Bersama KPUD dan Panwaslu, baik Spanduk, Baliho, maupun umbul umbul dirobohkan dan diturunkan lalu diangkut ke dalam Mobil patroli satpol PP.

Sekretaris Satpol PP Gresik, Suprapto mengatakan, penertiban APK tersebut dilakukan bersama anggota Panwaslu dan KPUD Gresik.

“Kita menertibkan APK di beberapa titik antara lain Terminal Bunder, GKB, jembatan perbatasan Gresik, Kecamatan Gresik dan Kebomas,” katanya, Minggu (24/6/2018).

Dalam penertiban ini, mantan Camat Sidayu itu membeberkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Panwas serta KPUD Gresik dalam menertibkan APK.

“Kemarin Sabtu, jam 14.00 sudah dirapatkan dan sekarang pelaksanaan bersama dengan KPUD, panwaslu dan Satpol PP dalam menertibkan APK,” tambah dia.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menurunkan 20 personil. Penertiban sendiri dilakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Sedang untuk alat peraga yang ditertibkan akan disimpan di kantor. (gbr/sgg/yan)

Ahmad Udi Masjkur anggota Panwaslu Jombang, menjelaskan tindakan penertiban stiker tersebut dalam rangka penegakan hukum pemilu terkait dengan aturan masa kampanye.

“Dalam pkpu no 4 telah diatur terkait dengan alat peraga kampanye (APK) dan juga bahan kampanye, disitu banyak ketentuannya,” ujar Udi.

Lebih lanjut, Udi menjelaskan, salah satunya stiker itu termasuk bahan kampanye. Ukurannya pun sudah ditentukan, dan di PKPU No 4 ditentukan juga letak-letak pemasangan bahkan fasilitasnya juga dari KPU.

“Stiker yang kita tertibkan hari ini karena tidak sesuai ketentuan KPU dan juga bukan difasilitasi KPU. Itu termasuk pelanggaran,” jelasnya.

Udi menambahkan, penertiban tersebut bersifat berkelanjutan. Dan tetap mengedepankan upaya-upaya persuasif kepada pihak terkait yakni paslon.

Sementara itu, sopir angkutan umum sangat berpartisipasi melakukan penertiban tersebut dengan mencopot sendiri stiker paslon yang menempel di mobilnya.

“Sebelumnya kita sudah sosialisasikan dan paslon ketika dikoordinasikan sudah memberi imbauan. Mereka menyadari dan alhamdulilah mereka berpatisipasi hingga mencopot sendiri stiker-stiker tersebut. Itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sehingga tidak sampai terjadi eksekusi,” pungkasnya. (ham/yan)