Menurut Suwanto, dari sisi persaingan usaha, rencana tersebut justru patut diapresiasi. Dirinya menilai semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan pusat perbelanjaan akan membuat iklim bisnis semakin sehat.

“Kalau dari sisi persaingan, ya saya senang saja. Semakin banyak pemain kan semakin bagus dan persaingannya sehat,” ujar Suwanto, Sabtu (27/12/2025) tadi.

Namun, ditekankan bahwa pengelolaan mal bukan perkara sederhana dan membutuhkan pengalaman serta keahlian khusus. Hingga saat ini, menurutnya belum ada contoh perguruan tinggi yang secara langsung mengelola pusat perbelanjaan.

Baca juga :

“Setahu saya belum ada perguruan tinggi yang mengelola mal. Ini lompatan besar dan harus diapresiasi. Tapi tetap, mengelola mal itu butuh ilmu dan experience. Tidak ada sekolah khususnya, jadi memang harus diisi orang-orang yang paham,” tegasnya.

Suwanto mengingatkan, tanpa pengalaman dan sumber daya yang kompeten, pengelolaan mal justru berpotensi menimbulkan kerugian secara bisnis. Karena itu, menurutnya, pengelola perlu menempatkan tenaga profesional agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.

“Kalau tidak punya pengalaman, bisa jadi bukan untung malah buntung. Lebih baik ditaruh orang-orang yang kompeten supaya bisa belajar dari situ. Mengelola mal itu beda sekali. Harus berurusan dengan tenant, pengunjung, pemerintah dan berbagai stakeholder lain. Treatment-nya juga beda-beda. Bahkan pengelola yang pindah dari satu mal ke mal lain pun harus belajar lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Acara yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu, berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (04/12/2025) tadi. Kegiatan ini, diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Bahkan, total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online, yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.

Hadir dalam forum itu, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya.

Mendagri Tito mengatakan, bahwa pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya di Banyuwangi, mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga, mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di 32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” puji Luhut, di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

Baca juga :

Bupati Ipuk lantas memaparkan, sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dirinya menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan Bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Bupati Ipuk.

Ada ribuan agen Perlinsos digital, yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini, untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima Bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi Bansos, imbuh Bupati Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan Bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelas Bupati Ipuk.

Kecepatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober, mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben. (kom/bwi/gie)

Diuraikan Bupati Ipuk, bahwa dirinya mengumpamakan PWRI, adalah sebagai laboratorium hidup yang di dalamnya tergabung banyak pensiunan dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang positif. “Inilah kekuatan PWRI. Dengan berbagai pengalaman para anggotanya, PWRI harus bisa menjadi ‘sekolah hidup’ bagi ASN yang masih aktif. Sehingga, ASN yang masih aktif bisa mendapatkan ilmu sosial dari bapak dan ibu,” kata Bupati Ipuk.

Ilmu dimaksud, papar Bupati, tentunya dapat berupa banyak hal. Selain ide dan gagasan untuk meningkatkan kinerja, pengalaman hidup dari PWRI juga diharapkan bisa membantu para ASN bisa survive hingga masa pensiun.

Baca juga :

“Kita banyak menjumpai pegawai yang mengalami masalah ekonomi di masa pensiunnya. Hal ini, seharusnya tidak sampai terjadi jika mereka tidak salah menerapkan gaya hidup di masa muda. Atas dasar itu, kami minta agar PWRI bisa menularkan best practise bagaimana mengelola keuangan, menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga saat jadi pensiunan bisa tetap berdaya,” papar Bupati Ipuk.

HUT ke-63 PWRI sendiri, berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Ratusan pensiunan dari berbagai lembaga, seperti guru, karyawan Pemkab, hingga TNI/Polri, tampak akrab saling berbagi cerita. Selain menjadi ajang silaturahim, kegiatan ini juga jadi panggung bagi para purna tugas PWRI untuk unjuk kreativitas. Seperti memainkan alat musik gamelan hingga baca puisi. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga mengajak PWRI Banyuwangi untuk terus berkolaborasi dengan Pemkab dalam membangun daerah. “Pensiun dari jabatan di pemerintahan bukan berarti sudah purna tugas untuk mengabdi. Pemerintah daerah masih sangat membutuhkan ide-ide dan saran dari bapak dan ibu untuk membangun Banyuwangi,” ujarnya.

