Dengan adanya amar putusan yang berbeda ini, pihaknya sangat dirugikan, karena saat ini ada gugatan perdata lainnya yang sedang berlangsung di PN Kota Malang. Dengan melayangkan surat tersebut, Lydia berharap menjadi atensi Ketua PN Kota Malang karena ada dugaan perubahan amar putusan ilegal.

Disampaikan Lydia, bahwa amar putusan yang berubah adalah point ke-3. Dimana, amar putusan yang telah di downloud olehnya dari Direktorat Mahkamah Agung adalah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta kuasa menjual Nomer 141 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Sutanto.

Sedangkan milik pihak lawan, berbunyi menyatakan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta kuasa menjual No 1536 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di depan Notaris Budi Sutanto. “Hasil putusan yang berbeda ini saya ketahui di tengah-tengah perkara yang sedang kami tangani saat ini. Tentunya saya cukup kaget kok bisa amar putusan berbeda antara yang saya miliki dengan yang dimiliki lawan saya. Putusan itu tanggalnya sama, nomer perkaranya juga sama, namun ada perbedaan di isi amar putusan,” jelasnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, Lydia menduga ada perubahan isi amar putusan secara ilegal. “Patut diduga dokumen dirubah secara ilegal. Jadi kepada Ketua PN Kota Malang, k0ami mohon atensi perkara yang sedang kami tangani yakni perkara No 14/Pdt.G/2026/PN Mlg,” ujar imbuhnya.

Dijelaskan Lydia, bahwa perkara yang saat ini sedang ditangani adalah kasus perdata perbuatan melawan hukum (PMH), yakni tentang akta kuasa menjual. Persidangan itu masih berlangsung di PN Kota Malang. Namun dengan adanya amar putusan yang berbeda itu, pihak lawan menganggap gugatan perdata yang diperkarakan pihak Lydia adalah ne bis in idem (asas yang melarang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili kembali suatu perkara yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap /inkracht).

“Pihak lawan klaim akta menjaual yang kami gugat ne bis in idem. Tapi dengan putusan yang saya pegang, yang asli saya dapat dari Web Direkturat MA tidak menyebutkan akta kuasa menjual yang saya perkarakan. Bahwa yang saya memperkarakan akta kuasa menjual 1536. Sesuai pada amar putusan yang saya miliki yang diputus adalah akta 141. Jadi tidak ada ne bis, karena nomer akta kuasa menjual 1536 tersebut, tidak pernah diputus di pengadilan manapun,” ujarnya. (gie)

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana akan menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk layanan perwalian anak. Itu dilakukan, guna mengatasi persoalan administrasi kependudukan yang masih dialami sebagian masyarakat.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa Pemkot Malang akan terlebih dahulu mengkaji data pengajuan isbat nikah dan perwalian anak selama lima tahun terakhir sebagai dasar penyusunan anggaran. “Ini menjadi perhatian utama kami karena banyak anak yang belum memiliki legalitas administrasi akibat kondisi keluarga, seperti tidak adanya orang tua biologis atau diasuh lembaga sosial. Harapannya tidak ada lagi anak-anak di Kota Malang yang terpinggirkan secara administrasi, tidak punya akta, tidak terdaftar BPJS, bahkan kesulitan pendidikan,” jelas Wawali Ali.

Menurutnya, Pengadilan Agama hanya menanggung proses persidangan, sementara biaya perkara sering menjadi kendala masyarakat. Karena itu, Pemkot berupaya menghadirkan dukungan pembiayaan melalui APBD maupun Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.

“Biaya pengajuan perwalian itu relatif kecil, yakni sekitar Rp 280 ribu hingga Rp 300 ribu per perkara, sehingga berpeluang untuk ditanggung pemerintah,” katanya.

Selain APBD, peluang kolaborasi melalui donatur maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dilakukan. Termasuk, pendataan anak yang belum memiliki akta kelahiran maupun legalitas hukum akan diperkuat melalui kecamatan dan kelurahan.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa persoalan perwalian memiliki kaitan erat dengan akses pendidikan dan bantuan sosial. Tanpa dokumen resmi, anak kerap tidak dapat masuk dalam basis data penerima program beasiswa maupun layanan kesehatan.

“Kalau dampaknya sampai anak putus sekolah, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulidah, menjelaskan bahwa pendaftaran sidang terpadu merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang. Nurul menyebut layanan sidang terpadu kini tidak hanya melayani isbat nikah, tetapi juga perkara perwalian anak, asal-usul anak, hingga perubahan biodata pernikahan.

Program tersebut merupakan kolaborasi lintas instansi, melibatkan Dispendukcapil, Pengadilan Agama, serta Kementerian Agama, sehingga masyarakat cukup datang ke satu lokasi pelayanan. “Tahun lalu ada 84 peserta yang mendapatkan layanan sidang terpadu secara gratis berkat dukungan pemerintah daerah,” tutur Nurul.

