Penegakan Hukum – Memontum

Terkait Penegakan Hukum Dunia Pendidikan, Kejari Kota Malang MoU bersama Cabang Dinas Wilayah Malang

Memontum 1 — Tue, 31 Jan 2023 14:38:52 +0000

Memontum Kota Malang – Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan penandatanganan MoU dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang-Kota Batu) dan Peresmian Rumah Restorative Justice di Gedung Pertamina SMK Negeri 2 Kota Malang Selasa (31/01/2023) tadi. Penandatanganan MoU dan Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang beserta jajaran, Kodim 0833 Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, serta seluruh Kepala SMAN/SMKN di Kota Malang.

Kesepakatan bersama, ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang-Kota Batu), Ema Sumiarti. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan jukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia(SDM) dan penyelamatan, pemulihan asset.

Baca juga :

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko, mengatakan bahwa penandatangan MoU ini bahwa, hari ini pihaknya melakukan pendandatangananan MoU untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. “Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh SMAN/SMKN di bawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang. Mengenai jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 tahun,” tegasnya.

Disebutkan, bahwa, selain permasalahan permasalahan hukum pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang juga dapat memberikan pendapat bukum (legal opinion) atau pendampingan hukum (legal assistance) kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang dengan memanfaatkan Rumah Restorative Justice yang baru diresmikan ini. (gie)

Suporter Singo Edan Berikan Doa dan Dukungan Penegakan Hukum Atas Kericuhan di Toko Merchandise Kantor Arema FC

Memontum 1 — Tue, 31 Jan 2023 12:10:00 +0000

Memontum Kota Malang – Puluhan orang yang tergabung dalam suporter Singo Edan atau Arema FC mendatangi Mapolresta Malang Kota, Selasa (31/01/2023) sore. Sekitar 50 orang suporter yang datang tersebut, menggunakannya atribut khas berwarna biru yang identik dengan kelompok suporter Arema FC.

Kedatangan mereka, pun langsung diterima langsung oleh Kapolresta Malang, Kota Kombes Pol Budi Hermanto, bersama jajaran di lobby Polresta Malang Kota. Kedatangan kelompok suporter ini, adalah untuk memberikan dukungan dan doa kepada Polresta Malang Kota, dalam menangani permasalahan hukum perusakan dan dugaan penganiayaan di Toko Merchandise Kantor Arema FC di Jl Mayjend Panjaitan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Minggu (29/01/2023) kemarin.

“Insiden Kanjuruhan adalah tragedi kita semua. Mari sama-sama introspeksi dan tetap bersatu, dalam mengawal pengusutan tuntas insiden Kanjuruhan. Kami berterimakasih dan mendukung Bapak Kapolresta Malang Kota, atas penegakan hukum kepada pelaku kericuhan di Kantor Arema FC,” ujar Romo Suroso, salah satu tokoh yang hadir.

Baca juga :

Salah satu tokoh lain yang hadir yaitu Sam Udin, juga turut memberikan dukungan dan doa kepada Polresta Malang Kota, “Usut tuntas tetap berjalan, namun kami meminta pelaku anarkis jangan dilepas,” pinta Sam Udin.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, yang menemui langsung perwakilan suporter yang hadir memberi ucapan terima kasih atas dukungan dan doa untuk Polresta Malang Kota. “Terkait kejadian kemarin, siang tadi kami telah melaksanakan press release dan telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dimana, proses hukum sesuai dengan perbuatan masing-masing pelaku,” ujar Kombes Budi Hermanto

Pihaknya mengajak agar superter Singo Edan Arema FC, selalu menjaga kondusifitas Kota Malang. “Kami juga mengimbau kepada seluruh elemen suporter untuk sama-sama berkonstribusi dalam menjaga kondusifitas Kota Malang yang kita cintai ini,” tegas Kapolresta Malang Kota. (hms/gie)

Aniaya Anak Kandung, Seorang Bapak di Lumajang Terancam Lima Tahun Penjara

Memontum 2 — Mon, 12 Dec 2022 13:31:48 +0000

Memontum Lumajang – Kepolisian Resort Lumajang menangkap AL (40) warga Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Terduga tersangka ditangkap petugas, karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa AL ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap MWS (6), anak kandungnya. “Pelaku kita amankan saat mendampingi korban yang sedang di rumah sakit dr Hariyoto Lumajang,” Kata Kapolres, Senin (12/12/2022) tadi.

