Bunda Indah menjelaskan, bahwa PGRI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan. Karenanya, guru memegang peran kunci, tidak hanya dalam ruang kelas tetapi juga dalam membentuk ekosistem sosial yang lebih baik.

“Saya ingin bergandengan tangan dengan PGRI untuk membangun Kabupaten Lumajang, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga dalam bidang sosial. Guru harus menjadi agen perubahan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menggarisbawahi, bahwa pembangunan pendidikan unggul tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sehingga, Pemerintah daerah membutuhkan dukungan organisasi guru agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan pendidikan berjalan merata, inklusif dan berkeadilan.

Bunda Indah juga menitipkan harapan, agar PGRI dapat menjadi rumah yang nyaman dan suportif bagi para guru. Karenanya, organisasi ini diharapkan aktif mendampingi peningkatan kompetensi, menguatkan profesionalisme, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca juga :

“PGRI harus bisa menjadi ruang aman dan rumah besar bagi guru. Di sini penting untuk membangun solidaritas dan meningkatkan kapasitas pendidik, karena kualitas pendidikan kita sangat ditentukan oleh kualitas guru,” ungkap Bunda Indah.

Selain soal kompetensi, Bunda Indah memberi penekanan pada pembentukan karakter generasi muda Lumajang. Dirinya menyebut, bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal kecerdasan akademik, melainkan juga pembangunan moral, sosial dan spiritual peserta didik.

“Karakter yang kuat dan mental yang baik, harus dibentuk sejak dini. Guru memiliki peran strategis untuk mencetak generasi yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga berintegritas, peduli dan tangguh menghadapi masa depan,” tambahnya.

Audiensi bersama PGRI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan visi kolaboratif, Bunda Indah optimistis Lumajang mampu mencetak generasi emas yang tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga global.

“Mari kita jadikan pendidikan sebagai fondasi peradaban. Dengan guru sebagai garda terdepan, kita bisa mewujudkan Lumajang yang berdaya saing dan generasi muda yang berkarakter kuat,” ungkap Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Diuraikan Agus, bahwa kondisi itu terjadi karena banyak guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang purna tugas, namun belum langsung ada pengganti. Sehingga, berdampak pada beban jam mengajar guru yang kerap melebihi batas maksimal 40 Jam Pelajaran (JP) perminggu.

“Kami di Kota Malang masih kekurangan guru. Jadi jumlah jam pembelajaran guru yang saat ini maksimal 40 JP, kenyataannya masih ada yang lebih dari itu. Banyak guru yang bekerja ekstra karena kekurangan guru,” kata Agus.

Untuk langkah sementara yang diambil, menurutnya, memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Salah satunya, dengan mendorong guru mata pelajaran yang jamnya masih 24 JP, untuk membantu mengajar mata pelajaran lain.

Baca juga :

“Kalau ditotal dari jenjang SD dan SMP, kekurangan guru masih mencapai ratusan. Sekitar 200 sampai 300-an kebutuhan guru yang belum terpenuhi,” tambahnya.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan, bahwa saat ini sekolah tidak bisa merekrut guru honorer baru. Karena, itu sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemerintah tengah menyiapkan skema pengangkatan guru honorer yang telah terdata untuk menjadi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dengan kebijakan terbaru, sekolah tidak boleh merekrut honorer. Maka kita menyesuaikan. Guru honorer yang sudah masuk database akan dinaikkan statusnya menjadi Guru PPPK,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Agus berharap agar pemerintah segera menambah jumlah guru, sesuai dengan pemetaan kebutuhan di daerah. “Kalau jumlah guru ditambah, berarti khusus jalur PPPK ya. Untuk kebijakan berikutnya, kami tetap menunggu arahan dari pusat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Selain itu, juga sebagai momen untuk mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 13 belas tahun. Dimana dimulai dari 1 tahun PAUD, 6 tahun SD/MI, 3 tahun SMP/MTs dan 3 tahun SMA/MA/SMK. Program yang dimulai pada tahun 2025, merupakan program yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Apresiasi pada kegiatan Gebyar PAUD, yang menjadi agenda rutin tahunan ini memiliki peran penting pada pembentukan karakter anak sejak dini. Terlebih saat ini wajib belajar 13 tahun dimulai sejak PAUD,” kata Bupati Yuhronur.

