Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa perbaikan itu merupakan bentuk perawatan gedung sekaligus penyempurnaan fasilitas pelayanan publik yang telah berjalan. Karena, ada beberapa titik area plafon pelayanan yang mengalami kebocoran, sehingga hal itu telah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026.

“Sebagian sudah teralokasikan di APBD 2026 dan sebagian lagi nanti di Perubahan Anggaran (PAK). Ini bagian dari perawatan gedung, insyaallah tahun ini kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (30/03/2026) tadi.

Baca juga :

Selain perbaikan fisik bangunan, ungkapnya, Pemkot Malang juga akan menambah fasilitas pendingin ruangan (AC) guna meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan di MPP. Bahkan, MPP Kota Malang juga direncanakan menghadirkan layanan keimigrasian. Seperti, pelayanan pembuatan paspor sementara, yang akan dipusatkan di MPP menyusul renovasi Kantor Imigrasi di Jalan Suroso.

“Nanti akan ada pelayanan imigrasi di sini untuk pembuatan paspor, karena kantor pusatnya sedang diperbaiki,” katanya.

Sebagai pelengkap layanan, Pemkot Malang juga merencanakan kehadiran toko modern di kawasan MPP. Fasilitas tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari area pelayanan.

“Ini untuk melengkapi pelayanan. Jadi masyarakat yang datang tidak perlu keluar lagi mencari kebutuhan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa kebijakan pendukung lainnya itu seperti, pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun kebijakan sosial lainnya. “Ini kan juga penting sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Malang,” ujar Mia-sapaannya, Senin (29/12/2025) tadi.

Ditegaskannya, bahwa dalam hal ini, sinergitas antara unsur tripartit, yakni pemerintah, pelaku usaha dan pekerja itu perlu diperkuat. Bahkan, komunikasi tidak cukup dilakukan melalui forum formal yang bersifat seremonial, tetapi perlu dibangun kedekatan secara emosional agar pemerintah dapat memahami persoalan riil di lapangan.

“Dengan kedekatan itu, kita bisa betul-betul mendengarkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha maupun para pekerja. Kenaikan UMK ini apakah sudah cukup dan jika belum, di bagian mana yang perlu dilengkapi,” tambah Mia.

Baca juga :

Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya apresiasi bagi perusahaan yang patuh terhadap ketentuan UMK. Bentuknya bisa berupa kemudahan perizinan, insentif nonfiskal, hingga fasilitasi program bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Tetapi kalau misalnya perusahaan tidak memenuhi UMK, ini perlu kita telaah dulu secara kajiannya. Mungkin, kondisi revenue sedang tidak baik atau apa, tapi itu harus dijelaskan secara terbuka. Jadi sisi-sisi evaluasinya harus ada,” ucapnya.

Sehingga, dalam hal ini juga diperlukan evaluasi berkelanjutan dan Pemkot Malang harus hadir untuk mencari solusi. Dengan tujuan agar pelaksanaan UMK dapat berjalan adil dan berimbang, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta perlindungan hak pekerja di Kota Malang.

“Jadi ini yang kemudian nanti bisa kita formulasikan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa penilaian tersebut merupakan hasil kajian Kementerian PUPR yang didasarkan pada dua kategori utama, yakni infrastruktur perkotaan dan pendidikan.

“Itu penilaian dari Kementerian PU. Ada dua kategori, yaitu infrastruktur perkotaan dan pendidikan,” ujar Dandung, Jumat (07/11/2025) tadi.

Meski begitu, Dandung mengaku pihaknya masih menunggu aturan teknis terkait langkah strategis setelah masuk dalam daftar kota metropolitan tersebut. Namun, Pemkot Malang akan tetap fokus pada penguatan sektor infrastruktur yang mendukung perkembangan kota.

“Kita belum tahu nanti seperti apa aturannya. Tapi pasti akan melaksanakan penunjangan infrastruktur. Kalau untuk pendidikan, itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” lanjutnya.