Menurut AKBP Dewa, kasus dugaan penganiayaan orang tua terhadap anak, ini terungkap dari paman korban. “Pamannya yang mengasuh sejak bayi. Ketika pamannya tanya, pelaku mengatakan bahwa MWS sedang dititipkan kepada gurunya. Namun saat dicek, ternyata sang paman tidak menemukan korban. Kemudian bersama perangkat desa, mendatangi rumah pelaku dan mendapatkan korban MWS ini mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya,” tegas AKBP Dewa.

Bunda Indah Ajak Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Lumajang Brantas Rokok Ilegal

Memontum 2 — Wed, 30 Nov 2022 05:30:00 +0000

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membuka kegiatan Sosialisasi Barang Kena Cukai di Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan ini, bertempat di Pendopo Kantor Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Rabu (30/11/2022) tadi.

Wakil Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah, ini menyampaikan bahwa sosialisasi barang kena cukai sangat penting dilakukan. Mengingat, banyaknya barang yang seharusnya dikenakan cukai, tapi beredar secara ilegal di masyarakat seperti halnya rokok.

“Hari ini sosialisasi terkait dengan barang kena cukai. Jadi, masyarakat harus tahu barang bercukai atau tidak. ASN maupun TNI-Polri juga wajib mengetahui karena ini menjadi tanggungjawab bersama terkait peredaran barang-barang ilegal yang nantinya wajib dilaporkan,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan Bunda Indah, bahwa cukai memiliki manfaat untuk masyarakat karena berkaitan dengan pendapatan daerah dan negara. Sehingga nantinya anggaran yang diperoleh dari cukai akan kembali ke masyarakat melalui pemenuhan fasilitas kesehatan, fasilitas umum maupun kegiatan sosialisasi.

Kepala Dinas Koperasi Lumajang Diduga ‘Peras’ Anak Buah dengan Dalih Iuran untuk Aparat Penegak Hukum

Memontum 1 — Wed, 07 Sep 2022 16:55:00 +0000

Memontum Lumajang – Kabar kurang sedap datang dari Paguyuban Koordinator Pasar atau Kepala Pasar Kabupaten Lumajang. Semenjak pisah dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dan berpindah di bawah Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang, para Kepala Pasar mengeluh dengan banyaknya iuran alias pungutan liar (Pungli, red) atau dugaan pemerasan dengan dalih untuk Aparat Penegak Hukum (APH, red).

“Awalnya, kami terima WA (WhatsApp) dari group paguyupan koordinator pasar yang bunyinya ‘Mohon ijin menyampaikan dengan adanya kebutuhan dinas untuk komitmen dengan kejaksaan dan kegiatan tgl 3 September. Maka diharapkan bantuan dari kordinator 350 ribu/kordinator. Terakhir tgl 25 dikumpulkan di klojen. Maturnuwon’. Begitulah bunyi dari pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Paguyuban,” kata salah seorang Kepala Pasar, yang identitasnya minta dirahasiakan.

Dijelaskannya, bahwa jika sebenarnya hal itu sangat memberatkan bagi para koordinator pasar atau Kepala Pasar. Namun, karena mereka tidak mampu menolaknya dan merupakan perintah dari atasan (dinas), maka dituruti. Namun sayang, iuran atau dugaan semacam itu bukan kali ini saja dilakukan.

