Berdasarkan informasi warga pojok, proyek pembangunan balai RW menghabiskan anggaran sekitar Rp. 35 juta dengan pengerjaan bertahap.

Untuk tahap 1, pada tahun 2015 pembangunan pondasi dan uruk, untuk tahap 2, tahun 2016 terfokus pada pengerjaan struktur pembangunan kontruksi kerangka, ring dan balok dan pada tahun 2017 finising yakni pembangunan atap.

Ketua RW.04 Lingkungan Klotok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Mohammad Juri menyayangkan atas tidak terselesainya bangunan balai RW. 4 di tahun 2017 kemarin.”Padahal bangunan kap atap yang sesuai Rab seharusnya tahun 2017 ini sudah selesai. Bahkan, proyek itu di dokumen Surat Pertanggung Jawaban, (sudah di SPJ- kan), namun nyatanya, hingga akhir Januari 2018 pembangunan atap tersebut tidak tuntas, ” katanya Senin (29/1/2018).

Lebih lanjut Juri mengaku, beberapa kali menemui PPTK dan Kelurahan Pojok untuk mempertanyakan tidak terwujudnya proyek balai RW 4 itu, namun ia hanya diberikan janji dan tidak ada tindakan.

“Lucunya, dalam pembangunan atap tersebut hanya terpasang 5 lembar seng saja, sehingga bangunan atap tersebut nampak mlompong tengahnya,” ungkapnya.

Bahkan, Ketua RW yang telah menjabat 3 periode itu mengatakan, permasalahan di Keluraham Pojok tidak hanya pembangunan Balai RW saja, akan tetapi pengadaan barang yakni pengadaan tenda di RT.17 dan RT. 20 juga menyisakan masalah.

“Pengadaan tenda yang dianggarkan dana hibah Prodamas Tahun 2017 hingga detik ini barangnya tidak ada wujudnya. “Kami berharap, semua program Prodamas tahun anggaran 2017 yang berada di Lingkungan kami untuk segera dituntaskan,” harapnya. Sementara itu Kepala Kelurahan Pojok Erli Maya belum bisa dikonfirmasi, ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada jawaban. (luh/edi/yan)

Tim kejari datang ke Among Tani sekitar pukul 9.30 WIB dan langsung menuju dua lokasi. Penyitaan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi, Jumat (26/1/2018). Dalam penyitaan tim Kejari Batu membawa ratusan buku dari kedua tempat tersebut.

Farriman menjelaskan penyitaan ini dalam rangka penyelesaian berkas perkara pengadaan buku fiktif di dua dinas.

“Tujuan penyitaan hari ini dalam rangka penyelesaian berkas dan pembuktian perkara dugaan korupsi buku fiktif, ” ungkap Farriman di kantornya. Sebenarnya, penyitaan sudah dilaksanakan sebelumnya, saat Kasi Pidsus lama Andi Ermawan.

“Sebelumnya sudah banyak yang di sita. Ini hanya melanjutkan tugas akhir Pak Andi, finishing. Sisa barang yang belum disita, ” lanjut Farriman.

Di tempat yang sama, M Chori Kepala Bappeda Kota Batu usai mendatangi kantor kejari usai penyitaan mengelak memberikan keterangan apa pun perihal tersebut. Chori bergegas menuju mobil dan meninggalkan kantor kejari. “Apa mas, sebentar saya terburu-buru. Ndak usah diberitakan, ” singkatnya. (lih/yan)

Masyarakat diimbau jika mengetahui keberadaan PSS bisa menghubungi ke nomor 0341-590244. Hal tersebut diharapkan bisa memaksimalkan pencarian DPO melibatkan masyarakat. “Selain call center, masyarakat yang mengetahui keberadaan PSS juga bisa langsung menghubungi nomor saya pribadi, ” ungkap Kasi Intel Kejari Batu, Teuku Luftansyah, Senin (22/1/2018).

” Selain dengan Kejaksaan Agung, Kejari Batu juga berkoordinasi dengan pihak Polres Batu. Segala upaya dimaksimalkan supaya DPO segera ditemukan, “sambungnya. Beberapa waktu lalu, Kepala Kejari Batu Nurchusniah mengatakan ada beberapa kendala dalam pencarian PSS. Infromasi PSS sangat tertutup, makanya peran masyarakat sangat dibutuhkan.

” Tanpa peran masyarakat kita tidak bisa kerja, ” ucap Nur Chusniah. Sebelumnya, PSS masuk DPO sejak Kamis 7 Desember 2017 setelah tiga kali mangkir dari panggilan kejari. PSS adalah tersankga dalam pengadaan buku fiktif tahun 2016 di lingkungan Bappeda Kota Batu dengan nilai pengadaan Rp 144 juta. Peran PSS dalam kasus ini sebagai pihak rekanan dari CV Kayu Apung.

Selain itu sudah ada dua tersangka dalam kasus pengadaan buku fiktif yang sudah diamankan oleh pihak kejari. Tersangka lain yaitu Susilo Tri Mulyanto kala itu menjabat sebagai Kabid Perencanaan dan Pembangunan Bappeda Batu.

Proyek yang memanfaatkan anggaran APBD 2016 ini diduga tidak tercetak sampai perkara ini didalami pihak penyidik kejari. Hal itulah yang menyeret para tersangka menginap di jeruji besi, tepatnya di Rutan Medaeng Sidoarjo. (lih/yan)