Kasatpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, mengatakan bahwa sebelum melakukan penertiban terhadap PKL, sudah dilakukan upaya peringatan berkali-kali. Bahkan, PKL sendiri juga sudah sanggup untuk membuat surat pernyataan.

“Mulai Senin (08/05/2023) kemarin dan siang hari ini, kami melakukan penertiban dengan membongkar lapak milik PKL. Hari ini juga di Jalan Dewi Sartika, kami tertibkan. Kami sudah memberikan peringatan berkali-kali dan PKL sendiri juga sanggup membuat surat pernyataan. Tetapi, masih saja melanggar,” terangnya, Selasa (09/05/2023) sore.

Sebelum melakukan pembongkaran, tambahnya, petugas mengajak diskusi terlebih dahulu bersama PKL. Ada dua opsi, yakni dibongkar sendiri atau dilakukan oleh petugas. Dari opsi itu, ada juga PKL yang membongkar sendiri lapaknya, yang kemudian barang dagangannya dibawa pulang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tujuan pembongkaran lapak itu, tambahnya, untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum. Apalagi, selain lalu lintas yang padat kendaraan, juga pejalan kaki yang berjalan melalui trotoar itu juga sangat ramai.

“Yang jelas, pelanggaran dari PKL ini yang masih saja memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat jualan. Jadi, keberadaannya itu juga jelas mengganggu pemandangan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembongkaran itu, diakuinya, ada beberapa PKL yang mengaku salah. Bahkan, ada PKL yang mengajak kucing-kucingan. Artinya saat petugas sedang tidak berjaga, beberapa PKL tersebut kembali muncul untuk berjualan.

“Penindakan yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” tegasnya. (put/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Keterbitan Umum (Tibum) Satpol PP Kabupaten Pamekasan, Nur Hidayati Rasuli, mengatakan bahwa pihaknya melakukan penertiban pada gerobak tidak bertuan. “Kami angkut dan diamankan ke Pemda Barat. Nanti kalau ada pemiliknya, silahkan menghadap ke Kantor Satpol PP,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, setelah dilakukan penertiban, bagi pemilik yang merasa gerobaknya ditertibkan bisa mengambilnya dan akan diberikan kembali. Akan tetapi, dengan syarat tidak boleh berjualan di tempat yang sama. “Ya, tetapi jangan berjualan ditempat itu lagi. Silahkan berjualan ditempat-tempat yang sudah disediakan seperti di lokasi centra PKL Kalau semisal ingin mendapatkan kios konsultasi ke Dinas Koperasi,” tambahnya.

Disampaikannya, ada beberapa lokasi yang memang tidak boleh ditempati PKL untuk berjualan. Namun hingga saat ini, masih ada beberapa PKL yang tetap berjualan di tempat tersebut. “Sementara ini lokasi yang tidak boleh ditempati PKL, pusatnya di area Arek Lancor, Jalan Menunggu Kabupaten, Jalan Jokotole perbatasannya Jembatan Bentul, sisi selatan tidak di perbolehkan, kemudian di sisi utara diperbolehkan tetapi jangan menutupi area perkantoran,” imbuhnya. (azm/gie)

Menurutnya, penertiban yang dilakukan yakni dengan memberikan edukasi atau penghalauan kepada para PKL. Namun, jika PKL tidak bisa diberitahu akan ada peringatan, dan jika masih tetap akan di eksekusi.

“Intinya, penghalauan dan itu tidak langsung angkat. Kecuali, kalau PKL itu sudah beberapa kali ditegur atau ingatkan dan tetap aja, ya beda. Lha ini kita peringatkan, kalau tetap aja ya kita eksekusi,” jelas Heru, Selasa (06/07/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk penertiban itu sendiri, dilakukan oleh pihak Satpol PP setiap hari, yakni di pagi hari dan juga sore hari. Tentunya penertiban itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang.

“Jadwal penertiban PKL itu rutin, pagi dan sore teman-teman patroli. Ini sesuai dengan Perda dan Perwal yang tidak boleh ada PKL itu,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan untuk penyidik Satpol PP sendiri saat ini sudah ada tujuh orang. Itu sudah ditambah dua orang yang ikut diklat, dan itu perlu adanya penguatan-penguatan.

“Idealnya untuk penyidik belum kita itung mungkin 10 orang, tapi kita masih nunggu dari pusat. Itu kita maksimalkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Padahal, sehari sebelumnya petugas penegak Perda itu sudah memberikan himbauan dan peringatan terhadap sejumlah PKL. Guna memberi efek jera terhadap PKL yang tidak mematuhi aturan, petugas Sat Pol PP langsung mengangkut sejumlah lapak untuk dibawa ke kantor Sat Pol PP Kabupaten Lamongan JL Basuki Rahmad.

“Tadi kami sisir disepanjang jalan protokol, setelah kemarin senin malam sudah kita beri surat peringatan terpaksa kami angkut sejumlah lapak PKL mereka,” ungkap Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Lamongan, Bambang Yustiono, Rabu (4/7/2018).

Tak hanya itu, Bambang mengatakan dilaksanakanya operasi penertiban PKL itu bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada sejumlah PKL yang membangkang agar tidak menutup dan menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.

“Kita tertibkan kembali PKL yang pada saat bulan puasa kemarin menjamur hingga mengganggu pengguna jalan karena sudah menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan,” kata Bambang menegaskan.

Selain itu, sejumlah PKL yang ditertibkan di khususkan yang berada di jalur jalan raya Nasional Lamongan-Surabaya terlihat menutupi trotoar yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki. Bahkan, tampak sejumlah pedagang nasi boranan yang berjualan di trotoar jalan Nasional Surabaya-Babat tepatnya didepan Plaza Lamongan juga tak luput dari petugas pada operasi tersebut.

Kendati dinilai dapat membahayakan keselamatan pengendara, pembeli dan pedagang nasi boranan itu sendiri. Padahal pemkab sudah menyediakan tempat yang lebih aman dan higienis yakni didalam (halaman) Plaza Lamongan.

“Kemarin kita fokus ke PKL yang berjualan di jalur poros Lamongan-Surabaya, dan besok kita lakukan penertiban serentak karena sudah kita beri surat peringatan semuanya kalau masih bandel juga ya terpaksa akan kita angkut,” tegas Bambang menandaskan. (bis/zen)