Menurutnya, sidang terpadu menjadi solusi hukum bagi masyarakat yang belum memiliki legalitas pernikahan maupun status anak. Meski pernikahan orang tua tidak dapat disahkan karena faktor tertentu, anak tetap dapat memperoleh kepastian hukum melalui perkara asal-usul anak.

“Saya optimis di tahun 2026 ini, solusi hukum yang baik ini bisa terinformasikan kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat bisa memperoleh legalitas hukum baik untuk pernikahan atau asal usul anaknya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kuasa hukum para penggugat, Fathurrosi, mengatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai jalan terakhir setelah sebelumnya proses mediasi tidak berhasil. “Hari ini sidang pemeriksaan. Ini jalan terakhir, usai sebelumnya mediasi dengan DPR, lapor Mas Wapres, namun tidak membuahkan hasil. Sudah mendatangi Perumdam, namun tidak ditemui karena alasan direktur keluar kota,” katanya.

Fathurrosi menjelaskan, gugatan ini menyangkut gaji mereka yang diduga dipermainkan. Menurutnya, mereka mengetahui adanya surat dari Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), yang menyatakan defisit anggaran pensiunan.

“Dari 27 pensiunan, tidak dalam satu periode. Ada yang periode 2021, 2022, 2023, 2024. Pada periode 2025, gaji pensiunan mereka lancar, tetapi periode sebelumnya tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Rosi-sapaan akrabnya mencontohkan, gaji pensiunan kliennya bernama Tajus, yang hanya menerima Rp 608.146. Padahal, secara usulan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) sebesar Rp 2.596.331.

“Besaran usulan bergantung grade mereka. Kalau ditotal nominal keseluruhan 27 pensiunan, gaji yang belum dicairkan sebesar Rp 6 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Jaya Pamekasan, Syamsul Arifin, menyampaikan bahwa dirinya masih baru menduduki direktur perusahaan tersebut. Akan tetapi, Syamsul Arifin menyatakan, secepatnya menindaklanjuti keluhan 27 pensiunan ini.

“Saya direktur baru dan sudah ditindaklanjuti,” ujarnya. (azm/gie)

Dalam kesempatan itu, Hj Oktafiyani menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Redite Ika Septina atas sinergi, koordinasi dan kekompakan yang telah terjalin bersama jajaran Forkopimda Lumajang. “Semoga sukses selalu menyertai langkah beliau di tempat tugas yang baru,” katanya.

Baca juga :

Ketua DPRD juga mengucapkan selamat datang kepada Pranata Subhan, dengan harapan kehadirannya dapat membawa semangat baru, memperkuat kolaborasi antar lembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Lumajang. “Selamat datang kepada pejabat yang baru. Semoga bisa meningkatkan pelayanan di PN Lumajang,” ucapnya.

Pelaksanaan acara yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, menjadi momentum penting dalam memperkuat kebersamaan antara DPRD, pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam membangun Lumajang yang lebih maju. (adi/gie)

Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, H Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, dalam momen itu menyampaikan bahwa silaturahmi ini dimaksudkan untuk mensolidkan hubungan yang baik antar Forkopimda di Kota Malang. “Kita dari Pengadilan Negeri, itu merupakan bagian dari Forkopimda. Jadi, silaturahmi ini memang untuk menjalin komunikasi agar terjaga dengan baik,” kata Fijiarsyah.

Selain itu, dalam kunjungan silahturahmi ini juga sebagai penekanan kerja sama sinergitas yang selama ini telah berjalan bisa dilakukan dan ditingkatkan. Kemudian, komunikasi terhadap layanan-layanan akan semakin ditingkatkan.

Fijiarsyah mengatakan, ada beberapa kegiatan pengadilan yang sinergi dengan Pemerintahan Kota Malang. Diantaranya, yaitu penanganan perkara bagi orang yang tidak mampu, perkara yang berhubungan dengan catatan perbaikan nama, perubahan nama dan beberapa lainnya.

“Kemudian ini perihal persidangan keliling yang selama ini sudah berjalan dengan baik, mungkin akan ditingkatkan lagi nantinya,” imbuhnya.

Dirinya juga membeberkan, mengenai agenda terdekat yaitu terkait perkara yang berhubungan dengan catatan perbaikan nama dan perubahan nama. Diketahui, bahwa permohonannya cukup banyak, sehingga akan disinergikan lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dukcapil).

Baca juga :

“Jadi, nanti terkait putusan atau penetapan perkara-perkara yang berhubungan dengan Dukcapil itu akan lebih mudah, lebih cepat diakses. Nanti di Dukcapilnya akan langsung keluar penetapannya seperti itu,” ungkapnya.

