Langkah yang dilakukan ini, menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi program strategis nasional di tingkat daerah. Dengan target, menyasar 800 ribu penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sambutannya, Kepala BGN Dadan menekankan bahwa Kabupaten Jember dipilih sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project), karena keunggulan akurasi datanya. Diantaranya, berdasarkan integrasi data pendidikan, keagamaan dan kependudukan.

“Tercatat sekitar 800 ribu jiwa di Jember, akan menjadi penerima manfaat Program MBG. Angka ini, merepresentasikan sekitar 30 persen dari total populasi penduduk Jember,” kata Kepala BGN.

Dirinya kemudian memberikan apresiasi khusus, terhadap pola pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, ketelitian data hingga level akar rumput menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Jember ini menjadi contoh, karena pendataan dilakukan sampai ke tingkat desa, RT dan RW. Sehingga, lebih akurat,” kata Kepala BGN Dadan.

Meski demikian, Dadan mengakui masih terdapat tantangan dalam pendataan kelompok rentan tertentu. Dirinya mencatat, masih banyak calon penerima yang belum masuk dalam sistem formal, mulai dari santri di pondok pesantren hingga Balita yang terkendala masalah administrasi kependudukan.

Baca juga :

“Masih banyak calon penerima manfaat yang belum terdata, seperti santri, Balita tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga anak dari pernikahan dini atau siri,” tambahnya.

Peresmian SPPG di Desa Wringin Agung ini, diharapkan menjadi pemicu bagi pembangunan ratusan unit serupa di seluruh wilayah Jember untuk memastikan distribusi gizi yang merata dan tepat sasaran. Implementasi Program MBG di Kabupaten Jember, diprediksi akan membawa dampak ekonomi yang masif bagi daerah.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa potensi perputaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program ini mencapai nilai yang fantastis, yakni hampir Rp 4 triliun per tahun. Angka tersebut, hampir menyamai total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember yang saat ini berada di kisaran Rp 4,3 triliun.

Bupati Fawait juga optimistis, bahwa aliran dana sebesar ini akan menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi kerakyatan, mengingat sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk sektor riil di tingkat desa. “Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan,” ujar Bupati Fawait.

Dirinya juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak, mengenai potensi kenaikan harga atau inflasi akibat meningkatnya konsumsi pangan di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

“Kekhawatiran terkait inflasi tidak perlu berlebihan selama masih terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Jember juga berencana menerbitkan regulasi atau kebijakan yang mendorong SPPG untuk memprioritaskan pembelian komoditas pangan dari petani dan peternak lokal. Hal ini dilakukan, agar rantai pasokan Program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak secara fisik, tetapi juga menyehatkan ekonomi para produsen pangan lokal di Jember. (rio/gie/adv)

Bantuan pangan berupa beras ribuan kilogram tersebut, diangkut belasan truk besar. Momentum ini, menandai dimulainya babak baru pendistribusian bantuan sosial hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jember dan Bulog.

Bupati Fawait dalam pelaksanaan itu tidak hanya melepas armada secara seremonial. Karena tidak lama setelah truk berangkat, dirinya bersama Kepala Bulog Cabang Jember, M Ade Saputra, langsung bergerak menuju Kelurahan Kaliwates.

Di sana, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menunjukkan sisi humanisnya dengan melakukan kunjungan door to door. Mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut kemudian mendatangi rumah warga yang sakit atau lanjut usia yang tidak mampu datang ke kantor kelurahan untuk mengambil jatah bantuan. Langkah ini diambil, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.

Gus Fawait menyampaikan, bahwa penurunan jumlah penerima bantuan ini adalah sinyal positif turunnya angka kemiskinan di Jember. Dirinya beranggapan, bahwa semakin sedikit orang yang bergantung pada bantuan pangan, berarti semakin banyak warga yang sudah mampu mandiri secara ekonomi.

