Kepala Bapenda Kota Malang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa penerapan cost sharing atau bagi hasil antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Bapenda Kota Malang untuk jenis pajak PKB dan BBNKB baru mulai berjalan di tahun 2025 ini. “Untuk jenis PKB dan BBNKB, tahun 2025 ini kami diberikan cost sharing sebesar 66 persen untuk Pemkot Malang, sedangkan 34 persen masuk ke Bapenda Provinsi. Ini baru pertama kali dijalankan, sebelumnya murni dikelola provinsi,” jelas Syarif, saat ditemui, Rabu (05/11/2025) tadi.

Dari target PKB sebesar Rp 126,2 miliar, realisasi hingga 5 November 2025 telah mencapai Rp 106,9 miliar atau 84,6 persen. Meski demikian, pihaknya optimis bahwa target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.

“Kalau melihat tren progres per triwulan dan per semester, insyaallah target ini akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, untuk opsen BBNKB, dari target sekitar Rp 57,8 miliar, realisasi sudah mencapai Rp 44,3 miliar. Menurutnya, capaian tersebut juga berkat sinergi dan adaptasi cepat antara Bapenda Kota Malang dan Samsat Malang Kota.

Baca juga :

“Kami memang harus cepat beradaptasi dengan tim Samsat Malang Kota. Koordinator wilayah juga aktif mengikuti briefing dan pelatihan teknis, agar mekanisme penagihan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Selain optimalisasi sistem, Bapenda Kota Malang juga mengedepankan pendekatan humanis dengan melakukan edukasi langsung kepada wajib pajak (WP). Masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak serta kemudahan akses pembayaran.

“Kami sampaikan secara ringan saat sosialisasi, bahwa pajak ini banyak jenisnya dan semua penting untuk pembangunan. Kami ingin masyarakat sadar pajak, bukan karena takut ditagih, tapi karena paham manfaatnya,” katanya.

Kemudahan pembayaran juga menjadi perhatian. Saat ini, pembayaran PKB maupun opsen BBNKB sudah dapat dilakukan secara online, melalui gerai Indomaret, QRIS, mobile banking, hingga kanal digital lainnya. “Pembayarannya mudah dan bisa dari mana saja. Sama seperti pembayaran pajak lainnya, semuanya sudah serba digital,” tambahnya.

Sebagai informasi, pengelolaan PKB dan BBNKB diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024, yang mulai berlaku sejak 25 November 2024, menggantikan Pergub Nomor 46 Tahun 2023. Aturan tersebut memuat ketentuan dasar pengenaan serta mekanisme penghitungan pajak kendaraan bermotor di daerah. (rsy/sit/adv)

“Salah satunya yang menyebabkan kendala, adalah keterbatasan informasi di masyarakat dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Simpul inilah, yang coba kami urai dalam program ini,” kata Bupati Ipuk, Selasa (17/06/2025) tadi.

Program Banyuwangi Melayani, tambahnya, merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD menyediakan kontak person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses. Sehingga, berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.

Dengan Banyuwangi Melayani, ungkapnya, maka masyarakat bisa menyampaikan kendala ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya masing-masing. “Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kita tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” jelas alumnus Megister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya ini.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga memaparkan, Program Banyuwangi Melayani ini juga bertujuan untuk menghadirkan layanan yang humanis. Transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.

“Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” imbuhnya.

Seperti anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara, akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi. Padahal, secara regulasi melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, bahkan pihak ketiga.

“Contohnya dalam soal perizinan. Dalam proses penerbitan izin usaha ataupun izin bangunan, ini tidak semata domain Pemkab. Tapi, juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi,” terangnya.

Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi. “Nanti informasi ini akan disebar di berbagai kantor dan titik strategis di Banyuwangi. Prinsipnya, semua harus terlayani sebaik-baiknya. Mengurai masalah, menghadirkan solusi,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Disampaikan Wahyu, bahwa dalam penanganan tersebut nantinya juga akan melibatkan beberapa pihak. Termasuk, dari Polresta Malang Kota, psikiater, perguruan tinggi, mahasiswa hingga tokoh agama.