“Ini tidak hanya sekali. Bahkan, sudah sering kali semenjak pasar berada di bawah naungan Dinas Koperasi. Sementara nilainya, bervariatif dan awalnya Rp 500 ribu, Rp 300 ribu, Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu,” terangnya.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang, Suharwoko, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, membantah melakukan iuran tersebut dan bahkan mengaku tidak tahu menahu terkait iuran itu. “Saya tidak pernah menerima uang dari Paguyuban Koordinator Pasar (Kepala Pasar, red). Bahkan, saya tidak pernah tahu soal iuran tersebut. Semua itu fitnah dan perlu saya konfrontir,” ujar Suharwoko, Rabu (07/09/2022) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kabid Pasar Dinas Koperasi, Wahyudi, saat dikonfirmasi perihal Pungli tersebut, mengaku memang itu merupakan kesepakatan paguyuban untuk nantinya hasil pengumpulan iuran digunakan sebagai konsumsi saat rapat serta kebutuhan untuk mengundang Aparat Penegak Hukum atau APH. “Itu memang rencana paguyuban koordinator pasar, yang nantinya akan digunakan untuk mengundang pihak kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan penyuluhan dan untuk konsumsi saat rapat,” ujarnya enteng.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Paguyuban Koordinator Pasar Kabupaten Lumajang, Sapi’i, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai adanya iuran tersebut. Dirinya sendiri, karena merupakan bawahan dari dinas, maka tidak berani untuk bertindak.

“Iuran tersebut memang benar adanya. Bahkan, tidak sekali ini saja, mas. Secara logika, kami tidak berani melangkah tanpa adanya perintah atasan. Artinya, kami melangkah dan bertindak sesuai perintah atasan,” ungkapnya saat dihubungi via telepon.

Koordinator Pasar Klojen, Agung, yang merupakan Wakil Ketua Paguyuban Koordinator atau Kepala Pasar Kabupaten Lumajang, mengaku bahwa dirinya melakukan instruksi itu karena perintah atasan. Karenanya, dia hanya menjalankan perintah.

“Ya, ini untuk kepentingan dinas, mas. Saya sendiri hanya pelaksana saja. Saya juga gimana gitu, mas,” ucapnya singkat. (adi/sit)

Satpol PP Situbondo Gandeng Bea Cukai Jember Sosialisasi Penegakan Hukum Rokok Tanpa Cukai

Memontum 1 — Wed, 24 Aug 2022 07:25:00 +0000

Memontum Situbondo – Puluhan perangkat desa se-Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, antusias mengikuti sosialisasi penegakan hukum rokok tanpa cukai, Rabu (24/08/2022) tadi. Acara tersebut, digelar di Kantor Desa Wringinanom-Panarukan.

Kepala Satpol PP Situbondo, Buchari, dalam kesempatan itu meminta kepada peserta sosialisasi untuk responsif melaporkan ke petugas Satpol PP, jika menemukan indikasi rokok tanpa pita cukai. “Saya minta tolong peran aktif RT, RW dan Kadus (kepala dusun) untuk melaporkan ke kami, jika menemukan atau ada warganya yang memproduksi rokok ilegal di wilayahnya masing-masing,” terangnya.

Mantan Camat Kapongan ini mengungkapkan, Pemkab Situbondo dan Bea Cukai Jember, bakal memusnahkan rokok-rokok yang diketahui ilegal. Bahkan, sekarang ada sekitar 909.000 batang atau hampir 100 ball rokok ilegal hasil operasi pasar selama 2021, yang akan dimusnahkan.

“Jumat atau 26 Agustus 2022 ini, ada pemusnahan rokok ilegal di Kantor Bea Cukai. Malamnya, akan dilakukan pemusnahan di Alun-alun Situbondo,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Bea Cukai Jember, Febra Fathurrahman, menjelaskan adanya pajak di bidang cukai, PPN dan pajak daerah, dimaksudkan untuk mengurangi aktifitas para penjual rokok ilegal. Sehingga, peredaran rokok ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin.

