Perlu diketahui, bahwa gelaran pelaksanaan ini menyasar semua tenaga pendidik kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Adapun tujuannya, yakni sebagai upaya mendekatkan pelayanan, memperkuat integritas dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam program ini hadir sebagai pemateri utama dengan materi integritas dan disiplin ASN yang mengacu pada PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam pemaparannya, dirinya turut memberikan penekanan khusus terkait batasan tegas antara sumbangan pendidikan dan pungutan liar (Pungli) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021.

Sekdin Rosyta menegaskan, bahwa pihak sekolah dilarang keras menarik dana dari wali murid jika nominal dan tenggat waktunya telah ditentukan. “Niatan baik, tapi kalau caranya tidak pas, akan timbul masalah. Contohnya sumbangan. Sumbangan itu ciri-cirinya tidak boleh ditentukan nominal dan waktunya. Meskipun disepakati bersama oleh wali murid, kalau nominal dan waktunya ditentukan, itu tetap pungutan dan dilarang,” kata Sekdin Rosyta.

Selain persoalan pendanaan, tambahnya, disiplin kerja ASN dan penerapan sistem presensi online menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sistem presensi digital ini, digunakan untuk mengukur secara riil kepatuhan pegawai terhadap kewajiban 37,5 jam kerja per minggu.

Sekdin Rosyta mengingatkan, mengenai adanya sanksi tegas berjenjang, mulai dari teguran hingga pemberhentian bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, serta meminta jajaran kepala sekolah untuk tidak abai dalam melakukan fungsi pengawasan. “Terkait dengan kehadiran, kita sekarang sudah menggunakan sistem presensi online. Tolong presensi online digunakan dengan bijak. Jangan ngakali (mengakali) sistem. Kepala sekolah juga punya tanggung jawab penuh untuk mengawasi staf dan guru-gurunya. Kalau ada yang presensinya tidak wajar, panggil dan tegur,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Sekdin Rosyta juga meluruskan, mengenai pandangan terkait hak cuti bagi para ASN dan PPPK. Meski memiliki hak, pengambilan cuti tetap harus melalui prosedur perizinan yang mempertimbangkan kondisi sekolah.

“Cuti adalah hak. Tapi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengharmonisasi di sekolah adalah kepala sekolah. Kita punya hak, tapi atasan yang menilai apakah kondisi sekolah memungkinkan untuk ditinggal atau tidak,” terang Sekdin Rosyta.

Dalam pelaksanaan program itu, Sekdin Rosyta juga mengingatkan ASN, tentang Core Values ber-Akhlak. Diharapkan, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Core Values ber-Akhlak sendiri, paparnya, merupakan akronim dari yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. “Dengan terus mengingat dan menerapkan nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas dan dipercaya masyarakat,” paparnya.

Selain pemaparan terkait integritas dan kedisiplinan, kegiatan Dispendik on The Road ini juga menghadirkan nara sumber dari Inspektorat Kabupaten Malang, yang memberikan materi mengenai Tata Kelola Dana BOSP berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026. Materi tersebut, turut diselaraskan dengan Standar Harga Satuan (SHS) sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025.

Melalui pembinaan komprehensif ini, seluruh ekosistem pendidikan diharapkan mampu mengawal tata kelola sekolah yang bersih, profesional dan bebas dari penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan prima di wilayah Kabupaten Malang. (hms/gie)

Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penggunaan fasilitas negara secara efisien, tertib dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga meminta setiap perangkat daerah untuk melakukan penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta listrik selama masa libur Lebaran, seiring menurunnya aktivitas perkantoran.

Menurutnya, pengelolaan energi yang bijak bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga efisiensi penggunaan fasilitas negara. “Perangkat daerah diminta melakukan penghematan penggunaan BBM dan listrik selama masa libur Lebaran,” paparnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa penghematan tersebut dapat dilakukan melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan, serta memastikan pemakaian listrik di lingkungan kantor tetap terkendali. Selain itu, perangkat daerah juga diingatkan untuk memastikan lampu, pendingin ruangan, serta berbagai peralatan elektronik dimatikan apabila tidak digunakan selama masa libur.

