Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, menegaskan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, tautan digital, hingga akun media sosial, merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI. “BRI tidak pernah menawarkan ataupun memproses pengajuan KUR secara online melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, maupun pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BRI. Seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui unit kerja resmi BRI dan diproses langsung oleh petugas BRI resmi,” ujar Arie-sapaan akrabnya, Senin (18/05/2026) tadi.

Diuraikannya, bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Teras BRI, AgenBRILink, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga menegaskan, bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apapun di awal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar.

Baca juga :

Selain itu, BRI mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi (password), kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak mana pun.

“Setiap permintaan data rahasia nasabah dapat dipastikan merupakan indikasi penipuan. Masyarakat diharapkan selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI,” ujar Arie.

BRI mengimbau masyarakat, agar untuk bisa memperoleh informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website resmi BRI, media sosial resmi BRI, maupun Contact BRI 14017/1500017. “Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan keamanan layanan perbankan, BRI terus memperkuat edukasi literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti berbagai modus penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan,” papar Arie Wibowo. (hms/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa salah satu pihak dari kalangan akademisi mulai menyiapkan pengajuan secara serius. “Salah satu universitas swasta sudah ada yang serius untuk mengajukan Pahlawan Hamid Rusdi sebagai Pahlawan Nasional. Itu yang akan kita apresiasi, kita dukung dan kita dampingi,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (10/11/2025) tadi.

Dirinya menegaskan, proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional tidaklah mudah. Proses tersebut harus melalui tahapan berjenjang mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.

“Kita terus berhubungan dengan pengusul agar prosesnya bisa lebih cepat. Saat ini mereka sudah melengkapi beberapa persyaratan,” tambahnya.

Baca juga :

Selain soal pengusulan gelar pahlawan, Wali Kota Wahyu juga menyoroti keberadaan monumen Hamid Rusdi yang berada di wilayah Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang. Dirinya menilai, perlu adanya koordinasi lebih lanjut terkait penataan kawasan tersebut, mengingat sebagian lahan masih berstatus milik perorangan.

“Tadi saya baru melihat dan mendapat laporan terkait monumen ini. Karena lahannya milik perorangan, tentu kita harus banyak berkomunikasi dulu. Saya dengar, di bawahnya nanti akan dibuat kolam dan air mancur. Kita akan koordinasikan lebih lanjut dan kalau ada bantuan, tentu harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, perhatian terhadap situs-situs sejarah seperti monumen Hamid Rusdi sangat penting, mengingat nilai historisnya bagi masyarakat Kota Malang. “Kita ingin semangat perjuangan para pahlawan tetap hidup di tengah masyarakat. Apalagi Hamid Rusdi ini adalah sosok yang punya peran besar dalam sejarah perjuangan di Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa lokasi yang dimaksudkan tersebut berada di sebelah eks bioskop Kayutangan Heritage, dengan luas sekitar 1.300 meter persegi. Besaran angka itu ditentukan, setelah sebelumnya terdapat tiga pilihan lokasi.

“Pada prinsipnya, sesuai dengan arahan bapak Pj Wali Kota, pengadaan lahan ini clear (bersih, red), bisa dipercepat dan tidak ada masalah. Jadi itu masih belum 100 persen, tetapi mudah-mudahan tidak ada masalah dan lancar untuk penetapan lokasinya,” kata Jaya-sapaannya melalui sambungan seluler, Jumat (18/10/2024) tadi.

Lokasi tersebut, tambahnya, juga dinilai memiliki akses yang memungkinkan. Sebab, nantinya direncanakan akan dihubungkan dengan lahan parkir yang berada di ex Gedung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jalan Majapahit, Kota Malang.

“Nanti kita atur sedemikian rupa. Masuknya bisa dari yang akan kita bangun ini dan keluarnya lewat Majapahit atau ex DLH. Kalau dari DED kemarin, masih dibicarakan yang desain terbaik dengan pertimbangan-pertimbangan desain. Kami diminta Pak Pj untuk menyusun konsepnya yaitu managemen murni dengan memanfaatkan kondisi yang ada sekarang,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, nantinya konsep desain bangunan akan dibuat bertingkat dengan terdiri dari tiga lantai. Di lantai satu dan dua akan diperuntukkan kendaraan roda empat, sementara di lantai tiga untuk roda dua.