Kabupaten Lamongan juga menjadi daerah dengan jumlah lembaga PAUD terbanyak, yakni 2.344 lembaga (lima besar lembaga PAUD terbanyak di Jawa Timur). Hal tersebut, memberikan dampak positif pada perkembangan anak dan masyarakat.

Baca juga :

Secara khusus, hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempersiapkan anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya, serta membantu menurunkan angka stunting. Sedangkan angka lama mengemban sekolah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lamongan mencapai 14,03, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai 8,34 tahun. Angka ini, menunjukkan bahwa penduduk Lamongan cenderung menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, pada momen yang mengusung tema ‘Membangun Sinergitas Sukseskan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Wajib Belajar 13 Tahun’ ini juga dicanangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat.

Gerakan tersebut, bertujuan membentuk generasi muda Indonesia yang memiliki karakter kuat, sehat, cerdas dan berdaya saing global, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Gebyar PAUD dimeriahkan oleh 2.500 peserta.

Menampilkan kreasi inovatif hingga rekreatif pembelajaran oleh pendidik, anak didik, hingga orang tua dari anak didik. Diharapkan dapat mengembangkan potensi, membangun rasa percaya diri dan mempererat hubungan antara anak didik, orang tua dan pendidik PAUD. (kom/son/gie)

Pelaksanan Peringatan Hardiknas 2025 di Kabupaten Lumajang, ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang berlandaskan pada dedikasi guru dan dukungan masyarakat. Mengusung tema ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua’ Peringatan Hardiknas kali ini menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya diukur dari fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kualitas pendidikannya, yang bergantung pada dedikasi para guru serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan pentingnya peran pendidik dalam membentuk karakter dan akhlak generasi penerus bangsa. “Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Para pendidik adalah ujung tombak yang memegang peranan besar dalam menentukan arah masa depan anak-anak kita. Dedikasi mereka dalam mendidik dengan penuh kasih sayang akan membentuk bangsa yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan global,” katanya.

Bunda Indah juga mengapresiasi semua tenaga pendidik, yang telah menunjukkan komitmen dan pengabdian yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Lumajang. “Tanpa dedikasi dan kerja keras bapak ibu semua, kita tidak akan sampai pada titik kemajuan ini,” tambahnya.

Baca juga :

Senada dengan Bunda Indah, Wabup Yudha juga mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai-nilai kehidupan yang esensial. “Para pendidik bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan cinta tanah air. Dalam momen ini, kita menunjukkan bahwa pendidikan harus menyentuh setiap aspek kehidupan, membangun semangat kolektif dan kebersamaan di masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peringatan Hardiknas 2025 di Lumajang menyelenggarakan berbagai acara. Termasuk, Upacara Peringatan Hardiknas, peluncuran Senam Lumajang Segar, jalan santai dan Gerak Jalan Kreasi yang diikuti oleh guru dan tenaga pendidik se-Kabupaten Lumajang.

Dalam kegiatan ini, para peserta tidak hanya menunjukkan semangat baris-berbaris, tetapi juga kreativitas dan kebersamaan melalui kostum-kostum unik yang mencerminkan identitas pendidikan di setiap sekolah. Gerak Jalan Kreasi yang diikuti oleh ribuan guru, ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah, pendidik dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan penuh semangat.

Antusiasme peserta dan masyarakat yang memadati Alun-Alun, menunjukkan bahwa semangat untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Lumajang terus berkembang, didorong oleh rasa kebersamaan yang tinggi. Bunda Indah sendiri juga mengajak semua pihak, untuk terus berkomitmen dalam menjaga kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada para guru PAUD. Dirinya menegaskan, akan pentingnya peran para pendidik anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membangun generasi masa depan.

