Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bantuan ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyembuhan pasien TBC. Pihaknya terus memberikan perhatian penuh pada penanganan kesehatan warga, termasuk TB Paru.

Jumlah kasus TBC tahun 2024 sebanyak 2.940 kasus, meningkat di tahun 2025 menjadi 3.057 kasus.

“Semoga ini menjadi pelengkap penanganan TBC selama ini. Selain pengobatan kami juga terus mendorong pengendalian penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi terkait sanitasi, air bersih dan gizi seimbang, terus kami gencarkan,” kata Bupati Ipuk, Kamis (29/01/2026) tadi.

Baca juga :

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan bantuan yang dikirim berjumlah 1.000 dus, dengan masing-masing dus berisi 60 sachet susu formula yang terbuat dari bahan khusus, yakni susu kambing dan ekstrak kurma berkualitas. “Bantuan dari Kemenkes sudah kami terima secara bertahap sejak pertengahan Januari. Total ada 60 ribu sachet susu yang dikemas dalam 1000 dus,” kata Amir.

Susu tersebut, ujarnya, akan dibagikan kepada pasien TBC dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sedang menjalani pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT). “Setiap pasien akan menerima 60 sachet susu untuk kebutuhan 1 bulan. Dengan tambahan nutrisi ini, harapannya kondisi fisik pasien semakin kuat sehingga meningkatkan keberhasilan pengobatan TB yang sedang mereka jalani,” ungkap Amir.

Bantuan susu pendamping pasien TB Paru tersebut, saat ini telah didistribusikan ke seluruh Puskesmas se-Banyuwangi. Selanjutnya, akan dibagikan kepada pasien TB yang memenuhi kriteria. “Insyaallah awal Februari mulai kita lakukan penyaluran kepada pasien melalui Puskesmas-Pukesmas,” tambah Amir.

Program pemberian nutrisi tambahan ini, diharapkan dapat mendongkrak persentase kesembuhan pasien secara signifikan di seluruh wilayah Puskesmas. “Saat ini, tingkat kesembuhan TB di Banyuwangi berada di angka 88 persen. Dengan program ini harapnnya bisa meningkat menjadi 95 persen,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dwicky Salsabil Fauza, menyampaikan bahwa ada sekitar 686 pedagang yang akan direlokasi secara bertahap. Dalam pendampingan tersebut, tentunya tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup dukungan moral dan finansial dari pemerintah.

“Kami meminta agar bedak untuk para pedagang dibangun secara layak dan anggaran pendamping dari Pemkot juga dikucurkan. Ini penting agar pedagang terlindungi selama masa relokasi dan pembangunan berlangsung,” kata Dwicky, Jumat (10/07/2025) tadi.

Saat ini, relokasi dilakukan secara swadaya. Namun, dalam hal ini DPRD Kota Malang menekankan pada Pemkot agar mengupayakan ada alokasi dana pendamping dalam APBD, termasuk untuk infrastruktur dasar seperti air, saluran pembuangan dan fasilitas umum.

“Karena bukan hanya persoalan bedak, bukan hanya tempat, tapi infrastruktur tadi, air dan sebagainya juga harus tetap ada,” ujarnya.

Pembangunan Pasar Gadang sendiri dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun. DPRD mendorong agar aspek sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama dalam proses revitalisasi pasar.

Baca juga :

“Relokasi ke sisi selatan pasar ini adalah langkah awal untuk mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Meski beberapa pembangunan sudah dilakukan, tapi belum menyelesaikan masalah,” tambah Dwicky.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mengatakan bahwa Pemkot melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) telah menyewa lahan milik warga senilai Rp 1,3 miliar untuk tempat relokasi. Namun, dalam anggaran saat ini, belum ada alokasi khusus untuk pembangunan bedak pedagang.

“Kalau saya lihat, anggaran hanya untuk sewa lahan. Tidak ada untuk bangun bedak. Karena masuk dalam refocusing dan efisiensi. Tapi untuk kepentingan publik, ya silahkan saja dijalankan,” ucapnya.

Arif juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur jalan di sekitar lokasi relokasi. Meskipun sebelumnya sempat dianggarkan, namun program itu terkena efisiensi pusat. Arif berharap perbaikan jalan bisa dimasukkan dalam APBD 2026.

“Tidak mungkin relokasi sudah dilakukan tapi jalannya tetap rusak. Apalagi bekas bongkaran. Itu tanggung jawab kita,” tegas Arif.