“Tujuan utama kita adalah menekan inflasi daerah dan meringankan beban harian masyarakat. Bantuan ini adalah bantalan agar harga pangan di pasar tetap stabil,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Keamanan dan ketepatan sasaran, ujarnya, menjadi prioritas. Bulog Jember telah menerapkan aplikasi khusus dan menyiagakan petugas di setiap kelurahan. Hal ini, bertujuan meminimalisir potensi salah sasaran.

Gus Fawait pun berpesan kepada warga, agar aktif bersuara jika menemukan kejanggalan. Melalui kanal pengaduan Wadul Gus’e, masyarakat diminta melaporkan jika ada warga yang benar-benar tidak mampu namun justru luput dari pendataan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bulog Jember, M Ade Saputra, membawa kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi citra pembangunan daerah. Tercatat, total penerima bantuan pangan di Jember mencapai 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menariknya, angka ini menempatkan Jember sebagai kabupaten dengan jumlah penerima bantuan pangan terendah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Fakta ini, menjadi indikator penting bahwa kemandirian ekonomi masyarakat Jember mulai menguat secara bertahap.

Untuk alokasi periode Februari dan Maret ini, volume bantuan yang digelontorkan sangat besar. “Kurang lebih 8 ribu ton beras dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, kami juga menyiapkan 1,8 juta liter minyak goreng yang siap didistribusikan,” jelas Ade Saputra.

Fokus awal penyaluran hari ini dipusatkan pada wilayah kota, yakni Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari, sebelum merambah ke seluruh wilayah pelosok kabupaten. (rio/gie/adv)

Wabup Ulfiah mengatakan, bahwa bantuan ini diberikan kepada kepada 217 masyarakat penerima manfaat se Kabupaten Situbondo. “Bantuan ini sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat miskin,” kata Wabup Situbondo.

Dirinya berharap, melalui bantuan modal usaha sebesar Rp 1,5 juta perorang ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. “Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Mbak Ulfi-sapaan Wabup Situbondo.

Baca juga :

Bantuan modal usaha ini, sambung Mbak Ulfi, diharapkan juga dapat membantu memenuhi permodalan usaha masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan pendataan dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.

“Program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga miskin ekstrem,” kata Wabup Ulfi.

Pemerintah daerah, imbuh Wabup Ulfi, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Mari kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” ajaknya. (her/gie)

Dalam sosialisasi itu, terungkap bahwa Jember menjadi kabupaten dengan tingkat kenaikan angka Penerima Bantuan Pangan (PBP) terendah di seluruh Jawa Timur. Data ini, bukan sekadar angka di atas kertas, karena bagi Gus Fawait, rendahnya pertumbuhan penerima bantuan pangan ini menunjukkan bahwa roda ekonomi di tingkat akar rumput Jember mulai berputar lebih kencang.

Sehingga, masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial pun semakin berkurang. “Ini adalah sinyal kuat bahwa angka kemiskinan kita sedang mengalami tren penurunan yang signifikan,” katanya, dalam sosialisasi kepada OPD, camat, hingga kepala desa.

Dalam sosialisasi itu, juga dihadiri langsung Kepala Bulog Jember, M Ade Saputra. Sementara dalam fokus utamanya, adalah memastikan bahwa bantuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat tersalurkan dengan mulus pada akhir Maret ini. Sedangkan teknis penyalurannya, dibahas secara mendalam agar tidak ada kendala di lapangan, mulai dari Gudang Bulog hingga ke meja makan warga yang membutuhkan.

Baca juga :

Salah satu poin menarik yang menjadi perbincangan, adalah rencana pemasangan penanda di rumah penerima bantuan. Berbeda dengan praktik di beberapa daerah yang terkadang memberikan label ‘miskin’ yang mencolok. Di sini, Gus Fawait memilih pendekatan yang lebih santun. Stiker yang akan dipasang, hanya akan bertuliskan ‘Bantuan Pangan’ disertai foto Presiden dan Kepala Desa setempat.

“Kami ingin data kami akurat untuk kepentingan sensus BPS, tapi menjaga martabat warga adalah prioritas utama. Tidak perlu label yang membuat warga merasa malu. Cukup penanda bahwa negara hadir memberikan dukungan pangan,” jelas Gus Fawait.