“Terima kasih untuk pahlawan pendidikan, karena untuk anak usia dini merupakan usia emas. Jadi, kita pastikan perkembangan otak dan fisik anak yang optimal. Di tangan panjenengan semua, Indonesia Emas bisa kita wujudkan bersama,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga menekankan bahwa penguatan pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari visi misi Kota Malang, yang tertuang dalam program Dasa Bakti, khususnya dalam poin Ngalam Pinter. Program tersebut, difokuskan pada layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan agar tak ada satu anak pun yang tertinggal dalam menggapai masa depan.

“Anak-anak ini harus menjadi generasi yang berbudaya, optimis, dan inovatif. Ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk menjadikan Malang sebagai kota yang mbois dan berkelas,” tambahnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Malang, Hanik Andriani Wahyu Hidayat, mendorong para guru untuk terus mengembangkan diri sebagai pendidik profesional. “Kita bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi anak-anak ketika kita memiliki kompetensi dan ingin terus belajar untuk meningkatkannya,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, juga bukan sebagai ajang silaturahmi, namun juga sebagai ruang penguatan kapasitas tenaga pendidik. Dipandu oleh Professional Trainer Rian Priyo Hardi, para peserta mendapatkan sesi motivasi untuk meningkatkan potensi diri dan mutu pembelajaran di lingkungan PAUD. (kom/rsy/sit)

Menurut Suwarjana, kebijakan efisiensi anggaran itu hanya berlaku pada kebutuhan operasional saja. Seperti, untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi serta perjalanan dinas.

“Untuk mutu pendidikan tidak ada pengaruh. Ada efisiensi, tapi kami tidak mungkin mengefisiensi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Gaji juga tidak mungkin,” kata Suwarjana, Selasa (25/02/2025) tadi.

Baca juga :

Meski jumlah anggaran yang akan diefisiensi masih dalam pembahasan, Suwarjana menegaskan bahwa dampaknya terhadap sektor pendidikan sangat minim. Diakuinya, program-program pusat yang dikelola di Kota Malang, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), memang akan mengalami perubahan sistem.

“Sebelumnya, DAK disalurkan melalui dinas, namun kini akan langsung dikelola oleh sekolah melalui sistem swakelola. Kalau Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan tunjangan sertifikasi tidak akan dikurangi. Itu tidak berani. Gaji juga tidak mungkin dikurangi,” tegasnya.

Suwarjana juga memastikan, bahwa proyek rehabilitasi sekolah tetap berjalan sesuai rencana. Saat ini, untuk proses perencanaan telah selesai dan proyek tersebut akan segera dilelang.

“Rehabilitasi sekolah tidak terdampak, masih tetap berjalan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Plt Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dindikbud Lumajang, Heppy Septevin Gumilang, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil akan tetap berlandaskan regulasi yang berlaku, dengan upaya memastikan kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga. “Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Korwildikbud) di 21 kecamatan se-Kabupaten Lumajang, untuk membantu lembaga pendidikan dalam penguatan penganggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023,” kata Heppy, Selasa (18/02/2025) tadi.

Sebanyak 212 guru dan tenaga kependidikan Non ASN di Kabupaten Lumajang terdampak oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Namun, mereka tetap mendapatkan honorarium dari Dana BOSP, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.

“Kami memahami kekhawatiran para tenaga Non ASN. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan haknya melalui skema yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sejak tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mensosialisasikan kebijakan pembatasan rekrutmen tenaga Non ASN. Hal ini, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2019 dan diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah tahun 2019.

Baca juga :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sekolah Negeri tidak lagi diperbolehkan memasukkan tenaga Non ASN ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mulai tahun 2024.