Baca juga :

Salah satu proyek besar yang kemungkinan dikaji ulang untuk mendukung status Kota Metropolitan adalah pembangunan underpass di kawasan Blimbing. Proyek ini sebelumnya sempat tertunda, namun kini dinilai potensial untuk kembali direalisasikan.

“Bisa jadi underpass Blimbing masuk dalam rencana. Tapi kita harus melakukan feasibility study (FS) lagi untuk melihat hasilnya. Tidak harus underpass, nanti dari FS itu akan dilihat mana yang paling memungkinkan, apakah underpass atau fly over, untuk mengurai kemacetan di titik tersebut,” jelasnya.

Dandung menyebut, titik tersebut sangat relevan karena merupakan pusat kemacetan yang juga menjadi simpang utama menuju Bandara Abdulrachman Saleh sekaligus pintu masuk wilayah Kota Malang. “Tentu sangat relevan, karena di sana simpang empat dan menjadi jalur utama menuju bandara serta akses masuk Kota Malang. Tapi tetap, perlu FS dulu,” katanya.

Lebih lanjut Dandung menjelaskan, bahwa salah satu kriteria penting yang membuat Kota Malang masuk kategori kota metropolitan adalah jumlah populasi yang telah mencapai antara 1,2 hingga 1,6 juta jiwa. “Kota Metropolitan itu minimal populasinya 1 juta jiwa. Nah, populasi di Kota Malang ini sudah di kisaran 1,2 sampai 1,6 juta jiwa. Belum termasuk peningkatan aktivitas ekonomi dan jasa yang juga sangat tinggi,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

“Kalau dahulu, image Burnik negatif. Tetapi sekarang, Burnik sudah berubah menjadi tempat jogging track, river tubing, fishing track dan kuliner pinggir sungai,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, di sela launching Wisata Burnik City.

Ditambahkan Mas Rio, Burnik City nanti pada Agustus 2025 mendatang, akan dilaksanakan berbagai lomba. Diantaranya seperti lomba berenang, lomba mancing, lomba gebuk bantal dan lain sebagainya.

“Burnik City tempat main bur je leburan (bermain air, red) saya ketika masih kecil. Karena rumah saya tidak jauh dari Burnik,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Mas Rio, bahwa Burnik City akan dibangun berbagai fasilitas pendukung. Diantaranya kursi, lampu-lampu hias, tempat sampah, permainan anak-anak dan fasilitas pendukung lain.

“Jika sore, pemandangan Burnik City akan bagus. Kita bisa menyaksikan pemandangan Gunung Putri Tidur. Burnik City mulai hari ini sudah naik kelas,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Kadari, mengatakan bahwa yang berjualan di Burnik City ini kurang lebih jumlahnya sekitar 100 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 persen UMKM dari Kelurahan Dawuhan dan 10 persen dari luar Kelurahan Dawuhan,” terang Kadari. (her/sit)

Di hadapan massa pendukungnya, Bupati Petahana itu menjanjikan kepada petani penggunaan pesawat tanpa awak atau drone, untuk bantuan pengendalian hama melalui penyemprotan dan pemupukan. Apalagi, sebelumnya calon Bupati nomor urut 2 itu, telah berhasil berinovasi atau membuat terobosan dengan bibit Padi BK 01 dan 02 Agritan, yang merupakan bibit varietas unggul baru dan mampu menghasilkan padi sebanyak 9 ton perhektare.

Baca juga :

Dalam orasinya, Bung Karna-sapaan Karna Suswandi, berjanji tetap melanjutkan Program Sehat Gratis (Sehati), meskipun saat ini ada pelayanan kesehatan gratis yakni program pemerintah pusat cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC). “Sehati tetap kami lanjutkan, karena ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak terakomodir dalam UHC,” katanya, kepada massa pendukung di Alun-alun Taman Lanceng. (her/gie)

“Saya melaporkan pemilik akun @syahwaxxxx, yang kami anggap telah menebar fitnah melalui upload video di media sosial, berkaitan dengan pembagian Bansos di Desa Kaliboto Lor Jatiroto. Unggahan itu memframing, seolah-olah Paslon Cabup-cawabup Lumajang nomor 2 menumpangi kegiatan itu, untuk kepentingan kampanye,” kata Ali Ridho, Selasa (15/10/2024) tadi.

