Wabup Mujiono mengatakan, bahwa masing-masing keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan alokasi. Dirinya berharap, Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

“Bantuan ini harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur keluarga, tetapi juga meminimalkan dampak fluktuasi harga di pasaran. Ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera,” kata Wabup Mujiono.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Puguh Setyo W, menjelaskan penyaluran kali ini adalah rapelan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret. “Karena ini rapelan 2 bulan, maka masing-masing PBP akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” kata Puguh, Selasa (17/03/2026) tadi.

Baca juga :

Di Banyuwangi, tambahnya, Bansos Pangan didistribusikan melalui Bulog Kantor Cabang Banyuwangi kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, menambahkan bahwa proses distribusi bantuan pangan sudah dimulai sejak 16 Maret dan diperkirakan rampung pada 30 April mendatang. “Bantuan sudah kami salurkan sejak 16 Maret di beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya menyusul ke desa atau kelurahan di kecamatan yang lain. Kami target 30 April bisa tuntas semua,” ujarnya.

Penyaluran Bansos, lanjutnya, dilakukan berbasis desa atau kelurahan. Calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa atau kelurahan setempat, sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan undangan.

“Kalau Lansia atau sakit dan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain dengan tetap menunjukkan dokumen lengkap seperti KTP dan KK,” kata Dwiana. (kom/bwi/gie)

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang, Budi Santoso, menyampaikan jika pengawasan itu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan logistik dengan jumlah yang tepat, sesuai spesifikasi, berkualitas, tepat waktu dan tepat tujuan.

“Untuk pengiriman logistik tahap I itu, sudah dilakukan di Gudang KPU Kota Malang. Tentu pengawasan itu dilakukan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, utamanya PKPU 14 Tahun 2023 dan perubahannya PKPU 16 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemugutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilhan Umum,” kata Budi Santoso, saat konferensi pers, Jumat (24/11/2023) tadi.

Baca juga:

Disebutkannya, jika beberapa logistik itu terdiri dari 12.270 kotak suara, 9.820 bilik suara, 4.904 tinta, 235.509 segel, dan 63.752 gembok atau kabel ties pengamanan. Kemudian, juga alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK, mulai dari bantalan, paku dengan 11 jenis, tanda pengenal petugas dan saksi, kantong plastik, lem, karet, balpoint, spidol, hingga stiker identitas kotak suara.

“Dari beberapa logistik tersebut sudah terpenuhi 100 persen. Namun, logistik sampul masih nol persen. Dimana itu masih belum terkirimkan hingga kami melakukan pengawasan pada 23 November 2023 lalu,” katanya.

Kemudiannya, ditambahkan bahwa saat Bawaslu melakukan pengawasan logistik di gudang penyimpanan tersebut, masih menemukan adanya kebocoran atap dan paparan air pada beberapa titik. Selain itu, juga belum tersedia standar prosedur penanganan kebakaran dan ketersediaan alat pemadam kebakaran yang masih kurang memadai.

“Untuk saat ini bagian yang bocor telah dilakukan penambalan atau perbaikan, namun kami tetap mengimbau KPU Kota Malang untuk selalu siaga dalam mengantisipasi potensi kerusakan logistik yang diakibatkan karena paparan air dan kebakaran,” imbuhnya. (rsy/sit)