“Namun saat PPKM Darurat Rp 0,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Heru Mulyono, Senin (12/7).

Baca Juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• Miliki 1.572 Siswa, MAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG

Hal itu dipicu lantaran beberapa tempat di sekitar e-parkir tutup. Seperti Mall Olympic Garden (MOG), kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), maupun beberapa fasilitas lapangan olahraga di daerah tersebut.

Namun mantan camat Klojen itu menampik jika nihilnya pendapatan dari e-parkir berpotensi kerugian.

“Kalau dibilang rugi ya tidak, karena ini kan retribusi. Dimana retribusi adalah pelayanan, kalau nol berarti kita tidak melayani,” jelas Heru.

Berdasarkan keterangannya, retribusi berbeda dengan pajak. Yang mana pajak bisa mengalami kerugian.

“Kalau pajak ada kerugian, misal saja target Rp 10 miliar, tapi tidak tercapai. Kalau pajak, dia diberi pelayanan atau tidak, ada potensi tercatat target pajak. Kalau retribusi tidak ada kerugian, beda ya,” terangnya.

Lebih lanjut, akibat konsentrasi menjalankan kebijakan PPKM Darurat ini, pihaknya masih belum mengintegrasikan aplikasi e-parkir dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

“Belum, Jadi untuk program yang lain kita sisihkan dulu. Kita masih berkonsentrasi PPKM Darurat sampai tanggal 20, karena itu menentukan langkah kita kedepan seperti apa,” tambahnya.

Meski begitu pihaknya mengaku ke depan sudah ada rencana penambahan titik e-parkir. Antara lain di RSUD Kota Malang, Terminal Arjosari sisi timur, dan di Gedung Kartini. “Di perencanaan ada titik lain, tapi kita nunggu evaluasi. Targetnya akhir tahun ini sudah mulai terpasang,” terang Kepala Dishub Kota Malang. (mus/ed2)

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, Bupati telah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan APBD tahun 2018. Sementara untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2018 direncanakan mencapai sekitar Rp 1,7 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp 592 miliar dari target Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2017, yakni sekitar Rp 2,3 triliun. 

Dengan penurunan pendapatan daerah tersebut, pihaknya berharap apa yang dirancang eksekutif sesuai kebutuhan dasar.Seperti fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Tentu kita minta program kegiatan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi benar-benar dapat dirasakan menfaatnya oleh masyarakat. Karena dalam keadaan keterbatasan anggaran ini, diperlukan kecerdasan penataan anggaran,” kata Suwito Saren Satoto, Senin (30/10/2017).

Secara umum sudah disampaikan Bupati, bahwa kemampuan keuangan belanja pendidikan sudah di atas 20 persen. Bahkan belanja kesehatan terhitung sudah 30 persen lebih, yang mestinya hanya di atas 10 persen. Karena pada 2018 kesehatan berencana untuk membangun Rumah Sakit yang anggarannya multi years selama 2 tahun dengan anggaran Rp 180 miliar. Sehingga tahun 2018 hanya anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk belanja fungsi kesehatan. 

“Asumsi pendapatan belum masuk semua. Artinya bagi hasil bantuan keuangan provinsi, DID, dan DAK belum dimasukkan. Maka pendapatan totalnya hanya sekitar Rp 1,7 triliun dari tahun 2017 lalu pada perubahan sebesar Rp 2,3 triliun. Karena potensi pendapatan yang belum jelas, jadi dapatnya berapa tidak boleh diasumsikan. Sehingga menunggu kepastian dari Pusat”, tandas Suwito..

Sementara itu Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, penyampaian penjelasannya ini akan menjadi bahasan oleh tim DPRD dan eksekutif. Dimana sudah dijelaskan ada penurunan pendapatan daerah, baik itu dari DAK maupun bantuan Provinsi yang sebetulnya hal ini masih prediksi.

“Tentunya untuk tahun 2018 prioritas kita pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti pembangunan jalan menuju wisata”, kata Rijanto. (jar/yan)