Ali Ridho menambahkan, meski pemilik pemilik akun (terlapor) merupakan pendukung salah satu Paslon, menurutnya sangat dilarang melakukan hasut dan fitnah, yang cenderung mengganggu ketertiban dan kondusifitas masyarakat pada umumnya.

Ada beberapa poin, ungkap Ali, yang menjadi dasar pelaporannya. Antara lain, selain menuding Paslon Cabup-cawabup nomor urut 2, pemilik akun juga menyinggung kinerja Bawaslu Lumajang yang dianggap bisanya hanya sebatas sosialisasi dan tidak mampu menindak adanya sebuah pelanggaran.

Baca juga :

Terlebih, ucap Ali, terlapor juga menyinggung Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, seolah menjadi bagian dari desain pemenangan Paslon nomor urut 2. “Ini sangat tidak elok. Yang kami sesalkan, jika yang bersangkutan meyakini ada pelanggaran, kenapa tidak dilaporkan saja. Tetapi, kok malah dijadikan postingan dan mengesankan Lumajang ini tidak baik dan tidak beretika dalam berpolitik,” imbuh Ali.

Ali berharap, Bawaslu Lumajang segera mengambil tindakan, agar permasalahan yang dilaporkan bisa diusut hingga tuntas. “Agar harmonisasi yang sudah terjalin di Lumajang, tidak dirusak oleh pihak atau oknum yang tak beretika dan tak bertanggungjawab,” paparnya.

Di lain sisi, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Lumajang, Raditeria Firdiansah, mengatakan bahwa laporan yang disampaikan pelapor, itu sudah diterima. Terkini, pria yang kerap disapa Radit itu, menyampaikan agar pelapor untuk melengkapi persyaratan formal.

“Kemarin kami sudah menerima laporannya. Dan, ada syarat formal yang perlu dilengkapi serta pagi tadi sudah kita informasikan kepada pelapor untuk segera dilengkapi,” kata Radit.

Selanjutnya, Bawaslu tinggal menunggu kelengkapan syarat formal pelapor dan Bawaslu bakal melakukan kajian awal. Apakah laporan itu memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal di pemilihan, atau apakah ada yang dilanggar atau mungkin terlapor melanggar di undang-undang yang lainnya.

“Kajian nanti bersama Gakkumdu. Kalau memang di sana ada unsur-unsur pidana, tetap kita lakukan kajian sebelum nanti kalau laporan ini bisa kita register, baru akan kita register,” imbuhnya. (adi/sit)

“Terima kasih atas berdirinya posko ini. Saya yakin, doa kita akan terkabul,” kata calon Wali Bupati Lumajang, Mas Yudha.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh partai pendukung dan relawan, agar bisa saling menghargai perbedaan selama Pilkada 2024. “Karena perbedaan menjadi bagian dari demokrasi yang harus dihargai. Oleh karenanya, mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira dan tidak boleh saling menyakiti serta bermusuhan,” jelasnya.

Tim Pemenangan Bunda Indah-Mas Yudha di Desa Sukorejo, Amin, menambahkan bahwa dalam agenda Ngopi Bareng serta Peresmian Posko Pemenangan tersebut dihadiri sejumlah elemen masyarakat. Diantaranya, seperti para pemuda, petani, peternak, pedagang hingga tokoh agama.

Baca juga :

Dalam suasana itu pula, beragam aspirasi, seperti pembenahan jalan rusak serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan, disampaikan kepada Mas Yudha.

“Allhamdulillah, aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat itu diterima dengan baik dan akan dikabulkan, apabila dalam Pilkada mendatang Paslon Bunda Indah – Mas Yudha terpilih sebagai Cabup dan Cawabup periode 2024-2029,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh pemuda yang ikut menghadiri acara tersebut, Babun, mengatakan bahwa dirinya bersama relawan siap mendukung dan memenangkan Bunda Indah – Mas Yudha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Itu karena, sebanyak 20 program yang diusung dalam pencalonan, sejalan dengan apa yang diharapkan lapisan masyarakat.

