Mazir menuturkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di berlakukan pemerintah, Pengadilan Agama kelas IA melakukan pembatasan pengajuan perkara perceraian, guna menghindari kerumunan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Dalam masa pandemi Covid-19 dan PPKM, kami membatasi dan hanya menerima sepuluh pengajuan perkara setiap harinya, kalaupun ada, tidak sampai lima belas, itupun bagi rumah yang jauh,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mazir menjelaskan, Pada awal PPKM, angka perceraian di Lamongan sempat melambung tinggi. Tetapi, bersama menurunnya pandemi covid-19, angka perceraian di PA Lamongan juga turut menurun walaupun tidak signifikan.

“Saat ini PA Lamongan sudah mulai normal. melakukan sidang dengan 9 orang per ruangan dan ada tiga ruangan setiap harinya,” ungkapnya.

Sedangkan, Ia menyebutkan angka perceraian terakhir masuk ke PA Lamongan per Agustus 2021 sebanyak 1.600 perkara. 

“Adapun faktor penyebab perceraian, dari hasil data yang masuk, di antaranya dipicu perekonomian, pertengkaran dan datangnya pihak ketiga,” bebernya. Selain itu, Mazir menyebutkan, bahwa ada sepuluh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk di PA Lamongan terkait perkara perceraian, pada Juli 2021 kemarin di antaranya enam PNS sudah melakukan putusan, sedangkan empat masih dalam proses. (zud/zen/ed2)