“Terkait dengan jembatan, kita akan kerja sama dengan Polresta Malang Kota untuk membuat suatu sosialisasi. Nanti juga kita ajukan kerjasama dengan psikiater, perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh agama, untuk bisa memberikan pengertian dan pemahaman bahwa bunuh diri itu bukan jalan yang terbaik. Tetapu bagaimana bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (09/05/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, saat disinggung mengenai pemberian pengaman di tepi Jembatan Tunggulmas, Pj Wali Kota menyampaikan bahwa itu masih berpotensi terjadi kasus bunuh diri. Apalagi di Kota Malang sendiri, jumlah jembatan juga cukup banyak.

“Semua jembatan itu sebenarnya cukup berpotensi. Seperti di Jembatan Soekarno Hatta sudah kita beri pengaman, nah tapi ini terjadi di Tunggulmas. Kalau di sini kita beri pengaman, kan masih ada jembatan yang lain,” katanya.

Sehingga, dalam hal ini upaya yang paling tepat adalah penanganan secara holistik. Yakni tidak hanya mengatasi akar permasalahan secara langsung saja, namun juga menciptakan lingkungan dan sistem yang mendukung kesejahteraan mental secara menyeluruh.

“Jadi memang nanti dengan pendekatan holistik itu lah yang akan kita lakukan. Tapi tetap kita akan sosialisasikan dan mengedukasi mereka agar dapat meningkatkan kesadaran, bahwa tindakan tersebut bukan jalan yang terbaik,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Pendekatan terkait dengan kesehatan ini harus dilakukan sampai pada jajaran paling bawah. Tentu, kita akan memberikan pengertian pada mereka dengan cara menjelaskan, bercerita, tapi kalau tidak dengan fakta, kadangkala mereka tidak percaya. Itu nanti akan kita coba, bahwa faktanya dengan imunisasi bisa seperti ini dan hasilnya seperti ini,” jelas Wahyu Hidayat.

Selain itu, menurutnya juga perlu untuk menggandeng para tokoh agama. Tujuannya, agar masyarakat bisa memahami fakta-fakta kesehatan yang ada.

“Walaupun tokoh agama harus diberikan fakta karena masyarakat kini sudah kritis. Kadang banyak seperti saat pandemi, ada fakta-fakta yang tidak betul. Walaupun sudah tua, kadang mereka percaya hal seperti itu,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyampaikan jika melalui kegiatan tersebut yakni untuk menguatkan peran serta dari para stakeholder. Diharapkan, ke depan partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu bisa lebih meningkat.

“Karena selama ini yang agak sulit itu imunisasi lanjutan pada anak usia 11 sampai 23 bulan, itu agak sulit. Karena berpikirbsudah melewati imunisasi dasar lengkap, jadi sudah dianggap selesai imunisasinya. Padahal ada imunisasi lanjutan, nah ini yang dikuatkan nantinya,” jelas Husnul.

Kemudian, ditambahkannya jika saat ini ada dua vaksin baru yang akan diberikan, yaitu Rotavirus dan yang HPV. Dimana untuk Rotavirus sendiri digunakan untuk mengurangi insiden diare pada bayi. Sedangkan, HPV untuk mencegah adanya Ca Serviks pada perempuan.

“Kalau HPV sudah dilaksanakan pelaksanaannya karena nanti bersamaan juga dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang insyaallah dilaksanakan mulai Oktober sampai November nanti. Untuk vaksin rotavirus ini mulai bayi berusia 2 bulan dan ini gratis untuk masyarakat,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk vaksin yang diberikan tersebut berbentuk tetes, sehingga tidak ada efek samping yang diberikan. Pihaknya berharap, nantinya vaksin tersebut bisa menyasar sekitar 11 ribu anak-anak di lima kecamatan yang ada di Kota Malang. (pro/rsy/sit)