Lebih lanjut Arif menyebut, bahwa pembangunan Pasar Gadang direncanakan akan dilakukan secara total menjadi pasar induk berskala besar. Proyek tersebut ditargetkan mampu menampung lebih dari 1.000 pedagang.

“Karena rencananya Pasar Gadang bongkar total jadi pasar induk yang besar. Sehingga angka 600 lebih pedagang bisa masuk dan proyeksinya dapat menampung lebih dari 1000 pedagang,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, menjelaskan bahwa peran pendamping seharusnya tidak hanya mengawal batas pendakian, tetapi juga memberikan edukasi kepada pendaki. “Pendamping itu bisa diibaratkan sebagai pemandu wisata yang memiliki tugas lebih luas, termasuk memberikan edukasi tentang konservasi lingkungan. Dengan begitu, pendakian tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman belajar tentang kelestarian alam,” katanya, Jumat (14/02/2025) tadi.

Saat ini, ujarnya, tarif jasa pendamping yang mencapai Rp 300 ribu perpendaki, masih menjadi perdebatan di kalangan wisatawan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah ada perubahan pada besaran tarif atau perluasan tugas pendamping di lapangan.

“Masih menunggu hasil evaluasi dari manajemen pendakian. Bisa saja, nanti ada penyesuaian harga atau peningkatan layanan agar lebih seimbang dengan tarif yang dikenakan,” tambah Yuli.

Baca juga :

Sementara itu, akses pendakian Gunung Semeru hingga batas Ranu Kumbolo, hingga sekarang masih ditutup karena faktor cuaca ekstrem. BB-TNBTS mempertimbangkan keselamatan pendaki sebelum membuka kembali jalur pendakian.

“Keputusan penutupan ini untuk mencegah risiko akibat hujan deras dan angin kencang. Keamanan pendaki menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Pemkab Lumajang berharap, hasil evaluasi yang sedang berjalan dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak. Baik wisatawan, pelaku jasa pendamping, maupun pengelola taman nasional.

Dengan kebijakan yang tepat, pendakian Gunung Semeru dapat menjadi pengalaman yang lebih nyaman, aman, dan edukatif bagi para pencinta alam. (kom/adi/sit)

Pj Wali Kota Zanariah mengatakan, bahwa sekolah inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, harus mendapat kesempatan belajar yang setara di lingkungan pendidikan reguler. Sejak tahun 2017, Kota Kediri telah membuka PPDB jalur inklusi di 8 SD negeri dan 3 SMP negeri. Seiring berjalannya waktu, bertambah pula sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusi.

Sesuai data dari Dinas Pendidikan, sudah ada 41 TK, 36 SD dan 18 SMP, yang mengimplementasikan. Penambahan sekolah inklusi, ini juga didorong dengan adanya Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Peraturan ini, juga menjadi pedoman Unit Layanan Disabilitas. “Tentu dengan meningkatnya penerapan pendidikan inklusi di berbagai sekolah menjadi penting. Untuk melibatkan guru-guru pendamping khusus dalam diskusi mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan dan kebutuhan,” kata Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota Zanariah menjelaskan, sejak tahun 2017 hingga saat ini, pasti ada banyak pengalaman yang dirasakan oleh para guru pendamping khusus. Dalam melaksanakan sekolah inklusi baik itu tantangan, hambatan, sekaligus strategi dan praktek terbaik yang ditemukan secara otodidak atau hasil brainstorming bersama. Mungkin selama ini, collecting pengalaman dan penerapan strateginya hanya berkutat di internal sekolah saja. Sehingga, ada perbedaan treatment di masing-masing sekolah.

Baca juga :

Makanya, ujarnya, melalui FGD ini para guru pendamping khusus dapat berbagi cerita dalam mengelola kelas. Supaya, pengalaman dan strategi ini dapat melahirkan metode pembelajaran tepat di seluruh sekolah inklusi di Kota Kediri. “Selain sharing session, nanti juga akan ada sosialisasi dari Tim Unit Layanan Disabilitas. Saya harap seluruh peserta bisa berpartisipasi aktif. Semoga dari FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif dan terdeteksi kebutuhan apa saja yang perlu segera dipenuhi,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Zanariah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terealisasinya sekolah inklusi di Kota Kediri. Terutama pada guru pendamping khusus. Harapannya serangkaian upaya yang telah dilakukan dapat mempermudah langkah dalam mengoptimalkan layanan sekolah inklusi.

