Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan kepada ketua atau perwakilan dan bendahara Parpol oleh Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo dan Plt Kepala Bakesbangpol, Titik Widayawati, Jumat (05/08/2022) di Aula Bakesbangpol. Penyaluran ini, perlu disampaikan dengan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Mewakili Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Aspem Gogol Sudjarwo, mengatakan bahwa bantuan ini penting. Sebagaimana mengacu pada Permendagri 78/2020, tentang perubahan atas Permendagri No 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dan Perwali Kota Probolinggo No 60 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan Parpol.

“Jika ada temuan, yang repot nanti adalah bapak atau ibu dan kita semua. Oleh karena itu, mari dipedomani sesuai dengan Permendagri dan Perwali yang kita sebut tadi,” ujar Gogol.

Diakui Gogol, beberapa temuan bersifat administasi di tahun 2021, masih kerap ditemui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misalnya, adalah kelengkapan SPJ.

Untuk itu, dirinya berharap ke depan, dengan adanya evaluasi ini dapat diperbaiki lagi. Bakesbangpol, pun agar terus berkoordinasi dan memonitoring terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan Parpol tersebut untuk meminimalisir kesalahan di kemudian hari.

Sementara itu, Plt Kepala Bakesbangpol, Titik, menginformasikan saat dirinya mengikuti kegiatan rapat komisi dan rapat banggar di DPRD setempat membahas terkait KUA PPAS tahun 2023. Diakuinya terdapat usulan dari para ketua partai yang menjabat sebagai anggota dewan, mengusulkan adanya kenaikan bantuan keuangan terhadap partai politik.

Namun, pengusulan kenaikan bantuan harus melalui mekanisme yang tidak bisa serta merta setiap usulan ditampung dan dimasukkan dalam anggaran. Dirinya berharap, pada peserta penerima Banpol itu untuk menyampaikan pada masing-masing ketuanya jika memang betul-betul ingin menaikkan besaran Banpol di tahun 2023, mekanisme harus dilalui.

“Diajukan oleh Parpol sendiri atau atas usul kepala daerah. Jika usulan dari Parpol sudah disampaikan ke kepala daerah, usulan tersebut akan dirapatkan bersama dengan TAPD,” tegas mantan Kabag Hukum ini. (kom/pix/gie)

Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula ini, diikuti sekitar 400 siswa SMA/MA/SMK Kabupaten Blitar dengan menghadirkan narasumber yaitu Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah, SP, MAP dan Prof. Dr. Drs. Widodo, SH, MH dosen luar biasa Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan yang mengambil tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 Yang Jujur, Adil Dan Bermartabat ini, dilaksanakan selama dua hari, 20-21 Februari 2018.

Dalam sambutannya, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Ir. A Irianto, MM menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan pembelajaran awal bagi para pemilih pemula.

“Diharapkan dengan sosialisasi ini, bisa memberikan pemahaman tentang demokrasi, sehingga para pemilih pemula bisa mempunyai tanggungjawab bersama, serta dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar”, kata A Irianto, Selasa (20/02/2018).

Sementara Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah SP, MAP dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Pada tanggal tersebut merupakan hari efektif dan akan diliburkan secara nasional.

“Para pemilih pemula diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jatim dengan baik”, papar Imron Nafifah.

Di tempat yang sama dosen luar biasa Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Drs. Widodo, SH, MH menyampaikan, untuk menumbuhkembangkan budaya berdemokrasi yang bermartabat dan meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, diharapkan pemilih pemula untuk tidak malu dalam menggunakan haknya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nanti.

“Mengapa Pilgub ini penting, karena sebagai sarana pelaksanaan demokrasi agar Gubernur merupakan pemimpin yang sah. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara legal, dan untuk mengetahui program calon gubernur. Selain itu hasil pemilihan gubernur menentukan masa Depan Jatim”, jelas Widodo.

Pemilih pemula dalam Pilgub, memurut Widodo, akan sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.

“Pentingnya pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu, selain untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, serta menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, berkualitas dan berintegritas juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua”, tandas Widodo. (jar/yan)