Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan saat ini terdapat sekitar 40 ribu UMKM di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan sekitar 4.000 UMKM atau 10 persen mampu meningkatkan kapasitas usahanya pada tahun ini.

“UMKM tidak cukup hanya bertahan. Mereka harus didorong naik kelas, agar lebih berdaya saing dan mampu menopang perekonomian Kota Malang,” ujar Eko, Jumat (23/01/2026) tadi.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha. Mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital akan menjadi fokus utama pembinaan.

Baca juga :

“Pada tahun 2026, cakupan pendampingan akan diperluas dengan menyasar 50 hingga 100 UMKM dalam satu periode. Materi pelatihan juga diperdalam agar pelaku usaha benar-benar siap menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif,” tambahnya.

Penguatan program pendampingan tersebut dilakukan sebagai evaluasi capaian tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, jumlah UMKM yang berhasil naik kelas masih berkisar sekitar 100 pelaku usaha, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

“UMKM dikategorikan naik kelas apabila menunjukkan peningkatan kinerja usaha, baik dari sisi omzet tahunan, kelengkapan legalitas, maupun kualitas produk yang dihasilkan,” ucapnya.

Tidak hanya menyasar pasar lokal, Diskopindag Kota Malang juga mendorong UMKM agar berani menembus pasar ekspor. Hingga 2025, tercatat 95 UMKM asal Kota Malang telah mengekspor produknya ke berbagai negara, dengan nilai ekspor mencapai sekitar Rp100 miliar, didominasi produk keripik olahan tempe dan kriya.

“Ke depan, pendampingan juga kami arahkan agar semakin banyak UMKM yang siap ekspor. Klinik ekspor akan dimaksimalkan karena peluang pasar dan jejaring kerja sama internasional sudah terbuka,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pelaksanaan silaturahmi ini, menjadi wujud komitmen Kombes Pol Putu Kholis sejak menjabat sebagai Kapolres Malang hingga kini memimpin Polresta Malang Kota, untuk terus mendampingi, membersamai, serta menjaga hubungan emosional dengan keluarga korban insiden Kanjuruhan. Selain sebagai ajang mempererat komunikasi, silaturahmi pada sore hari ini, menjadi ruang dialog aspirasi, harapan keluarga korban dan institusi Kepolisian agar lebih baik lagi kedepannya.

Menurut Kombes Pol Putu Kholis, silaturahmi tersebut juga merupakan panggilan moral institusi dan pribadi untuk terus hadir di tengah keluarga korban Kanjuruhan. Dirinya menegaskan bahwa Polresta Malang Kota ingin menjadi rumah yang menaungi serta membersamai keluarga korban.

“Kami ingin bersilaturahmi langsung ke rumah bapak dan ibu sekalian, namun karena keterbatasan waktu dan kondisi, maka kami mengundang keluarga korban, khususnya yang berdomisili di Kota Malang. Agar menjadikan Polresta Malang Kota menjadi rumah yang bisa menaungi, membersamai dan selalu hadir bagi keluarga korban Kanjuruhan,” ujar Kombes Pol Putu Kholis.

Dalam momen penuh haru ini, mengingatkan kembali kedekatan Kombes Pol Putu Kholis dengan keluarga korban, hingga saat ini terus dipupuk dengan baik. Ini sebagai komitmen dan kelanjutan dari nilai-nilai kepemimpinan sebelumnya.

“Kami meyakini bapak dan ibu pernah berinteraksi dengan jajaran Polresta Malang Kota pada masa kepemimpinan Kombes Pol Budi Hermanto. Nilai-nilai itulah yang terus kami lanjutkan agar pasca Tragedi Kanjuruhan, kami bertugas dengan pendekatan yang lebih humanis dan membersamai keluarga korban,” ungkapnya.