Langkah ini, pun dipuji karena menggabungkan efisiensi birokrasi dengan empati sosial. Pemkab Jember juga tidak bekerja sendiri. Sebaliknya, Satgas Pengentasan Kemiskinan telah dikerahkan, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi data hingga ke level desil 1 dan 2.

Dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, target besar pun dicanangkan. Yakni, menekan angka penduduk miskin hingga di bawah 200 ribu jiwa. Jika ini tercapai, maka Jember akan mencetak sejarah baru dalam satu dekade terakhir. (rio/gie/adv)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan pada tahun 2026 jumlah penerima bantuan pangan di Kota Malang mencapai 57.715 orang, yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah tersebut, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya sekitar 23 ribu penerima.

“Karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi, alokasi untuk Kota Malang tahun ini juga meningkat. Untuk setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan,” ujar Slamet.

Dikatakannya, khusus untuk di Kecamatan Kedungkandang terdapat sekitar 14.313 penerima bantuan pangan. Sementara di Kelurahan Wonokoyo tercatat sebanyak 494 warga menerima bantuan tersebut.

Baca juga :

“Nantinya penyaluran bantuan pangan ini, juga akan kembali dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, program tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bahan pangan sekaligus membantu meringankan kebutuhan warga. “Selain itu juga dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, khususnya untuk komoditas beras dan minyak goreng,” jelasnya.

Adapun data penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Dalam proses penyaluran, petugas juga melakukan verifikasi data penerima dengan mencocokkan undangan dengan identitas penerima, seperti KTP dan Kartu Keluarga,” imbuhnya. (rsy/sit)

LHP Kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun 2024 sampai dengan triwulan III 2025, diterima oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, dan Ketua DPRD, Dwi Laksmi Shynta Kusumawardani. Turut mendampingi Pj Sekda, Rey Suwigtyo, Inspektur, Kepala BPPKAD dan Kepala Disdikbud.

Sekedar diketahui, selain Kota Probolinggo, empat daerah lain yang menerima LHP adalah Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Bondowoso. Dalam momen itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, juga ikut menerima.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengatakan kepada seluruh kepala daerah untuk menjadikan BPK sebagai partner agar tidak terjadi permasalahan berulang. Seperti pertanggungjawaban yang belum lengkap dan masih adanya volume kurang saat memeriksa jalan. Dalam LHP ini, ada lesson learned yang akan menjadi evaluasi bersama.

“Kami baru menyerahkan enam laporan, yaitu pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan manusia di Provinsi Jatim. Pemeriksaan ini, pemeriksaan tematik nasional dilakukan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk pemeriksaan di bidang pembangunan manusia, berupa peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jawa Timur, khususnya Pacitan dan Kota Probolinggo. Untuk PDTT, sifat pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan kepala daerah hingga peraturan turunan yang diamanahkan undang-undang.

Baca juga :

Terkait sarana prasarana pendidikan, pemeriksaan pada pelaksanaan swakelola berupa penempatan sarana prasarana di lembaga pendidikan. Swakelola yang dimaksud dalam pekerjaan konstruksi melalui komite sekolah, dokumen pengawasan tidak sesuai kondisi rill di lapangan dan dokumen perencanaan yang kurang memadai.

Masih menurut Yuan, bukti pertanggungjawaban perlu ada sosialisasi kepada komite sekolah agar mereka memahami. “Nanti bisa dibaca lebih lanjut hasil pemeriksaan kami. Rekomendasi sudah ada. BPK harus memberi rekomendasi atas permasalahan yang muncul agar mengarahkan Pemda memperbaiki lebih efektif,” terangnya.

Pihaknya berharap, dapat ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah hari ini (27/01/2026). “Setelah hasil pemeriksaan disampaikan. Diharapkan segera menindaklanjuti apa yang kami audit dan kami rekomendasikan. Kami juga ingatkan Pemda agar berhati-hati dengan dana CSR karena ada aturan yang kurang kuat,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah memberikan kesempatan kepada dirinya dan perwakilan kepala daerah yang hadir untuk mendapatkan pencerahan secara langsung. Dirinya berharap, kegiatan serupa dapat dilaksanakan dengan mengundang semua kepala daerah di Jawa Timur.

