Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa deklarasi SPMB merupakan bentuk komitmen bersama lintas sektor sebelum tahapan penerimaan murid baru dimulai. Menurutnya, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Deklarasi ini menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, lancar, aman, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dijelaskannya, evaluasi pelaksanaan penerimaan di tahun sebelumnya, menjadi bahan perbaikan agar potensi kendala dapat diminimalkan sejak awal. Meski begitu, pelaksanaan SPMB tahun lalu dinilai telah berjalan cukup baik.

“Evaluasi tetap kami lakukan. Kendala-kendala yang mungkin muncul akan kita minimalisir. Dengan sistem yang sudah dibangun, peluang pelanggaran bisa ditekan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan orang tua maupun masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jika ada persoalan, masyarakat bisa langsung melapor ke posko pengaduan. Laporan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa formulasi SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan prioritas utama pada jalur domisili. Pelaksanaan pendaftaran jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai 8 sampai 10 Juni 2026 dengan jalur domisili, afirmasi dan mutasi untuk jenjang SD.

“Untuk jenjang TK itu hanya ada domisili saja. Kemudian di tanggal 15 sampai 17 Juni itu jalur afirmasi dan mutasi untuk SMP, lalu 22 sampai 24 Juni itu jalur prestasi akademik dan 6 sampai 7 Juli 2026 itu jalur prestasi non-akademik,” jelasnya.

Untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, Disdikbud membuka posko layanan SPMB di seluruh sekolah negeri. “Kami membuka posko di setiap sekolah negeri agar masyarakat terbantu, terutama yang belum memahami sistem berbasis IT. Operator sekolah akan mendampingi proses pendaftaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa dari total realisasi pajak daerah tersebut, sektor penyumbang terbesar masih berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman (Mamin) atau pajak restoran yang mencapai Rp 62,8 miliar. Kemudian, disusul PBJT jasa perhotelan sebesar Rp 51,1 miliar serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 42,2 miliar.

“Bahkan ada dua jenis pajak yang telah melampaui target triwulan II tahun 2026, yakni pajak reklame dengan target Rp 12 miliar terealisasi Rp 15,8 miliar atau 131,8 persen dan pajak air tanah dengan target Rp 900 juta terealisasi Rp 1,007 miliar atau 112 persen,” jelas Handi, Jumat (08/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa capaian tersebut tidak lepas dari penguatan sistem digitalisasi pengawasan pajak yang terus dikembangkan. Sementara, Pemkot Malang sendiri kini terus mengandalkan sistem pemantauan transaksi usaha berbasis elektronik atau e-tax, guna meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Baca juga :

“Tujuan aplikasi e-tax ini untuk meminimalisir kebocoran. Sistem perpajakan kita menggunakan mekanisme self-assessment, sehingga pelaporan omzet berdasarkan pengakuan wajib pajak sendiri,” ujarnya.

Dalam sistem self-assessment, pelaku usaha melaporkan omzet secara mandiri sebagai dasar penghitungan pajak. Namun, tanpa pengawasan teknologi, mekanisme tersebut dinilai memiliki celah penyimpangan. Karena itu, juga dipasang alat perekam data transaksi pada sejumlah wajib pajak sebagai instrumen pembanding laporan omzet.

“Data transaksi riil ini digunakan sebagai bahan verifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaporan. Kalau wajib pajak melaporkan omzet tertentu, sementara alat perekam menunjukkan angka lebih tinggi, maka pelaporan pajaknya harus disesuaikan dengan data transaksi sebenarnya,” tuturnya.

Bahkan, sebelumnya kata Handi, sempat ditemukan praktik manipulasi pelaporan, seperti penggunaan kasir ganda maupun akun transaksi berbeda untuk menekan nilai omzet yang dilaporkan. “Biasanya ada yang menggunakan double kasir atau double akun. Secara data terlihat sesuai, tetapi ternyata ada transaksi lain di luar sistem pelaporan,” imbuhnya.

Apabila pelanggaran ditemukan, tambahnya, pemerintah daerah akan menetapkan status kurang bayar disertai sanksi administratif sesuai ketentuan. Nilai sanksi bahkan dapat mencapai empat kali lipat dari pajak yang kurang dibayarkan. Selain denda, juga dapat dijatuhi sanksi lanjutan berupa pembekuan izin usaha hingga penutupan tempat usaha. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026. “Aturan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya mengusung semangat Transparan, Objektif, Berkeadilan, Akuntabel dan Tanpa Diskriminasi (TOBAT), sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Jember. Salah satu poin krusial yang dibahas, adalah penyesuaian jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (Rombel).