Baca juga :

Pertemuan yang mengedepankan sisi kepedulian dan kemanusiaan ini, juga dihadiri pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, para PJU Polresta Malang Kota, serta keluarga hingga perwakilan keluarga korban Kanjuruhan. Menurut Kombes Putu Kholis, pertemuannya menjadi bentuk tanggung jawab moral yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari PJU, Kapolsek, hingga Bhayangkari, agar memiliki empati dan nuansa kebatinan yang sama dalam mendukung keluarga korban.

“Silaturahmi sore ini sebagai dorongan dan kewajiban moral bagi kami, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Kami mengajak para pejabat utama memiliki kesamaan niat, empati, dan kepedulian dalam membersamai keluarga korban Kanjuruhan,” tegasnya.

Sementara di sesi interaksi, Kapolresta Malang Kota memberikan kesempatan kepada perwakilan keluarga korban untuk menyampaikan uneg-uneg, harapan, masukan, serta keluhannya. Jajaran Polresta Malang Kota siap memfasilitasi kebutuhan yang masih dalam kewenangan kepolisian maupun menjembatani dengan instansi terkait.

“Kami siap mendukung dan memfasilitasi, mulai dari pendampingan bagi putra-putri keluarga korban yang berminat mengikuti seleksi anggota Polri, dukungan layanan kesehatan, penjajakan beasiswa pendidikan, hingga fasilitasi penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kota Malang dan OPD terkait,” imbuh Kombes Putu Kholis.

Selain itu, Polresta Malang Kota juga memberikan kemudahan layanan administrasi kepolisian seperti SIM melalui Satlantas, SKCK melalui Intelkam, serta dukungan kewilayahan melalui para Kapolsek untuk membantu kebutuhan sosial kemasyarakatan keluarga korban di masing-masing wilayah.

Dengan penuh rasa hormat, Kombes Pol Putu Kholis menyampaikan, bagi keluarga korban yang belum sempat hadir karena keterbatasan pekerjaan atau kondisi tertentu, dirinya akan menitipkan ke Kapolsek jajaran untuk silaturahmi langsung ke rumah serta menyampaikan tali asih dari Polresta Malang Kota sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan silaturahmi ditutup dengan doa bersama untuk para almarhum dan almarhumah korban Tragedi Kanjuruhan agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi penguat batin bagi keluarga yang ditinggalkan.

Melalui kegiatan ini, Polresta Malang Kota menegaskan komitmen untuk terus menjaga soliditas, memperkuat pendekatan kemanusiaan, serta membangun hubungan baik dengan keluarga korban Kanjuruhan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom dan sahabat masyarakat. (gie)

Menurut Donny, kasus bullying tersebut saat ini sedang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota. Meski, belum mendapat update terbaru, namun apabila diminta bantuan pihaknya akan ikut menangani.

“Belum dapat updatenya. Kalau diminta bantuan, kita ikut menangani. Resminya bagaimana itu masih belum tahu secara mendalam. Tapi sudah koordinasi dengan PPA Polresta Malang Kota,” ujar Donny.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan memprioritaskan pendampingan terhadap korban. Termasuk dukungan psikolog apabila itu dibutuhkan.

Baca juga :

“Secara rutin, tim kami akan mendatangi korban,” tambahnya.

Untuk pelaku, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta PPA Polresta agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau pelakunya, kami koordinasi dengan sekolah dan pihak terkait supaya ada langkah pembinaan. Kami cenderung fokus dulu ke pemulihan korban,” tegas Donny.

Sementara itu, Kepala UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Fulan Diana Kusumawati, menyampaikan bahwa tim saat ini sedang melakukan asesmen terhadap korban.

“Kami sedang melakukan penjangkauan ke korban. Saat ini ada empat anak yang menjadi korban, termasuk kasus di Sukun. Anak masih sekolah, jadi kami menyesuaikan waktu pendampingannya,” imbuh Fulan. (rsy/sit)

Perempuan yang kerap disapa Mia, itu menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang menilai keberlanjutan KMP masih belum jelas di lapangan. Hal itu diketahui, saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah kelurahan di Daerah pemilihan (Dapil).