Menurut Bupati Ipuk, keberhasilan Banyuwangi saat ini berkat kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk para pensiunan. “Semoga kolaborasi yang sudah terjalin bisa terus ditingkatkan. Pemkab akan selalu mendukung organisasi PWRI Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Hanindhito, memang memberikan perhatian besar bagi siswa-siswi SMA Dharma Wanita 1 Pare. Tidak sekedar memberikan pendidikan gratis, mereka juga diberi pengalaman yang diharapkan dapat memacu semangat bahwa kesempatan menjadi bupati sekalipun bisa dimiliki siapa saja.

Mohammad Kelvin Andrian Maulana, satu diantara delapan siswa, membagikan pengalaman tidak terduganya saat mendapatkan kesempatan itu. Seperti warga lainnya, saat itu dirinya datang ke Pendopo Panjalu Jayati, hanya untuk menghadiri halal bihalal, pada Selasa (15/04/2025) tadi.

“Saya first time dengan teman-teman masuk ruang kerja Bapak Hanindhito. Sangat speechless. Karena, luar biasa sekali kami diberikan kesempatan untuk masuk ruangan utamanya, ruangan orang terpenting di Kabupaten Kediri,” urainya.

Di dalam ruangan kerja bupati, lanjut Kelvin, mereka satu persatu diberikan kesempatan untuk duduk di kursi yang biasa ditempati orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu. Tentu, itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya dan bakal menjadi pengalaman hidup yang mengesankan.

Baca juga :

“Saya duduk di kursi yang biasa bapak duduki dan Pak Dhito berdiri di samping saya. Ini sangat luar biasa sekali. Saya merasakan seolah-olah saya menjadi bupati juga,” ucap Kelvin bangga.

Dalam pertemuan dengan orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu, lanjut Kelvin, dirinya bersama teman-temannya juga diajak makan bareng. Mereka juga membicarakan rencana siswa-siswi SMA Dharma Wanita 1 Pare, diajak menginap di Pendopo Panjalu Jayati.

Besar harapan Kelvin bersama teman-temannya, Mas Dhito dapat membawa Kabupaten Kediri menjadi lebih maju dan menjadi kabupaten yang dikenal di Indonesia. Lebih khusus, mereka berharap Mas Dhito bisa meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kediri salah satunya SMA Dharma Wanita 1 Pare.

“Saya mengucapkan terima kasih telah didirikan SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, karena sangat membantu masyarakat menengah ke bawah seperti kami,” katanya.

Sekolah SMA Dharwa Wanita 1 Pare yang didirikan pemerintahan Mas Dhito, ujarnya, ini bukan sekolah pada umumnya. Sekolah ini, pada 2023 lalu mulai dioperasikan sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya pendidikan. (kom/pan/sit)

Dengan besarnya nama Megawati ‘Megatron’ ini, diharapkan bisa memotivasi anak-anak Jember, untuk berprestasi. Baik itu di level nasional ataupun internasional di seluruh cabang olah raga yang ada.

“Sebuah kebanggaan bagi kami, warga Jember khususnya, karena memiliki atlet volly yang sudah internasional. Saya bangga dan apresiasi, karena telah lahir icon Jember dari generasi muda bukan hanya di level nasional tetapi juga di internasional,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa juga akan membuat forum untuk anak-anak Jember, dari cabang olah raga apa saja agar bisa berproses bersama-sama dan nantinya bisa melahirkan atlet intenasional seperti Megawati Hangestri Pertiwi.

Dalam momen pertemuan di pendopo itu, juga ada hal yang spesial. Melalui Hand Phone Bupati Jember, Megatron menerima video call dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo.

