Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan jika penegakan Perda itu berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan kerja DPRD Lampung Timur di Kantor DPRD Trenggalek. (ist)

“PAD di Lampung Timur itu masih di angka Rp 130 miliar, sedangkan di Kabupaten Trenggalek Rp 300 miliar,” kata Husni saat dikonfirmasi, Senin (09/03/2020) siang.

Dikatakan politisi Partai Hanura ini, di Lampung Timur banyak sekali potensi – potensi yang belum digerakkan secara maksimal. Pihak DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan penjelasan terkait pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Timur Teguh Suyatman menuturkan jika kedatangannya ke kantor DPRD Trenggalek ini dalam rangka silaturahmi.

“Hari ini kami dari DPRD Lampung Timur datang ke DPRD Trenggalek dalam rangka yang pertama silaturahmi dan kedua belajar terkait penegakan Perda yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” ucap Teguh.

Dalam Kunker tersebut pihaknya mendapat banyak keterangan dari Komisi I DPRD Trenggalek dan Kasatpol PP Kabupaten Trenggalek. Salah satunya waralaba atau supermarket yang diwajibkan bersinergi dengan koperasi.

“Artinya ini bisa menjadi contoh untuk diadopsi di Kabupaten Lampung Timur. Seperti produk – produk masyarakat baik makanan maupun kerajinan tangan home industri bisa masuk ke swalayan modern,” imbuhnya.

Akan tetapi hal terpenting tidak serta-merta masuk begitu saja, melainkan sudah terdaftar dalam BPOM, bersertifikat halal serta bentuk kemasan yang sesuai.

Disinggung terkait kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Timur, pihaknya akan memacu agar tidak ketinggalan dengan Kabupaten yang lain.

“Alasan kami memilih Kabupaten Trenggalek untuk belajar soal Penegakan Perda adalah antara Trenggalek dan Lampung Timur itu ada beberapa kesamaan salah satunya terletak di pesisir pantai. Kesamaan lain juga Wakil Bupatinya naik menjadi Bupati karena Bupati menjabat sebagai Gubernur,” terang Teguh.

Perlu diketahui Kabupaten Lampung Timur lahir tahun 1999, dan masih baru beberapa tahun berdiri. Oleh karena itu, Kunker DPRD Lampung Timur ke DPRD Trenggalek ini diharapkan bisa menyelaraskan visi misi serta mampu mengejar ketertinggalannya sehingga mampu bersaing dengan Kabupaten yang lainnya. (mil/oso)

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman lebih kepada jajaran pemangku jabatan atau OPD lingkungan Pemkot Malang terkait Perda yang memiliki tujuan agar tata kelola pemerintahan kemasyarakatan menjadi tertib.

“Untuk menjalankannya, tentu harus ada tugas-tugas yang mengontrol dan mengawasi, dalam hal ini yaitu pada Satpol PP. Perda dibikin banyak tapi kalau lepas kontrol dan pengawasannya, ya nanti banyak pelanggaran yang terjadi,” ujar Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko kepada media.

Menurut Pria yang akrab disapa Bung Edi ini, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk menjelaskan lebih terperinci tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam optimalisasi dan penegakan Perda.

“Kita evaluasi bagaimana Perda kita, makanya juta kita datangkan dari Bareskrim, Kemendagri yang nantinya akan memberikan masukan-masukan untuk bahan evaluasi ke depan. Sehingga ada itikad dan niatan untuk memperbaiki penegakan Perda baik dari sisi yuridisnya maupun payung hukumnya. Sehingga Perda itu sendiri maupun pelaksanaanya bisa terwujud dengan sesuai,” imbuh Bung Edi.

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko (tengah), Direktur Satpol PP Kemendagri, Arief M. Edi (dua dari kanan) dan Kasatpol PP Kota Malang Priyadi (paling kanan) bersama para pemateri

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi mengatakan, dalam workshop yang diikuti oleh sekitar 200 peserta yang berasal dari jajaran OPD di lingkungan Pemkot Malang tersebut, pihaknya ingin memberikan pemahaman lebih terhadap PPPNS yang saat ini sudah ada untuk optimalisasi dalam penegakan Perda.

“Selain PPNS, juga termasuk pemangku Perda yang sudah ada. Dalam hal ini otomatis Kepala OPD yang bersangkutan untuk kita ajak lebih bersinergi. Agar apa yang dikatakan pak Wawali sebagai ego sektoral dapat diulas disini (Workshop),” jelas Priyadi.

Menurutnya, saat ini yang masih terjadi, yaitu kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak terkait dalam penindakan yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran Perda. Seperti contohnya yang ia sebut yaitu penertiban PKL atau penertiban toko modern.

“Biasanya kita kurang koordinasi dalam bidang penegakan. Mau menindak juga ragu, karena Perda berbunyi sepert itu. Misal pembangunan, Satpol PP mau membongkar dasarnya apa. Termasuk agar tidak timbul kalimat ‘Satpol PP kerjanya menertibkan PKL saja’, lha dalam workshop ini kita ulas tuntas. Makanya kita juga mengundang OPD, camat, lurah dan berkaitan dengan PPNS, karena PPNS jarang dikenal,” pungkasnya. (iki/gie)