“Jika terealisasi, gedung parkir ini diharapkan bisa menampung hingga 700 kendaraan roda dua dan empat. Ini akan sangat membantu mengatasi masalah parkir di pinggir jalan, terutama di kawasan Kayutangan,” lanjutnya.

Pembangunan sendiri, ditargetkan rampung pada tahun 2025, dengan harapan pengadaan lahan dapat segera dimanfaatkan setelah pembebasan selesai. Meski belum diketahui besarnya anggaran yang akan dialokasikan, dirinya menekankan bahwa fokus utama Pemkot Malang adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan ruang parkir yang memadai dan tertata.

“Anggarannya nanti besar, tapi bukan itu yang jadi persoalan. Kami Pemkot Malang berkomitmen untuk memberikan solusi maksimal bagi kebutuhan parkir di Kawasan Kayutangan, ” imbuh Jaya.

Diakhir, Jaya juga menyampaikan bahwa pembangunan lahan parkir di Kawasan Kayutangan tersebut menjadi prioritas Pemkot Malang saat ini, karena dianggap paling mendesak. Sehingga masih belum ada rencana untuk menambah pembangunan lahan parkir dititik lain. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Erik, itu menyampaikan jika salah satu penyebab utama kegagalan ini karena tingginya gaya hidup konsumtif. Sehingga, sisa gaji ASN tidak mencukupi syarat minimal 1/3 gaji bersih untuk cicilan.

“Mekanisme BI checking mengharuskan sisa gaji setelah potongan cicilan tidak boleh kurang dari sepertiga. Banyak anak muda yang gagal karena gajinya sudah terkuras untuk kredit lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menekan gaya hidup konsumtif,” kata Sekda Erik, Senin (14/10/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika kondisi ini menjadi perhatian Pemkot Malang, terutama dalam upaya memberikan akses perumahan yang layak bagi ASN muda. Erik berharap ke depannya ASN dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan agar memenuhi persyaratan kredit perumahan.

“Kami berharap anak muda ini harus lebih selektif dalam mengambil kredit, terutama yang sifatnya konsumtif, agar kebutuhan primer seperti hunian tetap terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menyampaikan jika ASN yang berhasil lolos BI Checking, nantinya kredit perumahan akan dipotong dari gaji. Dengan rata-rata cicilan sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk rumah seharga Rp 167 juta.

“Jangka waktunya bisa sampai 15 tahun. Tetapi balik lagi ke BI Checking penghasilan mereka berapa. Sehingga nanti diketahui potongannya berapa,” imbuh Hendru. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, melalui Kepala Bidang Pegelolaan Sampah dan Limbah B3, Arman Fuadi, menerangkan bahwa pemerintah daerah sejauh ini fokus meningkatkan pengelolaan sampah yaitu dengan memanfaatkan limbah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Upaya peningkatan tersebut, ditandai kala Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengajukan kepada pemerintah pusat terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana pembangunan TPST Sekoto. Dimana, kedua tempat tersebut didesain menjadi tempat pengolahan sampah di wilayah Kediri bagian Selatan dan Utara.

“Solusi kami masih mengupayakan untuk minta pendanaan dari pemerintah pusat, terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana membangun TPST di Sekoto. Ini masih proses semua,” kata Arman, Senin (22/04/2024) tadi.

Arman mengatakan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbeda konsep dengan keberadaan TPST. Jika TPA, menjadi tempat pembuangan sampah dan sedangkan TPST lebih diprioritaskan sebagai tempat pengolahan sampah.

Rencana pembangunan TPST tersebut, lantaran Kabupaten Kediri yang memiliki luas sekitar 1.563 km² masih membutuhkan tempat penampungan sampah. Mengingat volume penggunaan sampah masih terus mengalami peningkatan meski gencar dilakukan upaya edukasi.

Diketahui, pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri sejauh ini dilakukan oleh Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di beberapa titik. Di antaranya melakukan pengolahan sampah menjadi kompos, memfilter resapan lindi TPA, serta pembakaran sampah.

“Makanya kita usulkan untuk TPST Sekoto dan Branggahan, nanti ada teknologi pengolahan sampah. Yang jelas harapannya bisa mengolah dan mengurangi sampah di Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Baca juga :

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kediri terus menekankan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, tatkala meninjau Kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), juga menegaskan bahwa permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

Karenanya, Arman berharap masyarakat bisa meningkatkan kesadaran akan permasalahan sampah. Sehingga juga berkontribusi dalam mengatasi volume sampah yang semakin meningkat. Termasuk meminimalisir penggunaan sampah plastik.