Baca juga :

Kebijakan terbaru itu, menetapkan standar yang lebih ketat demi efektivitas kegiatan belajar mengajar, maksimal 28 siswa untuk kelas SD dan 32 siswa untuk kelas SMP. Langkah ini diambil, untuk memastikan interaksi guru dan murid lebih berkualitas, meskipun di sisi lain memberikan tantangan tersendiri pada daya tampung sekolah negeri.

Data menunjukkan, disparitas yang signifikan antara jumlah SD Negeri sebanyak 903 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 94 sekolah di Jember. Sementara menanggapi hal ini, Dispendik mengajak masyarakat untuk tidak hanya terpaku pada sekolah negeri. Kolaborasi dengan sekolah swasta dan madrasah di bawah naungan Kemenag, menjadi kunci agar seluruh lulusan SD tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Sistem jalur masuk pun telah dipetakan dengan jelas. Untuk jenjang SMP, jalur domisili mendominasi dengan kuota 50 persen, disusul prestasi 25 persen, afirmasi 20 persen dan perpindahan tugas orang tua sebanyak 5 persen.

Dispendik menjamin, bahwa seluruh proses akan dilakukan secara digital dan terintegrasi untuk menutup celah kecurangan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan orang tua dan pihak sekolah memiliki kesepahaman yang sama demi masa depan pendidikan anak-anak di Bumi Pandhalungan. (rio/gie/adv)

Dalam sosialisasi yang digelar di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri, Senin (04/08/2025) tadi, disampaikan data mahasiswa baru dari Kediri yang masuk UI pada tahun 2025. Tercatat, hanya ada empat orang yang masuk ke UI. Baik itu yang sekolah di kota, maupun Kabupaten Kediri.

Meski data itu hanya sebatas dari UI, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat adanya disparitas yang sangat jauh antara pelajar dari Kabupaten Kediri dengan kota-kota besar lain, yang masuk perguruan tinggi negeri. Di Kabupaten Kediri, jumlah pelajar setingkat SMA ada sekitar 80 ribu siswa.

“Pemkab sedang mendorong, anak-anak ini (80 ribu pelajar, red) untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri,” kata Mas Dhito.

Sosialisasi yang dihadiri langsung Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru UI, Prof Dr Luthfiralda Sjahfirdi M Biomed, itu terkait jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Hadir dalam acara sosialisasi itu perwakilan pelajar dan para kepala sekolah setingkat SMA.

Baca juga :

Selain dua jalur yang disosialisasikan itu, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya UI sendiri terdapat beberapa jalur lain yang bisa ditempuh. Seperti, Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan ujian mandiri.

Dari jalur yang bisa ditempuh tersebut, ada skema lain yang bisa dilakukan dan menjadi pertimbangan perguruan tinggi negeri. Seperti UI, untuk menerima mahasiswa baru yakni surat rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

“Hal-hal semacam itu, yang nanti kita akan atur. Bahwa anak yang memang pintar tapi tidak mampu, (secara finansial, red) juga punya hak,” ungkapnya.

Bagi Mas Dhito, para pelajar yang secara akademik berprestasi dan memiliki kapabilitas namun tidak memiliki kepercayaan diri, harus terus didorong. Pun sekolah setingkat SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sebagai Bupati, Mas Dhito tidak mau tinggal diam.

Pihaknya mengaku, bakal berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, sebagai motivasi pihak sekolah, pihaknya berharap nantinya juga ada rangking untuk mengetahui sekolah yang bisa mengakselerasi anak didiknya masuk ke perguruan tinggi negeri.

“Bagi kepala sekolah saya titip anak didiknya, harus ada kerjasama antara kepala sekolah dan guru,” papar Mas Dhito. (kom/pan/sit)

“Situasi di lapangan terus kami pantau. Kami mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dan mendukung proses distribusi ini dengan tetap tertib,” kata Bunda Indah.

Pemerintah daerah juga memastikan, komunikasi terbuka antara SPBU, dinas teknis dan aparat keamanan terus berjalan untuk memantau kebutuhan masyarakat dan mempercepat respons jika diperlukan. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak.