Baca juga :

“Tujuan diadakannya sosialisasi ini, diantaranya agar masyarakat sadar untuk mematuhi ketentuan bidang cukai. Apalagi, sekarang ini mengurusi izin produksi rokok sudah mudah,” ujarnya.

Febra menambahkan, 61 persen harga rokok tersebut, adalah masuk ke dalam pajak. “Jadi misalnya harga rokok itu Rp 20 ribu, maka Rp12 ribunya itu masuk pajak. Dari pajak itulah, yang nanti akan dikembalikan lagi ke daerah, untuk dioptimalkan kembali,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Busaryanto, menyampaikan bahwa total peserta yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut sekitar 80 orang. Sementara anggaran dari pelaksanaan sosialisasi cukai ini, bersumber dari DBHCHT tahun 2022.

Sekdakab Situbondo, Syaifullah, menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi dana DBHCHT Pemkab Situbondo tahun 2022 sebesar Rp 55.748.515.000. Secara keseluruhan, anggaran dikelola di beberapa OPD. Diantaranya, seperti Dinsos, Diskoperindag, Disnaker, Dispertangan, Dishub dan Dinas PUPP, Satpol PP, RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Besuki, serta RSUD Asembagus.

Dana tersebut, urainya, diantaranya juga digunakan untuk pembagian BLT, pelatihan kerja, pembagian pupuk urea gratis kepada petani, pemasangan PJU, pembangunan RTLH, progam Tolop (tutup lubang, red), pembangunan jamban keluarga. Lalu, progam sehat gratis (Sehati), penurunan angka stunting, pengadaan alat kesehatan (Alkes), rehap gedung rumah sakit, sosialisasi tentang cukai dan operasi pasar rokok ilegal. (her/sit/adv)

Satpol PP Kabupaten Malang Gelar Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang Cukai

Memontum 1 — Tue, 23 Aug 2022 09:45:00 +0000

Memontum Malang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang melalui Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang, menggelar sosialisasi bersama Bea Cukai Malang, di Pendopo Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Selasa (23/08/2022) tadi. Sosialisasi yang dihadiri sebanyak 50 anggota Satlinmas dari 14 desa atau kelurahan se-Kecamatan Kepanjen, juga melibatkan sejumlah nara sumber dari aparat kepolisian, kejaksaan dan Kantor Bea Cukai Type Madya Malang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk pertama kalinya setelah pihaknya menerima pengalihan tugas dan kewenangan. Sosialisasi bersama Satlinmas tersebut, dinilai sangat efektif dan penting dilakukan karena Satlinmas menjadi bagian dari Satpol PP yang ada di desa dan kelurahan.

Diuraikannya, bahwa sesuai kewenangan dan tugas yang diemban, Satlinmas memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. “Dengan melibatkan Satlinmas, maka mereka akan membantu kita untuk merubah pola pikir bagaimana agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi,” terang Firmando, saat ditemui seusai membuka acara soaialisasi, Selasa (23/08/2022) tadi.

Baca juga :

Menurut Firmando, keberadaan Satlinmas saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena, komunikasi dan sosialisasi mengenai pencegahan peredaran rokok ilegal masyarakat di Kabupaten Malang, hasilnya efektif.

“Melalui sosialisasi seperti ini upaya penindakan dan pencegahan terhadap peredaran cukai ilegal berjalan efektif. Sehingga, masyarakat secara luas akan mengenali berbagai ciri-ciri rokok dan cukai ilegal,” imbuh Firmando.