“Masyarakat harus sadar dan peduli terhadap upaya-upaya pengurangan sampah di lingkungan masing-masing. Karena masalah penanganan sampah kewenangannya lebih ke pemerintah, kalau masyarakat bagaimana upaya mengurangi sampah,” tegasnya.

Merespon hal itu, Mandor TPA Sekoto, Iswanto,.menambahkan jika sejauh ini pengelolaan sampah di TPA Sekoto masih terus berlangsung dengan menerapkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Meliputi sampah organik seperti daun yang diolah melalui tahap pemotongan, pengeringan, penggilingan, pembusukan, fermentasi hingga menjadi komposting.

Kemudian, pengelohan sampah berjenis kain dengan pembakaran melalui mesin eksalator, pembakaran ranting-ranting pohon, dan pengolahan melalui kolam lindi sebagai sistem penahanan yang dirancang untuk mengumpulkan resapan cairan dari lokasi TPA.

“Dari 3R yang masuk ke sini sebagian sudah (diolah), tapi masih banyak yang belum terurai. Jadi tetap untuk ditumpuk, ditata, dipadatkan di sini (TPA),” paparnya.

Adapun TPA Sekoto baru di Kabupaten Kediri yang sejak 2021 diresmikan, itu memiliki luas mencapai 4 hektare dan berkapasitas kurang lebih 525.000 m3 atau kubik. Dengan daya tampung yang besar, TPA Sekoto baru itu diharapkan mampu menampung sampah selama lebih kurang lima tahun sejak diresmikan. (kom/pan/sit)

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, mengatakan bahwa dana rehabilitasi bukan semata pada mengganti dan perbaikan. Namun, disesuaikan dengan rencana awal pengajuan sekolah atau dari SD Negeri 3 Sumberdem.

Diuraikan Johan, bahwa pengajuan awal SD adalah perbaikan atap (rangka, red). Karenanya, kemudian tim datang untuk melakukan pengecekan. Dari pengecekan tim itu, akhirnya diputuskan bahwa rangka harus diganti. Karenanya, dalam rehabilitasi itu akhirnya rangka dilakukan pergantian.

“Sekarang di lapangan, rangka dilakukan pergantian atau tidak. Karena rangka ruangan sudah diganti dan reng sudah diganti galvalun,” ujarnya, Rabu (25/10/2023) tadi.

Sementara untuk genting, lanjutnya, memang bukan bagian dari rehabilitasi. Karenanya, wajar jika kemudian hanya ada beberapa yang baru. Karena, tujuan rehabilitasi adalah agar tidak ambruk.

Baca juga :

“Genting memang tidak diganti. Wajar kalau ada sekitar 300 an yang baru. Karena, rehabilitasi ini agar supaya tidak ambruk,” paparnya.

Hanya saja, saat dipertegas kembali bahwa anggaran yang digulirkan terlampau besar, sementara dari anggaran itu bisa mengganti sebagian matrial proyek, Johan mengatakan bahwa semua dilakukan juga melalui pengawasan (pengawas pelaksana, red). Termasuk, adanya inspektorat Kabupaten Malang, yang turut melakukan kontrol.

“Kitakan ada pengawas dan inspektorat. Harusnya, terkait SD Negeri 3 Sumberdem, bisa dikonfirmasikan juga ke sana,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rehabilitasi sarana prasarana SD Negeri 3 Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, diduga menyimpang dari rencana anggaran biaya (RAB). Itu karena, dari alokasi anggaran pengadaan langsung (PL) senilai Rp 149 juta, hanya menjangkau sebagian RAB. Bahkan, dari temuan Gubernur Lira Jatim, M Zuhdy Achmadi, memperkirakan pengerjaan dua ruang kelas dan satu ruang guru, dari hitungan sipil diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 20 juta an.

Karena, rangka ruangan masih memakai kayu lama yang dikombinasikan dengan galvalun. Padahal, rangka atap sebenarnya bisa diganti dengan kanal-C galvalum ukuran 0.75. Begitu juga, untuk reng galvalum bisa diganti dengan yang ukuran 0.40. Kemudian untuk genteng, ini bisa juga dilakukan penggantian. (sit)