Di dalam komunikasi itu, Wakil Komisi 7 DPR RI mengapresiasi dan mendukung serta mengingatkan juga kepada Gus Bupati, agar Pemerintah Kabupaten Jember dapat mendukung atlet-atlet daerah seperti Megawati. “Semoga dengan kolaborasi dinas terkait, kita bisa menularkan ilmu dan pengalaman Mbak Mega lewat forum-forum yang akan segera dibentuk. Pemerintah juga akan memprioritaskan venue-venue olah raga yang ada di Kabupaten Jember,” papar Gus Fawait. (kom/rio/gie)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, kepada sejumlah murid menyampaikan setiap orang memiliki kesempatan menjadi pemimpin dan bisa melakukan hal besar bagi banyak orang. “Adik-adik, saya berharap jangan sia-siakan waktu selama kalian bersekolah di sini,” kata bupati muda berusia 32 tahun itu, seusai berbuka puasa bareng di SMA Dharma Wanita Boarding School Pare.

Mas Dhito menegaskan, sekolah gratis dengan sistem boarding school yang telah berjalan di tahun kedua ini, masih terus dievaluasi untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Pihaknya menaruh harapan, siswa-siswi di sana begitu lulus, bisa bersaing masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Untuk itu, imbuh Mas Dhito, selain murid yang didorong untuk rajin belajar, kompetensi guru juga harus diupgrade. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan evaluasi pada guru dan murid.

“Yang diupgrade tidak hanya murid. Karena sekolah hebat, yang belajar adalah guru dan murid. Dan, kalau yang belajar hanya murid nggak akan maju sekolahnya,” ungkapnya.

Baca juga :

Dalam acara penuh keakraban itu, Mas Dhito juga menceritakan pengalaman pribadinya saat mulai dari masa sekolah hingga kini menjadi bupati. Menurutnya, pada setiap tahapan pasti ada masalah yang akan dihadapi.

Mas Dhito mengingatkan para murid, untuk tidak menyerah ketika menghadapi masalah. “Saya tidak mau kalian menyerah ketika menghadapi masalah. Masalah itu pasti ada. Hidup ini tidak ruwet,” kata Mas Dhito.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga membuka dialog dan memberi kesempatan bagi para murid untuk menyampaikan keluhannya sebagai bahan evaluasi. Momen itupun, dimanfaatkan bagi para murid untuk bertukar cerita dan meminta tanggapan bupati.

Sebagaimana kesan yang dirasakan Nadia, salah satu murid angkatan kedua, Kelas X. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momen yang sangat berkesan karena dapat berdialog langsung dengan sosok yang selama ini memberi perhatian penuh bagi masa depan mereka.

“Ini momen yang sangat kami nantikan. Kami sangat berterimakasih kepada Mas Dhito dan Mbak Cicha, yang juga mau mendengarkan suara-suara kami,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Kepala Bidang Kebudayaan dan Dikmas, Disdikbud Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Muhammad Suhudi, mengatakan bahwa Museum Keliling merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan museum kepada masyarakat. “Museum Keliling merupakan upaya kami untuk mendekatkan museum kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kami ingin menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan sejarah dan budaya Lumajang sejak dini,” kata Suhudi, Sabtu (28/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, dalam setiap kunjungan, tim Museum Keliling tidak hanya memamerkan koleksi-koleksi bersejarah (buku, red). Namun juga memberikan penjelasan mendalam tentang nilai-nilai dan makna di balik setiap artefak.

“Siswa-siswi diajak berinteraksi langsung dengan benda-benda tersebut, sehingga mereka dapat merasakan sendiri denyut nadi sejarah yang mengalir di dalamnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Museum Keliling juga menjadi panggung bagi pelajar untuk unjuk kreativitas. Tampilan potensi seni dari mereka turut memeriahkan kegiatan sekaligus menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan.

“Kami ingin anak-anak tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga terinspirasi untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, pihakmya akan terus berkomitmen mengembangkan program Museum Keliling, sebagai upaya melestarikan sejarah dan budaya. Sekaligus, menumbuhkan generasi muda yang cinta akan kebudayaan.

“Kedepannya, mereka berencana untuk menambah jumlah koleksi yang dipamerkan, memperluas jangkauan kunjungan, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam kegiatan ini,” paparnya. (kom/adi/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa kegiatan tersebut penting untuk diberikan. Itu karena, dengan saling berbagi pengalaman maka dapat memberikan solusi, motivasi serta saling menguatkan.