“Banyak masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari program nasional yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) tersebut. Ada yang menyampaikan seolah-olah tidak ada kelanjutan. Saya sampaikan, sembari menunggu Bimbingan Teknis (Bimtek), mestinya sudah ada pemetaan potensi daerah. Karena di dalam Keppres sudah dijelaskan secara singkat unit usaha KMP, bergeraknya di bidang apa, dan bagaimana mekanismenya,” ujar Mia, Jumat (03/10/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa secara teknis peningkatan kapasitas masih perlu waktu. Namun, langkah awal seperti pemetaan potensi lokal bisa segera dilakukan.

Baca juga :

Mia juga menyebut, salah satu contoh KMP yang berjalan di Kota Malang ini seperti yang ada di Kelurahan Bumiayu, koperasi eksisting dan direvitalisasi sehingga lebih cepat berkembang. “Harapan saya, tahun depan Pemkot Malang sudah bisa bergerak melakukan pendampingan terhadap KMP baru. Bagaimanapun, ini program pusat yang perlu kita dukung bersama. Kalau satu kota sukses, maka itu juga bagian dari sukses nasional,” tegasnya.

Selain soal KMP, Mia juga menyoroti perkembangan Sekolah Rakyat di Kota Malang. Dalam beberapa kali kunjungan, dirinya masih menemukan kendala pada sarana prasarana.

“Terakhir saya kesana, wali asuh sudah terpenuhi. Tapi sarpras dari pusat, seperti laptop, masih ditunggu turunnya. Harapannya Oktober ini sudah terealisasi. Sambil menunggu, kita minta Pemkot menambah dukungan seperti perpustakaan keliling. Bahkan, saya rekomendasikan kalau bisa setiap hari ada, supaya anak-anak tetap terisi kegiatannya,” tuturnya.

Mia memastikan, DPRD Kota Malang akan terus memantau perkembangan KMP maupun Sekolah Rakyat. “Dalam waktu dekat, saya akan sidak lagi untuk melihat langsung progres fisiknya,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP, Arif Tri Sastyawan, optimis capaian tersebut di tahun ini dapat terealisasi. Karena di tahun 2024 lalu, berhasil menyentuh Rp 2,8 triliun.

“Sampai semester pertama 2025, realisasi sudah mencapai Rp 1,53 triliun. Rinciannya PMDN Rp 1,49 triliun, PMA Rp 38,5 miliar dan dari sektor penempatan TKI sebanyak 5.459 orang,” ujar Arif, Rabu (13/08/2025) tadi.

Baca juga :

Menurut Arif, sektor UMKM dengan produk makanan dan minuman, serta properti menjadi penyumbang terbesar investasi di Kota Malang. Untuk mendorong capaian target, Disnaker-PMPTSP aktif melakukan pendampingan dan pembinaan.

“Salah satunya dengan mewajibkan universitas swasta melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Dari 60 kampus swasta, separuhnya belum tertib melapor. Padahal ada yang memiliki rumah sakit dan usaha besar lainnya,” tambahnya.

Arif menyebut, kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan kebiasaan dalam membuat laporan investasi. “Laporan itu mencakup modal bertambah atau berkurang, jumlah tenaga kerja, dan kendala usaha. Data ini penting agar pemerintah bisa membantu mencari solusi bila ada masalah permodalan,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bukti nyata komitmennya memajukan pendidikan di Madura, seusai dirinya kembali terpilih memimpin pemerintahan di Jawa Timur. “Ada 6 ribu lebih beasiswa Pemprov. Ini bisa diakses melalui perguruan tinggi juga melalui pesantren. Tetapi di Madura, yang menerima masih sedikit,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyebut, dampak dari sedikitnya penerima beasiswa Pemprov di Madura, ini karena terkendala akreditasi. “Karena terkendala akreditasi, maka dari pendampingan ini harus ada progres dengan jangka waktu yang harus ditentukan. Dan juga ada WA group, alamat email untuk membantu komunikasi,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, diharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut dan nantinya Pemprov Jatim akan memfasilitasi di Surabaya, untuk mengetahui problem yang dihadapi ketika proses akreditasi. “Ke depan kerja sama seluruh pengelola dan pengasuh, dengan melakukan percepatan akreditasi, kami fasilitasi,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Soebahar, mengatakan kegiatan ini pertama kali diadakan LPPD, khususnya di wilayah Madura. “Karena kami baru tahu, Madura ada 33 perguruan tinggi, namun yang bisa mengakses program Pemprov hanya lima. Untuk Ma’had Aly jumlahnya 5 dan penerima program Pemprov hanya 2,” paparnya.