Bunda Indah juga menilai, bahwa disiplin dalam mengelola energi merupakan bagian dari budaya kerja aparatur yang profesional sekaligus bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara. Itu karena, efisiensi penggunaan energi juga memiliki dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah. Sehingga, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Bunda Indah berharap, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjadikan imbauan tersebut sebagai komitmen bersama dalam menumbuhkan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya secara bijak. Sementara dengan penghematan energi di lingkungan pemerintahan, juga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih hemat dan bertanggung jawab.

Dengan pengelolaan fasilitas negara yang lebih tertib dan efisien, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang disiplin, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. (kom/adi/gie)

Dengan tema ‘Peran Bidan di setiap Langkah Kesiapsiagaan dan Respon Krisis’, acara ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis bidan sekaligus memperkuat sinergi antara profesi bidan dan pemerintah daerah dalam membangun kesehatan masyarakat. Bahkan dalam sambutannya, Bunda Indah menekankan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, khususnya bidan, merupakan kunci keberhasilan program-program prioritas di bidang kesehatan.

Dirinya menyebut, peran bidan bukan hanya teknis, tetapi juga sosial. Itu karena, mereka hadir di tengah masyarakat sebagai pendamping kehidupan sejak awal kelahiran.

Baca juga :

Refleksi atas perjalanan panjang profesi bidan menjadi bagian penting dari peringatan ini. Subtema ‘Merubah Kelelahan Mental Menjadi Peluang Kebahagiaan di Tempat Kerja Profesi Bidan’ menggambarkan betapa profesi ini menghadapi tantangan besar, namun tetap menjadi panggilan hati yang mulia. Dalam suasana penuh kebersamaan, perayaan ini menjadi ruang untuk saling menguatkan, membangun solidaritas, serta meneguhkan kembali komitmen bersama demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Bupati Lumajang juga memberikan sejumlah apresiasi kepada paguyuban dan ranting IBI atas capaian mereka dalam bidang pelayanan imunisasi dan keluarga berencana, serta dukungan aktif terhadap kegiatan organisasi. Melalui HUT IBI ke-74 ini, Bunda Indah mengajak seluruh bidan untuk terus berinovasi, memperkuat profesionalisme dan menjadikan semangat pengabdian sebagai landasan dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Bunda Indah menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan pernah berjalan sendiri tanpa peran dan dukungan nyata para bidan. “Selamat ulang tahun ke-74 untuk IBI. Semoga momentum ini menguatkan semangat kita bersama, bahwa membangun kesehatan masyarakat adalah kerja kolektif yang dimulai dari hati dan dilandasi keikhlasan,” ujar Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi bersama Wakil Ketua serta dihadiri sejumlah anggota DPRD. Sementara dari eksekutif, hadir langsung Bupati Malang, HM Sanusi, Forkopimda hingga Kepala OPD di Kabupaten Malang.

Mengawali pelaksanaan, usai agenda rapat dibuka Ketua DPRD Darmadi, Bupati Sanusi membacakan langsung penyampaian LPKJ. Disampaikan, bahwa terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2024, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, maka dapat disampaikan yaitu terkait Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 4,766 Triliun dan terealisasi sebesar 97,12 persen.

Kemudian, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 5,034 Triliun dan terealisasi 91,18 persen. Lalu untuk Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 282,750 Miliar dan terealisasi 100 persen yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Baca juga :

“Menyangkut kebijakan pembiayaan dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan,” kata Bupati Malang.

Masih menurut Bupati Malang, bahwa secara umum capaian pembangunan Kabupaten Malang tahun 2024, dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini, ditunjukkan melalui konsistensi Pemkab Malang dalam mencapai dan bahkan melampaui target di sejumlah indikator makro seperti Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Perkapita Riil, Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Desa Mandiri (IDM).

“Selain itu, indikator tingkat kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya, ujar Bupati Sanusi, salah satu kebijakan strategis yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. Selain pengembangan KEK Singhasari, berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Malang juga terus dikembangkan untuk menarik minat wisatawan.

“Untuk mendukung pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang juga berfokus pada peningkatan infrastruktur,” ungkapnya. (sit/adv)