“Kami dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga mempunyai Forum Keluarga Disabilitas (FKD) yang ada di masing-masing kecamatan. Dengan tujuan utamanya, yakni untuk menggandeng warga difabel supaya bisa saling menguatkan dan mencarikan solusi apabila mereka ada kesulitan yang dialami. Kebetulan, ini tadi kita juga ada nara sumber dari Malaysia. Paling tidak dirinya bisa memberikan gambaran kepada kita terkait penanganan difabel khususnya autism,” jelas Donny.

Ditambahkannya, bahwa melalui kegiatan tersebut juga membicarakan mengenai kedudukan autisme saat memasuki usia dewasa. Sebab, hal itu menjadi kekhawatiran dari para orang tua. Sehingga diharapkan, nantinya ada kemandirian.

“Kami dari Dinsos P3AP2KB akan terus berusaha untuk menangani kelanjutannya. Kamikan juga bekerjasama dengan UPT-UPT yang ada di provinsi dan di pusat. Kemudian, juga bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, BLK Singosari, SMKN 5 Malang, SMK Telkom. Itu kami bekerjasama dalam rangka meningkatkan soft skillnya teman-teman difabel,” tambahnya.

Baca juga :

Sehingga, diharapkan dalam hal ini para anggota keluarga di Kota Malang, tidak menutup-nutupi keterangan, apabila ada salah satu anggota keluarganya yang difabel. Sebab, itu nantinya akan berpengaruh dalam data Dispendukcapil dan pemberian bantuan.

“Harapannya, pada saat pengisian data e-KTP itu ya dilengkapi data-datanya sesuai dengan kondisi riil. Sehingga kami tahu data aslinya. Program utama di kami adalah perbaikan data. Supaya bantuan bisa tepat sasaran,” katanya.

Untuk saat ini, lanjutnya, jumlah data yang ditangani oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang ada sejumlah 575 orang, terkait dengan sensorik. Kemudian 661 terkait dengan difabel intelektual, 1.474 terkait difabel fisik dan 541 difabel mental.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan bantuan uang secara simbolis kepada 9 orang difabel dan dua orang penerima bantuan sepeda motor roda tiga.

“Untuk bantuan itu dari Provinsi Jawa Timur, tapi itu juga dari kami yang mengusulkan. Satu bulan Rp 300 ribu, tadi mendapatkan Rp 900 ribu. Ada beberapa jenis bantuan yang diberikan, mulai dari sepeda motor roda tiga itu tadi, kemudian ada juga alat untuk memasak,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy Siswanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ASN yang telah menjadi pelayan masyarakat Jember selama puluhan tahun. “Hari ini ada 226 orang ASN, yang mendapatkan SK pensiun. Kami bangga kepada bapak ibu sekalian, karena bisa menuntaskan pengabdiannya kepada negara sampai saat ini. Ini wujud nyata bapak ibu sekalian adalah orang-orang yang hebat,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Adapun ASN yang menerima SK Pensiun, yakni sebanyak 138 pejabat fungsional lingkup Dinas Pendidikan, 8 pejabat fungsional Tenaga Kesehatan, 5 pejabat fungsional teknis, 57 pejabat pelaksana, 1 pejabat Penyuluh Pertanian dan 17 pejabat struktural. “Insyaallah apa yang telah dilakukan bapak ibu semua mengabdi kepada masyarakat Jember, menjadi amal jariyah,” tambah Bupati Hendy.

Selanjutnya, Bupati Hendy juga meminta para purna tugas untuk membantu Pemkab Jember, dalam melayani masyarakat. “Tentunya, selama bapak ibu menjalani tugas sebagai ASN sudah memiliki banyak pengalaman. Inilah kekuatan dari Pemkab Jember, oleh karena itu saya memohon bantuan kepada bapak ibu untuk terus aktif di bidang yang ditekuni saat ini. Kami masih punya buta aksara, stunting dan berbagai masalah lainnya,” papar Bupati Hendy.

Adapun caranya, ujar Bupati Hendy, ASN purna tugas dapat bergerak secara mandiri atau membentuk kelompok komunitas. Berikutnya, melayani masyarakat Jember dan melaporkan permasalahan di tengah masyarakat kepada Pemkab Jember untuk mewujudkan kemajuan Jember. (kom/rio/gie)