Hal ini menimbulkan tantangan baru karena jumlah guru ASN terus berkurang akibat pensiun, mutasi atau faktor lainnya. “Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis agar keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Lumajang tetap terjaga,” tambah Heppy.

Dindikbud Lumajang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dengan berbagai program, termasuk pendampingan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dan Dalam Jabatan. “Kami juga terus mengajukan usulan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik, meskipun masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak para guru Non ASN untuk tetap semangat dan terus berkoordinasi dengan Dindikbud melalui Korwil di masing-masing wilayah. Selain itu, peran aktif masyarakat, khususnya komite sekolah, diharapkan dapat membantu menciptakan solusi nyata bagi dunia pendidikan.

“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah dan masyarakat, kami optimis dapat melalui masa transisi ini dengan baik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik bagi tenaga pendidik, sehingga pendidikan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan guru tetap terjaga. (kom/adi/gie)

Melalui langkah ini, diharapkan bisa memberikan pengalaman belajar yang berkesan untuk siswa. Terlebih, hal itu juga menjadi salah satu anjuran pembelajaran dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

Dengan langkah itu, diharapkan semua sekolah di Jember, pun diharapkan bisa memanfaatkan tempat wisata yang ada untuk belajar. Sehingga, mengintegrasikan pengalaman langsung dengan konsep akademis.

Bupati Hendy menegaskan bahwa banyak program Pemkab Jember yang mendukung tercapainya Merdeka Belajar. Salah satunya, seperti peresmian Tugu Titik 0 Kilometer.

Baca juga :

“Keberadaan Tugu Titik 0 Kilometer tersebut bisa menjadi pembelajaran sejarah penting Jember, kepada siswa. Selain itu, juga bisa menjadi lokasi belajar yang mengasyikkan,” kata Bupati Hendy, Senin (2/08/2024) tadi.

Ditegaskannya, bahwa bukan hanya Tugu Titik 0 Kilometer yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Namun, bisa juga Pasar Tanjung, dimana untuk belajar ilmu matematika.

Mengenai hal ini, paparnya, Pemkab Jember siap memfasilitasi transportasi untuk sekolah yang mengadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sehingga, metode ini bisa membangkitkan minat dan motivasi belajar yang lebih besar pada siswa.

“Pengalaman belajar di luar kelas, ini akan memiliki nilai yang berkesan untuk mereka,” tambahnya.

Angkutan gratis untuk siswa saat ini, ungkapnya, juga sudah berjalan. Bahkan, pihak sekolah harus benar-benar memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan. (kom/rio/sit)

Mas Dhito-sapaan bupati menjelaskan, bahwa guru-guru Tapos ini mempunyai peran yang penting dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak. Sementara melalui pemberian insentif dari pemerintah daerah itu, diharapkan membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru Tapos.

“1554 guru Tapos akan mendapatkan Rp 1,2 juta tiap tahunnya. Pemberian insentif ini, sebelumnya tidak ada,” kata Mas Dhito.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menggali aspirasi dari pendidik Tapos mulai dari kesejahteraan, pemberian beasiswa, jaminan kesehatan hingga sistem pendidikan bagi anak. “Menyamakan rasa, olah roso dengan guru-guru Tapos apa yang menjadi persoalan mereka,” tambah Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menambahkan bahwa pemberian insentif bagi pendidik Tapos ini telah dimulai secara bertahap pada 2024. Penyaluran insentif dilakukan dalam tiga bulan sekali, yang mana dalam sekali penyaluran penerima manfaat mendapatkan Rp 100 ribu setiap bulannya.

Menindaklanjuti instruksi bupati berusia 32 tahun itu, Muhsin mengungkapkan dari total guru Tapos yang ada, masih ada sekitar 600 guru yang belum mendapat insentif dan akan diusulkan di tahun depan. “Jadi, tahun depan nanti akan kita usulkan di pembahasan APBD 2025,” ujarnya. (kom/pan/gie)