Sementara itu, usai dari PN Malang, rombongan Wali Kota Malang langsung menuju ke Kantor Kodim 0833 Kota Malang. Seperti halnya di Polresta Malang Kota, Kejari Kota Malang dan PN Malang, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga bersilaturahmi ke Dandim 0833, Letkol Arm Aris Gunawan, untuk mensolidkan kerja sama antar Forkopimda.

Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Malang Kota sendiri mengaku siap siaga menjaga kemanan dan ketertiban di Kota Malang. Khususnya, akan turut berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sebelum, saat dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, agar Kota Malang tetap kondusif.

Dandim Letkol Arm Aris Gunawan juga menjelaskan akan menjaga stabilitas dan keamanan Kota Malang. Itu karena, sudah menjadi hal yang wajib bagi Kodim, untuk menjalankan hal itu. Apalagi saat Bulan Puasa dan ditambah lagi nanti Lebaran Idul Fitri.

“Karena itu, kami mempersiapkan personel untuk pelaksanaan pengamanan pada saat sebelum Lebaran, selama Lebaran dan pasca Lebaran,” kata Dandim.

Dijelaskannya, bahwa banyaknya pendatang di Kota Malang sehingga saat Lebaran banyak yang mudik ke kampung halaman. Hal ini yang menyebabkan saat Lebaran banyak rumah yang ditinggal dalam kondisi kosong. “Pengamanan perumahan kosong sudah kami diantisipasi,” tegasnya.

Pengamanan itu, paparnya, bisa melalui Babinsa yang akan dikoordinasikan dengan Babinkamtibmas, dalam rangka melaksanakan patroli secara lebih intens lagi daripada sebelumnya. “Kalau mungkin, kami harapkan sehari itu Babinsa dan Babinkamtibmas melaksanakan patroli lebih intens ke perumahan yang kosong saat lebaran,” tambahnya. (cw1/gie)

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Achmad Rasjid, menerangkan tentang produk jurnalistik yang mengedukasi masyarakat. “Saya berharap kepada jurnalistik di Situbondo untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan tatanan bahasa yang tidak mendiskriminasikan pihak-pihak terkait,” kata Rasjid.

Baca juga :

Achmad Rasjid juga menekankan, agar jurnalis dalam menulis berita harus cover both side atau berimbang. “Wartawan dalam menulis berita tidak boleh menghakimi pihak-pihak yang menjadi subyek dan obyek berita,” jelasnya.

Dirinya juga meminta kepada wartawan di Situbondo, agar dalam peliputan berita tentang hukum harus memahami bahasa-bahasa hukum dengan baik dan cermat. Sebab, sebuah berita bisa membawa dampak besar di hadapan publik.

“Harapan saya, rekan-rekan wartawan di Kabupaten Situbondo mampu mengaplikasikan secara konkrit bahasa bahasa hukum dengan baik dan mampu mengedukasi masyarakat tentang bahasa hukum,” harapnya. (her/gie)

Saat ditemui, pria yang kerap disapa Isa, menyampaikan bahwa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi tersebut yakni dari Pengadilan Negeri (PN) bukan pihak Pemkot Malang. “Pada prinsipnya kami menolak terhadap eksekusi ini sebenarnya. Karena, keputusan pengadilan itu berarti yang mempunyai keputusan mengeksekusi itu PN Malang. Kewenangan eksekusi ini, itu adalah PN Malang,” tegas Isa.

Dikatakannya, jika sebelum dilakukan eksekusi tersebut pihaknya telah menanyakan kepada Pemkot Malang, terkait dengan surat penetapan eksekusi dari PN Malang. Namun, hal itu tidak bisa ditunjukkan oleh Pemkot Malang.

“Sampai saat ini, kita tanyakan tidak ada surat eksekusinya dari pengadilan. Satpol PP sudah kita tanyakan, beliau tidak berkenan atau tidak membawa kami tidak tahu. Tapi tidak bisa menunjukkan. Itu aja,” tambahnya.

Karena itu, Isa akan melakukan upaya hukum terhadap eksekusi yang sudah dilakukan Pemkot Malang. Menurutnya, untuk saat ini masih menunggu jadwal gugatan tersebut.

Baca juga :

“Kami akan mengajukan gugatan kepada pengadilan, terhadap wanprestasi. Nanti untuk jadwalnya kita tunggu saja,” lanjutnya.

Ditambahkannya, jika perkara konsinyasi tersebut ada cacat hukum. Pada tahun 2022 lalu telah ada kesepakatan bersama antara ahli waris bersama Pemkot Malang, mengenai penunjukkan apressial yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dari enam appresial tersebut, menurutnya Pemkot Malang malah menunjuk sepihak.

“Kami disuruh milih salah satu. Nah, kami milih appresial yang namanya Satria. Nah tidak ada angin tidak ada hujan, kenapa Pemkot menunjuk appresial yang namanya tidak kami sepakati itu,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi gugatan balik dari pemilik bangunan ex cucian mobil, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa Pemkot Malang tentu mengikuti peraturan perundangan yang ada.