Karenanya, terang Gubernur Khofifah, dengan pemahaman yang sama maka penyelesaian LHP dan tindak lanjutnya bisa sinkron antara kepala daerah dan DPRD. “Apa artinya sebuah rekomendasi tanpa tindak lanjut yang komprehensif. LHP kinerja dan PDTT sudah dapat arahan, minta tolong yang hadir sampaikan ke wali kota atau bupati bahwa tindak lanjut adalah mahkota dari LHP,” tegasnya.

Sementara itu, Wawali Ina Dwi Lestari menyatakan rekomendasi adalah bagian dari pemeriksaan BPK Provinsi Jatim dalam laporan atas kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar. Dirinya membenarkan peran serta komite sekolah membutuhkan pemahaman kebijakan supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

“Sehingga kegiatan hari ini menjadi tanggung jawab kami, pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti laporan sesuai jadwal dari BPK, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur. Pemkot harus berupaya lebih ekstra sehingga bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu,” kata Wawali Ina. (kom/pro/gie)

Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 2.959 buruh tani tembakau mulai menerima bantuan, yang penyalurannya dijadwalkan berlangsung hingga 5 Desember 2025. Secara keseluruhan, bantuan tahun ini menyasar 6.465 buruh tani tembakau, 151 buruh pabrik rokok, serta 317 masyarakat kategori miskin yang terdampak kondisi ekonomi sektor hasil tembakau.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa BLT DBHCHT memiliki makna strategis yang jauh melampaui sekadar program tahunan. Dirinya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor tembakau, sektor yang rentan fluktuasi pasar, cuaca, hingga tantangan produktivitas.

“Bantuan ini bukan hanya program rutin. Ini adalah wujud nyata bahwa negara hadir untuk masyarakat. Dana cukai yang kita terima kembali ke masyarakat, untuk membantu kebutuhan pokok, pendidikan anak-anak, sampai menopang perekonomian keluarga,” tegas Bunda Indah.

Tahun ini, Pemkab Lumajang menyalurkan bantuan sebesar Rp 1.200.000 perpenerima, hasil akumulasi Rp 300 ribu perbulan selama empat bulan, yang disalurkan sekaligus melalui kerja sama dengan Bank Jatim. Skema ini dinilai lebih efektif untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk mengelola bantuan secara produktif.

Baca juga :

Bunda Indah juga memberikan pesan penguatan kepada para penerima manfaat, agar memanfaatkan bantuan secara bijak. Menurutnya, penggunaan BLT yang tepat dapat menjadi katalis untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga, terutama di masa ketidakpastian ekonomi.

“Saya berharap bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak-anak, atau modal usaha kecil. Bantuan ini adalah alat untuk menguatkan ekonomi keluarga, bukan tujuan akhir,” ujarnya.

Lebih jauh dirinya mengingatkan, bahwa tantangan sosial-ekonomi ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, bantuan ini harus dilihat sebagai pijakan awal untuk memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga buruh tani tembakau dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mari jadikan bantuan ini sebagai batu pijakan untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan dukungan pemerintah daerah, kita wujudkan Lumajang yang amanah, manusiawi, dan berkeadilan,” paparnya.