Menurutnya, pelayanan publik akan berjalan lebih baik, apabila semua pihak saling menjaga suasana yang kondusif.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang, Yudho Hariyanto, menyampaikan bahwa beberapa SPBU di Jalur Probolinggo–Jember, saat ini sedang dalam tahap penerimaan dan pembongkaran BBM. “Distribusi tetap berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan layanan di SPBU tetap berjalan optimal,” ujar Yudho.

Baca juga :

Sejumlah SPBU di Lumajang, tambahnya, terpantau sedang menjalankan proses bongkar muat BBM. Diantaranya, SPBU Klakah (5467303), Pertalite 24 KL, Bio Solar 16 KL dan Pertamax 8 KL saat ini sedang dibongkar. Sedangkan Bio Solar 8 KL dijadwalkan menyusul.

SPBU Kedungjajang (5467306), Pertalite 8 KL, Pertamax 8 KL dan Bio Solar 24 KL dalam tahap bongkar, sedangkan Pertalite tambahan 8 KL dalam antrean GO. Selanjutnya SPBU Wonorejo (5467304), roses bongkar untuk Pertalite 24 KL dan Pertamax 8 KL sudah berjalan. Sementara Bio Solar 24 KL belum GO karena kendala teknis jaringan.

Di SPBU Mlawang (5467319) dan SPBU Banyuputih (5467308), tengah menunggu giliran pengiriman. Khusus SPBU Wonorejo, Yudho menjelaskan bahwa gangguan koneksi wifi akibat kabel putus di sekitar Terminal Wonorejo menyebabkan layanan transaksi terganggu.

“Petugas sedang menangani kendala teknis ini agar layanan bisa kembali normal secepatnya,” tambahnya.

Yudho menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan depo-depo Pertamina di Malang, Surabaya, Madiun dan Tuban untuk mendukung kelancaran distribusi, khususnya di Lumajang. “Mari kita jaga bersama kenyamanan pelayanan publik ini. Apabila ada informasi teknis atau hal yang perlu ditindaklanjuti, masyarakat dapat menyampaikannya melalui jalur resmi,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Poin utama kerja sama ini, adalah kemudahan akses sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lintas daerah, yang memungkinkan siswa dari Lumajang dan Malang, bisa mendaftar ke sekolah di kabupaten tetangga selama memenuhi ketentuan zonasi dan kapasitas sekolah. Prosedur mutasi siswa pun akan dipermudah, tanpa lagi harus melewati rantai birokrasi yang panjang.

Kerja sama ini, juga menyentuh aspek krusial lainnya, yakni penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui komunikasi lintas dinas, serta peningkatan mutu pendidikan nonformal melalui penguatan LKP dan PKBM. Pelatihan bersama untuk guru dan tenaga kependidikan, hingga pertukaran praktik baik dalam pengembangan kurikulum, turut menjadi bagian dari kesepakatan strategis ini.

Baca juga :

“Kami memandang ini bukan sekadar kerja sama administratif, tapi langkah nyata untuk menjawab kebutuhan pendidikan lintas wilayah. Masyarakat kita saling terhubung secara geografis dan sosial sudah saatnya sistem kita juga terhubung,” kata Plt Sekretaris Disdikbud Lumajang, Yusuf Ageng Pangestu, Rabu (28/05/2025) tadi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disdikbud Lumajang, ini dihadiri jajaran kepala bidang dari kedua belah pihak, dan dipimpin oleh Kepala Bidang Tenaga Teknis Pendidikan Dispendik Kabupaten Malang, Syamsul Arifin. Kedua instansi menegaskan, komitmennya membangun sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif dan kolaboratif.

Langkah ini menandai babak baru dalam kolaborasi antar daerah sebuah pendekatan yang semakin dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas tantangan pendidikan di era modern. Disdikbud Lumajang pun berharap inisiatif ini menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain demi Indonesia yang lebih cerdas dan merata pendidikannya. (kom/adi/sit)

“Kami berharap, masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mendapatkan informasi. Mungkin cek dan recek terlebih dahulu dan saring informasi itu sebelum dishare di media sosial masing-masing,” kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, Jumat (24/10/2024) tadi.