“Terima kasih atas dedikasi yang telah dicurahkan dengan memberi pengajaran terbaik untuk para peserta didik. Kami memahami ini pasti bukan hal yang mudah dan tantangannya pun beragam. Besar harapan kita semua Kota Kediri senantiasa menjadi kota ramah anak tercipta suasana kesetaraan menjadi rumah yang nyaman,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga tidak ketinggalan memberikan santunan. Sementara turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Anang Kurniawan, Ketua Dewan Pendidikan, Dyah Aziastuti, Ketua YLPA, Heri Nurdianto, jajaran Tim Unit Layanan Disabilitas dan tamu undangan. (kom/pan/sit)

Kegiatan yang diikuti 53 pendamping RTLH itu, menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. “Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Untuk itu Pemkot Kediri secara bertahap terus berkomitmen mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa sejak tahun 2021, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) Kota Kediri selalu meningkat. Survei terakhir tahun 2023, IKLH Kota Kediri berada di angka 79,73 dengan kategori baik. Bahkan, berdasar survei dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) tahun 2022, Kota Kediri menempati peringkat ke 5 tertinggi sebagai Kota Paling Layak Huni di Indonesia.

“Ini bisa dijadikan acuan untuk konsistensi meningkatkan nilai indeksnya. Salah satunya dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH. Karena program ini menjadi salah satu unsur pendukung kota ini disebut layak huni,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa program ini hanya ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terdata dalam DTKS. Untuk camat dan lurah, agar benar-benar memastikan dan turun ke lapangan untuk data warganya yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi RTLH.

Kemudian, jika memenuhi syarat segera ajukan usulan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jika ada warga yang berdomisili di wilayah Kota Kediri dan sangat membutuhkan rehabilitasi RTLH, namun tidak memenuhi syarat, segera berkoordinasi dengan asisten atau Sekda agar dapat dicarikan solusi.

“Bisa melalui CSR atau satunan dari lembaga amil ZIS. Khusus untuk para pendamping, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bantu masyarakat sebaik-baiknya. Saya telah mengesahkan SK Wali Kota tentang daftar penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH tahun 2024. Jumlah penerima manfaatnya 161 orang. Agar program ini bisa berjalan tepat guna dan tepat sasaran dibutuhkan peran pendamping teknis untuk melengkapi semua persyaratan,” jelasnya.

Hadir pula dalam Bimtek itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Djatmiko, Kepala DPKP, Hery Purnomo, perwakilan camat dan lurah. (kom/pan/gie)

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam kesempatan itu menekankan mengenai peran kader untuk menurunkan angka stunting, sangat penting dan dibutuhkan. Terlebih, dengan kondisi sulitnya menurunkan angka stunting di setiap daerah di Indonesia, dikarenakan perilaku. Dicontohkannya, yaitu mainset masyarakat soal makanan. Dalam pengertian ialah makanan produksi pabrikan.

“Misalnya, cilok. Makanan yang diproduksi pabrik atau pedagang, ini tidak ada protein hewani. Mainset yang sudah terbentuk, yaitu terpenting anaknya tidak menangis,” terang Hasto.

Sehingga menurutnya, dengan forum yang setidaknya diikuti 800 kader KB dan pendamping keluarga tersebut, maka memberi pemahaman bahwa adanya mainset perilaku orang tua terhadap anaknya yang tidak benar. “Sehingga, ini kita edukasi secara terus-menerus,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Hasto menambahkan bahwa penurunan angka stunting disebabkan pula pola kesehatan reproduksi. Salah satunya, banyak orang yang tidak mempedulikan menikah di usia muda. Serta, jarak kehamilan yang terlalu berdekatan. Sementara, jarak kehamilan dalam waktu satu tahun, bisa menyebabkan stunting pada anak yang berada di dalam kandungan.

“Kader ini sangat penting sekali. Karena, kader KB maupun pendamping keluarga berencana ini yang mampu mendekati keluarga hingga mengajak bicara. Seperti, reproduksi, pola makan sampai lingkungan yang kumuh,” jelasnya.

Saat ini, tambahnya, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Kalau stunting di Jawa Timur, pada 2022 sudah di bawah 20 persen atau sekitar 19 persen. Dan, targetnya di bawah 14 persen

“Yang jelas, untuk menurunkan stunting, kader sangat berperan penting. Di Indonesia kader penyuluh KB sebanyak 1,2 juta orang. Dan, kader pendamping keluarga di seluruh Indonesia sebanyak 600 orang,” tegasnya. (put/sit)