Capaian pertanian di Kabupaten Lamongan, juga diwujudkan dengan perolehan peringkat pertama pada produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) se-Provinsi Jawa Timur. Data ini, merupakan akumulasi dari penanaman padi selama tahun 2025. Tercatat pada tahun 2025, produksi padi mencapai 904,928 ton GKG. Sedangkan lahan panenya tercatat 175.832 hektar dengan provitas 7,33 ton. Sehingga, produksi sampai dengan 13 November 2025 adalah 1.285.000 ton.

“Pertanian di Kabupaten Lamongan terus membawa capaian. Tahun ini Kabupaten Lamongan menempati peringat pertama pada produksi padi GKG se Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini di Desa Plumpang berhasil melaksanakan panen raya ketiga dengan harga melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Usai panen raya, Bupati Yuhronur menyampaikan capaian Luas Tambah Tanam saat ini adalah 70 persen atau 134.480 hektar.

Sementara itu, Kepala Desa Plumpang, Sutikno, mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu hadir untuk membantu terkait pengairan pertanian. Namun terkait dengan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan saluran pengairan, diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Karena keduanya, merupakan pendukung utama keberhasilan pertanian di wilayah Plumpang.

Bupati Yuhronur menyambut positif masukan tersebut, serta mengupayakan realisasi secara bertahap. Mengingat, keberhasilan pertanian merupakan komitmen Pemkab Lamongan yang telah tertuang dalam RPJMD Lamongan 2025-2030 yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis pertanian. Melalui program prioritas Lumbung Pangan Lamongan untuk menjadikan sektor pertanian lebih produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. (kom/son/gie)

Bupati Rio dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkab Situbondo beserta Kodim 0823 Situbondo, sudah merencanakan untuk panen raya padi pada tanggal 16 lalu. Namun, pelaksanaan kemudian mundur dan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat.

“Hari ini kita sedang melakukan panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama pemerintah pusat melalui virtual meeting via zoom. Situbondo sendiri memiliki target 65 ribu luasan hektar untuk ketahanan pangan kita. Insyaallah ini tercapai. Cuman memang, tadi ada data BPS tadi ada angka prediktif, potensinya angkanya bisa bertambah,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa data dari BPS sebesar 5,47 perubinan dengan ukuran 2,5 meter persegi (2,5 m x 2,5 m). “Kalau rata-rata biasanya, 7 ton perhektar bisa sampai 8 ton perhektar. Untuk meningkatkan, itukan butuh anggaran dan itu akan kita coba sesuaikan di anggaran perubahan untuk maksimalkan di pertanian,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, pria 41 tahun ini mengungkapkan banyak usulan dan berbagai masukan terkait pertanian, utamanya soal pengairan. “Soal saluran irigasi itu multi case. Setiap kecamatan, saya kira berbeda-beda masalahnya. Memang betul substansinya bagaimana pengelolaan air itu bisa menambah kapasitas produksi pertanian. Cuman di Panarukan, tadi memang ada case khusus, karena ada pengalihan dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Karena untuk memitigasi banjir, nah itu terdampak ke pertanian. Nanti, itu kita akan simulasikan seperti apa dan kita akan ajak bicara BBWS Brantas supaya bisa akomodatif lagi terhadap aspirasi petani di Panarukan,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo, Letkol Inf Alexander AB, mengatakan bahwa saat kuarter pertama sampai Maret, sudah mencapai target. Capaian target dari kementerian pertanian beberapa bulan kemarin, itu selalu mencapai target.

“Kendala kita di Situbondo ini adalah masalah pengairan, irigasi tersier utamanya. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan kegiatan irigasi pompanisasi, pipanisasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo, untuk meningkatkan jumlah tambah tanam maupun area persawahan itu sendiri, khususnya daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan, lahan tadah hujan kita jadikan sasaran pipanisasi,” ungkapnya.

Dandim 0823/Situbondo juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal harga gabah sesuai HPP yang ditentukan oleh kementerian pertanian yakni Rp 6.500 per kilogram. “Kami sifatnya pengawalan dan mengawal stabilitas harga gabah Rp 6.500. Nah, selep-selep sudah kami warning untuk menerima gabah dari petani Situbondo dengan harga HPP Rp 6.500. Termasuk yang dari luar, yang coba-coba masuk ke Situbondo dan mengambil harga di bawah HPP, itu yang sedang kita kejar bersama-sama agar tetap di harga Standar Rp 6.500,” paparnya. (kom/her/sit)

Guntur sendiri, menggantikan mantan Sekda Mujiono, yang mengundurkan diri, karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Banyuwangi di Pilkada Banyuasin. “Pak Guntur telah membuktikan kompetensi dan loyalitasnya yang tinggi kepada Pemkab Banyuwangi. Selamat, saya yakin Pak Guntur dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekda Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, bupati juga meminta agar apa yang menjadi hal baik untuk diteruskan. Sehingga, bisa memantapkan pembangunan Banyuwangi.

“Saya mohon semua hal baik ini terus dilanjutkan. Pengangkatan ini bukan sekadar seremonial, tapi memantapkan langkah bersama-sama membangun Banyuwangi yang lebih baik. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Guntur sendiri merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) senior di Pemkab Banyuwangi. Dirinya pernah menjabat sebagai pimpinan di berbagai Organisasi Daerah (OPD) Banyuwangi.

Selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan PU, Guntur juga pernah menduduki jabatan di beberapa tempat antara lain, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuwangi, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU dan beberapa jabatan lain.

Dalam kesempatan itu, Guntur juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepadanya sebagai Pj Sekretaris. “Terima kasih kepada Bupati dan Pak Mujiono, yang telah membimbing saya selama ini. Menjadi Sekda adalah amanah yang mempunyai tanggung jawab besar,” kata Guntur.

Guntur juga menyatakan, akan melanjutkan kerja sama yang telah berjalan sesuai instruksi pimpinan. “Kami juga akan berupaya menjalankan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel,” tambah Guntur. (kom/bwi/sit)

“Pengerjaan proyeknya selesai 100% dan sisanya adalah dana mati”, Ujar Kasi Pemeliharaan UPT DPU Pengairan Provinsi Jatim, Ir. Prabowo. Kamis (28/12/2017).

Prabowo, mengatakan ada penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya, namun pihaknya berharap ditahun 2018 mendatang tidak ada kerusakan fasilitas sungai dibawah naungan Provinsi Jatim, sehingga tidak harus mengeluarkan anggaran negara terlalu besar.

“Dibanding tahun kemarin ada penurunan dan kami berharap tahun depan tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam”, ujarnya.

Dari anggaran APBD Provinsi Jatim, ada sekitar Rp. 10 Milyar lebih yang terbagi dalam 3 Kabupaten diantaranya Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang wilayah selatan.

“Lumajang ada Lima Jaringan, kab. Jember 8 Jaringan, dan untuk Kab. Malang tidak ada Jaringan namun pengerjaanya di Sungai-sungai”, terangnya.

Menurut Prabowo kedepan dirinya berharap ada sinergitas antara UPT DPU Pengairan Provinsi Jatim dengan dinas – dinas Kabupaten terkait, sehingga dalam pengerjaan proyek yang ada bisa saling mendukung satu sama lain.

“Kedepan kami berharap ada sinergitas dengan Kabupaten terkait, agar untuk penanggulanngan proyek yang ada bisa terealisasi dengan baik”, pungkasnya. (adi/yan)