Abdul Halim menambahkan, LPPD turun ke Madura agar berdampak signifikan. Kemudian, ada tindak lanjut berupa proposal laporan dari peserta sebulan usai kegiatan ini.

“Diharapkan ini akan berdampak signifikan sebulan yang akan datang. Dengan catatan, proposal keadaan terakhir, progres nya hasil ini untuk dibawa ke Jatim,” jelasnya.

Di saat yang sama, perwakilan Ma’had Al-hamidy Banyuanyar, Abbas Muhammad Katandur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim dan LPPD. “Kami berterimakasih pada Ibu Gubernur dan LPPD yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di pesantren kami,” paparnya.

Abbas berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa membawa kebaikan dalam bidang pendidikan utamanya di wilayah Madura. “Dengan adanya pendampingan ini lebih mewujudkan kebaikan Madura ke depan, semoga hal-hal yang kurang maksimal bisa teratasi,” tambahnya. (azm/gie)

Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Imam Sahudi, dalam kesempatan itu meminta dukungan kepada pemerintah daerah, supaya koperasi di Kabupaten Kediri dapat lebih eksis dan mampu bersaing. Termasuk, harapannya supaya koperasi dapat ikut mendapat ruang dalam program pemerintah.

“Kami di Dekopinda ingin koperasi ini dapat berperan secara makro untuk ekonomi di Kabupaten Kediri,” katanya.

Dalam pertemuan itu, dijelaskan pula bahwa saat ini beberapa koperasi mulai mengembangkan usaha, salah satunya toko ritel. Langkah itu dilakukan, menyikapi pertumbuhan ritel yang menjamur di tiap wilayah.

Untuk membantu eksistensi usaha yang dijalankan koperasi, Imam meminta dukungan Mas Dhito untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan gerakan bela beli atau belanja ke koperasi.

Baca juga :

Di sisi lain, Imam menyebut bahwa Dekopinda beranggotakan Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Wanita, Koperasi Syariah (Kopsyah) maupun koperasi-koperasi yang telah berbadan hukum. Pihaknya berharap, pemerintah daerah dapat menguatkan koperasi-koperasi yang telah ada. Sebab, dari berbagai koperasi yang menjadi anggota, ada koperasi yang dinilai butuh pendampingan, seperti Kopwan, Kopsyah, termasuk pula 27 KUD.

“Kami berharap ada pendampingan dari pemerintah daerah. Untuk KUD ini, kita ketahui ada yang bergerak cepat, ada yang sedang sedang saja ada juga yang tidak bergerak,” jelasnya.

Merespon keinginan dalam audiensi itu, Mas Dhito mengatakan jika pihaknya berharap Dekopinda Kabupaten Kediri nantinya dapat ikut terlibat untuk menghidupkan jalan tol menuju bandara. Dalam hal ini, keterlibatan Dekopinda dalam membantu pengelolaan lahan milik Pemda, yang ada di sekitar jalan tol.

“Kita punya lahan dan hari ini kita masih pikir-pikir, kira-kira mau dibuat apa. Saya di lima tahun terakhir ini, tidak ingin ada aset tanah Pemkab yang tidak terpakai,” kata Mas Dhito.

Sejalan dengan Dekopinda, Mas Dhito berharap dapat menguatkan koperasi-koperasi yang kini telah ada supaya eksis. Untuk itu, pihaknya akan membahas dengan jajaran untuk gerakan bela beli ke koperasi, termasuk pendampingan bagi koperasi-koperasi yang tidak aktif.