“Tidak masalah. Kita pun punya hukum acara untuk penetapan eksekusi. Kitakan juga pemerintah, pemerintah itu punya hukum acaranya dan kewenangannya di dalam melaksanakan penetapan ataupun hasil suatu proses pengadilan,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Menurut Bupati Yuhronur, sinergi dan kerja sama ini merupakan upaya yang dilakukan guna mewujudkan perkawinan yang berkualitas. Sehingga, ke depan dapat lahir generasi-generasi bangsa yang lebih baik.

“Jadi integrasi dalam pelayanan data Pengadilan Agama ini memang penting, bahwa bagaimana konektivitas data ini dalam rangka perlindungan anak dan perempuan, yang nantinya akan berdampak pada penurunan angka stunting. Kita tahu bahwa pernikahan dini juga perceraian ini dapat menimbulkan dampak lahirnya generasi-generasi yang tidak sehat, rawan stunting. Untuk itu, melalui integrasi data dan kerjasama ini dimaksudkan agar terjadi pernikahan atau perkawinan yang berkualitas,” kata Bupati Yuhronur.

Pernikahan berkualitas, dikatakan Bupati Yuhronur, memiliki arti pernikahan yang kedepannya mampu melahirkan generasi bangsa yang lebih baik. Hal tersebut, dikarenakan anak-anak saat ini adalah pemimpin di masa depan. Sehingga, perlu untuk dipersiapkan bersama.

“Terima kasih Pak Kepala PA (Pengadilan Agama) dan seluruh jajarannya yang telah bekerjasama sehingga pelayanan integrasi bisa lebih baik lagi. Tentu kita harapkan angka perceraian bisa kita turunkan, angka stunting juga. Serta kita bisa melindungi hak-hak anak dan perempuan,” imbuhnya.

Baca juga :

Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Murdani, menjelaskan jumlah perkara permintaan dispensasi kawin juga perkara perceraian memerlukan perhatian khusus di Lamongan. Hal ini mengingat tingginya angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Lamongan hingga saat ini.

“Sampai dengan semester 1 tahun 2023, jumlah perceraian yang ditangani PA Lamongan adalah sebanyak 1.783 perkara. Dimana sebagian besar dampaknya sendiri adalah ke perempuan dan anak,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini dapat meminimalisir jumlah perkara dispensasi kawin yang ada di Lamongan dan memberikan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Serta, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Lamongan.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama antara Pemkab Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama. Yakni antara Pengadilan Agama dengan beberapa OPD terkait yakni penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Lamongan tentang perlindungan hak-hak pendidikan anak pasca perceraian orang tua.

Dengan Dinas Kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan anak yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Bersama Dinas Sosial tentang penanganan perkara pengajuan perceraian yang berdampak sosial.

Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak. Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang integrasi layanan Pengadilan Agama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Serta kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pelayanan integrasi administrasi secara cepat dokumen lependudukan berbasis elektronik. (zen/gie)

Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal, Taufik Nur Hidayat, tersebut berlangsung singkat, yaitu hanya sekitar 14 menit. Sidang dihadiri oleh tim kuasa hukum Samanhudi Anwar selaku pemohon dan tim dari Direskrimum Polda Jatim sebagai termohon.

Perwakilan Tim Kuasa Hukum Samanhudi Anwar, Hendi Priono, mengatakan bahwa agenda sidang ini pembacaan permohonan. “Insyaallah pada Rabu depan sudah ada putusan,” kata Hendi Priono.

Hendi Priono menambahkan, sidang akan kembali digelar selama tujuh hari ke depan. Termasuk sidang dengan agenda jawaban dari termohon.

Baca juga :

• Mantan Kepala dan Dua Wakil BGN Ditahan Kejagung
• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan

Lebih lanjut Hendi menyampaikan, permohonan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Intinya yaitu menggugat penetapan stastus tersangka terhadap Samanhudi Anwar.

“Jadi pada intinya kami menganggap penetapan sebagai tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur. Substasi cuma dua itu. Pertama tidak ada pemanggilan, dan kedua tidak ada alat bukti yang cukup,” jelasnya.

Hendi mengatakan, bahwa berdasarkan keterangan Samanhudi Anwar, dirinya tidak dipanggil atau dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan tersangka bisa dilakukan setelah adanya pemanggilan terhadap calon tersangka. Selain itu juga diperlukan ada dua alat bukti yang cukup. “Beliau belum pernah dipanggil dan diperiksa tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Sementara itu, termohon atau pihak dari Polda Jatim enggan memberikan keterangan saat keluar dari ruangan persidangan. Rombongan dari Polda Jatim langsung meninggalkan PN Blitar. (jar/gie)