Sebagai informasi, dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan evaluasi DBHCT, Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan fungsi serta tata cara kerja Satpol PP, serta Keputusan Bupati Malang nomor 188/131/Kep/35.07.013/2022 tentang penggunaan DBHCT Kabupaten Malang tahun 2022. (sur/gie)

Kantor Bea dan Cukai Jember bersama Satpol PP Situbondo Sosialisasikan Penegakan Hukum Rokok Ilegal

Memontum 1 — Wed, 20 Jul 2022 13:10:00 +0000

Memontum Situbondo – Kantor Bea dan Cukai Jember bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo, mensosialisasikan penegakan hukum rokok tanpa cukai kepada masyarakat. Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Sementara pelaksanaan sosialisasi penegakan hukum rokok tanpa cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ini berlangsung di Pendopo Kecamatan Mangaran dengan menghadirkan puluhan kepala dusun, perwakilan perangkat desa hingga ketua RT/RW setempat, Rabu (20/07/2022) tadi.

Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Jember, Widodo Wiji Mulyono, mengatakan bahwa tujuan akhir dari sosialisasi ini untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dirinya menjelaskan, jika sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai ini memanfaatkan DBHCHT yang kegiatannya dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Situbondo.

Widodo mengaku, bahwa peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai di Situbondo, masih marak. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting disampaikan kepada masyarakat agar memahami tentang regulasi serta dampak dari peredaran rokok tanpa dilekati cukai.

Baca juga :

“Dari hasil tatap muka hari ini, minimal mereka (masyarakat) tahu bahwa peredaran rokok ilegal masih ada. Jadi, memang perlu kami melakukan upaya sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo, Buchari, mengaku sudah sejak 2021 bekerja sama dengan Bea dan Cukai Jember dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. “Peredaran rokok ilegal ini memang harus ditekan. Perlu diketahui, Satpol PP sebagai leading sector pendanaanya baru tahun ini (2022), tapi tahun sebelumnya sudah bekerja sama dengan Bea dan Cukai memberantas peredaran rokok ilegal,” katanya.

Camat Mengaran, Abdul Kadir, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai ini mengundang seluruh kepala dusun dan perwakilan perangkat desa hingga ketua RT/RW. “Rokok ilegal itu tentu sudah melanggar hukum dan merugikan negara. Oleh karena itu, Pemkab Situbondo bersama Kantor Bea dan Cukai Jember terus menyosialisasikan tentang rokok ilegal kepada masyarakat,” ujarnya. (her/gie/adv)

Kunjungi Mapolres Situbondo, Kajari dan Polres Siap Sinergi Penegakan Hukum

Memontum 1 — Fri, 18 Mar 2022 14:01:34 +0000

Memontum Situbondo – Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo, Nauli Rahim Siregar, Jumat (18/03/2022). Kunjungan itu, dalam rangka silaturahmi sebagai pejabat baru, sekaligus melakukan koordinasi dengan Polres Situbondo. Hadir dalam silaturahmi di ruangan Kapolres, diantaranya Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Situbondo, Ivan Praditya Putra dan Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Dhedi Ardi Putra.

Dalam pertemuan itu, salah satu bahasannya adalah mengenai sinergitas mengenai penegakan hukum. Karenanya, mereka pun sama-sama siap bersinergi dalam penegakan hukum di Situbondo.

Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar, menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Kapolres Situbondo, dalam rangka sinergitas antara aparat penegak hukum. “Hari ini kita laksanakan koordinasi dengan Kapolres Situbondo, dalam rangka awal tugas kami selaku Kajari Situbondo. Dalam rangka sinergitas antara aparat penegak hukum,” ungkap Nauli Rahim Siregar.

Baca juga :

Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, dalam kesempatan itu menyambut baik kedatangan Kajari Situbondo. Menurutnya, suatu kehormatan bagi Polres Situbondo kedatangan Kajari Situbondo, yang baru.

“Tentunya ini adalah langkal awal beliau dalam melaksanakan tugas sebagai Kajari Situbondo. Ke depan, kita akan terus melakukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam sinergitas terkait criminal justice system maupun penegakan hukum lainnya,” kata AKBP Andi Sinjaya. (her/gie)