“Untuk Kopwan dan Kopsyah perlu pendampingan ekstra, supaya bisa lebih survive lagi. Termasuk 27 KUD yang perlu pendampingan untuk bangkit lagi,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Panitia Divisi Penataan Stan dan UMKM Event Madyopuro Mangano, Novi Andre, menyampaikan bahwas sertifikasi halal merupakan bagian penting sebelum olahan makanan dan minuman disajikan. Sebab, hal itu sudah menjadi standar wajib, agar makanan dan minuman layak untuk diperjualbelikan.

“Karenanya, sertifikasi adalah salah satu syarat wajib sebagai standar makanan layak disajikan. Karenanya, ini sebagai bentuk fasilitas yang kami berikan kepada peserta Event Madyopuro Mangano,” katanya.

Pria yang kerap disapa Andre, itu mengungkapkan kebutuhan masyarakat terkait sertifikasi halal itu cukup banyak. Namun, kali ini pihaknya mendahulukan pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebagai peserta Event Madyopuro Mangano.

Baca juga :

“Kebutuhan untuk sertifikasi halal sebenarnya banyak sekali. Tapi untuk kegiatan hari ini, kami prioritaskan mereka yang sudah menyatakan diri untuk turut andil aktif pada event nanti. Yakni, sejumlah sekitar 60 orang,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kebutuhan sertifikasi halal lainnya, ujarnya, masih pihaknya usahakan. Karena selama persiapan Event Madyopuro Mangano, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pihak lain.

“Agar acara ini dapat sukses, maka perlu dukungan dari pihak lain. Termasuk, kebutuhan sertifikasi halal bagi yang belum terfasilitasi. Terlebih, Pak Wali Kota Malang juga sudah menyanggupi untuk membantu, ya kemungkinan bisa terfasiltasi dari situ bagi yang belum,” imbuhnya

Dari hasil pengamatan selama sosialiasi berlangsung, materi yang disampaikan yakni seputar konsep sertifikasi halal self-declare, jenis sertifikasi hingga regulasi pengajuan. Selain daripada itu, peserta pun mendapatkan pendampingan melalui pengumpulan data usaha masing-masing, sebagai upaya langkah awal mendaftar sertifikasi halal. (cw1/sit)

Perlu diketahui, bahwa pertumbuhan sektor wisata di Kabupaten Lumajang menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Baik yang dikelola oleh perorangan maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus izin usaha wisata.

Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lumajang, Ricko Dharma Putra, mengungkapkan bahwa kebanyakan pengelola wisata lebih memilih untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu sebelum mengurus legalitas. “Fenomenanya memang seperti ini. Masih ada pelaku usaha yang kurang paham alur pendirian wisata. Kebanyakan mereka membuka wisata dulu, izinnya belakangan,” katanya, Sabtu (08/02/2025) tadi.

Baca juga :

Padahal, kepemilikan izin usaha wisata sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung serta memberikan perlindungan hukum bagi pengelola. Data menunjukkan bahwa tahun lalu hanya dua destinasi wisata yang secara resmi mengurus izin usaha.

“Fokus kami saat ini adalah mendorong perizinan usaha untuk menjamin keamanan dan mengurangi risiko. Kita juga memahami bahwa pelaku usaha membutuhkan waktu untuk mengenalkan wisata mereka, sehingga pendekatan yang kita lakukan lebih ke arah fasilitasi dan pendampingan,” tambah Ricko.

Diharapkan, dengan adanya upaya ini, semakin banyak destinasi wisata di Lumajang yang memiliki izin resmi. Selain menciptakan ekosistem wisata yang lebih aman dan nyaman bagi wisatawan, legalitas usaha juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan serta keberlanjutan sektor pariwisata di daerah.

Dengan pertumbuhan wisata yang terus meningkat, Pemkab Lumajang optimistis bahwa sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Untuk itu, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha wisata perlu terus ditingkatkan agar potensi wisata yang besar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah. (kom/adi/gie)