Baca juga :

Mustaqim juga mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan informasi hoaks yang beredar luas di media sosial. “Kami akan terus mengedukasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024, baik di wilayah maupun melalui media sosial,” ujarnya.

Selain itu, Kominfo juga akan turut mengajak pegiat Medsos atau influencer, untuk berperan aktif menjaga kondusifitas di Lumajang. Menurutnya, kaum muda memiliki pengaruh besar untuk menangkal informasi-informasi hoaks di era digital, khusunya melalui media sosial.

“Dalam waktu dekat kami mengajak pegiat Medsos untuk berdiskusi, bertukar fikiran bagaimana sekiranya kita bersama-sama menjaga kondusifitas, hindari berita hoaks, hindari fitnah antar masyarakat,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kegiatan yang diselenggarakan PKN STAN dan Pemkab Jember ini menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam memberikan kesempatan pada putra dan putri daerah untuk mendapatkan pendidikan terbaik melalui jalur pembibitan tahun 2024/2025. “Saya sangat bangga sekali, karena nanti anak-anak yang lulus dari STAN, tidak hanya mendapat Ilmu Akuntansi Negara tetapi juga punya karakter yang baik, berbudi pekerti. Itulah yang paling penting,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Dirinya berharap, sosialisasi ini dapat disebarluaskan kepada siswa untuk menempuh pendidikan lanjutan di PKN STAN. “Jadi, di STAN ini tidak hanya pendidikan akademik saja. Tetapi, ada juga pendidikan karakter. Kalau nilai dari pendidikan karakter itu jelek maka tidak lulus, meskipun akademiknya bagus,” ujar Bupati Hendy.

Diketahui, bahwa ada beberapa pelajar dari Jember yang melanjutkan pendidikannya di PKN STAN di tahun 2023. “Ada beberapa anak-anak dari Jember yang sudah satu tahun kemarin kami kirim. Ada 10 anak Jember yang luar biasa. Dan hari ini melakukan sosialisasi untuk penerimaan yang baru lagi, jalur pembibitan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKN STAN, Budi Waluyo, menceritakan bahwa pelajar asal Jember tersebut meraih nilai akademik di atas rata-rata nasional. “Jadi 10 anak yang berasal dari Jember ini, mampu mempunyai nilai akademik yang sangat tinggi. Mereka mempunyai IPK 3,8 di atas rata-rata nasional,” jelas Budi. (kom/rio/gie)

Disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, bahwa pelaksanaan seleksi Capaska Kabupaten Lamongan mendahului jadwal biasanya. Karena di Maret, sudah memasuki Bulan Suci Ramadan.

“Memang jadwalnya mendahului, karena mengingat Bulan Maret sudah memasuki Bulan Ramadan. Lebih awal dilaksanakan seleksi, juga akan lebih mempersiapkan secara maksimal performa pada Agustus nanti,” kata Dianto, Rabu (21/02/2024) tadi.

Baca juga :

Tercatat pada Rabu (21/02/2024) tadi, ada sebanyak 302 peserta mengikuti seleksi parade di Alun-Alun Kabupaten Lamongan. Seluruh peserta, merupakan siswa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, Pancasila, wawasan kebangsaan, intelegensia umum dan seleksi kesehatan sebelumnya.

“Untuk rangkaian sebelum seleksi parade ialah dimulai dari pendaftaran secara online di Website Paskibraka.BPIP.go.id pada tanggal 2 hingga 15 Februari. Sedangkan beberapa tahapan seleksi dimulai sejak tanggal 15 Februari. Setelah lolos seleksi parade, peserta akan lanjut ke tahap seleksi PBB dan kesamaptaan,” jelas Dianto.

Selanjutnya, papar Dianto, bahwa dari rangkaian seleksi akan diambil 78 Capaska Kabupaten Lamongan 2024. Dari 78 siswa itu, terdiri dari 36 putera dan 42 puteri. “Kuota yang akan diambil ialah 78 Capaska. Selanjutnya dari jumlah tersebut, akan kami pilih lagi 3 Capaska untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional,” terangnya.

Untuk jenis seleksi, diungkapkannya, adalah sama dengan tahun lalu. Namun yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaan seleksi. Tahun ini seleksi Pancasila, wawasan kebangsaan dan intelegensia umum dilaksanakan sebelum seleksi parade. Sedangkan tahun lalu dilaksanakan setelah seleksi parade. (kom/son/gie)