat ini, proses tahapan pendaftaran petugas KPPS juga sudah memasuki tes kesehatan mulai 19 hingga 22 Desember 2023. KPU juga telah bekerja sama dengan Puskesmas dan klinik kesehatan untuk membuka tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

“Untuk jumlah pasti hingga hari ini belum tau. Nanti kita akan cek lagi apakah sudah memenuhi kuota atau belum,” paparnya.

Perlu diketahui, pendaftaran KPPS dimulai dari 11 hingga 20 Desember 2023. Syarat usia calon KPPS 17 tahun berijazah SLTA. Penelitian administrasi dilakukan 11 hingga 22 Desember, pengumuman 23 hingga 25 Desember, tanggapan masyarakat 23 hingga 28 Desember dan pengumuman hasil 29 hingga 30 Desember 2023. Insyaallah penetapan KPPS 24 Januari dan pelantikannya 25 Januari 2024.

Sesuai ketentuan, masa kerja KPPS selama sebulan dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Mereka mendapatkan honor sebagai KPPS Rp 1,2 juta untuk posisi ketua dan Rp 1,1 juta untuk anggota. (mil/sit)

Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto, mengatakan jika dari 271 formasi tersebut, 200 diantaranya untuk posisi guru dan 50 untuk tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis. “Jadi di tahun ini, Pemkot Malang tidak ada perekrutan CPNS, tetapi PPPK saja. Skala prioritas pelayanan dasar kami menyiapkan 271 formasi, dimana nantinya untuk tenaga teknis ada 21 formasi dengan 12 diantaranya kita siapkan untuk formasi khusus dan 9 formasi umum,” jelas Totok, saat ditemui pada Jumat (29/09/2023) tadi.

Ditambahkannya, untuk jumlah pendaftar PPPK sendiri perhari Rabu (27/09/2023) lalu, sudah mencapai 528 orang. Dengan rincian terbanyak melamar posisi guru yaitu 288 orang. Kemudian, tenaga teknis dengan jumlah pelamar 184 orang dan tenaga kesehatan ada 56 orang.

Baca juga:

“Jumlah pendaftar memang sampai hari Rabu kemarin, sudah melebih kuota. Untuk per hari ini nanti segera akan kami rekap, jadi saya mohon waktu,” katanya.

Kemudian, dalam pelaksanaan ujian kompetensi dasar nantinya, akan dilaksanakan di Gedung Islamic Center, Kota Malang. Dalam pelaksanaanya pun, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Karena kemarin kita ada tamu dari BKN, nanti untuk tes ujian Malang Raya dan Kota Pasuruan akan dilaksanakan di Gedung Islamic Center, Kota Malang. Mudah-mudahan insyaallah, di bulan November. Pembiyaan seluruhnya dari BKN,” tambahnya.

Mengenai persyaratan yang harus disiapkan oleh para pendaftar PPPK, menurutnya sesuai dengan ketentuan yang telah disipakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Salah satunya, minimal mempunyai pengalaman kerja selama dua tahun.

“Kalau yang guru minimal punya pengalaman kerja tiga tahun dengan catatan di sekolah negeri. Tapi yang di tenaga teknis itu tidak harus. Artinya bisa di swasta tapi dengan melampirkan surat keterangan pengelaman kerjanya dan linier antara ijazah, tugasnya dan yang didaftarkan,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk masa pendaftarannya sendiri masih dibuka dan berlangsung hingga 6 Oktober 2023 mendatang. Sementara seleksi administrasi sudah berjalan sejak 17 September 2023 lalu dan akan berakhir pada 9 Oktober 2023. Untuk hasil seleksi administrasi, rencananya akan diumumkan pada 10 Oktober 2023 mendatang. (rsy/sit)