Program BLT DBHCHT kembali menjadi instrumen penting Pemkab Lumajang dalam memastikan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor tembakau, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi lokal yang selama ini turut bertumpu pada komoditas tersebut. (kom/adi/sit)

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, didampingi Pj Sekdakot Probolinggo, Rey Suwigtyo, Forkopimda, para asisten, serta staf ahli, menyalurkan bantuan serentak secara daring dari 29 lokasi, dengan masing-masing kepala OPD hadir langsung untuk menyerahkan bantuan kepada warga di titik yang telah ditentukan. Penyerahan bantuan berupa beras 10 kg secara simbolis diberikan langsung oleh Wali Kota Probolinggo, kepada 10 penerima manfaat, yang kemudian diikuti serentak pada seluruh titik lokasi lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya semangat berbagi, terutama di Bulan Jumadil Awal yang identik dengan amal dan sedekah. “Semoga di bulan-bulan mendatang kegiatan berbagi ini dapat terus dilakukan. Kita berdoa agar Kota Probolinggo selalu aman dan para ASN diberi kesehatan sehingga dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Aminuddin juga menegaskan, bahwa Program ASN Peduli merupakan wujud nyata kepedulian ASN Kota Probolinggo terhadap pengentasan kemiskinan. “Dengan niat yang tulus, kita ingin bantuan ini tepat sasaran. InsyaAllah para ASN yang terlibat akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Kami juga berharap para penerima manfaat tetap produktif, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, karena itu menjadi modal penting dalam pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Probolinggo, Hakimuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat. “Kami berharap santunan ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan, jangan sampai disalahgunakan, apalagi dijual. Semoga bantuan dari para ASN ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima,” urainya.

Salah satu penerima bantuan, Tiana (80), tampak haru saat menerima paket Sembako dirinya. “Saya bahagia sekali. Setiap hari saya cuma berjualan es, jadi bantuan beras ini sangat membantu mengurangi pengeluaran saya. Terima kasih untuk Pak Wali Kota Probolinggo dan semua ASN yang sudah memberi rezeki ini,” ujarnya.

Program ASN Peduli Duafa ini, diharapkan terus menjadi gerakan kebaikan yang membawa keberkahan serta semakin memperkuat solidaritas sosial di Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Pokja sebelumnya sendiri, telah menerima berkas sebanyak 17.351 pendaftar. Setelah melalui rangkaian proses seleksi, 10.171 orang dinyatakan gugur. Sementara sebanyak 7.180 mahasiswa, dinyatakan lolos seleksi.

Tahapan uji publik calon penerima beasiswa, berlangsung sejak diumumkan pada Sabtu, 8 November 2025. Sementara Pemkab Jember sendiri, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66,4 miliar melalui APBD Kabupaten Jember, untuk mendukung program tersebut.

Program ini, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemkab Jember terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik). Pemerintah daerah, awalnya menyediakan kuota sebanyak 8 ribu penerima di tahun ini, namun dari hasil seleksi masih terdapat sisa 820 kuota yang belum terisi.

Baca juga :

Hal tersebut terjadi, karena proses seleksi dilakukan secara ketat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. “Mengapa kuota tidak terisi? Karena Pokja Beasiswa bekerja sesuai ketentuan yang ada, yaitu yang benar-benar memenuhi syarat dan itu yang diterima, bukan mengejar quotanya,” kata Sekda Jupriono.

Dirinya juga menegaskan, bahwa proses seleksi berjalan objektif dan transparan. Bahkan seluruh tahapan program, juga telah dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.

“Dan ini nantinya secara jejak digital juga saya yakin bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” urainya.

Program Cinta Bergema sendiri telah dimulai sejak Rabu, 18 Juni 2025, dengan diawali dengan peluncuran resmi. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan pada 19 hingga 26 Juni 2025, kemudian pendaftaran online berlangsung pada 30 Juni hingga 5 Juli 2025. Adapun tahapan wawancara, dilaksanakan pada 14 hingga 19 Juli 2025.

Sekda Jupriono juga menyampaikan, harapan agar generasi muda Jember terus memiliki semangat dan keyakinan terhadap masa depan daerahnya. “Mudah-mudahan anak didik kita, anak muda Jember, selalu optimis bahwa Jember akan bangkit. Jember baru, jember maju,” tambahnya.

Hasil resmi penerima beasiswa diumumkan melalui situs Web Bergema dan akun Instagram resmi @wadul.guse. Para peserta diimbau untuk terus memantau kedua platform tersebut agar tidak tertinggal informasi terbaru. (kom/rio/gie)