“Kami dan tokoh pemuda Sukorejo serta Pandansari siap mendukung dan memenangkan Bunda Indah-Mas Yudha dalam Pilkada Lumajang 27 November 2024,” tambahnya. (adi/gie)

Raden Bagus Fattah Jasin mengatakan, bahwasanya dengan kualitas partai pengusung yang ada, maka dirinya yakin bisa meraih kursi sebagai pemimpin di Kabupaten Pamekasan. “Kalau melihat kualitas partai pengusung dan pendukung, maka kami yakin dan akan berusaha,” katanya.

Baca juga :

Masih menurut Fattah Jasin, dengan pengalaman di birokrasi yang telah di genggamnya sejak beberapa tahun silam, maka dirinya yakin bisa membawa tata kelola Pamekasan dari berbagai bidang agar bisa berkemajuan. “Dengan sejumlah pengalaman kami, punya visi misi infrastruktur berkemajuan di Kabupaten Pamekasan serta masyarakat Pamekasan yang adil sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, mengucapkan selamat datang untuk partai pengusung yang telah mengantarkan Cabup-Cawabup Pamekasan. “Di hari kedua ini sudah ada dua pendaftar. Tadi pagi Paslon Kharisma dan sekarang Tauhid,” paparnya.

Masih menurut Mahdi, Paslon yang sudah dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi berkas, maka besok akan dilakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Selamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan. “Kedua Paslon sudah kami nyatakan lolos pada verifikasi berkas. Maka besok, kedua Paslon akan dilakukan pengecekan kesehatan selama kurang lebih delapan jam di Rsud slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan,” lanjutnya. (azm/sit)

“Alhamdulillah, hari ini Partai Politik (Parpol) pengusung dan pendukung mengantarkan kami untuk mendaftarkan ke KPU Kota Malang, sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. Alhamdulillah juga tadi telah diterima dokumennya dan dicek semua mengenai Parpol pendukungnya,” kata Wahyu Hidayat.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa keputusan untuk maju dalam Pilkada Kota Malang 2024 ini, diantaranya karena mendapatkan amanah dan dukungan dari partai. Begitupun juga mendapat dukungan dari masyarakat Kota Malang. Sebab, sebelumnya telah menjadi Pj Wali Kota Malang selama 11 bulan.

“Saat saya jadi Pj Wali Kota Malang, ada banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk juga banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dilanjutkan. Sehingga itu harus diselesaikan dan yang menjadi PR harus dilanjutkan,” katanya.

Baca juga :

Wahyu juga menyebut, bahwa dukungan dari 13 partai politik merupakan bentuk apresiasi atas kinerjanya selama menjabat. Kolaborasinya dengan Ali Mutohirin, yang merupakan politikus muda dan pengusaha sukses, dianggap sebagai kombinasi yang ideal. Dirinya yang berpengalaman sebagai birokrat, yakin bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisinya dalam membangun Kota Malang ke depan.

“Dengan latar belakang saya sebagai birokrat dan Ali sebagai politikus, ini adalah kolaborasi yang baik. Apalagi, Ali juga mewakili kalangan milenial yang jumlahnya signifikan di Kota Malang,” ujarnya.

Wahyu juga mengungkapkan bahwa pada Jumat mendatang, akan menerima penghargaan sebagai Pj Wali Kota Terbaik Nasional dari Menteri Dalam Negeri. Penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk menjadikan Kota Malang lebih baik, lebih mbois ilakes, dan berkelas di masa depan.

Lebih lanjut Wahyu menegaskan bahwa dukungan dari partai politik tersebut didasarkan pada penilaian kinerja selama dirinya menjabat, bukan semata-mata karena jumlah kursi Parpol. “Kami tidak melihat jumlah kursi, tetapi kapabilitas dari Mas Ali. Ini adalah perwujudan dari semangat anak muda yang ingin bergabung dan berkontribusi untuk Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)